Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universitas mercu buana; 2017

teori dalam berperilaku etis, adalah utilitarianism & consequentialism, deontological, justice & fairness, dan virtue ethics.

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Be&gg, dede anggraini, hapzi ali, philosophic ethics business, universitas mercu buana; 2017

  1. 1. I. PHILOSOPHICAL ETHICS AND BUSINESS DI INDONESIA Berbicara soal etika bisnis, kita masuk pada pembicaraan yang sifatnya abstrak. Ada dua hal yang perlu kita mengerti sebelumnya, pertama kata ETIKA dan kedua BISNIS. Etika merupakan seperangakat kesepakatan umum untuk mengatur hubungan antar orang per orang atau orang per orang dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat lain. Etika yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, maka lahirlah kebijakan yang berupa: Undang-undang, hukum, peraturan dsb. Namun selain yang tertulis terdapat juga yang bersifat tak tertulis. Bentuk tak tertulis tersebut berupa kesepakatan umum dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Kesepakatan ini kemudian lebih dikenal dengan etiket, sopan santun, dsb. Hal yang sama juga terjadi dalam dunia bisnis. Dalam melakukan aktivitasnya, pelaku bisnis harus memperhitungkan berbagai akibat yang dapat ditimbulkan oleh keputusan maupun tindakan perusahaan terhadap para stakeholders. Dan didunia bisnis terdapat pula aturan yang mengatur antar pelaku hisnis. Perangkat aturan itu berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dll. Hampir seluruh masyarakat dunia menilai perilaku berbohong, mencuri, menipu, dan menyakiti orang lain sebagai perbuatan yang tidak etis dan tidak bermoral. Sedangkan perilaku kejujuran, menepati janji, membantu orang lain, dan menghormati hak-hak orang lain, dipandang sebagai perilaku etis moral. Pemilahan perilaku kedalam berbagai kategori perilaku etis dan perilaku tidak etis sangat dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pelaku bisnis dimanapun didunia ini, termasuk di Indonesia. Etika bisnis dalam tinjauan di indonesia bisa kita refleksikan pada kondisi krisis ekonomi sekarang ini. Semakin berlarutnya penanganan krisis membuktikan bahwa etika bisnis di indonesia masih buruk baik itu di kalangan swasta dalam hal ini pengusaha, pemerintah baik dari pusat maupun daerah di segala tingkatan. Adanya krisis ekonomi di indonesia disebabkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak transparan, akuntabel, tidak memperdulikan kepentingan rakyat dan yang lebih utama adalah maraknya praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Kinerja pemerintah bisa kita lihat pada gambaran menyeluruh dari kondisi bangsa kita sekarang ini. Kebijakan ekonomi pada waktu itu bila ditinjau dalam prespektif etika bisnis banyak yang tidak objektif (masuk akal). Hal itu bisa dilihat pada angka-angka sebagai indikator ekonominya. Kita melihat bahwa Indonesia selama 30 tahun sebelum adanya krisis dipandang sebagai negara yang berhasil dan dipuji Bank Dunia sebagai negara yang pembangunannya telah berhasil dan dimasukkan sebagai bagian dari keajaiban Asia Timur.Tapi setelah adanya krisis kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kita terbelenggu oleh utang yang tidak akan habis sampai dengan sepuluh keturunan anak cucu kita.Di jaman Soeharto utang dianggap sebagai pendapatan pembangunan, dikatakan utang khususnya luar negeri dalam kondisi sustainable jika tidak mencapai 20 % dari total GDP. Kondisi ini tentunya akan sangat memberatkan pemerintah di kemudian harinya. Karena utang adalah indikator dalam menentukan soliditas keuangan. Tidak saja masalah utang yang mengakibatkan indonesia didera krisis, masalah lainnya adalah tentang krisis perbankan di Indonesia. Hal itu terjadi karena bank-bank banyak yang telah bermain curang. Bank-bank kita telah digerogoti oleh pemiliknya sendiri. Pada waktu itu bank-bank yang kalah clearing dan harus diskors ditolong oleh pemerintah melalui fasilitas diskonto. Kejadian itu tidak sekali atau dua kali tapi sudah berlangsung lama. Dampaknya adalah pada kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Praktek kecurangan perbankan lainnya adalah tentang pembuatan bank-bank fiktif yang hanya digunakan untuk menarik modal.
  2. 2. Rendahnya etika bisnis yang terlihat dari kebijakan pemerintah yang tidak masuk akal tercermin juga pada hal lain, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh praktek KKN (korupsi, kolusi, Nepotisme). Setiap proyek baik proyek yang didanai oleh pihak luar negeri atau pemerintah selalu digerogoti oleh para koruptor. Yang terjadi kemudian adalah otak kita telah dipenuhi oleh otak proyek. Karena dengan adanya proyek tersebut dampaknya adalah pada pemasukan ke kantong-kantong pribadi yang ujung-ujungnya korupsi. Kalau kita melihat dari fenomena diatas tentunya kesalahan terbesar dalam memahami keberadaan etika dan moral dalam suatu bisnis di Indonesia terletak pada kecenderungan untuk memisahkan keduanya dari keberadaan sistem kemasyarakatan. Etika dan moral dalam pandangan yang berkembang di Indonesia cenderung dilihat sebagai sebuah variabel yang semata-mata tumbuh dari dalam diri seseorang atau sekelompok orang. Jadi tidak diwujudkan dalam sebuah lingkup yang lebih besar misalnya dalam sebuah negara atau perusahaan. Dengan demikian, etika dan moral cenderung dipandang sebagai variabel bebas yang sama sekali tidak tergantung pada kondisi kualitas sistem kemasyarakat secara menyeluruh. Kecenderungan seperti itu antara lain tampak pada kecenderungan untuk menyamakan keberadaan etika dan moral seseorang atau sekelompok orang dengan keberadaan mutiara. Sebagaimana dikemukakan oleh sebuah ungkapan, "Sekali mutiara akan tetap mutiara. Walaupun dilemparkan ke dalam lumpur sekali pun, ia akan tetap mutiara." Artinya, seseorang atau sekelompok orang yang memiliki etika dan moral baik, akan tetap menjadi orang baik dalam sebuah sistem kemasyarakat yang jahat sekalipun. Kesimpulan seperti itu, walaupun dapat ditemukan pada pribadi-pribadi tertentu, mustahil dapat dibenarkan pada tingkat kehidupan bermasyarakat secara umum. Etika bisnis merupakan bagian Code of Conduct (pedoman tentang perilaku etis) suatu entitas usaha. Pemerintah dan lembaga-lembaga Pemerintah dapat kita anggap di sini sebagai entitas usaha, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk produk kebijakan publik maupun produk barang/jasa publik. Di dalam Code of Conduct inilah tercantum nilai-nilai etika berusaha sebagai salah satu pelaksanaan kaidah-kaidah Good Governance. Dengan kata lain, pembahasan etika bisnis tidak dapat terlepas dari pembahasan muaranya, yakni governance. Di dalam literatur ilmu ekonomi pembangunan, konsep governance meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi (termasuk perangkat peraturan) yang mempengaruhi operasi perekonomian dan membentuk kebijakan publik pemerintah. Kapasitas governance Pemerintah yang baik diyakini akan memberikan hasil adanya suatu pasar di berbagai sektor yang berjalan secara efisien dan kemampuan negara untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi secara efektif. Secara umum, etika adalah ilmu normatif penuntun manusia, yang memberi perintah apa yang mesti kita kerjakan dalam batas-batas kita sebagai manusia. Etika menunjukkan kita dengan siapa dan apa yang sebaiknya dilakukan. Maka, etika diarahkan menuju perkembangan manusia dan mengarahkan kita menuju aktualisasi kapasitas terbaik kita. Sebagai contoh, jika kita rasional, maka etika memberi perintah bahwa kita harus bertindak secara masuk akal. Itu akan membawa kita menuju ke keutamaan. Mengapa suatu entitas perlu menerapkan nilai-nilai etika berusaha sebagai bagian dari pelaksanaan good governance? Jawabannya adalah dengan adanya praktek etika berusaha dan kejujuran dalam berusaha dapat menciptakan aset yang langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan nilai entitas. Banyak kasus di berbagai negara yang telah membuktikan hal tersebut. Sayangnya, sebagai manusia para penguasa dan pebisnis sangat rentan terhadap godaan untuk melanggar etika. Tujuan para pebisnis adalah untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Filosofi yang dominan bagi para pebisnis adalah cara mana yang membuat uang paling
  3. 3. banyak. Tujuan hidup mereka didasarkan atas pertanyaan ini. Orang-orang macam ini seperti yang dikatakan oleh Charles Diskens dalam Martin Chuzzlewit, "Semua perhatian, harapan, dorongan, pandangan dan rekanan mereka meleleh dalam dolar. Manusia dinilai dari dolarnya." Theodore Levitt mengatakan bahwa para pebisnis ada hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menciptakan dan mengalirkan nilai kepuasan dari suatu keuntungan hanya pada dirinya dan nilai budaya, spiritual dan moral tidak menjadi pertimbangan dalam pekerjaaannya. II. PHILOSOPHICAL ETHICS AND BUSINESS Secara harfiah dapat dikatakan sebagai etika yang berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir, yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, etika sebenarnya adalah bagian dari filsafat; etika lahir dari filsafat Etika termasuk dalam filsafat, karena itu berbicara etika tidak dapat dilepaskan dari filsafat.] Karena itu, bila ingin mengetahui unsur-unsur etika maka kita harus bertanya juga mengenai unsur-unsur filsafat. Berikut akan dijelaskan dua sifat etika:[3] 1. Non-empiris Filsafat digolongkan sebagai ilmu non-empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan pada fakta atau yang konkret. Namun filsafat tidaklah demikian, filsafat berusaha melampaui yang konkret dengan seolah-olah menanyakan apa di balik gejala-gejala konkret. Demikian pula dengan etika. Etika tidak hanya berhenti pada apa yang konkret yang secara faktual dilakukan, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan. 2. Praktik Cabang-cabang filsafat berbicara mengenai sesuatu “yang ada”. Misalnya filsafat hukum mempelajari apa itu hukum . Akan tetapi etika tidak terbatas pada itu, melainkan bertanya tentang “apa yang harus dilakukan”. Dengan demikian etika sebagai cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Beberapa teori mengenai etika yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan tersebut antara lain: 1. Theory of Justice oleh John Rawls (1971), menjelaskan bahwa tidak ada patokan yang sempurna dalam menjadi landasan bagi etika karena akan selalu ada kelemahan dan kekurangan. 2. Leviathan oleh Thomas Hobbes (1986), berasumsi bahwa individu memiliki kecenderungan alami untuk diperhatikan khususnya tentang kepentingan dan kekesejahteraannya. 3. Self-interest oleh Adam Smith (1723-1790), bahwa setiap orang memiliki self-interest. Self-interest ini bukan hanya berarti orang ingin mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan orang-orang terdekatnya, keluarganya, dan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, orang berperilaku sesuai etika untuk tujuan memenuhi kepentingan dirinya dan orang-orang terdekatnya, termasuk lingkungan sosialnya. 4. Teori Imanuel Kant (1724-1804) bahwa sesuatu yang baik (mutlak) adalah niat baik. Konsep moral yang paling baik adalah alasan, bukan pengalaman.
  4. 4. Pada dasarnya, manusia berperilaku etis dengan latar belakang motivasi yang belum tentu sama, hal ini dikarenakan adanya self-interest yang secara alami dimiliki oleh manusia. Namun, secara umum, ada beberapa dasar yang dijadikan teori dalam berperilaku etis, seperti utilitarianism & consequentialism, deontological, justice & fairness, dan virtue ethics. 1. Utilitarianism: mendefinisikan bahwa perilaku etis akan menghasilkan kebahagian yang paling tinggi dan kesedihan yang paling sedikit. Teori ini berorientasi pada kepentingan orang banyak. Kelemahan dari teori ini adalah kebahagiaan dan kesedihan yang sulit diukur dan bersifat relatif dan subjektif. 2. Deontological: menjelaskan tentang motivasi yang mendasari seseorang berbuat etis. Hal ini sesuai dengan teori Kant bahwa sesuatu yang baik didasarkan pada niat baik. Dengan logika ini, maka baik atau buruknya sesuatu dinilai dari motivasi diri sendiri. Namun, bisa jadi, seseorang bertindak sesuai etika karena mematuhi hukum yang berlaku dan takut dengan hukuman jika melanggarnya (terjadi ketika hukum dibuat dengan dasar nilai-nilai etika). Salah satu hal yang menjadi kelemahan deontology antara lain tidak adanya guidelines yang jelas untuk mendefnisikan baik atau buruk ketika ada konflik hukum satu dengan lainnya. 3. Justice and fairness: teori ini dikembangkan oleh David Hume (1711-1776) yaitu bahwa kebutuhan akan keadilan itu muncul karena manusia tidak selalu mendapatkan manfaat atau tercukupi kebutuhannya sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas. Salah satu pengembangan teori justice adalah distributive justice yaitu menyesuaikan apa yang telah dilakukan seseorang dengan apa yang akan dia peroleh. 4. Virtue ethics: menginternalisasi nilai-nilai etika ke dalam jiwa atau pribadi individu dalam bentuk karakter, integritas, kepatuhan, dan sebagainya. Teori-teori yang telah disebutkan di atas sangat dibutuhkan ketika dihadapkan dengan dilema etika atau proses pembuatan keputusan. Kontribusi ilmuwan yang nyata yang merupakan pengembangan dari teori tersebut ditunjukkan dengan EDM (Ethical Decision–Making Fraework). Selain itu, pembuatan keputusan juga harus dilakukan dengan analisis stakeholders yang meliputi shareholders, activist, governments, creditors, lenders, employees, customers, suppliers, dan lain-lain. Apa saja yang harus dianalisis? Salah satunya adalah impact atau dampak keputusan yang kita buat terhadap pihak-pihak tersebut. Dari keseluruhan pembahasan mengenai nilai-nilai filosofi etika, masih terdapat kejanggalan yang belum terjawab. Di dalam tulisan Brooks dan Dunn (2011), disebutkan bahwa pada dasarnya etika itu terpisah dari keyakinan kepada Tuhan, tetapi di kalimat lain disebutkan pula bahwa kita harus beretika karena itu adalah hukum Tuhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak saya. Kalau memang etika berkaitan dengan keyakinan kepada Tuhan, bagaimana dengan orang atheis? Apakah lalu mereka tidak beretika? Pertanyaan tersebut masih berupa pertanyaan yang penting untuk dianalisis melalui sebuah pemikiran serius. Namun, harus juga dipahami konteks di dalam buku tersebut secara keseluruhan. Menurut salah satu dosen pengajar di kelas Magister Sains jurusan Akuntansi mata kuliah Etika Bisnis, konteks buku ini tidak condong ke salah satu paham apakah menganut bahwa etika adalah masalah prinsip ketuhanan, ataukah tidak ada hubungan di antara keduanya, karena Brooks dan Dunn (2011) mengatakan bahwa prinsip ketuhanan bisa jadi merupakan salah satu faktor kenapa manusia harus beretika. Lalu bagaimana peran agama di dalam etika? Ini juga menimbulkan pertanyaan ketika dihadapkan dengan gambaran yang tersaji dalam diagram venn bahwa bisnis, hukum, dan
  5. 5. etika dapat berpotongan memunculkan area yang merupakan interseksi dari ketiga hal tersebut. Jika perilaku beretika didasarkan pada keyakinan pada hukum Tuhan, dengan logika tersebut seharusnya ada juga overlap antara etika dengan agama. Meskipun demikian, akan lebih baik jika pembahasan mengenai etika dilakukan terlepas dari unsur agama manapun agar lebih mendekat pada universalitas ilmu pengetahuan. DAFTAR PUSTAKA https://id.wikipedia.org/wiki/Etika https://sakinatantri.wordpress.com/https://sakinatantri.wordpress.com/ Hafzi Ali ,2017Business Ethics &GG, :Philosophical Ethics and Business Laura P.Hartman-Joe Desjardins.2011.Business Ethics:Decision Making for personal Integrity & Sosial Responsibility

×