Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
P b D h
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-

Materi
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan
• Perencanaan Pembangunan di
Indonesia: Reformasi Perencanaan
• Pembiayaan Pembangunan: Reformasi
Penganggaran
• Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Pembangunan


Bahan Bacaan Wajib:
Administrasi P b
Ad i i t i Pembangunan di I d
Indonesia
i
(Bab 5, hal 93-162)
93-
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN: • Sistem Administrasi Negara di
Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia
Indonesia
oleh: Ginandjar Kartasasmita • Perencanaan Pembangunan
di Indonesia
• Pembiayaan Pembangunan
• Pelaksanaan Proyek
Pembangunan
• Sistem Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja
• Pengawasan Pembangunan
• Administrasi dan Peran Serta
Masyarakat dalam
Pembangunan


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses p
p perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
 melalui upaya yang pangan, sandang papan,
pangan sandang, papan pelayanan
dilakukan secara kesehatan, pendidikan, dll.
terencana.
terencana 2. p g y g
Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
(Kartasasmita, 1997)
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
(Todaro, 2000)


Ho ?
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y

 Memberikan pelayanan kepada  M ik ti kualitas kehidupan
Menikmati k lit k hid
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
 M
Mengelola sumber d
l l b daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan P
K i b Peran Ti Pil
Tiga Pilar

Pemerintahan
P i t h Dunia Usaha
D i U h Masyarakat
M k t

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik hak ekslusif bagi
Memberikan h k k l if b i  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang jangka
panjang,
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
g
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
daerah


Tujuan SPPN
j
1. Mendukung k di
1 M d k koordinasi antar-pelaku pembangunan.
i t l k b

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, e e t , be ead a , da berkelanjutan.
e s e , efektif, berkeadilan, dan be e a juta


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning),
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
itu

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
stakeholders,
lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
( 13 Ayat 1)
y ) Jangka Panjang Daerah (Ps.
( 13 Ayat 2)
y )
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(
(Renja KL)
j ) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) (
(Renja SKPD)
j ) ( Ps 21 Ayat 3)
Ps.

d s t…

d s t…


Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan
kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antarindividu, gender, maupun wilayah.

Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.


1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan I d
8 M j dk Indonesia b
i berperan penting d l
ti dalam pergaulan d i
l dunia
internasional


RPJMN 2010 - 2014
Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro
yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
Buku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil
I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN.
Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang
kehidupan masyarakat sebagaimana y g tertuang dalam RPJPN
p y g yang g
Buku
B k
2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG
II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I
I.
Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun
Buku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.


Keterkaitan Buku I Buku II dan Buku III
I, II,

Visi-Misi
SBY-Boediono

Buku RPJMN 2010-1014
I

11 Prioritas Nasional+
Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku
II III
Prioritas Bidang:
P i it Bid
Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional:
Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali,
Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua
LH

RPJMN 2010-2014
2010-
VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

MISI
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

AGENDA
1.
1 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN


Prioritas Nasional
Perbaikan
Infrastruktur Lunak Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Prioritas 2 Pendidikan
Prioritas 3 Kesehatan
Penguatan Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan
Infrastruktur Sosial Prioritas 5 Ketahanan Pangan
Prioritas 6 Infrastruktur
Prioritas 7 Iklim Investasi dan Bisnis
Percepatan
p
Prioritas 8 Energi
Pembangunan
Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan
Infrastruktur Fisik
Penanggulangan Bencana
Prioritas
P i it 10 P bPembangunan D Daerah T ti
h Tertinggal,
l
Terdepan, dan Pascakonflik
Pembangunan Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan
Kreativitas Inovasi Teknologi


Perbedaan RPJMN 2004-2009
2004- 1/2
dengan RPJMN 2010-2014
d 2010-
Struktur Buku
RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014
Terdiri dari 1 buku: Terdiri dari 3 buku:
 Bagian I Permasalahan dan agenda  Buku satu, mencerminkan prioritas
pembangunan nasional pembangunan nasional
 Bagian II, III, IV Agenda pembangunan  Buku Dua, mencerminkan
nasional (bab-bab berdasarkan
( p
pembangunan p
g pada bidang dan lintas
g
permasalahan dan prioritas bidang
pembangunan yang ditentukan)  Buku Tiga, mencerminkan
 Bagian V Kerangka Ekonomi Makro pembangunan dengan berbasis
 Bagian VI Kaidah Pelaksanaan kewilayahan
Pembangunan nasional serta
g
penyusunan rancangan rencana kerja
pemerintah tahun 2010


