Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi
• Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
• Target MDGs
• Keterkaitan MDGs dengan Kebijakan
Pembangunan
• Langkah Teknis dan Jadwal
Penyusunan RAD MDGs
• Sistematika RAD MDGs
• Pengorganisasian Penyusunan RAD
MDGs


Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


1/2
Apa itu RPJMD
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.


2/2
Apa itu RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.


Substansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.


Step by Step Penyusunan RPJMD
3 5

1 Tahap Penyusunan
Penyusunan
Rancangan Awal
Rancangan
Persiapan Akhir RPJMD
Renstra SKPD

Tahap Penyusunan Penetapan
Penyusunan Rancangan Akhir
Rancangan RPJMD Daerah /
Perda/Perkada
Awal RPJMD Renstra SKPD tentang RPJMD
2 4 6


1 Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

2 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD

3 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12. Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

4
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD


5 Tahap Penetapan Perda/Perkada
tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan


Langkah Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD


Sistematika Penulisan RPJMD 1/3
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2 Pelayanan Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan


2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah
2.11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.
Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan
3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)
3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kerangka Pendanaan
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing program perlu
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan
Daerah target kinerja capaian program dan pagu
4.1 Visi indikatif
4.2 Misi 6.1 Program Pembangunan
4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan


6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran
dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing
untuk dapat mengimplementasikan fungsi pemerintahan daerah
RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
pencapaian program RPJMD
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah
Non Government Stakeholders untuk
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
memantau dan mengevaluasi
implementasi RPJMD


1/3
Evaluasi Kualitas RPJMD

1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian .
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
daerah
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .
 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)


Evaluasi Kualitas RPJMD 2/3

4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan .
pembangunan daerah sesuai dengan:
 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, .
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan,
strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, .
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
pembangunan daerah.

Evaluasi Kualitas RPJMD 3/3

7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah .
sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan daerah
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan .
kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program .
pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
permasalahan strategis nasional
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif .
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .


Target MDGs
1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua.
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Menurunkan angka kematian anak.
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup.
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.


Sumber:
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas (2010)


Daftar Isi Pedoman RAD MDGs
Kata Pengantar Bab IV. Sistematika RAD MDGs
Daftar Isi • Sistematika Dokumen RAD MDGs
Daftar Tabel • Matrik RAD MDGs dan Penjelasannya
Daftar Gambar
Daftar Singkatan Bab V. Pengorganisasian Penyusunan RAD
Bab I Pendahuluan MDGs
• Latar Belakang • Pengorganisasian
• Tujuan • Uraian Tugas
• Ruang Lingkup • Mekanisme Kerja
• Landasan Hukum
Bab II Keterkaitan MDGs dengan Kebijakan Bab VI. Penutup
Pembangunan
• Keterkaitan MDGs dengan RPJMN Lampiran
• Keterkaitan MDGs dengan • List Indikator MDGs
Pembangunan Daerah • Pencapaian Indikator MDGs Nasional
• Kebijakan RPJMN 2010-2014 Terkait • Profil Pencapaian MDGs Provinsi
Percepatan Pencapaian Target MDGs • Dokumen Kebijakan Lainnya yang Perlu
Bab III Langkah Teknis dan Jadwal Diperhatikan Dalam Penyusunan RAD MDGs
Penyusunan RAD MDGs • Contoh matrik masing-masing target MDGs
• Dokumen yang Perlu Diperhatikan
dalam Penyusunan RAD MDGs
• Langkah-langkah Teknis Penyusunan
RAD MDGs
• Pembiayaan
• Jadwal Penyusunan RAD MDGs


BAB I PENDAHULUAN
 Latar Belakang
 Tujuan
 Ruang Lingkup
 Landasan Hukum


1/2
Latar Belakang
Memuat :
• MDGs merupakan komitmen nasional dan global
• Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas
pembangunan nasional dan sinergis antara perencanaan nasional
di pusat dan daerah
• Target MDGs telah diakomodasikan dalam RPJMN 2010-2014
• Sebagian besar pencapaian MDGs Indonesia sudah sesuai dengan
rencana target yang ditetapkan (on track). Namun demikian, masih
ada beberapa target MDGs yang memerlukan upaya keras untuk
mencapainya dan masih terjadi disparitas pencapaian target MDGs
di tingkat provinsi.
• Peta jalan (roadmap) nasional percepatan pencapaian target MDGs
telah dirumuskan.


