UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.

1. 1 UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA OL EH : DR. IR. WAYAN KOSTER, MM. ANGGOTA T IM P E RUMUS / PANSUS RUU DE SA F RAK S I PDI P E R JUANGAN DP R R I

2. GERAKAN MEMBANGUN DESA • Membangun keseimbangan pembangunan kota dan desa • Orientasi pembangunan yang selama ini fokus di kota harus diubah menjadi fokus di desa • Sebagian besar rakyat berada di Desa dan mengembangkan kehidupannya di Desa • Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat harus dimulai dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa www.wayankoster.org 2

3. DESA MENJADI SUBYEK PEMBANGUNAN 3 • Selama ini Desa hanya menjadi obyek pembangunan • Skema kebijakan dan program pembangunan dirancang dan datang dari www.wayankoster.org atas • Pendekatan ini harus diubah, Desa tidak saja menjadi obyek pembangunan tetapi Desa juga diposisikan sebagai subyek pembangunan Paradigma Lama • Pemerintah / Pemda berperan sebagai: Regulator, Fasilitator, dan Operator Paradigma Baru • Pemerintah/Pemda berperan sebagai: Regulator dan Fasilitator • Sedangkan kewenangan dalam hal sebagai operator sebagian dilaksanakan oleh Desa. • Pemerintah/Pemda tidak lagi berperan secara penuh sebagai operator, tetapi sebagian kewenangannya dilaksanakan oleh Desa (semi otonom) • Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat (lembaga, kelompok, dan perorangan)

4. DESA TIDAK LAGI SEBAGAI ENTITAS PEMERINTAHAN TETAPI JUGA SEBAGAI ENTITAS MASYARAKAT www.wayankoster.org 4 • Membangun keseimbangan antara kepentingan masyarakat di Desa dengan kepentingan Pemerintah • Desa ditempatkan sebagai entitas masyarakat yang memiliki pemerintahan • Tidak menjadikan Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sebagai PNS

5. MEMPERKUAT PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN YANG BERASASKAN PADA www.wayankoster.org 5 PASAL 3 • Keberagaman • Kebersamaan • Kegotongroyongan • Kekeluargaaan • Musyawarah • Demokrasi • Kemandirian • Partisipasi • Kesetaraan • Pemberdayaan • Keberlanjutan

6. MEMBERI PENGAKUAN DAN PENGUATAN SISTEM SOSIAL YANG ADA DI DESA www.wayankoster.org 6 • Hak Asal-Usul • Adat istiadat • Prakarsa Masyarakat

7. MEMBERI PILIHAN KEPADA DAERAH UNTUK MENGGUNAKAN SATU JENIS DESA: DESA DINAS ATAU DESA ADAT www.wayankoster.org 7 PASAL 6 • Bagi daerah yang masih memiliki hukum adat yang kuat diberi pilihan menggunakan jenis Desa Adat • Bagi daerah yang hukum adatnya sudah tidak ada lagi diberi pilihan menggunakan Jenis Desa Dinas. Desa Dinas juga didorong membentuk lembaga adat untuk merevitalisasi adat-istiadat yang ada di Desanya. • Masing-masing daerah harus memilih salah satu jenis Desa: Desa Dinas atau Desa Adat.

8. MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA www.wayankoster.org 8 PASAL 24 Asas • Kepastian hukum • Tertib penyelenggaraan pemerintahan • Tertib kepentingan umum • Keterbukaan • Proporsionalitas • Profesionalitas • Akuntabilitas • Efektivitas dan efisiensi • Kearifan lokal • Keberagaman • Partisipasi

9. KESEJAHTERAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA www.wayankoster.org 9 PASAL 66 • Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota • Menerima tunjangan yang bersumber dari APBD Desa • Memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah

10. SUMBER PENDAPATAN DESA DAN DESA ADAT www.wayankoster.org 10 P E N D A P A T A N D E S A Pendapatan Asli Desa APBN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ALOKASI DANA DESA BANTUAN KEUANGAN PEMPROV DAN PEMKAB HIBAH PENDAPATAN LAINNYA Hasil Usaha, hasil aset, swadaya, gotong royong  10% dari dana transfer daerah dalam APBN (on top )  Dana langsung ke Desa melalui Kab/Kota  Berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kesulitan wilayah  10% dari pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota  10% dari dana perimbangan Kabupaten/Kota setelah dikurangi DAK Bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota Hibah dan sumbangan dari Pihak ketiga PASAL 72

