Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

4. Materi • Indikator Kinerja dan Log-Frame • Landasan Hukum Penyusunan Renstra K/L dan SKPD • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) • Perumusan Isu Strategis • Penyusunan Renstra K/L • Contoh Renstra Bappenas 4dadang-solihin.blogspot.com

5. INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT Indikator Kinerja dan Log-Frame dadang-solihin.blogspot.com 5 ABK AT KPJM

6. Alur Pikir Logic Model 6 Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubahIMPACTS Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOMES Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUTS Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan ACTIVITIES Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUTS Metode Pelaksanaan MetodePenyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 dadang-solihin.blogspot.com

7. Matriks Logic Model Level Uraian Kriteria Sukses Indikator Kinerja Impacts Outcomes Outputs Activities Inputs Needs (permasalahan, penyebab) dadang-solihin.blogspot.com 7 A B C D

8. Hirarki dari Visi ke Program Visi Misi Strategi Kebijakan Program • Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. • Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. • Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. • Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Tujuan/ Sasaran • Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA PRIMA Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004) Kebingungan X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program Visi X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program Tidak TerarahVisi Misi X Strategi Kebijakan Program Visi Misi Sasaran Tidak EfektifX Kebijakan Program Strategi Program Salah LangkahXVisi Misi Sasaran Kebijakan Tidak EfisienXStrategiVisi Misi Sasaran dadang-solihin.blogspot.com 9

10. 10dadang-solihin.blogspot.com

11. Apa itu SPPN SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 11dadang-solihin.blogspot.com

12. Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 12dadang-solihin.blogspot.com

13. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 13dadang-solihin.blogspot.com

14. dadang-solihin.blogspot.com 14 Ruang Lingkup Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)

16. Apa Itu Isu Strategis? • Isu Strategis adalah – Isu paling pokok – Tidak hanya masalah tapi juga harus aktual dan mendesak – Jika isu tersebut ditangani akan memiliki dampak positif terhadap isu lainnya • Isu Strategis akan menjadi perhatian untuk 5 tahun mendatang. dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Tolok Ukur Penentuan Strategis dadang-solihin.blogspot.com 17 1. Apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian? 2. Apakah isu ini mendesak? 3. Apakah isu ini sesuai dengan kebutuhan stakeholders? 4. Apakah isu ini sesuai dengan visi dan misi K/L? 5. Apakah isu ini jika dibahas akan membantu menyelesaikan permasalahan pembangunan? 6. Dapatkah stakeholders berpartisipasi dalam isu ini? 7. Apakah isu ini aman dari dampak negatif? Aktual Urgensi Relevansi Dampak + Kesesuaian Inklusi Sensitivitas

18. Tujuan dan Prinsip dadang-solihin.blogspot.com 18 • Mendapatkan kepastian isu strategis apa yang disepakati untuk diangkat dan menjadikan arah fokus pembangunan untuk jangka menengah, • Yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan merumuskan visi, misi serta agenda pembangunan K/L Prinsip-Prinsip 1. Penetapan isu strategis didasarkan atas pertimbangan matang setelah mensinergikan hasil kajian dari aspek politis, teknokratis, partisipatif, top- down dan bottom up 2. Rancangan visi K/L perlu tegas, jelas arahnya, ringkas, realistis dan aplikatif, serta mampu menjawab tantangan dan permasalahan menjadi isu strategis 3. Rumusan misi harus mempunyai keterkaitan jelas dengan pencapaian visi Tujuan

19. Metode dan Langkah dadang-solihin.blogspot.com 19 Metode • Kajian analitis dan diskusi antar Tim Penyusun • Dialog atau diskusi melalui FGD Langkah-langkah 1. Review kembali draft rumusan strategis 2. Bandingkan dengan catatan-catatan atau rumusan hasil FGD untuk semua aspek pembangunan yang telah dibahas 3. Tetapkan rumusan yang menjadi isu strategis daerah 4. Berdasarkan rumusan isu strategis kemudian susun rumusan alternatif • Rumusan/kesepakatan hasil jaring aspirasi  Isu dan Harapan Masyarakat • Hasil rumusan/formulasi analisis secara teknis terhadap profil dan prediksi perkembangan nasional • Rumusan hasil FGD yang telah disepakati Informasi yang Disiapkan