2/2
Latar Belakang
Memuat :
• Roadmap tersebut perlu dijabarkan oleh daerah dalam bentuk
Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs sesuai dengan kondisi dan
permasalahan serta kemampuan daerah masing-masing.
• Pedoman penyusunan RAD MDGs ditujukan untuk memberikan
panduan bagi daerah, khususnya Pemerintah Provinsi untuk
menyusun Dokumen Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Target
MDGs di daerah, sehingga dapat dihasilkan suatu produk dokumen
rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan
nasional.


Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan tentang :
1. Keterkaitan MDGs dengan kebijakan pembangunan nasional dan
daerah;
2. Panduan pengorganisasian;
3. Langkah teknis dan jadwal penyusunan RAD MDGs;
4. Panduan penyusunan matrik RAD MDGs.


Landasan Hukum
1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN).
– Pasal 4 ayat (2)  RPJMN
– Pasal 5 ayat (2)  RPJMD
2. PP19/2010 tentang Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat di Daerah
3. Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014
4. Perpres 29/2010 tentang RKP 2011
5. Inpres 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2010
6. Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan


BAB II
KETERKAITAN MDGs DENGAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Keterkaitan MDGs dengan RPJMN
2.2 Keterkaitan MDGs dengan Pembangunan Daerah
2.3 Kebijakan RPJMN 2010-2014 Terkait Percepatan
Pencapaian Target MDGs


Keterkaitan MDGs dengan RPJMN/D


Keterkaitan MDGs dengan 1/2
Pembangunan Daerah
• Pengarusutamaan MDGs juga harus dilakukan dalam proses
perencanaan daerah dan diarahkan untuk dapat menjawab
permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi
nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah.
• Dengan mengacu pada RPJMN, target dan indikator MDGs
diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah, yaitu RPJMD
dan Renstra SKPD


Keterkaitan MDGs dengan 2/2
Pembangunan Daerah
Berbagai langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
antara lain :
1. Bagi Pemerintah Provinsi yang telah menyusun RPJMD, pencapaian target
MDGs tingkat nasional dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan
berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator
kinerja dan pembiayaan ke dalam RKPD.
2. Bagi Pemerintah Provinsi yang sedang menyusun RPJMD, pencapaian
target MDGs tingkat daerah dilakukan dengan menetapkan tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan dan program yang terukur disertai dengan capaian,
indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program ke dalam dokumen
RPJMD.
3. Pemerintah Provinsi hendaknya juga memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/
Kota untuk menyusun RPJMD Kabupaten/ Kota dan RKPD Kabupaten/ Kota
agar setiap kebijakan, program dan kegiatan SKPD Kabupaten/ Kota benar-
benar mendukung pencapaian MDGs tingkat provinsi.


Kebijakan RPJMN 2010-2014 terkait Percepatan
Pencapaian Target MDGs
1. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan dan Kelaparan
• Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan (Tujuan 1 A )
• Kebijakan dan Strategi dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Penuh dan
Produktif dan Pekerjaan yang Layak untuk Semua, termasuk Perempuan dan
Kaum Muda (Tujuan 1B)
• Kebijakan dan Strategi Penurunan Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita
(Tujuan 1C)
2. Kebijakan dan Strategi Pencapaian Pendidikan Dasar untuk Semua (Tujuan 2)
3. Kebijakan Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
(Tujuan 3)
4. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kematian Anak (Tujuan 4)
5. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kesehatan Ibu (Tujuan 5)
6. Kebijakan dan Strategi dalam Pengendalian Penyakit Menular (Tujuan 6)
7. Kebijakan dan Strategi dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (Tujuan 7)


BAB III
LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL
PENYUSUNAN RAD MDGs

3.1. Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan
RAD MDGs
3.2. Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs
3.3. Pembiayaan
3.4. Jadwal Penyusunan RAD MDGs


Dokumen yang Perlu Diperhatikan
dalam Penyusunan RAD MDGs
• RPJMD
• RPJMN 2010-2014
• Renstra K/L Terkait 2010-2014
• RKP 2011
• Inpres No. 3 Tahun 2010
• Peta Jalan (Road Map) Nasional Percepatan Pencapaian Target
MDGs
• Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia
Tahun 2010
• Dokumen Kebijakan lain yang terkait


Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs
(Proses penyusunan RAD MDGs akan difasilitasi oleh Tim MDGs pusat)
Langkah 1 Penetapan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja)
Langkah 2 Melakukan Sidang Pleno Pertama membahas langkah-langkah penyusunan
Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian MDGs
Langkah 3 Masing-masing Pokja Menyusun Draft RAD Percepatan Pencapaian Target
MDGs, dengan tahapan :
1. Identifikasi tujuan, target dan indikator MDGs untuk masing-masing provinsi
2. Menetapkan program dan kegiatan prioritas terkait dengan pencapaian
masing-masing target MDGs
3. Menetapkan indikator dan target pencapaiannya terkait dengan program dan
kegiatan dalam pencapaian masing-masing target MDGs
4. Menetapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dan sumber pendanaan dalam
pelaksanaan program, kegiatan dan tindakan yang dilakukan
Langkah 4 Melaksanakan Sidang Pleno Kedua antar Pokja dengan menyajikan draft RAD
(narasi dan matrik) untuk dibahas secara lintas pokja (workshop)
Langkah 5 Penyempurnaan dan finalisasi Draft Rencana Aksi Daerah berdasarkan masukan
hasil Sidang Pleno Kedua
Langkah 6 Review draft RAD MDGs oleh tim MDGs pusat
Langkah 7 Pengesahan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs dalam
bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah
Langkah 8 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan

Pembiayaan
• Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyiapan
dan pelaksanaan RAD MDGs menjadi tanggungjawab pemerintah
daerah.


Jadwal Penyusunan RAD MDGs
Bulan Pada Tahun 2011
No. Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok
1 √
Kerja (Pokja)
Sidang Pleno Persiapan Penyusunan Draft
2 RAD oleh Masing-masing Pokja*) √
(Workshop I)
Penyusunan Draft RAD oleh Masing-masing
3 √ √ √ √
Pokja (provinsi dan kabupaten/kota)
Sidang Pleno Pembahasan RAD Hasil
4 √ √
Masing-masing Pokja*) (Workshop II)
Penyempurnaan Draft RAD MDGs oleh
5 √
Masing-masing Pokja
Review Draft RAD MDGs provinsi oleh Tim
6 √ √
MDGs Pusat
Pengesahan RAD MDGs oleh Kepala
7 √
Daerah
8 Sosialisasi RAD MDGs √ √ √


BAB IV
SISTEMATIKA RAD MDGs

4.1. Sistematika Dokumen RAD MDGs
4.2. Matriks RAD MDGs dan Penjelasannya


Sistematika Penulisan Rencana Aksi Daerah
Percepatan Pencapaian Target MDGs
BAB I Pendahuluan
1.1 Kondisi Umum Pembangunan Daerah berkaitan
dengan Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah
1.2 Permasalahan dan Tantangan
BAB II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target
MDGs
BAB III Pemantauan dan Evaluasi
BAB IV Penutup
Lampiran: Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target
MDGs


1/3
Petunjuk Penyusunan RAD MDGs
BAB I PENDAHULUAN
• Kondisi Umum Pembangunan Daerah berkaitan dengan Tujuan
Pembangunan Milenium
Pada bagian ini dijelaskan status capaian dari berbagai indikator
terkait MDGs pada provinsi yang bersangkutan mulai goal 1 sampai
dengan goal 7.
• Permasalahan dan Tantangan
Pada bagian ini dijelaskan secara umum permasalahan dan
tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan
yang terkait dengan pencapaian target MDGs.


2/3
BAB II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target
MDGs
• Pada bagian ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi yang
dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs.
• Dituliskan strategi umum yang dilakukan untuk masing-masing
tujuan (goal) sebagai payung kegiatan yang dicontohkan dalam
matrik.
• Strategi dirumuskan mengacu pada kegiatan nasional sebagaimana
dituliskan dalam peta jalan (roadmap) nasional percepatan
pencapaian MDGs dan RPJMD.
• Uraian kebijakan dan strategi dilengkapi dengan program, lintas
program dan indikator kinerja output untuk masing-masing kegiatan
dalam program tersebut.


3/3
BAB III Pemantauan dan Evaluasi
• Pada bagian ini disusun mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk
melihat target capaian dari pelaksanaan RAD MDGs untuk masing-masing
goal (tujuan).
• Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD MDGs perlu menggambarkan :
a. Tanggungjawab masing-masing SKPD sesuai tujuan MDGs-nya;
b. Waktu pelaksanaan;
c. Langkah tindak lanjut.
• Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD MDGs dilakukan
oleh Kepala Bappeda.
BAB IV Penutup
• Pada bagian ini diisikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang
dilakukan dalam rangka mendukung RAD MDGs, termasuk menggalang
partisipasi dari berbagai pihak.


Matrik RAD MDGs dan Penjelasannya


Petunjuk Umum Pengisian Matrik RAD MDGs

1. Matrik ini berlaku untuk setiap goal dalam MDGs sepanjang target
bersifat kuantitatif dan pencapaiannya secara nasional merupakan
akumulasi dari pencapaian masing-masing provinsi. Untuk target
yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan
target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matrik
yang disesuaikan atau dapat ditulis secara naratif.
2. Menu kegiatan daerah telah disiapkan oleh pusat (K/L terkait khusus
goal terkait kesehatan) sesuai tanggung jawab goalnya masing-
masing sebagai acuan penyusunan RAD masing-masing provinsi.
Menu kegiatan tersebut bersifat operasional dan dapat dikembangkan
sesuai kebutuhan daerah sepanjang memiliki dampak yang signifikan
terhadap pencapaian target nasional maupun target MDGs.
3. Matrik yang telah dilengkapi dengan menu kegiatan daerah akan
disampaikan pada saat sosialisasi dan fasilitasi Pedoman
Penyusunan RAD MDGs (khusus goal terkait kesehatan)


1/2
Cara Pengisian Matrik

BAGIAN 1 :
• Diisi dengan target dan indikator MDGs sesuai tujuan/goal terkait.

BAGIAN 2 :
• Diisi dengan program, kegiatan, indikator, target pencapaian dan
alokasi anggaran tahunan sesuai tujuan, target dan indikator MDGs
terkait, mengacu pada RPJMN 2010-2014 dan/atau RKP 2011;
• Kolom sumber pendanaan : diisi dengan sumber pembiayaan
(APBN);
• Kolom Pelaksana : diisi dengan K/L penanggung jawab kegiatan.


Cara Pengisian Matrik 2/2
BAGIAN 3 :
• Diisi dengan kegiatan, indikator, target pencapaian dan alokasi anggaran
tahunan dalam rangka mendukung pencapaian target nasional dan target
MDGs terkait yang mengacu pada RPJMD;
• Kolom program/kegiatan : diisi dengan program dan kegiatan yang sesuai
dengan pencapaian target nasional dan MDGs;
• Kolom Indikator : diisi dengan satuan target masing-masing kegiatan (jumlah,
persentase atau yang bersifat kuantitatif);
• Kolom target pencapaian : diisi dengan target rencana tahunan capaian
masing-masing indikator kegiatan;
• Kolom alokasi anggaran : diisi dengan rencana pembiayaan tahunan untuk
masing-masing kegiatan;
• Kolom sumber pendanaan : diisi dengan sumber biaya untuk kegiatan untuk
kegiatan pencapaian target MDGs yang berasal dari APBN (dana Dekon, TP,
DAK, DAU) dan/atau APBD (PAD), dan/atau sumber lainnya;
• Kolom pelaksana : diisi dengan SKPD terkait pelaksana kegiatan.
CATATAN: UNTUK KEGIATAN DAERAH (Bagian 3), K/L BISA MENYIAPKAN
MENU KEGIATAN DAERAH SEBAGAI BAHAN DISKUSI DI DAERAH

BAB V
PENGORGANISASIAN
PENYUSUNAN RAD MDGs
5.1. Pengorganisasian
5.2. Uraian Tugas
5.3. Mekanisme Kerja


Pengorganisasian
Bentuk organisasi dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah
dilakukan terdiri dari :
• Tim Pengarah
• Kelompok Kerja

Tim Pengarah
Penanggung Jawab : Kepala Daerah
Sekretaris : Kepala Bappeda
Anggota : Kepala Dinas Teknis Terkait


Kelompok Kerja
POKJA I : Penanggulangan Kemiskinan
POKJA II : Pendidikan dan Gender
POKJA III : Kesehatan dan Gizi
POKJA IV : Kelestarian Lingkungan Hidup
Pembentukan pokja dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses
pembahasan RAD MDGs. Namun demikian pembentukan pokja bukan
merupakan keharusan sepanjang di provinsi yang bersangkutan sudah
memiliki pokja terkait.
ORGANISASI POKJA:
• Ketua
• Sekretaris
• Anggota