11. PEMBANGUNAN DESA www.wayankoster.org 11 PASAL 78 • Pembangunan Desa meliputi : perencanaan, pelaksanaanm dan pengawasan • Pembangunan Desa mengedepankan: kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) • Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) • Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat • RPJM dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa

12. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN www.wayankoster.org 12 PASAL 83 • Merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam 1 Kabupaten/Kota:  peningkatan kualitas pelayanan  pembangunan: infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna  pemberdayaan masyarakat • Dengan pendekatan pembangunan partisipatif

13. SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DESA www.wayankoster.org 13 PASAL 86 • Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa • Sistem Informasi Desa meliputi: perangkat keras perangkat lunak SDM • Sistem Informasi Desa meliputi: Data Desa Data Pembangunan Desa Informasi lain

14. BADAN USAHA MILIK DESA www.wayankoster.org 14 PASAL 87 -90 • Desa dapat mengembangkan BUM Desa • BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum • BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa • BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa • Hasil usaha BUM Desa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha pembangunan Desa pemberdayaan masyarakat pemberian bantuan sosial

15. KERJASAMA DESA www.wayankoster.org 15 PASAL 91 Desa dapat mengadakan kerjasama dengan: Desa lain Pihak ketiga

16. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA www.wayankoster.org 16 PASAL 94 • Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa • Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat ikut merencanakan dan melaksanakan pembangunan meningkatkan pelayanan masyarakat Desa • Pelaksanaan program dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa

17. LEMBAGA ADAT www.wayankoster.org 17 PASAL 95 • Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dapat membentuk Lembaga Adat Desa • Lembaga Adat Desa menyelenggarakan fungsi adat-istiadat yang menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat • Lembaga Adat bertugas membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan adat-istiadat melestarikan adat-istiadat mengembangkan adat-istiadat

18. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT www.wayankoster.org 18 PASAL 98 Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota PASAL 103 Desa Adat diberi kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang meliputi a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli b. Pengaturan dan pengurusan ulayat /wilayah adat c. Pelestarian nilai sosial budaya d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat f. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai hukum adat g. Pengembangan kehidupan hukum adat

19. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT PASAL 104 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan www.wayankoster.org berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman. PASAL 105 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat. PASAL 106 (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi: • Penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat • Pelaksanaan pembangunan Desa Adat • Pembinaan kemasyarakatan Desa Adat • Pemberdayaan masyarakat Desa Adat (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya. 19

20. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT 20 PASAL 107 Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan www.wayankoster.org sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat PASAL 108 Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai prakarsa masyarakat Desa Adat PASAL 109 Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi PASAL 110 Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan Hukum Adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat PASAL 111 •Ketentuan khusus Desa Adat hanya berlaku untuk Desa Adat •Ketentuan tentang Desa juga berlaku untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam Ketentuan Khusus tentang Desa Adat

21. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT DALAM PP NO.43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat (Bab II , Paragraf 5) www.wayankoster.org 21 (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengubah status desa menjadi desa adat. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat diatur dengan Peraturan Menteri. PASAL 28

22. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT DALAM PP NO.43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Penetapan Desa dan Desa Adat (Bab II Bagian Keempat) www.wayankoster.org 22 (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa. (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya. (3) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. PASAL 29

23. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT DALAM PP NO.43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Penetapan Desa dan Desa Adat (Bab II Bagian Keempat) www.wayankoster.org 23 (1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme: a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan b. pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat. (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis. PASAL 30

24. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT DALAM PP NO.43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Penetapan Desa dan Desa Adat (Bab II Bagian Keempat) www.wayankoster.org 24 (1) Bupati/walikota menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (2) Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah. (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa. (4) Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah. PASAL 31

25. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT DALAM PP NO.43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Kewenangan Desa Adat (Bab III) www.wayankoster.org 25 Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi: a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; b. pranata hukum adat; c. pemilikan hak tradisional; d. pengelolaan tanah kas desa adat; e. pengelolaan tanah ulayat; f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat; g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan h. masa jabatan kepala desa adat. PASAL 35

26. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT DALAM PP NO.43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Kewenangan Desa Adat (Bab III) www.wayankoster.org 26 (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat. (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut. (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat atau sebutan lain. PASAL 36

27. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT DALAM PP NO.43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Kewenangan Desa Adat (Bab III) www.wayankoster.org 27 (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan Desa. (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. PASAL 37

28. PERUBAHAN FORMAT DESA ADAT DAN DESA DINAS FUNGSI/URUSAN: • ADAT • LAIN-LAIN SIFAT OTONOM FUNGSI/URUSAN : • PEMERINTAHAN • PEMBANGUNAN • KEMASYARAKATAN FUNGSI / URUSAN: •ADAT •LAIN-LAIN •SIFAT OTONOM FUNGSI / URUSAN : • PEMERINTAHAN • PEMBANGUNAN • KEMASYARAKATAN BANJAR BANJAR BANJAR DUSUN DUSUN DUSUN BANJAR BANJAR BANJAR Dalam 1 Wilayah (ada satu rumah dengan 2 kamar) • Hanya ada Desa Adat • Hanya ada Banjar (tidak ada Dusun) • Desa Adat melaksanakan dua fungsi (urusan Adat dan urusan Pemerintahan) • Menjamin tidak ada fungsi yang hilang • Semua perangkat Desa yang ada tetap bisa dipertahankan Dalam 1 Wilayah (ada dua rumah) : • ada Desa Adat dan Desa Dinas • ada Banjar dan Dusun 28

29. STRUKTUR ORGANISASI DESA ADAT (SIMULASI) SABHA DESA FUNGSI PEMERINTAHAN FUNGSI ADAT ( SUSUNAN ASLI ) KERTHA DESA PARUMAN DESA PACALANG/ JAGA BHAYA BANJAR/TEMPEK /DADYA YOWANA/ DAA TARUNA LEMBAGA LAINNYA BAGA STRUKTUR FUNGSI PERANGKAT DESA ADAT STRUKTUR WILAYAH KAUR/ BAGA LEMBAGA DI DESA ADAT BAGA LPD BUM DESA BAGA KAUR/ BAGA KAUR/ BAGA BANJAR/TEMPEK /DADYA BANJAR/TEMPEK /DADYA BANJAR/TEMPEK /DADYA DESA ADAT

30. MAJELIS ADAT PROVINSI PEMPROV MAJELIS ADAT KAB/KOTA PEMKAB/ PEMKOT MAJELIS ADAT KECAMATAN FUNGSI ADAT SABHA DESA KERTHA DESA Antara Lain:  Adat  Budaya  Warga Adat (Basis: KK)  Aset+Milik Adat  Administrasi FUNGSI PEMERINTAHAN (Keuangan, Kependudukan, Perizinan, dll)  Pembangunan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan  Penduduk (Warga Negara, Basis: Perseorangan)  Penugasan dari Pemerintah/Pemda  Dana dari APBN dan APBD  LPJ DESA ADAT BANDESA ADAT PERBEKEL

31. MANFAAT POSITIF/KELEBIHAN MEMAKAI DESA ADAT Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 (Peraturan Pelaksanaan) www.wayankoster.org 31 1. Desa Adat mendapat status hukum dan menjadi subyek hukum (Pasal 98) 2. Desa Adat mengatur dan mengurus penyelenggaraan adat dan pembangunan adat secara otonom (Pasal 103 dan Pasal 104) 3. Desa Adat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 106) 4. Pembangunan yang bersifat penugasan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi wilayah yang bisa dikontrol oleh Desa Adat 5. Pembangunan Desa Adat dilaksanakan melalui RPJM, RKP, dan APB Desa Adat berbasis Adat dan Agama (Pasal 78 s.d. Pasal 82) 6. Pembangunan Desa Adat mendapat anggaran yang bersumber dari: Pajak Daerah dan Retribusi, APBN, dan APBD (Pasal 72 s.d Pasal 74) 7. Pembangunan adat, agama, seni budaya, dan pembangunan umum bisa langsung didanai dari APBN dan APBD dalam RPJM, RKP, dan APB Desa Adat 8. Penyelenggaraan pembangunan adat, pemerintahan, pembangunan umum, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih sistemik, terpadu, efektif dan efisien