21. Landasan Hukum Penyusunan Renstra K/L 1. UU 25/2004 tentang SPPN • Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) 2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 3. PP 20/2004 tentang RKP • Pasal 3 ayat (1) 4. PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional • Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (8), Pasal 14 ayat (2) dadang-solihin.blogspot.com 21

22. Renstra-KL • Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. • Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN. • Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja yang akan dicapai oleh Presiden. dadang-solihin.blogspot.com 22

23. Muatan Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.com 23 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan dan Sasaran Strategis 4. Arah Kebijakan Pembangunan 5. Program dan Kegiatan 6. Kebutuhan Pendanaan Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:

24.  Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan  Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga  Informasi tentang keluaran (output) dan sumberdaya bersifat indikatif Substansi Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Alur Penyusunan Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.com 25 Penetapan Renstra-KL Proses Politik Proses Teknokratik  Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah  Trilateral meeting antara K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan  Mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005-2025  Renstra-KL ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan K/L  Proses penyusunan Renstra-KL yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden

27. Alur Penyusunan Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.com 27

28. Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara dadang-solihin.blogspot.com 28 VISI MISI SASARAN STRATEGIS (IMPACT) TUJUAN ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA TINGGI NEGARA ESELON 1 SASARAN KELUARAN (OUTPUT) SASARAN HASIL (OUTCOME) PROGRAM: PROGRAM-PROGRAM TEKNIS PROGRAM GENERIK KEGIATANESELON II STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDANAAN ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LEMBAGA TINGGI NEGARA ESELON I ESELON II Program-program Teknis dilaksanakan oleh organisasi Lembaga Tinggi Negara

29. Renstra-KL bagi Kementerian dadang-solihin.blogspot.com 29 VISI MISI SASARAN STRATEGIS (IMPACT) TUJUAN ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA DEPARTEMEN ESELON 1 SASARAN KELUARAN (OUTPUT) SASARAN HASIL (OUTCOME) PROGRAM: PROGRAM-PROGRAM TEKNIS PROGRAM GENERIK KEGIATANESELON II STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDANAAN ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN ESELON I ESELON II Program Teknis dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi Eselon 1A yang bersifat memberikan pelayanan eksternal

30. Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator dadang-solihin.blogspot.com 30 VISI MISI SASARAN STRATEGIS (IMPACT) TUJUAN ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN NEGARA/ KEMENTERIAN KOORDINATOR ESELON 1 ESELON 2 SASARAN KELUARAN (OUTPUT) SASARAN HASIL (OUTCOME) PROGRAM: PROGRAM TEKNIS PROGRAM GENERIK KEGIATAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDANAAN ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR ESELON I ESELON II • Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis digunakan oleh seluruh Eselon 1A terkait • Indikator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam indikator kinerja program

31. Renstra-KL bagi LPND dadang-solihin.blogspot.com 31 VISI MISI SASARAN STRATEGIS (IMPACT) TUJUAN ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LPND & LEMBAGA NON STRUKTURAL ESELON 1 ESELON 2 SASARAN KELUARAN (OUTPUT) SASARAN HASIL (OUTCOME) PROGRAM: PROGRAM TEKNIS PROGRAM GENERIK KEGIATAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDANAAN ORGANISASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA LPND & LEMBAGA NON STRUKTURAL ESELON I ESELON II LPND dan Lembaga Non-Struktural akan menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk Lembaganya

32. Sistematika Penulisan Renstra-KL dadang-solihin.blogspot.com 32 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2.1 Visi Kementerian/Lembaga 2.2 Misi Kementerian/Lembaga 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional  Sesuai dengan penugasan RPJMN pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/ bidang.  Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya)  Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program  Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. BAB IV Penutup LAMPIRAN Matriks Kinerja K/L Matriks Pendanaan K/L

33. Tahap Penyusunan Renstra K/L dadang-solihin.blogspot.com 33 (1) Persiapan (2) Identifikasi Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan K/L (3) Penyusunan Visi dan Misi K/L (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi (6) Penyusunan Program dan Kegiatan (7) Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)

34. Tahap Penyusunan Renstra-KL 1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi; 2. Identifikasi asas legal bagi K/L dalam pelaksanaan tugas dan justifikasi fungsi dan kewenangannya,; 3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya. 4. Identifikasi data-data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra-KL. dadang-solihin.blogspot.com 34 (1) Persiapan

35. Tahap Penyusunan Renstra-KL 1.Kondisi Umum K/L  Hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan  Hasil aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L 2.Identifikasi Potensi dan Permasalahan K/L dadang-solihin.blogspot.com 35 (2) Identifikasi Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan K/L  Uraian kondisi umum serta potensi dan permasalahan K/L dituangkan dalam Bab I. Pendahuluan pada subbab 1.1 Kondisi Umum K/L, dan 1.2 Potensi dan Permasalahan K/L.

36. Tahap Penyusunan Renstra-KL 1.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan. 2.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. dadang-solihin.blogspot.com 36 (3) Penyusunan Visi dan Misi K/L  Uraian Visi dan Misi K/L dituangkan dalam dokumen Renstra-KL Bab II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L, pada subbab 2.1 Visi K/L, dan 2.2 Misi K/L.

37. Tahap Penyusunan Renstra-KL 1. Tujuan:  Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku pada periode jangka menengah;  Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;  Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L; dan  Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L 2. Sasaran:  Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;  Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam K/L;  Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan  Dilengkapi dengan target kinerja. dadang-solihin.blogspot.com 37 (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L  Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dan 2.4).

38. Tahap Penyusunan Renstra-KL 1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional  K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran- sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN) selain bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya sendiri. 2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L  Memuat program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis.  Program-program tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait. dadang-solihin.blogspot.com 38 (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi  Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan Kebijakan (subbab 3.1).  Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan dan Strategi (subbab 3.2).

39. Tahap Penyusunan Renstra-KL 1. Program K/L 2. Kegiatan K/L 3. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L 4. Indikator Kinerja Program (Outcome) 5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output) 6. Target Kinerja dadang-solihin.blogspot.com 39 (6) Penyusunan Program dan Kegiatan

40. Tahap Penyusunan Renstra-KL 1. Penelaahan (review) program dan kegiatan. 2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2015-2019. 3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2015) bagi program dan kegiatan baru 4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka Menengah. dadang-solihin.blogspot.com 40 (7) Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)

41.  Merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal)  Mencerminkan tupoksi unit organisasi eselon 1 A  Nomenklatur program bersifat unik/ khusus tidak duplikatif untuk masing- masing organisasi pelaksananya  Harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu  Dilaksanakan dalam periode jangka menengah, perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi  Merupakan program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon 1 A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/ atau administrasi pemerintahan  Nomenklatur program dibuat unik untuk setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan membedakan kode programnya  Ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program teknis Program K/L Program GenerikProgram Teknis dadang-solihin.blogspot.com 41

42.  Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatan- kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional.  Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis. Kegiatan K/L Kegiatan GenerikKegiatan Teknis dadang-solihin.blogspot.com 42  Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II  Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

43. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L a. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi. b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan. c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya. d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja. e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja. f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator. g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. dadang-solihin.blogspot.com 43

44. Indikator Kinerja Program (Outcome)  Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.  Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya;  Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan  Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 44

45. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)  Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program.  Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya;  Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;  Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program; dan  Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. dadang-solihin.blogspot.com 45

46. Target Kinerja  SMART a. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas; b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya; c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada; d. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan; dan e. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 46

48. Masih belum tercapainya (berhasilnya) target pencapaian pada rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) Belum optimalnya penugasan- penugasan dalam rangka koordinasi strategis sesuai dengan penugasan dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional (tidak rutin tetapi sangat strategis) Rencana pembangunan nasional (RPJP, RPJMN, RKP) yang belum berkualitas (kualitas diukur dari belum konsisten dan terkaitnya dokumen RPJM dan RKP dengan dokumen renstra/renja/RKPD) Identifikasi Kondisi Umum atas Hasil Evaluasi Organisasi (Contoh: lembaga Kementerian PPN/Bappenas) PENILAIAN STAKEHOLDERS HASIL EVALUASI ORGANISASI 48dadang-solihin.blogspot.com

49. Berhasilnya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010 – 2014, dengan Visi: “Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan Terlaksananya penugasan- penugasan lainnya dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional (tidak rutin tetapi sangat strategis) Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJP, RPJMN, RKP) yang berkualitas MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDERS VISI MISI Identifikasi Kondisi Umum dalam Memenuhi Harapan Stakeholders (Outcomes) 49dadang-solihin.blogspot.com

50. Identifikasi Kondisi Umum Evaluasi atas Pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dadang-solihin.blogspot.com 50 Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas perencanaan (RPJPN, RPJMN, dan RKP), karena: a. Belum terkaitnya RKP dengan Renja dan RKA K/L, khususnya keterkaitan program dan kegiatan nasional dengan program dan kegiatan K/L b. Belum terkaitnya RPJMN dengan Renstra K/L khususnya dalam arahan kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan arah kebijakan dan strategi sektor (K/L), c. Butir a dan b mengakibatkan pencapaian target K/L (Renstra, Renja dan RKA K/L) tidak sesuai dengan pencapaian target nasional (RPJMN dan RKP) d. Belum adanya kesamaan pemahaman tentang sistem perencanaan pembangunan nasional peraturan perundangan nasional (Peraturan perundang-undangan) di lingkungan internal Kementerian Negara PPN/Bappenas a. Perlu dilakukan optimalisasi tugas perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan berlaku b. Perlunya pendalaman pemahaman tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di lingkungan internal sebagai panduan perencana dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional c. Perlu dilengkapi panduan sistem pendukung/ teknis (turunan dari UU) sebagai acuan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional KONDISI YANG DIHARAPKANKONDISI SAAT INI PERAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

51. VISI MISI Mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara 1. Menyusun rencana pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan; 2. Melaksanakan koordinasi yang lebih berkualitas dalam proses perencanaan pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja yang berkualitas terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 4. Melakukan pembinaan yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan nasional Contoh : Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas 2010 - 2014 51dadang-solihin.blogspot.com

52. z 52 VISI MISI TUJUAN 52 Mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara 1. Menyusun rencana pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan; TUJUAN 1: Berhasilnya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010 – 2014, dengan Visi: “Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan TUJUAN 2: Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas TUJUAN 3: Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja yang berkualitas terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 2. Melaksanakan koordinasi yang lebih berkualitas dalam proses perencanaan pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Melakukan pembinaan yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan nasional CONTOH : Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian PPN/Bappenas dadang-solihin.blogspot.com

53. 1. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Prioritas dan Fokus Prioritas dalam RPJMN PRIORITAS NASIONAL: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 2. Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum 3. Peningkatan penghormatan, pemajuan, penegakan HAM 4. Peningkatan penyelenggeraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik FOKUS PRIORITAS NASIONAL 6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi 7. Pemantaoan reformasi birokrasi 53dadang-solihin.blogspot.com

54. Keterkaitan Fokus Prioritas dalam RPJMN 2010 -2014 dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam Renstra 2010 - 2014 1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik FOKUS PRIORITAS NASIONALTERKAIT KEMENTERIAN NEGARA PPN/ BAPPENAS 3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi 4. Pemantapan reformasi birokrasi 1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja. 3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembagunan. 4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. 5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Eksternal: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional. 3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional. 4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan. 5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional. Internal: 1. Membangun Manajemen Kinerja: dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai. 2. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. 3. Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel. 4. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian PPN/Bappenas. 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. ARAH STRATEGI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS dadang-solihin.blogspot.com 54

55. Contoh : Tupoksi, Program dan Kegiatan PROGRAM KEGIATANTUPOKSI TUGAS : membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan, pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI: 1. Penyusunan rencana pembangunan nasional 2. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bid. PPN 3. Pengkajian kebijakan pemerintah di bid. PPN 4. Penyusunan program pembangunan sbg. bahan penyusunan RAPBN yang dilaksanakan bersama-sama dgn Dept. Keu. 5. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan DN dan LN, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama- sama instansi terkait. 6. Koordinasi kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas Kemeneg PPN/Bappenas 7. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan Instansi Pemerintah di bid. PPN 8. Pengawasan pelaks. dan pelaks. tugasnya 9. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimb. di bid. tugas dan fungsinya kpd Presiden 10.Penyelenggaraan pembin. dan pelayanan adm. Umum di bid. perenc. umum, ketatausahaan, ortala, sdm, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara a. Penyusunan Rencana Pembang. b. Koordinasi, MONEV c. Kajian/Studi d. Penguatan Basis Data (Datbase) Pelatihan / peningkatan SDM Perencana Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Perencanaan Pembangunan Nasional Pembinaan & Pengawasan Aparatur Di Bid. Administrasi Umum dan Kelembagaandadang-solihin.blogspot.com 55

56. 56dadang-solihin.blogspot.com

57. Lampiran: Contoh Logframe Level Uraian Kriteria Sukses Indikator Impacts Meningkatnya kesetaraan gender Meningkatnya IPG dan IDG  Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-related Development Index (GDI) dan  Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measurement (GEM). Outcomes  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum menjadi 18 kebijakan pada tahun 2014  Jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum di tingkat nasional dan daerah  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi menjadi 31 kebijakan pada tahun 2014  Jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi di tingkat nasional dan daerah  Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan  Meningkatnya Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan menjadi 26 kebijakan pada tahun 2014  Meningkatnya Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan menjadi 100 persen pada tahun 2014  Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan  Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

58. Level Uraian Kriteria Sukses Indikator Output  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014.  5 K/L dan 19 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan pada tahun 2014  Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan (K/L dan prov)  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014  5 K/L dan 25 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan pada tahun 2014  Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan (K/L dan prov)  Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan menjadi 5 kebijakan pada tahun 2014  3 K/L dan 33 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan pada tahun 2014  Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan (K/L dan prov)  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan  Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014  1 K/L dan 25 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2014  Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan (K/L dan prov)

59. Level Uraian Kriteria Sukses Indikator Output  Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan  Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan menjadi 9 kebijakan tahun 2014  3 K/L dan 33 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan pada tahun 2014  Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (K/L dan prov)  Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender  Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014.  17 K/L dan 33 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender pada tahun 2014  Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender (K/L dan prov)  Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan  Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014  1K/L dan 23 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan pada tahun 2014  Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan (K/L dan prov)  Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang  Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014.  10 K/L dan 15 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2014.  Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (K/L dan prov)  Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak  Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014.  6 K/L dan 26 pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak tahun 2014.  Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak  Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak (K/L dan prov)

60. Level Uraian Kriteria Sukses Indikator Activities  Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender  Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender  Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan  Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender  Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan  Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender  Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan  Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang  Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak Input  Dana  SDM

61. Level Uraian Keterangan Needs  Kapasitas kelembagaan PUG masih terbatas dan pemberdayaan perempuan belum optimal  Lambatnya peningkatan nilai IDG setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan belum signifikan yang, antara lain, disebabkan oleh: (1) masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; dan (3) rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit.  Perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.  Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan  Belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan;  Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan  Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota  Kapasitas kelembagaan perlindungan anak masih terbatas  Masih terdapat permasalahan dalam perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006

Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente(20)

Similar a Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006

Similar a Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin(20)

Último

Último(20)

Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006