Organisasi dan Tanggung Jawab Pokja RAD MDGs
Tanggung
POKJA Organisasi Pokja (Indikatif)
Jawab Goal
POKJA I • Ketua: Ketua Bappeda/BPMD
Goal 1 • Sekretaris: Ka. Dinas Terkait
Penanggulangan • Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi
Kemiskinan Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor
Statistik Provinsi, LSM)
POKJA II Goal 2 • Ketua: Kepala Dinas Pendidikan
• Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait
Pendidkan dan Goal 3
• Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi
Gender Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor
POKJA III Goal 1, Goal 4, • Ketua: Kepala DInas Kesehatan
Goal 5, • Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait
Kesehatan dan • Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi
Gizi Goal 6, Goal 7
Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor
POKJA IV • Ketua: Kepala Dinas Pekerjaan Umum
• Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait
Kelestarian Goal 7
• Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi
Lingkungan Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor
Hidup Statistik Provinsi, LSM)

Struktrur Organisasi Pokja Penyusunan RAD MDGs

Penanggung Jawab
TIM PENGARAH

Sekretaris

Anggota Anggota Anggota dst

KELOMPOK
KERJA Pokja I Pokja II Pokja III Pokja IV

Sekretaris

Anggota Anggota Anggota dst


1/2
Uraian Tugas
Tim Pengarah bertugas untuk :
1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan
pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;
2. Memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis mengenai
substansi penyusunan pedoman rencana aksi percepatan
pencapaian MDGs;
3. Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam
menyusun rekomendasi untuk penyusunan pedoman rencana aksi
percepatan pencapaian MDGs;
4. Menyampaikan laporan kegiatan penyusunan pedoman rencana
aksi percepatan pencapaian MDGs kepada Menteri PPN/Kepala
Bappenas.


2/2
Uraian Tugas
Kelompok Kerja bertugas untuk :
1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah
MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja MDGs sesuai
dengan bidang tugasnya;
3. Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang
dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada
pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah MDGs;
4. Melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian tujuan pembangunan
milenium (MDGs) di tingkat provinsi dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
5. Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian tujuan
pembangunan milenium (MDGs) sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyusun rencana aksi daerah MDGs sesuai dengan sistematika dan
diserahkan kepada sekretariat tim pengarah untuk dikonsolidasikan dengan
hasil pokja lainnya.
7. Sosialisasi RAD MDGs kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Mekanisme Kerja
• Tim pengarah mengadakan rapat setiap triwulan selama
penyusunan RAD MDGs;
• Pokja mengadakan rapat setiap bulan atau sesuai dengan
keperluan selama penyusunan RAD MDGs;
• Kepala Bappeda sebagai sekretaris tim pengarah bertugas untuk
mengkonsolidasikan RAD MDGs hasil pokja;
• Draft yang sudah disusun oleh tim MDGs di tingkat provinsi akan
dikonsultasikan dengan tim MDGs di tingkat pusat sebelum
ditetapkan oleh Gubernur.


Bab VI Penutup
• Pedoman penyusunan RAD MDGs merupakan panduan bagi setiap
pimpinan daerah untuk menghasilkan rancangan RAD MDGs yang
selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.
• Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat
Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas yang mengatur Pedoman Penyusunan RAD MDGs.
• Dengan pedoman ini diharapkan daerah dapat menyusun Rencana
Aksi Percepatan Pencapaian Target MDGs dengan standar kualitas
yang baik dan dapat memudahkan dalam proses monitoring dan
evaluasinya.


Lampiran
• List Indikator MDGs
• Pencapaian Indikator MDGs Nasional
• Profil Pencapaian MDGs Provinsi
• Dokumen Kebijakan Lainnya yang Perlu diperhatikan dalam Penyusunan
RAD MDGs
• Contoh matrik masing-masing target MDGs
– Matrik Tujuan 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan)
– Matrik Tujuan 2 (mencapai pendidikan dasar untuk semua)
– Matrik Tujuan 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan)
– Matrik Tujuan 4 (meningkatkan kesehatan anak)
– Matrik Tujuan 5 (menurunkan angka kematian ibu)
– Matrik Tujuan 6 (memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya)
– Matrik Tujuan 7 (memastikan kelestarian lingkungan hidup)


Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Similar to Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah

Similar to Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah