membahas sekilas mengenai ketatanegaraan

1. 1 | P a g e
BAB I
Pendahuluan
A. Latar belakang
Lembaga Negara merupakan ujung tobak pemerintahan yang mengayomi serta sebagai
badan yang merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh rakyatnya. Lembaga Negara juga
merupakan pelopor bangsa serta sebagai penentu maju atau tidaknya system
pemerintahan di negara tersebut. Oleh karena itu penting rasanya untuk kita mengetahui
lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang lembaga Negara dalam menjalankan
tugasnya.
B. Rumusan masalah
 Apa itu lembaga Negara?
 Siapa siapa saja yang terkait di dalamnya?
 Apa kewajiban kita sebagai warga Negara dalam mendukung kinerga lembaga
Negara?
C. Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini yakni agar kita lebih tau dan mengerti tugas dan
wewenang lembaga Negara serta sehingga kita dapat membantu kinerja lembaga Negara
tersebut.

2. 2 | P a g e

3. 3 | P a g e
BAB II
Pemabahasan
A. Lembaga Negara
Lembaga Negara merupakan suatu badan yang dibentuk oleh suatu Negara untuk
membantu dalam mengurusi urusan pemerintahan Negara itu sendiri. Di Indonesia
lembaga Negara terdiri dari Presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY,
dan BPK.
B. Tugas dan wewenang
Setiap lembaga Negara memiliki tugas dan wewenag yang berbeda-beda, sehingga
diharapkan dari pembagian wewenang tersebut kinerja dari lembaga Negara dapat
berjalan secara optimal. Berikut ulasan mengenai tugas dan wewenang lembaga Negara.
1. Presiden
Tugas Presiden :
Tugas Presiden adalah menjalankan pemerintahannya sesuai dgn UUD dan UU. Adalah tugas
Presiden juga untuk memastikan apakah jajaran pemerintahannya temasuk kepolisian dan
kejaksaan telah patuh kepada UUD dan UU itu.
Wewenang, dan hak Presiden antara lain:
 Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
 Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara.
 Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR
serta mengesahkan RUU menjadi UU.

4. 4 | P a g e
 Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang
memaksa).
 Menetapkan Peraturan Pemerintah.
 Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
 Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan
persetujuan DPR.
 Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.
 Menyatakan keadaan bahaya.
 Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan DPR.
 Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
 Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
 Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.
 Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
 Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui
DPR.
Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah
Agung.
 Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
 Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai
kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet, memegang
kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.
2. Wakil Presiden
Fungsi Wapres adalah :
Mendampingi Presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di Negara lain atau
juga presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri, atau halangan dalam
menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden.
Tugas Wakil Presiden :
1. Mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain .
2. Membantu dan/ atau mewakili tugas presiden di bidang kenegaraan dan pemerintahan.
Wewenang Wakil Presiden :
1. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari
2. Menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintahan
yang pelaksanaannya bersama presiden.
3. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Tugas, Wewenang, dan Hak MPR antara lain:
 Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-
Undang Dasar).

5. 5 | P a g e
 Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
 Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk
memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
 Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
 Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan
jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
 Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam
masa jabatannya.
 Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan
sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler.
Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas,
dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara,
pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan
sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti Lembaga
Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.
 MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR
tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan
menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan
Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum
Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun
2002. Saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak lagi menjadi bagian dari hierarkhi
Peraturan Perundang-undangan.
4. Dewan PerwakilanRakyat(DPR)
Tugas dan wewenang DPR antara lain:
 Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama.
 Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang
 Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang
tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
 Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan
pemerintah.
 Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan
DPD.
 Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan
negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota
Komisi Yudisial.

6. 6 | P a g e
 Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
 Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden
untuk ditetapkan.
 Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima
penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti
dan abolisi.
 Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat
perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
 Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 Anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak
protokoler.Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR,
DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta
pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk
memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan
panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini
tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15
hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
5. Dewan PerwakilanDaerah(DPD)
DPD memiliki fungsi: Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan
yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
tertentu.
Tugas dan wewenang DPD antara lain:
 Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang
DPD untuk membahas RUU tersebut.
 Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan, dan agama.
 Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan.
 Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan, dan agama.
 Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat
pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.
 Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak
imunitas, serta hak protokoler.