32. MANFAAT POSITIF/KELEBIHAN MEMAKAI DESA ADAT Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 (Peraturan Pelaksanaan) www.wayankoster.org 32 9. Desa Adat dapat membentuk Lembaga Kertha Desa yang berfungsi melaksanakan sidang perdamaian peradilan Desa Adat untuk menyelesaikan sengketa adat sesuai dengan Hukum Adat (Pasal 103 huruf d dan huruf e ) 10. Desa Adat dapat membentuk Lembaga yang berfungsi mewadahi Pecalang untuk memperkuat ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan Hukum Adat (Pasal 103 huruf f) 11. Desa Adat dapat mengembangkan kehidupan Hukum Adat (Pasal 103 huruf g) 12. Desa Adat dapat membentuk peraturan Desa Adat (awig-awig) sesuai dengan Hukum Adat dan norma adat istiadat (Pasal 110) 13. Bendesa dan Perangkat Desa Adat mendapat penghasilan tetap (Pasal 66) 14. Desa Adat dapat mengelola aset / kepemilikan dengan hukum adat 15. Desa Adat dapat memanfaatkan aset negara yanag ada di wilayah Desa Adat 16. Segala bentuk perijinan yang terkait dengan wilayah Desa Adat menjadi kewenangan penuh Desa Adat 17. Desa Adat dapat mengatur dan mengendalikan penduduk dengan hukum adat

33. MANFAAT POSITIF/KELEBIHAN MEMAKAI DESA ADAT Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 (Peraturan Pelaksanaan) www.wayankoster.org 33 18. Desa Adat yang sudah ada sekarang ini, secara prinsip langsung bisa ditetapkan menjadi Desa Adat yang diregistrasi (Pasal 98) 19. Bagi Desa Adat yang memiliki jumlah krama sangat sedikit perlu dibuat format baru sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan secara lebih efisien 20. Desa Adat yang ada di Kelurahan secara umum langsung bisa ditetapkan menjadi Desa Adat yang diregistrasi sehingga Kelurahan tersebut bisa dihapus (Pasal 98) 21. Desa yang memiliki karakteristik khusus bisa dirubah menjadi Kelurahan sehingga pimpinannya langsung bisa ditentukan oleh Bupati/Walikota, tidak perlu melalui pemilihan. 22. Desa Adat akan semakin kuat dalam menampilkan tradisi, adat, agama, seni budaya, identitas lokal, dan kearifan lokal lainnya. 23. Tidak ada lagi rivalitas antara Desa Adat dengan Desa Dinas 24. Kedepan Desa Adat akan semakin maju, modern, dan kuat dalam menghadapi perubahan global yang bersifat dinamis.

34. ISU-ISU BILA DIPILIH DESA ADAT DALAM UNDANG-UNDANG DESA NO ISU PENJELASAN 1 Tidak ada ketentuan yang jelas terkait pengaturan harus memilih jenis Desa Dinas atau Desa Adat Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat(2) beserta penjelasannya mengatur bahwa masing-masing daerah harus memilih salah satu jenis Desa: Desa Dinas atau Desa Adat • Bagi daerah yang memiliki hukum adat kuat diberi pilihan menggunakan jenis Desa Adat • Bagi daerah yang hukum adatnya sudah tidak ada, tidak hidup lagi di masyarakat, diberi pilihan menggunakan jenis Desa Dinas. 2 Jika Desa Adat didaftarkan, maka Desa Adat juga melaksanakan pemerintahan sehingga tidak bisa dihindari Desa Adat akan masuk dalam wilayah dinamika kekuasaan (Desa Adat akan mudah diintervensi oleh Pemerintah/ Pemda) • Sesuai dengan Pasal 103, Bab XIII (Ketentuan Khusus Desa Adat dalam UU Desa), maka Desa Adat  Sepanjang berkaitan dengan urusan adat, Desa Adat tetap bersifat otonom (tidak bisa diintervensi)  Negara dengan tegas justru melindungi kewenangan dan kelembagaan Desa Adat sesuai susunan asli dan hak asal-usul • Pemerintah/Pemda hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan dinas/administrasi yang bersifat semi otonom (tidak sepenuhnya bisa diintervensi) • Oleh karena itu Pasal 36, PP 43/2014, dengan tegas mengatur:  Desa Adat membentuk kelembagaan untuk menangani urusan adat dan menangani urusan dinas/administrasi  Bendesa Adat dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada Perangkat Desa Adat(Perbekel) untuk menangani urusan dinas/administrasi • Bendesa Adat hanya terlibat dalam memutuskan kebijakan • Sedangkan dalam urusan pelaksanaan kebijakan, Bendesa Adat mendelegasikan kewenangan pelaksananya kepada Perangkat Desa Adat (Perbekel) sehingga Bendesa Adat tidak terlibat dalam urusan teknis, administrasi, dan pengelolaan keuangan. 34

35. NO ISU PENJELASAN 3 Desa Adat akan semakin terjebak oleh politik kontemporer • Sesuai ketentuan dalam UU Desa, Bendesa Adat dan perangkat Desa Adat dilarang menjadi Pengurus Partai Politik. • Perlu diatur lebih lanjut dalam PERDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA agar ketentuan tersebut lebih tegas dan jelas sanksinya. 4 Anggaran dari APBN dan APBD apa boleh digunakan untuk adat, budaya, dan agama, termasuk untuk pura? • Anggaran dari APBN/APBD serta sumber lainnya menjadi sumber pendapatan Desa Adat yang tercantum dalam APB Desa Adat menjadi satu sistem. • Penggunaan anggaran untuk mendanai program-program di Desa Adat bisa mencakup adat, budaya, agama, pura, dan pembangunan secara umum. • Bila APBN diprioritaskan pada program pembangunan umum, sarana prasarana Desa Adat; maka APBD Provinsi/Kabupaten/Kota bisa dialokasikan untuk program yang berkaitan dengan adat, budaya, agama, dan pura. • Perlu ada sinkronisasi dan keterpaduan dalam mengalokasikan anggaran program di Desa Adat baik dari APBN maupun APBD serta sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di Desa Adat 35

36. NO ISU PENJELASAN 5 Dengan mendapat anggaran dari APBN dan APBD maka Desa Adat harus mengikuti aturan dari Pemerintah/Pemda • Penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dari APBN/APBD pasti harus mengikuti aturan Pemerintah/Pemda, seperti yang sudah berjalan selama ini. • Yang membuat pertanggungjawaban bukan Bendesa Adat tetapi perangkat Desa Adat yang diberi kewenangan melaksanakan tugas dan urusan Dinas 6 Bagaimana dengan KTP dan surat-surat, sertifikat, dan lain-lain dengan perubahan dari Desa Dinas ke Desa Adat? • Urusan administrasi (seperti : KTP, surat-surat, sertifikat, dll) yang dilaksanakan oleh Desa Dinas pindah menjadi urusan yang ditangani oleh perangkat Desa Adat, sehingga tidak ada urusan yang hilang. (Pasal 36 PP 43/2014) 7 Bagaimana dengan tenaga Ka- Urusan di Desa Dinas • Sesuai Pasal 105 dan Pasal 106 (UU Desa) dan Pasal 36 (PP 43/2014), Desa Adat melaksanakan urusan Dinas: pemerintahan, pembangunan, kemasyara-katan, dan pemberdayaan masyarakat. • Perangkat Desa Dinas (Sekdes, Ka-Urusan) tetap bisa dimanfaatkan menjadi perangkat Desa Adat (Baga Dinas di Desa Adat) 36

37. NO ISU PENJELASAN 8 Desa Adat belum memiliki SDM yang memadai • Bendesa Adat dapat memanfaatkan SDM yang ada di Desa Dinas menjadi Baga Dinas di Desa Adat • Pemerintah/Pemda harus melakukan program pelatihan SDM dan pendampingan • Ke depan perlu ada program peningkatan kapasitas SDM Desa Adat: perubahan cara rekruitmen, pendidikan dan pelatihan perangkat (Baga) Desa Adat sesuai kebutuhan agar secara bertahap diperoleh SDM yang kualitasnya semakin baik. 9 Diperlukan anggaran yang besar untuk membangun kantor dan prasarananya? • Bagi Desa Adat yang ada Desa Dinas nya, maka kantor Desa Dinas langsung bisa dimanfaatkan untuk Kantor Desa Adat • Bagi Desa Adat yang tidak ada Desa Dinas nya, untuk masa transisi (sementara) bisa dengan memanfaatkan Kantor Desa Dinas yang terdekat. • Ke depan pembangunan Kantor Desa Adat anggarannya bisa dialokasikan dalam APB Desa Adat. 37

