Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel

Mewujudkan K
M j dk Keuangan N
Negara
yang Transparan Partisipatif dan Akuntabel
Transparan, Partisipatif,

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Diklatpim Tingkat IV Angkatan III
Pusdiklat Pegawai BPK
Jakarta,
Jakarta 30 November 2006

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202

Keuangan N
K Negara
• Semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang, serta
• segala sesuatu baik berupa uang maupun
berupa barang y g dapat dijadikan milik
p g yang p j
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut.
j


Keuangan Negara Meliputi
1.
1 Hak negara untuk memungut pajak mengeluarkan dan
pajak,
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5.
5 Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh
pihak lain berupa uang surat berharga piutang barang serta hak-
uang, berharga, barang,
hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8
8. Kekayaan p a lain ya g d uasa o e pe e ta da a rangka
e ayaa pihak a yang dikuasai oleh pemerintah dalam a g a
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas
yang diberikan pemerintah.


Good Governance
• M
Mengandung makna t t kepemerintahan yang b ik
d k tata k i t h baik,
pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan
p
pemerintahan y g baik, p y
yang , penyelenggaraan negara y g
gg g yang
baik ataupun administrasi negara yang baik.
• Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas di k i sebagai l d
k t bilit diakui b i landasan awal b i
l bagi
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara
u u
umum.
• Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan
antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan
masyarakat.
k t


Keterkaitan antara
Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas

• Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan
tiga prinsip utama bagi penyelenggaraan good
governance.
governance
• Ketiga prinsip tersebut tidaklah dapat berjalan sendiri-
sendiri, ada hubungan yang sangat erat dan saling
mempengaruhi,
• masing-masing adalah instrumen yang diperlukan untuk
mencapai prinsip yang lainnya, dan
• ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk
mencapai manajemen publik yang baik.


Keterkaitan antara Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas

• Terbukanya akses publik • Prosedur, peraturan dan perundangan
bagi pelbagai informasi Transparansi “memaksa” dilaksanakan dengan konsekuen
pemerintahan peningkatan akuntabilitas • Tindakan dan pengeluaran
publik pemerintahan dapat
• Masyarakat d
k dipastikan
k
dipertanggungjawabkan
mendapatkan informasi
kepada masyarakat
mengenai prosedur,
dengan indikator kinerja
peraturan dan dan target yang jelas
p
perundangan.
g

TRANSPARANSI AKUNTABILITAS

Akuntabilitas sulit
Partisipasi publik tidak terlaksana tanpa
dapat terlaksana tanpa pemantauan dan
adanya transparansi partisipasi publik dalam
PARTISIPASI proses pengambilan
keputusan
• Terdapat mekanisme yang jelas dalam proses
pengambilan keputusan dan kontrol publik
• Seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi
dalam proses pengambilan keputusan


Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary
d Community-based organizations
C it b d i ti
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Troika:
Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia
Pemerintah,
Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
g Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Manfaat Good Governance
1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan,
profesional d akuntabel.
f i l dan k t b l
3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang
bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok
negara, kelompok,
atau golongan masyarakat.
4. Meningkatnya p
g y partisipasi masyarakat dalam
p y
pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh
peraturan per ndang ndangan
perat ran perundang-undangan, baik di tingkat p sat
pusat
maupun daerah.


Pengertian Transparansi

• Ak
Akses atau kebebasan b i setiap
k b b bagi i
orang untuk memperoleh informasi
g
tentang penyelenggaraan
pemerintahan dan berbagai kebijakan
publik,
• yang menyangkut proses penyusunan
k t
dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil
yang dicapai.


Pengertian Transparansi

Indikator Minimal
• Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses
penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
• Adanya akses pada informasi yang siap mudah dijangkau bebas
siap, dijangkau,
diperoleh, dan tepat waktu.

Perangkat P d k
P k t Pendukung I dik t
Indikator
• Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;
• Pusat/balai informasi;
• Website (e government e procurement dsb);
(e-government, e-procurement,
• Iklan layanan masyarakat;
• Media cetak;
• Papan p g
p pengumuman.


Isu Strategis Penerapan Prinsip Transparansi

1. Lemahnya komitmen aparat untuk melakukan
transparansi.
2. Belum semua peraturan yang memuat k t t
2 B l t t ketentuan
mengenai transparansi dilengkapi dengan ketentuan
mengenai sanksinya.
sanksinya
3. Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur
dalam menjalankan transparansi.
4. Belum jelasnya batasan-batasan transparansi.
5. Rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban
masyarakat mengenai penerapan transparansi.


Rencana Tindak
1. Lemahnya komitmen aparat untuk melakukan transparansi
Institusi
Rencana Tindak Indikator
Pelaksana
Kelembagaan  Mereview peraturan  Tersusunnya rekomendasi  Meneg
perundangan yang berkaitan peraturan perundangan Kominfo
dengan kepegawaian dan yang berkaitan dengan  Semua
p y
penyelenggaraan negara
gg g kepegawaian dan
p g instansi
 Menetapkan lembaga penyelenggaraan negara
independen yang menyusun  Ditetapkannya lembaga
rating dan memberikan reward penilai

Ketata-  Memasukan unsur penilaian  Tercakupnya penilaian Menneg PAN
laksanaan komitmen dalam rekrutmen komitmen pada proses
aparat rekrutmen
 Menyusun SOP fit and proper  Tersedianya SOP fit and
test proper test
 Menyusun mekanisme reward  Tersusunnya mekanisme
kepada yang berkomitmen reward pada aparat yang
berkomitmen
SDM Melakukan pelatihan berlanjut Meningkatnya komitmen dan Semua instansi
untuk menjaga serta motivasi aparat
meningkatkan komitmen dan
motivasi aparat


2. Belum semua peraturan yang memuat ketentuan mengenai
transparansi dilengkapi dengan ketentuan mengenai sanksinya
p g p g g y
Institusi
Pelaksana
Kelembagaan  Mereview pengaturan Tersusunnya Menneg PAN, BKN,
transparansi dalam rekomendasi pengaturan LAN, Dep Hukum
peraturan transparansi dalam dan HAM, bekerja
perundangan peraturan perundangan sama dengan
 Melengkapi peraturan yang dilengkapi semua instansi
yang memuat ketentuan sanksi
ketentuan
transparansi dengan
ketentuan sanksi
Ketata- Mengkaji penerapan Terlaksananya peraturan Semua instansi
laksanaan
l k sangsi dalam peraturan
id l t d
perundangan
perundangan dalam penyelenggaraan negara
pelanggaran prinsip yang konsisten serta
transparansi
a pa a dapa
dapat memuat sanksi
ua a
atas pelanggaran prinsip
transparansi
SDM --- --- ---


3. Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur dalam
menjalankan transparansi

Institusi
Pelaksana
Kelembagaan Mainstreaming prinsip Terciptanya unit-unit, Semua instansi
transparansi dalam perangkat peraturan,
penyelenggaraan serta sistem yang
negara, melalui mendorong dan
pembentukan unit-unit, menjamin kondusivitas
penyusunan peraturan, penerapan prinsip
serta perumusan sistem transparansi
Ketata- Menyusun pedoman Tersusunnya pedoman Semua instansi
laksanaan pelaksanaan transparansi pelaksanaan
transparansi
SDM Melakukan pelatihan Meningkatnya Semua instansi
yang berlanjut untuk pemahaman dan
meningkatkan
g kemampuan SDM
p
pemahaman dan aparatur dalam
kemampuan SDM menjalankan
aparatur transparansi


4. Belum jelasnya batasan-batasan transparansi

Institusi
Pelaksana
Kelembagaan Menyusun peraturan Tersusunnya peraturan Semua instansi
perundangan tentang perundangan tentang
keterbukaan informasi di keterbukaan informasi di
masing-masing sektor masing-masing sektor
Ketatalaksanaan Melengkapi pedoman Tersedianya pedoman Semua instansi
pelaksanaan pelaksanaan transparansi
transparansi d
dengan yang memuat d dengan
batasan-batasan yang jelas batasan-batasan
jelas transparansi
SDM Melakukan l tih
M l k k pelatihan Meningkatnya
M i k t Semua
Sem a instansi
yang berlanjut untuk pemahaman dan
meningkatkan kemampuan SDM aparatur
p
pemahaman dan dalam menjalankan
j
kemampuan SDM transparansi sesuai
aparatur batasan-batasan yang
telah ditentukan


5. Rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat
mengenai penerapan transparansi
Institusi
Pelaksana
Kelembagaan  Memperkuat unit humas di  Meningkatnya kapasitas dan peran Semua instansi
setiap instansi unit humas dalam menampung
 Menyusun dan melaksanakan serta meneruskan tuntutan/aspirasi
program dan kegiatan sosialisasi masyarakat tentang penerapan
untuk meningkatkan transparansi di setiap instansi
pemahaman masyarakat  Terlaksananya kegiatan sosialisasi
menuntut transparansi  Bertambahnya wawasan dan
pemerintah pemahaman masyarakat terhadap
tuntutan transparansi oleh
pemerintah
 Meningkatnya jumlah tuntutan/
aspirasi masyarakat terhadap
penerapan transparansi oleh
pe e ta
pemerintah
Ketata- Menyediakan informasi yang Terbangunnya basis informasi Semua instansi
laksanaan lengkap kepada masyarakat pelayanan pemerintah yang lengkap
mengenai pelayanan yang dan aksesibel
diberikan
SDM Melakukan pelatihan yang berlanjut Meningkatnya kemampuan aparat Semua instansi
terutama bagi aparat humas humas dalam memberikan pelayanan
informasi kepada masyarakat


Pengertian Partisipasi

• Keterlibatan aktif
masyarakat dalam
kegiatan yang
berhubungan dengan
penyelenggaraan
pemerintahan.
• Keterlibatan masyarakat
dalam proses
pengambilan keputusan.


Pengertian Partisipasi

Indikator Minimal
• Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode
partisipatif;
• Adanya pengambilan k
Ad bil keputusan yang did
t didasarkan atas k
k t konsensus
bersama.

Perangkat Pendukung Indikator
• Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;
• Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders;
• Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana
penyaluran aspirasi masyarakat;
• Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang
beragam.


Isu Strategis Penerapan Prinsip Partisipatif

1. Belum cukup tersedianya pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi
1 B l k di d l k f if i
manajemen pembangunan partisipatif yang baku.
2. Belum cukup meluasnya sosialisasi pedo a pa t s pas
e u cu up e uas ya sos a sas pedoman partisipasi.
3. Belum memadainya tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan
kewajiban dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen
pembangunan.
pembangunan
4. Belum mantapnya sarana dan prasarana (kelembagaan, jaringan
komunikasi dan informasi) untuk mendukung partisipasi.
5. Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur mengenai
penerapan partisipasi.


Rencana Tindak

1. Belum cukup tersedianya pedoman pelaksanaan fungsi-
fungsi manajemen pembangunan partisipatif yang baku

Institusi
Pelaksana
Kelembagaan Memberdayakan dan mengkoordinasikan Koordinasi unit-unit organisasi Menneg PAN/LAN
unit-unit organisasi pemerintah untuk pemerintah untuk menyusun bersama instansi
menghasilkan pedoman-pedoman pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi terkait
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen manajemen pembangunan yang
pembangunan yang partisipatif partisipatif
Ketata-  Menyusun pedoman pelaksanaan  Tersedianya pedoman Semua instansi
laksanaan fungsi-fungsi manajemen pelaksanaan fungsi-fungsi
pembangunan partisipatif untuk setiap manajemen pembangunan
program partisipatif untuk setiap program
 Sosialisasi pedoman pelaksanaan  Terlaksananya sosialisasi
fungsi-fungsi manajemen pedoman pelaksanaan fungsi-
pembangunan partisipatif fungsi manajemen pembangunan
partisipatif
SDM Meningkatkan kompetensi SDM aparatur Meningkatnya kompetensi SDM Semua instansi
dalam pelaksanaan fungsi-fungsi aparatur dalam pelaksanaan fungsi-
manajemen pembangunan partisipatif fungsi manajemen pembangunan
partisipatif


2. Belum cukup meluasnya sosialisasi pedoman partisipasi

Institusi
Pelaksana
Kelembagaan Mengkoordinasikan unit-unit  Terkoordinasinya unit-unit Semua instansi
organisasi pemerintah yang organisasi pemerintah untuk
bertugas untuk mensosialisasikan pedoman
mensosialisasikan pedoman partisipasi dalam pembangunan
partisipasi dalam  Sinergisitas pada pelaksanaan
pembangunan sosialisasi pedoman partisipasi
dalam pembangunan
Ketata-  Menyusun strategi  Tersedianya strategi sosialisasi Semua instansi
laksanaan sosialisasi pelaksanaan pelaksanaan manajemen
manajemen pembangunan partisipatif
pembangunan partisipatif  Terlaksananya diseminasi strategi
 Diseminasi strategi sosialisasi pelaksanaan fungsi-
sosialisasi pelaksanaan fungsi manajemen pembangunan
fungsi-fungsi manajemen partisipatif
pembangunan partisipatif
SDM Pelatihan SDM aparatur Meningkatnya kemampuan SDM Semua instansi
tentang strategi sosialisasi
t t t t i i li i aparatur d l
t dalam melakukan
l k k
metode pelaksanaan fungsi- sosialisasi metode pelaksanaan
fungsi manajemen fungsi-fungsi manajemen
pembangunan partisipatif pembangunan partisipatif


3. Belum memadainya tingkat kesadaran masyarakat akan hak
dan kewajiban dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen
pembangunan
b

Institusi
Pelaksana
P l k
Kelembagaan Menyusun peraturan dan Tersedianya peraturan dan Semua instansi
program yang memberi ruang program yang memberi ruang
p
peranserta masyarakat
y p
peranserta masyarakat
y

Ketata- Kampanye publik tentang hak Terlaksananya kampanye Semua instansi
laksanaan dan kewajiban masyarakat publik tentang hak dan
dalam manajemen kewajiban masyarakat dalam
pembangunan manajemen pembangunan

SDM Meningkatkan kemampuan Meningkatnya kemampuan Semua instansi
SDM aparatur untuk SDM aparatur untuk
memfasilitasi dan memotivasi memfasilitasi dan memotivasi
munculnya peranserta munculnya peranserta
masyarakat dalam masyarakat dalam
pelaksanaan fungsi-fungsi pelaksanaan fungsi-fungsi
manajemen pembangunan manajemen pembangunan


4. Belum mantapnya sarana dan prasarana (kelembagaan, jaringan
komunikasi dan informasi) untuk mendukung partisipasi

Institusi
Pelaksana
Kelembagaan  Mengembangkan forum-  Berfungsinya forum-forum Semua instansi
forum lintas pelaku lintas pelaku
 Mengembangkan wadah atau  Tersedianya wadah atau
media untuk menyalurkan media untuk menyalurkan
partisipasi yang lebih efektif partisipasi yang lebih
efektif
Ketata- Mengkaji ulang kinerja sarana Tersedianya rekomendasi Semua instansi
laksanaan dan prasarana pendukung perbaikan kinerja sarana dan
partisipasi prasarana pendukung
partisipasi

SDM  Meningkatkan kemampuan  Meningkatnya kemampuan Semua instansi
SDM aparatur dalam SDM aparatur dalam
manajemen pembangunan manajemen pembangunan
partisipatif partisipatif
 Meningkatkan kemampuan  Meningkatnya kemampuan
SDM aparatur dalam teknik- SDM aparatur dalam
teknik komunikasi massa memanfaatkan teknik-teknik
komunikasi massa


5. Rendahnya pemahaman dan kemampuan SDM aparatur
mengenai penerapan partisipasi

Institusi
Pelaksana
Kelembagaan Membentuk kelompok Terbentuk dan beroperasinya Semua
kerja lintas unit kerja kelompok kerja lintas unit instansi
untuk memperkuat kerja untuk memperkuat
kemampuan penerapan kemampuan penerapan
prinsip partisipatif prinsip partisipatif

Ketata- Menyusun panduan Tersedianya panduan praktis Semua
laksanaan praktis dan spesifik dan spesifik program instansi
tentang program partisipasi masyarakat dalam
partisipasi masyarakat pembangunan
dalam pembangunan
SDM Melakukan berbagai Meningkatnya kemampuan Semua
pelatihan manajemen SDM aparatur dalam instansi
pembangunan manajemen pembangunan
partisipatif partisipatif


Pengertian Akuntabilitas
• Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan
organisasi k
i i kepada pihak yang memiliki h k atau
d ih k iliki hak t
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau
keterangan.
• Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan
keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan
d
dikritisi.
s
• Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness
yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya,
serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara
logis.



• Ak t bilit Ek li it
Akuntabilitas Eksplisit
Pertanggungjawaban seorang pejabat publik
manakala ia diharuskan untuk menjawab atau
k l i dih k t k j b t
memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam
melaksanakan tugas tugas kedinasan
tugas-tugas kedinasan.
• Akuntabilitas Implisit
Segenap aparatur publik secara i li it
S t blik implisit
bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang
tak terduga dari akibat akibat keputusan yang
akibat-akibat
dibuat.


Indikator Minimal
• Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur
pelaksanaan;
• Adanya sanksi yang dit t k atas k
Ad k i ditetapkan t kesalahan atau k l l i d l
l h t kelalaian dalam
pelaksanaan kegiatan.

Perangkat Pendukung Indikator
• Mekanisme pertanggungjawaban;
• Laporan t h
L tahunan;
• Laporan pertanggungjawaban;
• Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
• Sistem pengawasan;
• Mekanisme reward and punishment.


Isu Strategis Penerapan Prinsip Akuntabilitas

1. Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan
indikator kinerja.
2. Lemahnya komitmen aparat untuk membuat l
2 L h k it t t k b t laporan
akuntabilitas.
3 Belum terbangunnya etika pemerintahan (government
3.
ethic) terhadap pertanggungjawaban publik.
4.
4 Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan
belum memuat penghargaan dan sanksi.
5. Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran
masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas
oleh pemerintah.

Rencana Tindak
1. Belum jelasnya tupoksi lembaga untuk menjabarkan indikator
kinerja
Institusi
Pelaksana
Kelembagaan
g  Menyusun tupoksi
y p  Tersusunnya tupoksi beserta
y p Semua
sekaligus indikator indikator kinerja yang terukur instansi
kinerja yang  Tersusunnya SOP
terukur unit/lembaga sesuai dengan
• Menyusun SOP tupoksi
unit/ lembaga
Ketata- • Menerapkan • Diterapkannya standar Semua
laksanaan standar kompetensi jabatan instansi
kompetensi
jabatan
SDM • Meningkatkan • Meningkatnya kompetensi Semua
kompetensi untuk SDM aparatur instansi
melaksanakan
tupoksinya


2. Lemahnya komitmen aparat untuk membuat laporan
akuntabilitas
Institusi
Pelaksana
Kelembagaan  Membentuk  Terbentuknya serta • MenPAN dan LAN
lembaga pemantau berfungsinya lembaga • BPK,
dan penilai pemantau dan penilai • BPKP
independen independen • Inspektorat
 Memperkuat  Meningkatnya kredibilitas dan Jenderal
lembaga audit kemampuan lembaga audit
Ketata-  Menerapkan reward  Dilaksanakannya reward dan • Semua instansi
laksanaan dan punishment punishment secara konsisten • MenPAN dan LAN
 Memperbaiki format  Tersusunnya format laporan
laporan akuntabilitas yang mudah
akuntabilitas dipahami dan dilaksanakan
SDM • Meningkatkan • Meningkatnya kemampuan • LAN
kemampuan SDM SDM aparatur dalam • semua instansi
aparatur dalam penyusunan laporan
penyusunan laporan akuntabilitas
akuntabilitas


3. Belum terbangunnya etika pemerintahan (government ethic)
terhadap pertanggungjawaban publik

Institusi
I tit i
Pelaksana
Kelembagaan Pengembangan dan Dikembangkannya dan LAN dan
penerapan ‘corporate diterapkannya corporate semua instansi
culture’ pada instansi culture pada instansi
pemerintah pemerintah
Ketata- Menerapkan reward and Diterapkannya reward and MenPAN dan
laksanaan punishment secara punishment secara konsisten semua instansi
konsisten baik terhadap baik terhadap institusi maupun
institusi maupun individu individu
SDM Meningkatkan Meningkatnya pemahaman MenPAN dan
pemahaman tentang terhadap etika pemerintahan semua instansi
etika pemerintahan yang berlanjut pada upaya
penerapannya


4. Sistem dan pelaporan akuntabilitas yang dikembangkan belum
memuat penghargaan dan sanksi

Institusi
I tit i
Pelaksana
Kelembagaan Melengkapi sistem dan Tersusunnya sistem dan • LAN
pelaporan akuntabilitas pelaporan akuntabilias yang • BPKP
dengan aturan mengenai dilengkapi dengan aturan
reward and punishment reward and punishment
Ketata- Menerapkan reward and Terlaksananya reward and • MenPAN
laksanaan punishment secara konsisten punishment secara konsisten • semua
baik terhadap institusi baik terhadap institusi instansi
maupun individu maupun individu
SDM Meningkatkan kemampuan Meningkatnya kemampuan • LAN
SDM aparatur dalam SDM aparatur dalam • semua
penyusunan laporan penyusunan laporan instansi
akuntabilitas
k bl akuntabilitas
k bl


5. Belum memadainya tingkat pemahaman dan kesadaran
masyarakat untuk mendorong pelaksanaan akuntabilitas oleh
pemerintah

Institusi
I tit i
Pelaksana
Kelembagaan Menyusun dan  Terlaksananya kegiatan • LAN
melaksanakan kegiatan sosialisasi • semua
sosialisasi untuk  Meningkatnya instansi
meningkatkan pemahaman pemahaman dan
dan kesadaran masyarakat
y kesadaran terhadapp
dalam menuntut akuntabilitas pemerintah
akuntabilitas pemerintah
Ketata- Menyusun dan memperbaiki Tersusun dan diperbaikinya • LAN
laksanaan sistem pengaduan sistem pengaduan • semua
masyarakat masyarakat instansi
SDM Meningkatkan kemampuan Bertambahnya tingkat • LAN
responsivitas SDM aparatur kepuasan masyarakat atas
k k • semua
terhadap pengaduan respon SDM aparatur instansi
masyarakat terhadap berbagai
pengaduan masyarakat


Bagaimana Mewujudkan
Good Governance?
• M b t hk k it
Membutuhkan komitmen k t daya t h dan
kuat, d tahan d
waktu yang tidak singkat, diperlukan
pembelajaran,pemahaman, serta implementasi
nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada
seluruh stakeholder.
• Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa
optimistik yang tinggi dari seluruh komponen
bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat
diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa
dan negara yang lebih baik.


TERIMA KASIH


Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel

Similar to Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel