Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan

1. Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU25/2004
Drs. H.
Drs H Dadang Solihin MA
Solihin,
Badiklat Depdagri
Diklat Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan
Jakarta, 24 Oktober 2005

2. Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202 dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Materi
M t i
 Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional?
 Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
 Proses Perencanaan
 Tahapan Perencanaan
 Empat Langkah Penyusunan Rencana
 Musrenbang
 Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Apa itu Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional?
 satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan
 untuk menghasilkan rencana-rencana
rencana-
pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan
 yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat
 di tingkat Pusat dan Daerah.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. Tujuan Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
 mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
 menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu,
antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah;
 menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
p
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
p g gg p
pengawasan;
 mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
berkelanjutan
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Proses Perencanaan
 Pendekatan politik: pemilihan Presiden/Kepala
politik:
Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil
proses politik (public choice theory of planning)
litik bli h i th f l i ),
khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM
 Proses Teknokratik: dilaksanakan dengan
Teknokratik:
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
oleh lembaga atau satuan kerja yang secara
fungsional bertugas untuk itu
 Partisipatif:
Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan
seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang
 Proses top-down dan bottom-up: dilaksanakan
top- bottom-up:
menurut jenjang pemerintahan
j j gp
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Tahapan Perencanaan
1. Penyusunan Rencana
 Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
 Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 Rancangan Akhi Rencana Pembangunan
R Akhir R P b
2. Penetapan Rencana
 RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
 RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
 RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala
Daerah
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Kinerja
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Empat Langkah
Penyusunan Rencana
1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang
bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
2. Masing-
Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan
rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada
rancangan rencana pembangunan yang telah
disiapkan.
3. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan
penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan
masing-
masing-masing jenjang pemerintahan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Musrenbang
M b
 Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan
dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan
g p
Kota.
 Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota
dilaksanakan sepanjang bulan Maret.
dil k k j b l M t
 Musrenbang Pusat (Musrenbangpus)
dilaksanakan pada akhir bulan Maret.
Maret
 Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada bulan
April.
 Musrenbang Nasional (Musrenbangnas)
dilaksanakan pada akhir bulan April.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
R P b UU Rencana Pembangunan
R P b Perda
P d
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM Nasional)
(RPJM-Nasional) (
(RPJM_Daerah)
)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 A t 2)
(P Ayat (Renstra SKPD) (Ps. 19 A t 4)
(P Ayat
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps.
( 26 Ayat 1)
y ) Daerah (RKPD) (
(Ps. 26 Ayat 2)
y )
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan KL
(Renja KL) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Isi Rencana Pembangunan Ja g a
s e ca a e ba gu a Jangka
Panjang (RPJP)
NASIONAL DAERAH
Penjabaran Tujuan
j j Mengacu p
g pada RPJP
Nasional ke dalam: Nasional dan memuat:
 Visi  Visi
 Misi  Misi
 Arah Pembangunan  Arah Pembangunan
Nasional Daerah
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. RPJP 2005–2025 (RUU)
2005–
Bab I Pendahuluan
Bab II Kondisi Umum
Bab III Visi dan Misi Pembangunan
Nasional Tahun 2005–2025
2005–
Bab IV Arah Pembangunan Jangka
Panjang Tahun 2005–2025
2005–
Bab V Penutup
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
 Penjabaran visi, misi, program  Penjabaran visi, misi, program Kepala
Presiden; Daerah;
 Berpedoman pada RPJP Nasional  Berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional
Isi: Isi:
 Strategi Pembangunan Nasional  Strategi Pembangunan Daerah
 Kebijakan Umum  Kebijakan Umum
 Kerangka Ekonomi Makro  Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Program kementerian, lintas kementerian,  Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang kewilayahan, dan lintas kewilayahan
memuat kegiatan dalam: yang memuat kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. RPJM 2004 2009
RPJM 2004–2009
(Perpres 7/2005)
Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan
Nasional 2004-2009
2004-
Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang
Aman dan Damai
Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil
dan Demokratis
Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat
Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan
Pembangunan
P b
Bagian VI: Penutup
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD
Renstra- Renstra-
Renstra-KL Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM Nasional Berpedoman pada RPJM Daerah
Isi: Isi:
1. Visi-Misi 1. Visi-Misi
2. T j
Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
St t i d K bij k 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
T j St t i d K bij k
3. Program-program 3. Program-program
4 Kegiatan Indikatif
4. 4.
4 Kegiatan Indikatif
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)
RKP RKP Daerah
Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah;
Mengacu pada RKP
Isi: Isi:
 Prioritas Pembangunan Nasional  Prioritas Pembangunan Daerah
 Rancangan Kerangka Ekonomi  Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro Makro Daerah
 Arah Kebijakan Fiskal  Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Program Kementerian, lintas  Program SKPD, lintas SKPD,
kementerian, kewilayahan, dan kewilayahan, dan lintas
lintas kewilayahan yang memuat kewilayahan yang memuat kegiatan
kegiatan dalam: dalam:
 Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran
g gg  Kerangka Anggaran
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Isi Renja-KL & Renja-SKPD
Renja-
j Renja-
j
Renja-
Renja-KL Renja-
Renja-SKPD
Penjabaran Renstra KL Penjabaran Renstra SKPD
Isi: Isi:
1.
1 Kebijakan KL 1.
1 Kebijakan SKPD
2. Program dan Kegiatan 2. Program dan Kegiatan
Pembangunan Pembangunan
 Dilaksanakan Pemerintah  Dilaksanakan Pemerintah
 Mendorong Partisipasi Masyarakat  Mendorong Partisipasi Masyarakat
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. Alur Perencanaan dan Penganggaran
g gg
Pedoman Pedoman
Renstra Renja - Rincian
RKA-KL
Pemerinta
P
KL KL APBN
Pusat
Pedoman Diacu
Dijabar
ah
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabar RKP
kan
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah
Pem
Daerah
D
merintah
Pedoman Diacu
Pedoman Pedoman
Renstra Renja - RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
UU SPPN UU KN
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Penyusunan dan Penetapan PJP
1. Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh
Bappenas/Bappeda
2.
2 Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang
melibatkan Masyarakat
– dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang
perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
dengan kegiatan dan hasil p
g g pembangunan baik sebagai
g g
penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun
penanggung resiko
3.
3 Penyusunan Rancangan Akhir
4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah 
Perda)
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. Penyusunan dan Penetapan RPJM/D
RPJM/D
(1) Visi, Misi
Visi Misi, Program
Presiden/KD Terpilih
Bappenas/da menyusun
pp y
(2) Kement/Lemb / SKPD
Rancangan Awal
Menyusun
RPJM/D
Renstra-KL / Renstra SKPD
a) Visi,Misi Presiden/KD (3)
Program Kement/Lembaga / SKPD
g g
b) Strategi Bangnas/da
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka ekonomi makro/da (4)
Bappenas/da menyelenggarakan
e) Program Kement/Lembaga / SKPD MUSRENBANG RPJM/D
(5)
Bappenas/da menyusun
B /d
Rancangan Akhir RPJM/D
Penetapan RPJM /
a) Visi, Misi Presiden/KD RPJMD
b) Strategi Bangnas/da (6)
c) Kebijakan Umum (7)
d) Kerangka ekonomi makro/da Digunakan sebagai
e) Program Kement/Lembaga / SKPD pedoman penyusunan
Rancangan RKP/RKPD
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. Penyusunan dan Penetapan RKP/D
Rancangan Awal RKP/D
a) Prioritas Pembangunan Nasional /
Daerah
SEB MenPPN + Kement/Lemb / SKPD Menyusun
b) Kebijakan Umum
MenDagri Renja - KL / SKPD
c) Kerangka ekonomi makro/da 
Pagu Indikatif
Program Kement/Lembaga / SKPD
d) Program Kement/Lembaga / SKPD
MUSRENBANGPUS/DA
a.
a Sinkronisasi Program KL/SKPD
Rancangan Akhir RKP/D
b. Harmonisasi Dekon dan TP
a) Prioritas Pembangunan
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka ekonomi makro/da MUSRENBANG Prov Sbg g
d) Program Kement/Lembaga / SKPD Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
Penetapan RKP/D Bappenas/da menyelenggarakan
(4)
MUSRENBANGNAS
a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
Sebagai pedoman
b. Harmonisasi Dekon dan TP
penyusunan
Rancangan APBN dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. Perencanaan – Apa Yang Baru?
DULU SEKARANG
Daftar Usulan - “Shopping List”
Shopping List Rencana Kerja - “Working Plan”
Working Plan
• Sebanyak-banyaknya • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)
• Seindah-indahnya • Kegiatan (Proses)
• Tidak terbatas • Output / Outcome
Sehingga Perencanaan
• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan
sumberdaya dan arah pembangunan nasional
Critical point-nya adalah
• Menyusun hubungan optimal antara input, proses,
dan output / outcomes
Karena:
Ada Sanksi Pidana
Pasal 34 UU 17/2003
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. Pasal 34 UU 17/2003
1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
yang t b kti melakukan penyimpangan k bij k
terbukti l k k i kebijakan
yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan
p da a penjara dan denda sesuai dengan ete tua
pidana pe ja a da de da sesua de ga ketentuan
undang-undang.
2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/
Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti
melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang
telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/
Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan
pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan
undang-undang.
3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan undang-undang kepada p g
g g p pegawai negeri
g
serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-
undang ini.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Pengendalian dan Evaluasi (1)
 Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
dilakukan oleh masing-masing pimpinan
masing-
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
 Menteri/Kepala B
M t i/K l Bappeda menghimpun d
d hi dan
menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan
rencana pembangunan d i masing-masing pimpinan
b dari masing-
i i i i
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
sesuaii d
dengan tugas dan k
t d kewenangannya.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Pengendalian dan Evaluasi (2)
 Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD
melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode
sebelumnya.
sebelumnya
 Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana
pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan
kementerian/lembaga/SKPD.
 Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan
rencana pembangunan nasional/daerah untuk
p
periode berikutnya.
y
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 25

26. TERIMA KASIH
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 26