SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 6
Descargar para leer sin conexión
BAB I

                             PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Penelitian

    Di bentuknya suatu pemerintahan, pada hakekatnya adalah memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah dibentuk untuk melayani

diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap individu dapat mengembangkan kemampuan dan

kreatifitasnya untuk tujuan bersama. Pemerintah merupakan manifestasi dari

kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan

melaksanakan fungsi rakyat melalui proses dan mekanisme pemerintahan.

Pemerintah, memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan

warga negara. Untuk mengimplementasikan fungsi tersebut, pemerintah

melakukan aktivitas pelayanan,     pengaturan,   pembinaan,   koordinasi   dan

pembangunan dalam berbagai bidang. Layanan itu sendiri disediakan pada

berbagai lembaga atau institusi pemerintah dengan aparat sebagai pemberi

layanan secara langsung kepada masyarakat.

    Antara pemerintah dengan masyarakat terdapat suatu hubungan, dimana ada

masyarakat di sana pula pemerintah diperlukan. Hubungan ini lebih didasarkan

pada suatu interaksi antara yang menyediakan atau memberikan produk dengan

yang membutuhkan atau menerima produk. Pemerintah adalah semua badan

memproduksi, mendistribusi atau menjual alat pemenuh kebutuhan rakyat

berbentuk jasa publik dan layanan civil, sedangkan masyarakat yang mempunyai
2




hak untuk mendapatkan, menerima dan menggunakan produk dari pemerintah,

baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Layanan publik berfungsi mendukung

jasa publik yang merupakan produk yang menyangkut kebutuhan hidup orang

banyak atau kepentingan umum seperti air minum, jalan raya, listrik, telepon,

dimana proses produksinya disebut pelayanan publik. Layanan publik diproduksi

dan dijualbelikan dibawah kontrol pemerintah. Sedangkan layanan civil adalah

hak, kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang, lepas dari suatu kewajiban.

Layanan civil tidak diperjualbelikan, penyediaannya dimonopoli dan merupakan

kewajiban pemerintah dan tidak boleh diprivatisasikan.

    Di bidang pemerintahan, masalah pelayanan tidaklah kalah penting, perannya

lebih besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan menjadi kepentingan

rakyat secara keseluruhan. Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah

semakin terasa dengan adanya kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka

pelayanan telah meningkat kedudukannya dimata masyarakat menjadi suatu hak,

yaitu hak atas pelayanan. Perhatian terhadap eksistensi pelayanan semakin

berkembang pula seiring dengan munculnya berbagai masalah dalam pelayanan

pemerintah kepada rakyat, seperti pembuatan KTP, akta, perizinan sampai pada

penyediaan sarana dan prasarana umum dan sosial. Informasi yang ditemukan

secara langsung dan melalui berbagai media massa (cetak dan elektronik)

seringkali mengungkapkan berbagai kelemahan pelayanan pemerintah yang

mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Pelayanan

yang mahal, kaku dan berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang

suka menuntut imbalan, kurang ramah, arogan, lambat dan fasilitas pelayanan
3




yang kurang memuaskan dan sebagainya adalah merupakan fenomena-fenomena

yang kerap kali mewarnai proses hubungan antara pemerintah dan masyarakat

berkaitan dengan proses pelayanan. Hal ini memberi isyarat bahwa kajian dan

analisis masalah pelayanan masyarakat merupakan salah satu fenomena penting,

relevan dan aktual untuk diteliti.

    Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya suatu

pelayanan yang semakin berkualitas, yang mana dalam hal ini pemerintah sebagai

provider atau penyedia harus lebih intensif didalam memperhatikan pelayanan

tersebut. Karena diberbagai kesempatan pemerintah senantiasa menjanjikan

pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, namun dalam kenyataannya

belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan pengalaman masa lalu, bahwa

upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam prosesnya selalu dimulai dari

langkah-langkah yang bersifat mikro dan teknis, seperti perbaikan prosedur,

fasilitas, struktur sampai pada kebijakan bersifat makro dan politik, seperti

kebijakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab melalui

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah.

     Pendekatan lain yang sering dilupakan dalam upaya memperbaiki kualitas

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat adalah pendekatan dilihat dari

aspek manusia (human approach). Salah satu faktor utamanya adalah motivasi

manusia dalam melakukan pekerjaannya. Seseorang dapat melakukan sesuatu

pekerjaan, tentu dengan maksud dan tujuan tertentu baik sebelum bekerja sebagai
4




aparat maupun sesudah bekerja, misalnya untuk memperoleh status sosial yang

lebih tinggi, penghargaan atau pun karier dan sebagainya. Namun dalam

kenyataannya bahwa apa yang diharapkan itu tidak seratus persen terwujud.

     Beranjak dari pemikiran tersebut dan berdasarkan pengamatan awal

dilapangan, bahwa motivasi kerja aparat pemerintah turut berperan dalam

mewujudkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Barat khususnya

di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu. Hal ini terindikasi dari banyaknya

keluhan warga masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh aparat kepada

mereka, antara lain yaitu aparat yang susah ditemui pada saat berurusan, informasi

yang diberikan kepada masyarakat kurang jelas, sehingga menyulitkan bagi

mereka pada saat berurusan.