Perbedaan RPJMN 2004-2009
2004- 2/2
dengan RPJMN 2010-2014
2010-
Substansi RPJMN 2004 2009
2004-2009 RPJMN 2010 2014
2010-2014
Perencanaan Perencanaan berdasarkan isu Perencanaan pada RPJMN
permasalahan (issue based) berdasarkan pembagian
selama 5 t h
l tahun bidang
bid
Perencanaan spasial Belum mencantumkan Perencanaan spasial terdapat
perencanaan spasial dalam buku tiga
Program dan Open Program Linkage dengan struktur
Kegiatan organisasi
Pengukuran Kinerja Tidak Terdapat tool
g j p Dilengkapi dengan indikator
g p g
menentukan kinerja yang akan untuk memudahkan
dicapai dan mengevaluasinya pengukuran kinerja dan
evaluasi
Target Belum seluruhnya Terlihat target yang akan
mencantumkan target yang dicapai selama 5 tahun
akan dicapai
p
Penganggaran Belum mencantumkan Mencantumkan anggaran bagi
anggaran pelaksanaan pembangunan
untuk 5 tahun

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan

NASIONAL-DAERAH K/L-SKPD KEWENANGAN

RENCANA JANGKA
RENCANA STRATEGIS
PANJANG & MENENGAH

PERAN
STRATEGI VISI, MISI K/L-SKPD
(2010-2014)
KEBIJAKSANAAN TUJUAN DAN SASARAN

KERANGKA EKONOMI MAKRO STRATEGI DAN KEBIJAKAN

PROGRAM PROGRAM TUPOKSI
K/L-SKPD
KEGIATAN KEGIATAN (2010-2014)

Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan
Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN


Renstra-KL
Renstra-
• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan
untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga.
• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan
dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.
• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden
yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja
yang akan dicapai oleh Presiden.


Muatan Renstra-
M atan Renstra-KL

Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:
R t t li tid k t l i

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Arah Kebijakan Pembangunan
5. Program dan Kegiatan
6. Kebutuhan Pendanaan


Substansi Renstra-
S bstansi Renstra-KL
 Renstra-KL memuat visi,
misi, tujuan, strategi,
misi tujuan strategi
kebijakan, program, dan
kegiatan p
g pembangunan
g
 Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi
Kementerian/ Lembaga

 Informasi tentang
g
keluaran (output) dan
sumberdaya bersifat
indikatif


Alur Penyusunan Renstra-KL
Renstra-

Proses
P Proses
P Penetapan
P t
Teknokratik Politik Renstra-KL

 Menggunakan metode  Proses penyusunan  Renstra-KL ditetapkan
dan kerangka berpikir Renstra-KL yang dengan Peraturan
ilmiah disesuaikan dengan
di ik d Pimpinan K/L
Pi i
 Trilateral meeting visi, misi, dan program
antara K/L, Bappenas, prioritas (platform)
dan Kementerian Presiden
Keuangan
 Mengacu pada
g
rancangan teknokratik
RPJMN dan RPJPN
2005 2025
2005-2025

Alur Penyusunan Renstra-KL
Renstra-


Renstra-
Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

LEMBAGA
TINGGI NEGARA

Program-program
g p g
Teknis dilaksanakan
oleh organisasi
Lembaga Ti
L b Tinggi
i
Negara ESELON I

ESELON II


Renstra-
Renstra-KL bagi Kementerian

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

KEMENTERIAN

Program Teknis
dilaksanakan oleh 1
(satu) unit organisasi
Eselon 1A yang
bersifat memberikan
ESELON I
pelayanan eksternal

ESELON II


Renstra-
Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator
g g

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
• Disarankan untuk 1
(satu) Program Teknis KEMENTERIAN
KOORDINATOR
g
digunakan oleh
seluruh Eselon 1A
terkait
• Indikator kinerja
masing-masing Eselon
1A muncul dalam ESELON I
indikator kinerja
program

ESELON II


Renstra-
Renstra-KL bagi LPND

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

LPND & LEMBAGA
NON STRUKTURAL

LPND dan Lembaga
Non-Struktural akan
menggunakan 1 (satu)
Program Teknis untuk
Lembaganya
ESELON I

ESELON II


Sistematika Penulisan Renstra-KL
Renstra-
BAB I PENDAHULUAN 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
1.1 Kondisi Umum  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya
1.2
1 2 Potensi dan Permasalahan mencakup ya g d a u a langsung o e K/L
e ca up yang dilakukan a gsu g oleh /
tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
daerah dan swasta berikut pendanaan yang
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
diperlukan untuk melaksanakannya)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
 Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui
2.1 Visi Kementerian/Lembaga
Program dan/atau Lintas Program dalam K/L
2.2 Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
j
2.3 Tujuan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator
2.4 Sasaran Strategis kinerja outcome dari masing-masing
Kementerian/Lembaga Program
 Uraian dilengkapi dengan penjelasan
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI mengenai penataan aparatur K/L, meliputi
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sumber daya manusia, ketatalaksanaan,
kelembagaan, dan struktur organisasi
 Sesuai dengan penugasan RPJMN
sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam
pada K/L, terkait dengan prioritas
mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku
II dan/atau Buku III). BAB IV Penutup
 Uraian mencakup indikatif pendanaan LAMPIRAN
dilengkapi dengan indikator-indikator Matriks Kinerja K/L
kinerja outcome dari masing-masing Matriks Pendanaan K/L
Program


Program K/L
Program Teknis Program Generik
 Merupakan program yang  Merupakan program yang digunakan
menghasilkan pelayanan kepada oleh beberapa organisasi eselon 1 A
kelompok sasaran/ masyarakat
k l k / k yang bersifat pelayanan internal untuk
b if l i l k
(pelayanan eksternal) mendukung pelayanan aparatur dan/
 Mencerminkan tupoksi unit organisasi atau administrasi pemerintahan
eselon 1 A  Nomenklatur program dibuat unik untuk
 Nomenklatur program bersifat unik/ setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan
khusus tidak duplikatif untuk masing-
f nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan
masing organisasi pelaksananya membedakan kode programnya
 Harus dapat dievaluasi pencapaian  Ditujukan untuk menunjang
kinerjanya berdasarkan periode waktu pelaksanaan program teknis
tertentu
 Dilaksanakan dalam periode jangka
menengah, perubahan hanya dapat
dilakukan setelah melalui tahapan
evaluasi

Kegiatan K/L
 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan
kerja setingkat Eselon II
 Tindakan mobilisasi personil belanja barang dan modal sebagai
personil,
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
gj
barang/jasa.
a. Kegiatan Teknis
Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu
kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka
pencapaian Sasaran Nasional.
b. Kegiatan Generik
b K i t G ik
Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh
beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis
sejenis.


Penyusunan
Pen s nan Pendanaan K/L
Program dan Struktur Program
Kegiatan 1 Evaluasi (PP dan Kegiatan
2
2005-2009 21/2004) 2010-2014
Pagu
Program Definitif
Struktur 2010
Kegiatan 3
Pagu Kinerja
Definitif
2010 Penyusunan
based year
2010
Program
dan kegiatan
2010-2014
4 Pagu
Definitif
Prakiraan Maju 2010

2011 2012 2013 2014


Sumber dan Target Pendanaan

Berasal dari:
SUMBER  Pemerintah (Pusat dan Daerah)
PENDANAAN  Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)
 M l l i Mekanisme P bli P i t P t
Melalui M k i Public Private Partnership
hi

TARGET
MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKA
PENDANAAN


1/2
Apa it RPJMD
itu
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
p
penting p
g pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.


2/2
Apa it RPJMD
itu
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
p g g y p yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.


Substansi
S bstansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun k d
t h kedepan.


