Program Pendidikan Reguler Angkatan LII Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Gedung Panca Gatra, 3 Juni 2014

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. 33dadang-solihin.blogspot.com

4. Materi
• Alkir, Polkir dan KSU
• Perkembangan Nasional: Asta Gatra
• Kebijakan Publik
• Implementasi Kebijakan Publik Saat Ini
• Sumber Kekayaan Alam
• Kesejahteraan Bangsa
• Analisis SWOT untuk Perumusan:
– Permasalahan yang Ditemukan
– Konsepsi Kebijakan Publik
– Kebijakan Publik yang Diharapkan
4dadang-solihin.blogspot.com

5. A
L
U
R
P
I
K
I
R
dadang-solihin.blogspot.com
PERATURAN
PERUNDANGAN
TERKAIT
LANDASAN
TEORI
TINJAUAN
PUSTAKA
PARADIGMA
NASIONAL
INSTRUMENTAL INPUT
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
PUBLIK
SAAT INI
PERMASA-
LAHAN YANG
DITEMUKAN
KONSEPSI
KEBIJAKAN
PUBLIK
KEBIJAKAN
PUBLIK
YANG
DIHARAPKAN
PEMANFAATAN
SKA LEBIH
TERKELOLA
KESEJAHTERAAN
BANGSA
MENINGKAT
PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN STRATEGIS
ENVIRONMENTAL INPUT
1. Birokrasi berbelit-belit
2. Infrastruktur kurang mendukung
3. Belum transparan dan tumpang
tindih
4. Kurang aspiratif dan pro rakyat
5. Kurang koordinasi dan kurang
komitmen
6. Terorisme
7. KKN dari internasional
corporation
8. Kerusakan lingkungan hidup
9. Konflik
10.Masuknya tenaga asing
1. Memiliki regulasi lengkap
2. SDM berkualitas
3. Regulasi pemanfaatan SKA pro
rakyat
4. Adanya kejelasan aturan untuk
memiliki jaminan sharing
perusahaan asing dan lokal
5. Jaminan keamanan
6. Bargain power yang besar
7. Pasar internasional terbuka
8. Adanya teknologi baru
9. Modal asing melimpah
10.Adanya kerjasama internasional
WEAKNESSES
(KELEMAHAN)
OPPORTUNITIES
(PELUANG)
THREATHS
(ANCAMAN)
STRENGTHS
(KEKUATAN)
ANALISA SWOT
KONDISI
W - T
STRATEGI
S-O
Wasantara sbg
Landasan Visional
Tannas sbg Landasan
Konsepsional
RPJMN sbg Landasan
Operasional
SKORING
5

6. P
O
L
A
P
I
K
I
R
dadang-solihin.blogspot.com
PERATURAN
PERUNDANGAN
TERKAIT
LANDASAN
TEORI
TINJAUAN
PUSTAKA
PARADIGMA
NASIONAL
INSTRUMENTAL INPUT
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
PUBLIK
SAAT INI
KEBIJAKAN
PUBLIK
YANG
DIHARAPKAN
PEMANFAATAN
SKA LEBIH
TERKELOLA
KESEJAHTERAAN
BANGSA
MENINGKAT
PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN STRATEGIS
ENVIRONMENTAL INPUT
• SUPRA
STRUKTUR
• SUB
STRUKTUR
• INFRA
STRUKTUR
OBYEK METODESUBYEK
• PEMERINTAH
• MASYARAKAT/ LSM
• DUNIA USAHA
• PERUNDANG-UNDANGAN
YG BERLAKU
• SRAPRAS
• DIKLAT
• SOSIALISASI
PER-UU-AN
• BIMBINGAN
TEKNIS
• REGULASI
FEEDBACK
6

7. dadang-solihin.blogspot.com 7
STRATEGI
Sinergi Kebijakan,
Regulasi dan
Kelembagaan
dalam Pengelolaan
SKA
KEBIJAKAN UPAYA
1.a
1.b, dst
2.a
2.b, dst
3.a
3.b, dst
4.a
4.b, dst
1. xxx
2. xxx
3. xxx
4. xxx

8. dadang-solihin.blogspot.com 8
Perkembangan Nasional
Asta Gatra
? ……………
……………..
………….
………….
………………
……………
…………
?
?
?
?
?
?
……………
…………..
…………….
…………… ?
?
?
?
Politik
Ekonomi
Sosbud
Tri Gatra
Hankam
Ideologi
PancaGatra
Geografi Demografi SKA

9. dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Apa Itu Kebijakan Publik
• Kebijakan Publik adalah keputusan
pemerintah untuk mengatur
berbagai bidang kehidupan dalam
negara.
• Kebijakan Publik dipelajari oleh
berbagai disiplin ilmu seperti ilmu
politik, ilmu administrasi, ilmu
ekonomi, dsb.
10dadang-solihin.blogspot.com
• “Public policy is whatever
governments choose to do or
not to do” (Dye in Anderson,
1978:2)
• “what governments do, why they
do it, and what difference it
makes.” (Dye, 1992)
• Di negara yang demokratis kebijakan publik yang dibuat
mencerminkan aspirasi masyarakat
• Di negara yang belum demokratis, terjadi distorsi yang menghambat
penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan.

11. Jenis Kebijakan Publik
DISTRIBUTIF
• Yaitu kebijakan publik yang
bertujuan untuk memberi fasilitas
dan pelayanan bagi golongan
penduduk tertentu
REDISTRIBUSI
• Yaitu kebijakan publik yang
bertujuan untuk mengubah alokasi
kemakmuran, pendapatan dan hak
di antara berbagai kelompok dan
kelas dalam masyarakat
• Contoh: Perpajakan yang progresif,
Jaminan Sosial, dll
dadang-solihin.blogspot.com 11
PENGATURAN (Regulatory)
• Yaitu kebijakan publik yang
bertujuan mengatur kehidupan
masyarakat melalui pembatasan
kebebasan bertindak dari subjek
(golongan penduduk) untuk
mengurangi pertentangan di antara
golongan yang bersaingan
• Contoh: Anti Trust Legislation,
Perlindungan Lingkungan Hidup
SELF-REGULATORY
• Yaitu kebijakan yang diusahakan
dan didukung oleh kelompok
kepentingan untuk memajukan dan
melindungi kepentingan mereka
• Contoh: Izin Praktek oleh Asosiasi
Professional, seperti IDI

12. Kebijakan vs Regulasi
Kebijakan Regulasi
1. Pilihan tindakan di antara sejumlah
alternatif tindakan
1. Instrumen operasional dari tindakan
yang terpilih
2. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu
menjadi norma regulasi.
2. Regulasi selalu bersubstansikan
kebijakan
3. Mengarahkan perubahan: bersifat
fleksibel dan dinamis.
3. Mengelola ketertiban: perubahan harus
berlangsung secara tertib
4. Bebas norma: perubahan kebijakan
dapat dilakukan kapan saja, tetapi kalau
dalam format regulasi, ia harus patuh
norma.
4. Terikat norma, mengacu pada strata
regulasi (tidak boleh ada konflik norma,
harus konsisten dan harmonis dengan
norma yang lain).
5. Faktor Integrasi: mengintegrasikan
kebijakan nasional/sektoral/regional ke
dalam sistem regulasi nasional dalam
rangka penyelenggaraan negara dan
pencapaian tujuan bernegara.
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. PERAN NEGARA
REGULATOR
(KERANGKA REGULASI )
OPERATOR
(KERANGKA PENDANAAN)
APBN = 15%-18% PDB
MASYARAKAT
(GROSS NATIONAL PRODUCT)
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. Permasalahan Kebijakan dan Regulasi
• Permasalahan
– Penyusunan rumusan kebijakan bersifat sektoral
– Proses perumusan kebijakan kurang partisipatif
– Minimnya Pemahaman antara kebijakan dan regulasi
– Kualitas Regulasi: regulasi yang multi tafsir; berpotensi konflik; tumpang
tindih; tidak harmonis/tidak sinkron; tidak adanya aturan
pelaksanaannya; tidak konsisten; dan menimbulkan beban yang tidak
perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun kelompok yang terkena
dampak
– Kuantitas Regulasi: tidak proporsional (over regulation)
• Penyebabnya:
– Lemahnya pengelolaan regulasi
– Tidak jelasnya otoritas pengelola regulasi (masih tersebar).
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Permasalahan Kebijakan dan Regulasi
• Kebijakan dan Regulasi K/L dan Pemda selama ini berjalan parsial
seperti tanpa koordinasi satu sama lain.
• Masih sering dijumpainya ketidakteraturan peraturan, tumpang
tindih, inkonsistensi, tidak jelas, multitafsir, dan bertentangan antara
peraturan satu dengan lainnya (tidak sinkron/harmonis) serta
belum/tidak disusun peraturan pelaksanaanya.
• Pertentangan tersebut, dapat berupa antara inisiator sektor (K/L)
satu dengan sektor lainnya ataupun antara sektor (K/L sebagai
inisiator) dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana dan objek
dari peraturan tersebut.
• Lebih tajam perbedaan tersebut dijumpai ketika justru insiator
produk peraturan tersebut adalah Pemda (baik Perda ataupun
Perkada) karena acapkali menyalahi peraturan di atasnya (sektor
yang diinisiatif K/L).
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Kelembagaan
• Dalam konteks proses pembangunan, hadirnya kelembagaan yang
jelas akan membantu mengorganisasi ide, mengatur pertarungan
kepentingan antar stakeholders, serta menyiapkan arena bermain
yang sama bagi setiap aktor sehingga proses pertarungan ide dan
kepentingan bisa dilakukan secara lebih teratur dan pasti.
• Kelembagaan menjadi “wasit” atas pertarungan ide dan kepentingan
tersebut. Tanpa topangan kelembagaan yang kuat, pasti akan
muncul disorder atau bahkan anarki dalam proses pembangunan.
• Kelembagaan akan membantu mengarahkan interaksi antar aktor
ke arah/tujuan yang sama.
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Permasalahan Kelembagaan
1) Terdapat fragmentasi program/kegiatan pembangunan yang
mengakibatkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam
perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan;
2) Fragmentasi organisasi dan duplikasi fungsi (internal dan eksternal
K/L) menyebabkan inefesiensi (head cost biaya operasional), silo
mentality, yang pada akhirnya menghambat efektifitas koordinasi,
perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan;
3) Kurang tajamnya hubungan antara kegiatan dan sasaran
pembangunan;
4) Lemahnya efektifitas koordinasi dalam mengelola program/
kegiatan yang bersifat lintas K/L dan atau lintas sektor;
dadang-solihin.blogspot.com 17
Kelembagaan masih menghadapi permasalahan, antara lain:

18. Permasalahan Kelembagaan
5) Kebijakan Pusat dan Daerah yang kurang sinkron;
6) Kurang terkoordinasinya/ terintegrasinya keterlibatan stakeholders
untuk mendukung perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian
pembangunan yang efektif;
7) Lemahnya monitoring dan evaluasi karena permasalahan sistem
dan instrument monev, monev yang melibatkan banyak K/L tidak
terintegrasi, dan adanya lack forward system;
8) Kurangnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi bagi
penyempurnaan implementasi kebijakan dan masukan untuk
perencanaan tahap berikutnya;
9) Lemahnya penggunaan data bagi perumusan kebijakan karena
adanya keterbatasan data dan kualitas data yang tersedia belum
memadai untuk mendukung perumusan kebijakan yang baik;
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Permasalahan Kelembagaan
10) Sistem manajemen kinerja masih lemah antara lain karena
problem desain kelembagaan dan belum terintegrasinya
fungsi/instansi yang terkait;
11) Masih lemahnya penerapan prinsip good governance dalam
perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan;
12) Lemahnya kualitas peraturan perundang-undangan, baik
substansi maupun sinerginya;
13) Belum optimalnya kapasitas kepemimpinan birokrasi; dan
14) Kuantitas dan kualitas SDM perumus, pelaksana, dan pengendali
pembangunan belum optimal.
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. Definition of ‘Silo Mentality’
• An attitude found in some
organizations that occurs when
several departments or groups
do not want to share
information or knowledge with
other individuals in the same
company.
• A silo mentality reduces
efficiency and can be a
contributing factor to a failing
corporate culture.
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. Kerangka Konseptual Sinergi Kebijakan,
Regulasi dan Kelembagaan
IMPLEMENTASI REGULASI
(Substansi: Kebijakan Pembangunan Nasional/ Sektoral/ Kewilayahan)
TUJUAN BERNEGARA
e.g. Kesejahteraan
Bangsa
Sasaran RPJMN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN
SISTEM
REGULASI NASIONAL
SISTEM
REGULASI NASIONAL
Kebijakan Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(Kerangka Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan)
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. REGULATORY
MAKING
POLICY
MAKING
ENFORCEMENT
IMPLEMENTATION
GOAL
Regulasi
Perilaku Sosiall
EVALUATION
Hubungan antara Kebijakan dan Regulasi
dalam Mewujudkan Tujuan
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. Naskah
Akademik
dan RUU
REKOMENDASI ≠
REGULASI
REGULATORY POLICY
(UU)
REKOMENDASI = REGULASI
1. REGULATORY POLICY (PP
KEBAWAH)
2. NON REGULATORY POLICY
KERANGKA KEBIJAKAN KERANGKA REGULASI
ALTERNATIVE
POLICY
UU
RUU
Pembahasan
evaluasi
PENGKAJIAN
PENELITIAN
Penyusunan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi
PENGKAJIAN: meliputi kegiatan (1) problem definition; (2) objective setting; dan (3) identifikasi existing regulation
PENELITIAN:
1. Meliputi kegiatan indepth analysis terhadap hasil pengkajian termasuk cost and benefit analysis
dan/atau cost effectiveness analysis.
2. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasiakan pembentukan /amandemen/penggantian UU
3. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level UU, maka rekomendasi meliputi:
a. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU (PP ke bawah)
b. Kegiatan lain yang bersifat executorialdadang-solihin.blogspot.com 23

24. dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Indonesia: Rich with Natural Resources
25
gas
petroleum
precious metals
coal
tropical forest
biodiversity
marine wealth
geothermal
dadang-solihin.blogspot.com

26. Lingkungan Strategis Ketahanan Energi (KE)
Variabel Ketahanan Energi Lingkungan Strategis
Ketergantungan
Impor
Semakin rendah persentase
energi dari impor, KE-nya akan
lebih baik
Kebutuhan minyak mentah (± 47%), BBM (± 52%),
dan LPG (± 60%) masih sangat tergantung dari impor
Diversifikasi
Pemanfaatan
Energi
Semakin beragam dan seimbang
jenis energi yang digunakan, KE-
nya akan lebih baik
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan masih
sangat rendah (± 4%) dibandingkan energi fosil:
minyak (48%), gas (21%), batubara (27%)
Efisiensi
Penggunaan
Energi
Semakin rendah konsumsi energi
yang digunakan untuk
pertumbuhan ekonomi, KE-nya
akan lebih baik
Penggunaan energi masih belum efisien/boros
(elastisitas energi masih di atas angka 1)
Akses energi Semakin merata dan mudah
untuk mengakses energi dan
listrik, KE-nya akan lebih baik
Akses energi belum merata dan masih terbatas
• Jaringan gas kota hanya dinikmati oleh ± 73 ribu
RT
• Jaringan SPBG hanya ada di Palembang, Jakarta,
Surabaya, Balikpapan
• Rasio elektrifikasi di beberapa propinsi masih
rendah (Papua, NTT)
• Akses BBM dan LPG terutama di pulau terkecil,
terluar, dan perbatasan masih sulit dan lebih
mahal biayanya
Biaya
Penyediaan
Energi
Semakin murah biaya penyediaan
energi, KE-nya akan lebih baik
Biaya penyediaan impor minyak mentah, BBM, dan
LPG cukup tinggi sekitar USD 115 juta per hari.
Potensi cadangan migas baru berada di kawasan
laut dalam, biaya eksplorasi dan eksploitasinya lebih
mahal dibandingkan onshore

27. Tantangan KE 2015-2019
27
1. Pengelolaan konsumsi energi final yang semakin meningkat
(pertumbuhan 7-8% per tahun), dimana pada tahun 2019,
konsumsi akan meningkat sebesar 50% dari konsumsi energi saat
ini (2013).
2. Penyediaan atau pasokan energi untuk sektor industri akan
semakin meningkat, sekitar 40-45% dari kebutuhan energi secara
keseluruhan
3. Penyediaan atau pasokan energi primer, yang terus meningkat
dengan rata-rata pertumbuhan 5-6%/tahun, dimana batubara akan
mendominasi penggunaan energi primer (40%)
4. Pengelolalan konsumsi BBM yang semakin meningkat dengan laju
pertumbuhan 8% per tahun, dilain pihak produksi BBM dari kilang
nasional ‘stagnant’.

28. Tantangan KE 2015-2019
28
5. Impor minyak mentah, BBM, dan LPG akan semakin membesar
untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah, BBM, dan LPG dalam
negeri
6. Produksi minyak bumi semakin menurun dari 1,6 juta (1996)
menjadi 826 ribu barel per hari (2013), sementara produksi
batubara dapat meningkat namun pemanfaatannya menghadapi
tantangan isu lingkungan
7. Pemerataan dan peningkatan akses masyarakat terhadap BBM
dan tenaga listrik, terutama di pulau-pulau kecil, terluar, dan
kawasan perbatasan
8. Pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan, akuntabel, dan
tepat sasaran

29. Tantangan KE 2015-2019
29
9. Realisasi subsidi energi mulai tahun 2010 selalu lebih besar dari
yang direncanakan
– 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan per bulan
terendah hanya menerima alokasi subsidi sebesar 15%.
Sementara itu, 25% kelompok rumah tangga dengan
penghasilan per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi
sebesar 77%,
– 89% BBM bersubsidi dinikmati transportasi darat, transportasi
laut 1%, rumah tangga 6%, sektor perikanan 3%, dan hanya 1%
dinikmati usaha kecil menengah
– Konsumsi premium untuk transportasi darat 53% justru dinikmati
mobil pribadi, 40% dinikmati motor, 4% dinikmati mobil barang,
dan 3% dinikmati kendaraan umum.

30. Sasaran Penguatan Ketahanan Energi
1. Produksi Minyak Bumi sebesar 904 – 907 ribu barel per hari;
2. Produksi Gas Bumi 9,34 – 10,47 juta kaki kubik per hari dengan
pemanfaatan di dalam negeri sebesar 56 – 75%;
3. Produksi Batubara sebesar 392 juta ton dengan pemanfaatan di
dalam negeri sebesar 30 – 40%;
4. Rasio Elektrifikasi mencapai 100%; dan
5. Bauran Energi Baru dan Terbarukan mencapai 6 – 9%.
dadang-solihin.blogspot.com 30
Sasaran Utama

31. Sasaran Penguatan Ketahanan Energi
Strategi Indikator Output
1. Peningkatan Pasokan Energi Primer
a. Produksi minyak bumi 904 – 907 ribu barel per hari
b. Produksi gas bumi 9,34 – 10,47 juta kaki kubik per hari
c. Produksi batubara 392 juta ton
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Energi
a. Pembangunan kilang minyak 2 unit dengan total kapasitas 600 ribu barel per
hari
b. Pembangunan FSRU 2 unit dengan total kapasitas 250 BCF per
tahun
c. Pembangunan onshore
regasifikasi
1 unit dengan total kapasitas 560 BCF per
tahun
d. Pembangunan pipa gas 680 km dengan kapasitas 200 BCF per tahun
e. Pembangunan SPBG 55 unit
f. Kapasitas terpasang
pembangkit listrik
92,9 GW
dadang-solihin.blogspot.com 31

32. Sasaran Penguatan Ketahanan Energi
Strategi Indikator Output
3. Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati
a. Produksi biodiesel 2,35 – 4,12 juta KL
b. Produksi bioetanol 0,2 – 0,58 juta KL
4. Penggunaan Energi yang Lebih Efisien
a. Intensitas energi 517 SBM/Miliar
b. Elastisitas energi 0,8
dadang-solihin.blogspot.com 32

33. Sasaran Penguatan Ketahanan Energi
Strategi Indikator Output
5. Peningkatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan
a. Bauran EBT 6 – 9 persen
b. Kapasitas terpasang pembangkit
listrik (PLTP, PLTMH, PLTS, PLT
Biomassa)
20 GW
c. Pilot project PLTN 1 lokasi
d. Pilot project PL tenaga arus laut 3 lokasi
6. Pengurangan Subsidi Energi secara Berkala
a. Besaran subsidi BBM Penyesuaian kenaikan harga Rp
500/liter per tahun
b. Penurunan kapasitas PL BBM 0,8 persen pembangkit listrik masih
menggunakan BBM
dadang-solihin.blogspot.com 33

34. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Untuk mewujudkan sasaran penguatan Ketahanan Energi, arah kebijakan yang akan
ditempuh adalah meningkatkan diversifikasi pemanfaatan energi dan mempertahankan
produksi minyak dan gas bumi yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai
serta teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan melalui:
Langkah Strategis Kegiatan Prioritas
Peningkatan pasokan energi primer • Perluasan penerapan enhanced oil recovery
• Pelaksanaan pilot project gas unconventional
Penyediaan sarana dan prasarana
energi
• Peningkatan peran serta swasta
Pemanfaatan bahan bakar nabati • Peningkatan kapasitas produksi
Penggunaan energi yang lebih
efisien
• Pelaksanaan audit energi dan sosialisasi
Peningkatan bauran energi baru dan
terbarukan
• Pelaksanaan pilot project pembangkit listrik tenaga nuklir
dan tenaga arus laut
• Peningkatan peran serta swasta
Pengurangan subsidi energi secara
berkala
• Pengawasan berbasis teknologi informasi (RFID dan E-
KTP)
• Penyesuaian kenaikan harga secara berkala

35. Kerangka Regulasi, Pembiayaan, dan Kelembagaan
Strategi
Kerangka
(dukungan)
Regulasi
Pembiayaan
Kelembagaan
Pemerintah Swasta
1.
Peningkatan
pasokan
energi primer
Penataan
kelembagaan
industri hulu
dan hilir,
pembentukan
petroleum fund,
serta
harmonisasi
regulasi dan
peran pemda
a. Pelaksanaan survei
umum
b. Promosi dan penyiapan
wilayah kerja baru
c. Monitoring dan evaluasi
kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi
a. Pelaksanaan
eksplorasi dan
eksploitasi
b. Pelaksanaan pilot
project gas
unconventional
(shale gas dan
CBM)
Kem. ESDM
Kemenkeu
SKK Migas
Kem. BUMN
Pemda
2. Penyediaan
sarana dan
prasarana
energi
Insentif untuk
menarik minat
partisipasi
swasta
berinvestasi
membangun
sarana dan
prasarana
energi
a. Pra studi kelayakan
b. Pengadaan lahan
c. Penyiapan dan
pelaksanaan tender
d. Membangun jaringan
prasarana migas
e. Monitoring dan evaluasi
pembangunan
Pembangunan,
pengoperasian, dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana energi
(kilang, FSRU,
regasifikasi, SPBG)
Kem. ESDM
Kemenkeu
BPH Migas
Kem. BUMN
Pemda
3.
Pemanfaatan
bahan bakar
nabati
Penetapan off
taker, standard,
dan harga
a. Subsidi bahan bakar
nabati
b. Monitoring dan evaluasi
produksi/pemanfaatan
Pembangunan,
pengoperasian, dan
pemeliharaan
kapasitas produksi
Kem. ESDM
Kemenkeu
BPH Migas
Pemda

36. Kerangka Regulasi, Pembiayaan, dan Kelembagaan
Strategi
Kerangka
(dukungan)
Regulasi
Pembiayaan
Kelembagaan
Pemerintah Swasta
4. Penggunaan
energi yang
lebih efisien
Insentif bagi
industri/bangunan
untuk alih
teknologi
penggunaan
energi yang lebih
efisien
a. Pembinaan dan
pengawasan konservasi
energi
b. Layanan audit energi
Investasi alih
tehnologi yang
ramah lingkungan
dan efisiensi energi
Kem. ESDM
Kemenkeu
Kemenperin
Kem. PU
Pemda
5. Peningkatan
bauran energi
baru dan
terbarukan
Penerapan feed
in tariff dan
penyederhanaan
proses perizinan
a. Studi pendahuluan
potensi energi baru dan
terbarukan
b. Pembinaan dan
pengawasan
pemanfaatan energi
baru dan terbarukan
c. Bantuan PLTS, PLTMH,
biogas, DME untuk
pemda
Pembangunan,
pengoperasian, dan
pemeliharaan PLTP,
PLTMH, PLTS, PLT
Biomassa, PLTN,
PL tenaga arus laut
Kem. ESDM
BATAN
BPPT
Pemda
6.
Pengurangan
subsidi energi
secara berkala
Kebijakan harga
dan penentuan
target sasaran
a. Subsidi energi
b. Pengawasan distribusi
BBM bersubsidi
c. Pengembangan
teknologi informasi
d. Monitoring dan evaluasi
Penyaluran BBM,
BBN, LPG, tenaga
listrik bersubsidi
Kem. ESDM
Kemenkeu
BPH Migas
Pemda

37. dadang-solihin.blogspot.com 37

38. RPJPN 2005-2025
dadang-
solihin.blogspot.com
38
Visi Pembangunan 2005‐2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
“...berbasis SDA yg
tersedia...”

39. dadang-solihin.blogspot.com
KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019
MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI
MIDDLE INCOME TRAP (MIT)
Keluar dari
MIT
RT-RPJMN 2015 – 2019
Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek
Kerangka
Regulasi
Polhukam
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change
Ekonomi Kesra Lingkungan
-RB
-Tertib hukum
-Anti korupsi
-Demokrasi
-Stabilitas DN
- Tranfromasi
Struktur
- Resiliensi
- Infrastruktur
- Inovasi
Daerah
- Mutu SDM
- Kemiskinan
- Pemerataan
- Employment
- BPJS
- Pengelolaan
SDA dan
biodiv
- Kelautan
- Mitigasi
adaptasi PI
- Pemerataan
- SPM terpenuhi
- Urbanisasi
- Pelaksanaan
Desentralisasi
Kerangka
Pendanaan:
APBN dan Non
Kerangka
Kelembagaan
• Membutuhkan
Comprehensif reform
• Not BAU (out the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu tidak sendiri-
sendiri
Delivery Mechanism
Jangka Panjang:
Tercapai tahun 2030 apabila
Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun
• Sangat penting untuk menguatkan
fondasi keluar MIT
• Tidak boleh meleset masa 5 tahun
ke depan.
39
PEREKONOMIAN
NASIONAL
UNGGUL DAN
KOMPETITIF

40. RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4
PDB per kapita
2014:
Sktr USD 4.000
2019:
Sktr USD 7.000
2025:
> USD 12.000
2015 2020 2025 20302010
Threshold Middle Income Trap
USD 12.000
BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030
Keunggulan Kompetitif Perekonomian NasionalKeunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional
dadang-solihin.blogspot.com 40

41. dadang-solihin.blogspot.com 41
PERMASALAHAN
YANG DITEMUKAN
KONSEPSI
KEBIJAKAN
PUBLIK
KEBIJAKAN
PUBLIK YANG
DIHARAPKAN

42. dadang-solihin.blogspot.com 42
Threats
(Ancaman)
Threats
(Ancaman)
Weaknesses
(Kelemahan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Strengths
(Kekuatan)
Strengths
(Kekuatan)
Strategi ST
Gunakan kekuatan
untuk menghindari atau
mengatasi ancaman
Strategi ST
Gunakan kekuatan
untuk menghindari atau
mengatasi ancaman
Strategi WT
Minimalkan kelemahan
dan hindari ancaman
Strategi WT
Minimalkan kelemahan
dan hindari ancaman
Strategi WO
Atasi kelemahan dengan
memanfaatkan peluang
Strategi WO
Atasi kelemahan dengan
memanfaatkan peluang
Strategi SO
Gunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang
Strategi SO
Gunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang
Opportunities
(Peluang)
Opportunities
(Peluang)
INTERNALINTERNAL
EKSTERNAL

43. dadang-solihin.blogspot.com 43
Weaknesses
(Kelemahan)
Weaknesses
(Kelemahan)
Strengths
(Kekuatan)
Strengths
(Kekuatan)
Kebijakan Publik untuk
Memanfaatkan Sumber
Kekayaan Alam bagi
Kesejahteraan Bangsa
Kebijakan Publik untuk
Memanfaatkan Sumber
Kekayaan Alam bagi
Kesejahteraan Bangsa
Faktor di dalam
Kebijakan
Publik yang
mendukung
Faktor di dalam
Kebijakan
Publik yang
mendukung
Faktor di dalam
Kebijakan
Publik yang
tidak
mendukung
Faktor di dalam
Kebijakan
Publik yang
tidak
mendukung

44. dadang-solihin.blogspot.com 44
No Variabel NU BF NUxBF
1 Memiliki regulasi lengkap 2 10 20
2 SDM berkualitas 4 30 120
3 Regulasi pemanfaatan SKA pro rakyat 3 15 45
4 Adanya kejelasan aturan untuk memiliki
jaminan sharing perusahaan asing dan
lokal
1 5 5
5 Jaminan keamanan 5 40 200
Jumlah 100 390

45. dadang-solihin.blogspot.com 45
No Variabel NU BF NUxBF
1 Birokrasi berbelit-belit 5 30 150
2 Infrastruktur kurang mendukung 2 15 30
3 Belum transparan dan tumpang tindih 3 20 60
4 Kurang aspiratif dan pro rakyat 1 10 10
5 Kurang koordinasi dan kurang
komitmen
4 25 100
Jumlah 100 350

46. dadang-solihin.blogspot.com 46
Kebijakan Publik untuk
Memanfaatkan Sumber
Kekayaan Alam bagi
Kesejahteraan Bangsa
Kebijakan Publik untuk
Memanfaatkan Sumber
Kekayaan Alam bagi
Kesejahteraan Bangsa
Faktor di luar
Kebijakan
Publik yang
memberikan
manfaat dalam
Faktor di luar
Kebijakan
Publik yang
memberikan
manfaat dalam
Faktor di luar
Kebijakan
Publik yang
menghalangi
Faktor di luar
Kebijakan
Publik yang
menghalangi
Threats
(Ancaman)
Threats
(Ancaman)
Opportunities
(Peluang)
Opportunities
(Peluang)

47. dadang-solihin.blogspot.com 47
No Variabel NU BF NUxBF
1 Bargain power yang besar 4 25 100
2 Pasar internasional terbuka 5 45 225
3 Adanya teknologi baru 3 15 45
4 Modal asing melimpah 1 5 5
5 Adanya kerjasama internasional 2 10 20
Jumlah 100 395

48. dadang-solihin.blogspot.com 48
No Variabel NU BF NUxBF
1 Terorisme 3 15 45
2 KKN dari internasional corporation 2 10 20
3 Kerusakan lingkungan hidup 5 40 200
4 Konflik 4 30 120
5 Masuknya tenaga asing 1 5 5
Jumlah 100 390

49. Weaknesses
1.Birokrasi berbelit-belit
2.Infrastruktur kurang
mendukung
3.Belum transparan dan tumpang
tindih
4.Kurang aspiratif dan pro rakyat
5.Kurang koordinasi dan kurang
komitmen
dadang-solihin.blogspot.com 49
Threats
1. Terorisme
2. KKN dari internasional
corporation
3. Kerusakan lingkungan hidup
4. Konflik
5. Masuknya tenaga asing
PERMASA-
LAHAN YANG
DITEMUKAN

50. dadang-solihin.blogspot.com 50
1. Strategi SO  S + O = 390+ 395= 785
2. Strategi WO  W + O = 350+ 395 = 745
3. Strategi ST  S + T = 390+ 390 = 780
4. Strategi WT  W + T = 350+ 390 = 740
KONSEPSI
KEBIJAKAN
PUBLIK

51. dadang-solihin.blogspot.com 51
1. Strategi SO Gunakan Kekuatan untuk
memanfaatkan Peluang
2. Strategi WO Atasi Kelemahan dengan
memanfaatkan Peluang
3. Strategi ST Gunakan Kekuatan untuk menghindari
atau mengatasi Ancaman
4. Strategi WT Minimalkan Kelemahan dan hindari
Ancaman

52. 1. Memiliki regulasi lengkap
2. SDM berkualitas
3. Regulasi pemanfaatan SKA
pro rakyat
4. Adanya kejelasan aturan
untuk memiliki jaminan
sharing perusahaan asing
dan lokal
5. Jaminan keamanan
dadang-solihin.blogspot.com 52
1. Bargain power yang besar
2. Pasar internasional terbuka
3. Adanya teknologi baru
4. Modal asing melimpah
5. Adanya kerjasama
internasional

53. 1. Memiliki regulasi lengkap
2. SDM berkualitas
3. Regulasi pemanfaatan SKA pro rakyat
4. Adanya kejelasan aturan untuk memiliki jaminan sharing
perusahaan asing dan lokal
5. Jaminan keamanan
6. Bargain power yang besar
7. Pasar internasional terbuka
8. Adanya teknologi baru
9. Modal asing melimpah
10. Adanya kerjasama internasional
dadang-solihin.blogspot.com 53
KEBIJAKAN
PUBLIK YANG
DIHARAPKAN

54. 54dadang-solihin.blogspot.com