7. 7 | P a g e
6. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
Fungsi dan Tugas Mahkamah Agung :
1. Fungsi Peradilan
a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang
bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan
kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan
secara adil, tepat dan benar.
b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan
memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
- semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
- permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
- semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang
Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang
Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai
secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu
peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih
tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
2. Fungsi Pengawasan
a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua
lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan
diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan
memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor
14 Tahun 1970).
b. Mahkamah Agunbg juga melakukan pengawasan :
- terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan
dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan
Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan
dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa
mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun
1985).
- Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36
Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

8. 8 | P a g e
3. Fungsi Mengatur
a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-
undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau
kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27
Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk
mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.
4. Fungsi Nasehat
a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam
bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung
No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala
Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah
Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI
Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan
pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun
demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum
ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada
pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-
undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38
Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
5. Fungsi Administratif
a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun
1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah
Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35
Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan
tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
6. Fungsi Lain-lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi
tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:
 Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di
bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
Undang-Undang.

9. 9 | P a g e
 Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
 Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi.
 Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung (paling banyak 60 orang). Hakim agung
dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier dari
kalangan profesi atau akademisi. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan
sebagai hakim agung.
7. Mahkamah Konstitusi (MK)
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah:
 Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
 Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
 Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden.
Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi
adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
8. Komisi Yudisial (KY)
Wewenang Komisi Yudisial :
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Tugas Komisi Yudisial :
 Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung, dengan tugas utama:
1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
3. Menetapkan calon Hakim Agung dan,
4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
 Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim,
dengan tugas utama:
1. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim,
2. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
3. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah
Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

10. 10 | P a g e
9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga negara Indonesia yang memiliki
wewenang memeriksa, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Tugas, wewenang, dan hak badan pemeriksa keuangan (BPK) adalah seperti berikut ini :
 BPK meminta, memeriksa, meneliti pertanggungjawaban atas penguasaan keuangan
negara, serta mengusahakan keseragaman baik dalam tata cara pemeriksaan dan
pengawasan maupun dalam penatausahaan keuangan negara.
 BPK mengadakan dan menetapkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
 BPK melakukan penelitian, penganalisaan terhadap pelaksanaan peraturan per-undangan
di bidang keuangan.
 Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil
pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan
kewenangannya).BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang Ketua
merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota.
Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali
untuk satu kali masa jabatan.
BAB III
Penutup
A. Kesimpulan
Dari ulasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa lembaga Negara merupakan
suatu badan yang dibentuk oleh suatu Negara dengan tujuan untuk membantu urusan
pemerintahan suatu Negara. Lembaga ini sendiri terdiri dari presiden ,wakil presiden,
MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK yang setiap lembaga tersebut memiliki tugas
dan weweang yang berdeda-beda yang diharapkan kinerja lembaga Negara tersebut dapat
berjalan secara optimal.
Kita sebagai warga Negara juga memiliki andil dalam memajukan Negara dengan
cara ikut mendukung setiap kebijakan yang dicanangkan oleh lembaga Negara, serta
berperan aktif dalam menyumbangkan aspirasi yang positif demi membuat Indonesia
semakin terdepan sehingga kelak Indonesia dapat menjadi Negara yang lebih maju.
B. Saran
Untuk menjadi Negara yang besar butuh kerja sama setiap lembaga dalam segala
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerja sama ini akan membuahkan semangat
cinta tanah air sehingga setiap warga negara memiliki jiwa nasionalisme dan siap
membangun bangsa dan Negara. Karena penentu maju atau tidaknya suatu Negara
tergantung pada warga Negaranya sebagai bentuk eksistensi suatu Negara di mata dunia.

11. 11 | P a g e

12. 12 | P a g e
DAFTAR PUSTAKA
file:///D:/file/PKN/Tugas dan WewenangPresiden,Wapres,MPR,DPR,DPD,MA,MK,KY,dan
BPK~Kacamata20Ke-2.htm
file:///D:/file/PKN/TUGAS & WEWENANG LEMBAGA NEGARA.htm
file:///D:/file/PKN/Tugas dan Wewenang serta Dasar Hukum Lembaga Negara Lengkap.htm