Langkah Penyusunan RPJMD
g y
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD


Contoh Janji Kampanye HADE 2008 1/2
http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa
Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung
2.
2 Kontrak litik
K t k politik yang di j k BEM se-Jabar
diajukan J b kesenian b t f internasional, mematenkan
k i bertaraf i t i l t k
 Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar.
merealisasikan wajib belajar pendidikan 5. Pengembangan dan penataan kembali
dasar 9 tahun secara gratis selambat-
g kawasan Jatinangor.
g
lambatnya 2 tahun masa jabatan. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana
 Transparansi penyaluran dana bantuan pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
pendidikan. raga Jabar.
 Membuka ruang publik untuk komunikasi 7.
7 Pertahankan eksistensi pasar tradisional
dengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing.
 Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk
usaha kecil menengah. organik untuk meningkatkan hasil produksi.
 Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor
nepotisme. Barat.
 Membuat peraturan daerah yang 10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
transparan.
transparan untuk menyelamatkan lingkungan.
lingkungan
 Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
liar. pengembangan sentra tanaman hias
 Membasmi mafia peradilan. Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
13. Perjuangkan nasib buruh Jabar.
14. Perkembangan skema perekonomian yang
baik.
baik

Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2
http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran  Pembebasan SPP dan bantuan buku,
pendidikan 20%. perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
16. Percepatan perbaikan j l rusak propinsi
16 P t b ik jalan k i i guru negeri d swasta, d
i dan t dengan anggaran
Jawa Barat. Rp 200 miliar/tahun.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.  Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
18. Membangkitkan industri g
g genting Kab.
g dana talangan untuk menjamin stabilitas
g j
Majalaya. harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun.
belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan  Pembangunan jalan dan irigasi dengan
masalah kesehatan
kesehatan. anggaran Rp 200 miliar
miliar.
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna  Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan. untuk operasi pasar ketika harga sembako
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga naik.
sukarela.  Pengembangan dan revitalisasi posyandu
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
asal Jabar. Program KTP berasuransi 50 miliar/tahun.
kesehatan.
kesehatan  Mendukung eksistensi praktisi perkebunan
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha.
waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses
kepemimpinan. Meliputi: Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.
 Menyerap satu juta lapangan kerja melalui Batununggal Kota Bandung.
pengadaan dan peningkatan UKM dengan
anggaran Rp 200 miliar/tahun.


Sistematika Penulisan RPJMD 1/3
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5.
15 Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi
fungsi-
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2
22 Pelayanan Umum
P l U
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
g g p
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan


2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah
2.11
2 11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
visi
2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.
Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan
3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)
3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4
34 RTRW Provinsi d RTRW
P i i dan Kerangka P d
K k Pendanaan
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing p g
g g program p
perlu
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan
Daerah target kinerja capaian program dan pagu
4.1 Visi indikatif
42
4.2 Misi 61
6.1 Program Pembangunan
4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan


6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran
dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing
untuk dapat mengimplementasikan fungsi p
g pemerintahan daerah
RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
3. Program,
3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
pencapaian program RPJMD
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
g
RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah
Non Government Stakeholders untuk
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
memantau dan mengevaluasi
t d l i
implementasi RPJMD


Contoh: Outline RPJMD DKI
BAB I PENDAHULUAN BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Latar Belakang PEMBANGUNAN DAERAH
 Maksud dan Tujuan  Urusan Wajib
 Landasan Hukum  Urusan Pemerintahan
 Hubungan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Sistematika Penulisan KEUANGAN DAERAH
 Umum
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 Kondisi Geografis  Arah Kebijakan Belanja Daerah
 Kondisi Demografi  Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
 Sumber Kekayaan Alam
 Kondisi menurut Aspek Kehidupan BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
 Kondisi menurut Urusan Pemerintahan DAERAH
 Program Dedicated
BAB III VISI DAN MISI  Program menurut Urusan Pemerintahan
 Visi  Program Kewilayahan
 Mi i
Misi
BAB VIII PENUTUP
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
 Tujuan Pembangunan Daerah
j g
 Strategi Pembangunan Daerah
 Pendekatan


1/3
Evaluasi Kualitas RPJMD
E l i K lit

1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian .
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
daerah
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .
 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan p
g p peluang ( pp
g (opportunities) dan mengatasi
) g
ancaman (threats)


Evaluasi Kualitas RPJMD 2/3

4.
4 Rumusan tujuan strategi arah dan kebijakan
tujuan, strategi, arah, .
pembangunan daerah sesuai dengan:
 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (th t )
(threats)
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, .
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan
tujuan,
strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, .
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
pembangunan daerah.

Evaluasi Kualitas RPJMD 3/3

7.
7 Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah .
sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan daerah
g
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan .
kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program .
pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
permasalahan strategis nasional
l h t t i i l
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif .
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .


1/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya d pembangunan
t k hk l kh dan b
daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa
p p
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
p p p
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD SKPD.


2/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pengembangannya
Ke l k diarahkan b
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
) g p y ;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
• Untuk
U t k mendapatkan d k
d tk dukungan yang optimal bagi i l
ti l b i implementasinya,
t i
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
p (
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, dan politis.


Outline Renstra SKPD
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4.
4 Visi, i i tujuan d sasaran, strategi dan kebijakan; rencana
Vi i misi, t j dan t t i d k bij k
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.

Pasal 40 PP 8/2008
8/


Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
1.2 Maksud dan Tujuan SKPD
1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
dalam Perencanaan Daerah efektif)
1.5
1 5 Sistematika Penulisan
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN
2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD
2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented,
yang perlu) Time Bound)
4.4 Strategi
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan d capaian
b b i k l dan i BAB 5 PROGRAM
terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
g g 5.3 Program Lintas Kewilayahan
g y
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
dihadapi masa kini Pendanaan
BAB 6 PENUTUP


Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD


1/3
Evaluasi K lit Renstra SKPD
E l i Kualitas R t

1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan .
SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi
faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja
pelayanan SKPD.
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian
j j p p .
pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai
urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
3. Ada k ji
3 Ad kajian perspektif masa depan SKPD
ktif d SKPD: .
 mengantisipasi perubahan-perubahan,
 kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang
diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,
 merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD
kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.


Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 2/3

4.
4 Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis
untuk memperbaiki p y
p pelayanan SKPD kepada masyarakat.
p y
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan .
agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan
dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan
pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi
tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.
6. Ada penerjemahan y g baik dan sistematis dari visi, misi,
p j yang , , .
dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan
visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan
pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD
b l i SKPD.


Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 3/3

7.
7 Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada .
prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program
pembangunan pelayanan SKPD.
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam .
pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,
dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD
SKPD.
9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah .
dengan kendala fiskal SKPD.
10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan .
daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan
keseluruhan.
11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam .
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra
SKPD


Reformasi Sistem Penganggaran
g gg 1/2
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Visi: Visi:
 Melaksanakan rencana
M l k k  Melaksanakan program kerja
M l k k k j
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi
regulasi,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan
g gg pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D /
rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang-
mempertimbang
kan kemampuan keuangan
g
negara

2/2
Reformasi Si t
R f i Sistem Penganggaran
P

Paradigma Lama Paradigma Baru

Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1.
1 Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu


Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2.
2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan 1.
1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
Konseptual and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
p g gg g p
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual manages);
3.
3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).


Syarat Penerapan PBK
• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);
Indikator
• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
Kinerja tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.

• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
Standar • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
Biaya menggunakan harga y g p
gg g yang paling ekonomis namun tetap
g p
memperhatikan kualitas produk.

• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
Evaluasi • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
Kinerja
j merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.


Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
g g g g ( )

Tujuan 1.
1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
p y p
policy option))
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
t i bilit )
Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget
Konseptual 2.
2 Mempunyai baseline (angka dasar)
Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
Konseptual 4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)


KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling
Budget
Implikasi anggaran

2011
2012 2013 2014
Kebijakan ditetapkan
sbg baseline Prakiraan
P ki Prakiraan
P ki
(R)APBN
Maju Maju

KPJM

Prakiraan Prakiraan
APBN RAPBN
Maju Maju
2011 2012 TA 2011 dan
2013 2014
KPJM 2012 - 2014
T0 T+1 T+2 T+3

P ki
Prakiraan P ki
Prakiraan
REALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan
Maju Maju
2011 2012 2013 KPJM 2013 - 2015
2014 2015
T-1
T1 T0 T+1
T 1 T+2
T 2 T+3
T 3


Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
tahun
tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
• alokasi anggaran pada tahun berjalan
Kegiatan
• disesuaikan dengan tingkat inflasi
On-going yang digunakan dalam APBN

Prakiraan
Maju Angka Prakiraan Maju
Multi- untuk tahun-tahun
tahun tahun
years berikutnya dihitung
Project berdasarkan formula/
Kegiatan
model yang telah
Ad-hoc
Ad h ditetapkan sesuai
dengan karakteristik
Catatan : Target
masing-masing
g g
Hasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan
kegiatan
menjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda


Penganggaran Secara Terpadu
P S T d
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi l bih t
t k b j di lebih transparan, d
dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
j
berorientasi kinerja.
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.


Desentralisasi Fiskal

ORDE BARU ORDE REFORMASI

• Inpres Desa Tertinggal Dana Perimbangan:
• Inpres Jalan dan Jembatan  Dana Aokasi Umum
• Inpres Pembangunan Jalan  Dana Alokasi Khusus
Kabupaten
p  Dana Bagi Hasil
• Inpres Pembangunan Jalan Provinsi
• Inpres Bantuan Kredit Pembangunan Tidak Masuk Ke APBD:
dan Pemugaran Pasar
 Dana Dekonsentrasi Non Fisik
• Inpres Bantuan Pembangunan
 Dana Tugas Pembantuan  Fisik
Sekolah Dasar
 Dana Urusan Bersama  PNPM
• Inpres Dati I
Mandiri, Fisik dan Non Fisik, Sharing
• Inpres Dati II
p 10% dari APBD
• Dll


Kedudukan Monev dalam
Perencanaan
Perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1.
1 Tujuan akhir yang dikehendaki
dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah
4 Masalah masalah yang dihadapi
dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
pengalokasiannya
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau b d pelaksananya.
7 O i i t badan l k
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


Definisi Monitoring
• Monitoring secara umum dapat diartikan
sebagai fungsi manajemen yang dilakukan
pada saat kegiatan sedang berlangsung
mencakup aspek-aspek antara lain:
– P
Penelusuran pelaksanaan k i t d
l l k kegiatan dan
keluarannya (fokus pada input, proses
p )
dan output)
– Pelaporan tentang kemajuan
– Indentifikasi masalah-masalah
pengelolaan dan pelaksanaan.


Definisi Evaluasi
E al asi
• Proses menentukan nilai atau pentingnya
suatu kegiatan, kebijakan, atau program.
• Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik
terhadap sebuah intervensi yang
direncanakan, sedang b l
di k d berlangsung ataupun
t
yang telah diselesaikan.

(OECD, 2010)


Jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
 dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
 untuk memilih dan menentukan:
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
p g
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

Tahap Pelaksanaan (on-going)
 Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
 Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
capaian capaian

Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
 dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
 untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
 untuk menilai:
t k il i
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3.
3 manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program
program.

Mengapa Perlu Monev
Perl Mone
• Review perkembangan/progress
• Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi
p p
• Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan”
• Membantu mengidentifikasi masalah dan p y
g penyebabnya
y
• Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan
masalah
• Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi
• Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana
mencapainya
i
• Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam
• Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan
pembangunan yang positif


Evaluasi Memberikan I f
E l i M b ik Informasi mengenai:
i i

 Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?

 Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

 Pembelajaran
Apakah d
A k h ada cara yang l bih b ik?
lebih baik?


Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
Aspek Monitoring Evaluasi
Tujuan Menilai kemajuan dalam Memberikan gambaran pada suatu
pelaksanaan program yang waktu tertentu mengenai suatu
sedang berjalan program
Fokus
F k • Ak t bilit penyampaian
Akuntabilitas i • Ak t blit penggunaan sumber
Akuntablitas b
input program daya
• Dasar untuk aksi perbaikan • Pembelajaran tentang hal-hal yang
• Penilaian keberlanjutan dapat dilakukan lebih baik di masa
program yang akan datang

Cakupan • Apakah pelaksanaan sesuai • Relevansi
dengan rencana? • Keberhasilan
• Apakah terdapat • Efektifitas biaya
penyimpangan?
• Pembelajaran
• Apakah penyimpangan tersebut
dapat dibenarkan?
Waktu Dilaksanakan terus menerus atau Umumnya dilaksanakan pada
Pelaksanaan secara berkala selama pertengahan atau akhir program
g
pelaksanaan program


Fokus Monev
Fok s Mone
• monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembelajaran dari
apa yang telah dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan,
dengan memfokuskan pada:
– Efisiensi menggambarkan bahwa pemanfaatan input telah
sesuai dengan output yang dihasilkan
– Efektifitas ada ukuran apakah suatu kegiatan telah mencapai
tujuan yang ditetapkan
– Impact menggambarkan apakah yang telah dilakukan
memberikan perbedaan terhadap masalah yang ingin
diselesaikan


Tujuan Monitoring
T j M it i
1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai
dengan rencana
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang
digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk
memperoleh ukuran k
l h k kemajuan,
j
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa
menyimpang dari tujuan
tujuan.


Tujuan E al asi
T j an Evaluasi
• Tujuan etis. Memberikan laporan pada pemimpin politik (kepala
daerah) dan masyarakat tentang bagaimana sebuah kebijakan
diterapkan dan hasil yang di
dit k d h il dicapai. T j
i Tujuan ini menggabungkan
i i b k
tujuan untuk pertanggungjawaban yang lebih baik, informatif, etika
p
politik dan p
penegakkan demokrasi.
g
• Tujuan manajerial. Mencapai pembagian keuangan dan sumber
daya manusia yang lebih rasional diantara tindakan yang berbeda
dan meningkatkan manajemen layanan publik.
• Tujuan keputusan. Membuka jalan terhadap pembuatan keputusan
untuk pelanjutan, penghentian atau perubahan sebuah k bij k
t k l j t h ti t b h b h kebijakan.
• Tujuan pendidikan dan motivasi. Mendidik dan memotivasi
pelaksana umum dan mitra kerja melalui pemahaman terhadap
proses dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka
sendiri.

1/2
1/2
Jenis Evaluasi
J i E l i
1. Evaluasi Formatif
– Evaluasi yang fokus pada kinerja y g lebih baik (
y g p j yang (kebijakan,
j ,
program atau kegiatan).
– Dapat dilaksanakan untuk alasan lain misalnya pemenuhan
kelengkapan sarana dan prasana, keperluan pembentukan
hukum dan kebijakan, atau evaluasi kegiatan sebagai bagian
dari pelaksanaan evaluasi yang lebih lengkap
lengkap.
2. Evaluasi Sumatif
– Evaluasi yang fokuskan pada hasil (akibat)
(akibat).
– Evaluasi sumatif ditujukan untuk memberikan informasi tentang
kegunaan sebuah p g
g program.


2/2
Jenis Evaluasi
E al asi
3. Evaluasi Prospektif.
– Evaluasi prospektif fokus pada pertanyaan:
p p p p y
• Apakah kebijakan, program, atau kegiatan tertentu harus
evaluasi?
• Apakah hasil yang akan diperoleh sesuai dengan upaya atau
sumberdaya yang digunakan?
– Evaluasi prospektif merupakan sintesis dari informasi hasil
monitoring (monitoring) dan penilaian dari studi awal untuk
menilai kemungkinan hasil terhadap suatu kebijakan program
kebijakan,
atau kegiatan yang baru diusulkan.


Jenis Evaluasi
menurut tujuan
• Evaluasi proses:
Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus
pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).

• Evaluasi biaya-manfaat:
Mengkaji biaya p g
g j y program relatif terhadap alternatif
p
penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.

• Evaluasi dampak:
Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg
diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat,
& kelembagaan.


Tipe Evaluator
1. Evaluator Internal
– Mengetahui lebih banyak tentang sejarah, organisasi, budaya,
problem, keberhasilan dan sebagainya.
– MMenyatu d
t dengan obyek yang di
b k dievaluasi.
l i
2. Evaluator Eksternal
– Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih
spesifik.
– Tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan
g p p
keuangan.
3. Evaluator Partisipatif
– Wakil dari pemerintah dan stakeholderss (termasuk penerima
manfaat) bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan
evaluasi.
– Metode partisipatif memungkinkan digunakan dalam evaluasi
internal dan eksternal.


Evaluasi Internal da External
a uas te a dan te a
Kelebihan Kekurangan
Evaluasi • Evaluator cukup mengenal dengan • Objektifitas tim evaluasi
Internal lingkungan yang dievaluasi terhadap hasil evaluasi
• Beberapa responden lebih mudah
p p mungkin dapat dipengaruhi
g p p g
digali informasinya oleh orang berbagai kepentingan
dalam daripada orang luar • Tim evaluasi mungkin
• Biaya lebih rendah dibanding kurang terlatih atau memiliki
eksternal kemampuan dalam bidang
evaluasi
Evaluasi • Evaluasi dapat lebih objektiff • Evaluasi eksternal dapat
Eksternal • Evaluator memiliki kemampuan dan memakan biaya yang besar
keterampilan lebih dalam bidang g • Evaluator eksternal
evaluasi mungkin salah mengerti
• Beberapa responden lebih mudah keinginan kita terhadap apa
digali informasi oleh orang luar yang ingin dievaluasi
• Menggunakan evaluator eksternal
dapat memberikan kredibilitas lebih
terhadap hasil temuan

1/2
1/2
Tahapan Evaluasi
1. Menetapkan apa yang akan dievaluasi
– Identifikasi program/kegiatan/objek y g akan dievaluasi
p g g j yang
– Jelaskan uraian program/kegiatan/objek evaluasi
– Tentukan fokus yang menjadi p
y g j perhatian s.d informasinya
y
2. Menyusun rencana evaluasi
– Susun pertanyaan evaluasi
p y
– Tetapkan informasi diperlukan untuk pertanyaan
– Tentukan kriteria evaluasi
– Tentukan bagaimana, dimana, kapan, dari siapa informasi
didapat
– Identifikasi hambatan pelaksanaan evaluasi


2/2
Tahapan Evaluasi
3. Pengumpulan data
– Identifikasi informasi
– Pilih instrumen dalam mendapatkan informasi
– Pilot test untuk menguji instrumen
– S
Susun k b li i t
kembali instrumen sebagai perbaikan
b i b ik
4. Analisis dan presentasi data
– Susun metode analisis dan presentasi data
– Buat kesimpulan analisis
– Buat laporan hasil evaluasi
– Presentasikan dan laporkan secara tertulis
5.
5 Pengambilan keputusan
– Tentukan pilihan rekomendasi
– Identifikasi area evaluasi

Perbedaan Pendekatan Evaluasi
Pendekatan Tujuan Utama Fokus Pertanyaan Metodologi
Goal-based Menilai pencapaian • Apakah tujuan tercapai? Membandingkan baseline dan progres
tujuan dan sasaran Efisienkah? data, menemukan cara-cara dalam
• Apakah tujuan tersebut mengukur indikator
sudah sesuai?
Decision Memberikan • Apakah program • Menilai kisaran opsi yang terkait
makingg informasi efektif? dengan konteks p y , input,
g proyek, p ,
• Perlukah dilanjutkan? proses dan hasil.
• Bagaimana jika program • Membuat beberapa cara konsensus
tsb dimodifikasi? pengambilan keputusan
Goal-free Menilai • Apakah hasil • Determinasi independen akan
keseluruhan efek keseluruhan dari kebutuhan dan ukuran dalam
dari proyek baik proyek? menilai kelayakan proyek.
yang diinginkan • Nilai nilai apakah yang
Nilai-nilai • Teknik kualitatif dan kuantitatif
maupun yang tidak terdapat disana? dalam menemukan berbagai
kemungkinan hasil.
Expert Penggunaan Bagaimana ahli external Review kritis berdasarkan
judgement keahlian menilai proyek ini? pengalaman, survey informal dan
wawasan mendalam yang subjektif


Kriteria Evaluasi
 Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas
dan kebijakan
 Efektifitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan
mencapai tujuan
 Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif,
dalam hubungan dengan masukan.
 Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan
oleh sebuah intervensi pembangunan, secara
langsung maupun tidak disengaja maupun tidak
tidak,
 Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat
terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan
gg
lagi.


Pengertian Indikator

 Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi
y g g
petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga
dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).


Pengertian Kinerja
 Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
 Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan
stratejik yang dit t k organisasi, k
t t jik ditetapkan i i kepuasan pelanggan serta
l t
kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane
dan Johnson, 1995)
, )
 Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu
kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional,
sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada
banyak faktor (Bates dan Holton 1995).


Pengertian Indikator Kinerja
P ti I dik t Ki j
 Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan
ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian
suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan

KEGUNAAN
 dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),
p
pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
( g g), p y ( p )
 petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran


Fungsi Indikator Kinerja
F ngsi
• Memperjelas tentang; what, how,
who, and when suatu kegiatan
dilaksanakan
• Menciptakan konsensus yang
dibangun oleh stakeholders
• Membangun dasar pengukuran,
analisis, dan evaluasi kinerja
program pembangunan


Kedudukan Indikator Kinerja
monitoring dan
Perencanaan Pelaksanaan
Evaluasi

Indikator
Kinerja

Kualitatif Kuantitatif

Sasaran dan Tujuan


Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi

Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (20)

Similar a Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi

Similar a Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan Pengendalian-Monitoring-Evaluasi