38. NO ISU PENJELASAN 10 11 Kalau yang didaftarkan Desa Adat, apakah ada jaminan bahwa 1.488 Desa Adat yang ada di Bali akan diterima semuanya (bisa diregistrasi) Dengan bervariasinya tipologi Desa Adat, maka yang akan dirugikan adalah Desa Adat yang memiliki banyak kelurahan (seperti di Denpasar) • Sesuai Pasal 98 Ayat (1) UU Desa, semua Desa Adat bisa didaftarkan untuk diregistrasi • Tetapi khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Dinas (administrasi, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, perlu dikaji dengan membuat format (nomenklatur baru) agar menjadi lebih efektif dan efisien • Dengan tetap mempertahankan urusan adat sesuai susunan asli dan hak asal usulnya, untuk Desa Adat yang jumlah penduduknya sangat sedikit, maka dari sisi penyelenggaraan urusan dinas perlu diformat agar efektif dan efisien • Kajian untuk menyusun format (nomenklatur) tersebut berdasarkan tipologi Desa Adat yang ada di Bali • Kajian tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama Majelis Desa Pakraman (sesuai Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) PP 43 / 2014) • Format/Nomenklatur Desa Adat ini yang harus segera dilaksanakan, paralel dengan penyusunan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menetapkan berapa Desa Adat dan Desa Adat mana saja yang akan didaftarkan • Perlu dipahami bahwa dalam pendaftaran tidak harus sama jenisnya (Desa Adat semua) baik antar Kabupaten/Kota yang ada di Bali maupun dalam satu kabupaten/Kota • Bisakah ini selesai pada bulan Desember 2014? Mengingat batas waktu pendaftaran tanggal 15 Januari 2015. Kalau belum selesai semua, Bali bisa minta penundaan pendaftaran Desa Adat, tetapi dengan resiko tidak mendapat angaran dari APBN, jalan dengan sistem yang ada saja dulu!! 38

39. NO ISU PENJELASAN 12 Bila Desa Adat didaftarkan, maka aset Desa Adat akan menjadi milik Pemerintah/Pemda • Aset Desa Adat tetap menjadi milik Desa Adat, tidak akan menjadi milik Pemerintah/Pemda sesuai dengan ketentuan Pasal 103 huruf b • Justru negara melindungi aset Desa Adat dan hak-hak yang menjadi milik Desa Adat sesuai hak asal-usul 13 Bila Desa Adat didaftarkan, maka Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan menjadi milik Pemerintah/Pemda • LPD adalah Lembaga yang dibentuk oleh Desa Adat dan milik Desa Adat • LPD tetap milik Desa Adat, sesuai hukum adat, tidak bisa menjadi milik Pemerintah/Pemda 39

40. NEGARA (PEMERINTAH DAN DPR) PEMERINTAH PEMERINTAHAN PROVINSI (GUBERNUR DAN DPRD) PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA (BUPATI/WALIKOTA DAN DPRD) UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PP 43 TAHUN 2014 MENGATUR KETENTUAN DI LUAR BAB XIII UU DESA PP 43 TAHUN 2014 PASAL 28, PASAL 29, PASAL 30, PASAL 31, PASAL 35, DAN PASAL 36 KETENTUAN UNTUK DESA DINAS KETENTUAN KHUSUS UNTUK DESA ADAT PERDA PEMERINTAHAN PROVINSI • Mengatur lebih lanjut Ketentuan Khusus Desa Adat (Bab XIII UU Desa) • Mengatur lebih lanjut Ketentuan PP 43 tahun 2014 • Mengatur kewenangan dan tugas Desa Adat, Urusan Adat, dan Urusan Dinas • Mengatur Kelembagaan Desa Adat • Mengatur Hak dan Kewajiban Krama Desa Adat • Mengatur yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat PERDA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA • Menetapkan Desa Adat • Mengatur Ketentuan tertentu yang berkaitan dengan urusan Dinas dan tata kelola DESA ADAT

41. www.wayankoster.org 41 Terima kasih

UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.

Estás leyendo una previsualización.

Eche un vistazo a continuación

UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (18)

A los espectadores también les gustó (14)

Similares a UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM. (20)

Más reciente (20)