    Kenyataan empirik di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu, menunjukkan

adanya keluhan masyarakat dalam berurusan dengan pihak kecamatan bahwa

membuat KTP terkesan sulit, persyaratan yang diperlukan banyak, proses

penyelesaian tidak tepat waktu, prosedur yang berbelit-belit, biaya administrasi

yang tidak menentu dan lain sebagainya. Dari fenomena tersebut penulis tertarik

untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut pengaruh motivasi kerja aparat

terhadap kualitas layanan civil apalagi dari 41.457 wajib memiliki KTP

hanya 21.328 orang yang telah memiliki KTP di Kecamatan Jailolo dan

Kecamatan Sahu. Untuk itu judul yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah

Pengaruh Motivasi Kerja Aparat terhadap Kualitas Layanan Civil (studi mengenai

pelayanan Kartu Tanda Penduduk di dua kecamatan Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Maluku Utara).
5




1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

     Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat

diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam proses pelayanan civil

sebagai berikut :

1. Masih ditemui aparat yang mencari pencaharian lain selain bekerja di kantor,

   kurang disiplin waktu bekerja, masuk dan pulang kantor tidak tepat waktu,

   tidak ada gairah dan semangat dalam bekerja, adanya rasa pesimistis

   dalam karier.

2. Adanya berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dalam

   pengurusan KTP, mengindikasikan bahwa kualitas layanan civil dalam hal ini

   pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberikan aparat kecamatan di

   Kabupaten Halmahera Barat , masih rendah dan tidak efektif.


1.2.2. Perumusan Masalah

     Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka timbul beberapa

pertanyaan yang merupakan rumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut :

1. Apakah motivasi kerja aparat berpengaruh terhadap kualitas layanan civil di

    Kantor Camat Jailolo dan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ?

2. Seberapa besarkah pengaruh motivasi kerja aparat terhadap kualitas layanan

    civil di Kantor Camat Jailolo dan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ?
6




1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

      Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka

maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta, data dan hal-hal yang

berkaitan dengan permasalahan variabel motivasi kerja aparat dan kualitas

layanan civil serta hubungan antara kedua variabel tersebut.

1.3.2. Tujuan Penelitian

      Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan untuk :

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan civil di

    Kecamataan Jailolo dan Sahu.

2. Menganalisis besarnya pengaruh motivasi kerja aparat terhadap kualitas

    layanan civil di Kecamatan Jailolo dan Sahu


1.4. Kegunaan Penelitian

      Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi keilmuan maupun

dari segi praktis yaitu :

1. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan

    memberikan konstribusi untuk mengembangkan ilmu khususnya ilmu

    pemerintahan yang berkaitan dengan salah satu fungsinya yaitu bidang

    pelayanan kepada masyarakat.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah

    Kabupaten Halmahera Barat, khusunya Pemerintah Kecamatan Jailolo dan

    Sahu, dalam merumuskan kebijakan untuk mewujudkan kualitas layanan civil

    di Kecamatan Jailolo dan Sahu.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Jurnal Sutinah Andaryani
Jurnal Sutinah Andaryani Jurnal Sutinah Andaryani
Jurnal Sutinah Andaryani Aries Veronica
 
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNSKompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNSHeru Syah Putra
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slideMuhammad Khamdan
 
Isu dan potret buram
Isu dan potret buramIsu dan potret buram
Isu dan potret buramEnchink Qw
 
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI Witra Apdhi Almash
 
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...Ahmad Irfansyah
 
Analisis kinerja birokrasi pemerinta.doc
Analisis kinerja birokrasi pemerinta.docAnalisis kinerja birokrasi pemerinta.doc
Analisis kinerja birokrasi pemerinta.docmandala72
 
Pelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifPelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifMuslimin B. Putra
 
Pelayanan prima
Pelayanan primaPelayanan prima
Pelayanan primamuhalif
 
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganPelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganZulFikri45
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikFKP2B Cikarang
 

La actualidad más candente (20)

Jurnal Sutinah Andaryani
Jurnal Sutinah Andaryani Jurnal Sutinah Andaryani
Jurnal Sutinah Andaryani
 
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNSKompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
Kompetensi Pelayanan Publik bagi CPNS
 
Makalah kualitas pelayanan publik di indonesia
Makalah kualitas pelayanan publik di indonesiaMakalah kualitas pelayanan publik di indonesia
Makalah kualitas pelayanan publik di indonesia
 
Model Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu
Model Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tanah BumbuModel Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu
Model Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slide
 
Isu dan potret buram
Isu dan potret buramIsu dan potret buram
Isu dan potret buram
 
Presentasi hasil kajian diskresi
Presentasi hasil kajian diskresiPresentasi hasil kajian diskresi
Presentasi hasil kajian diskresi
 
Makalah pelayanan publik STIP WUNA
Makalah pelayanan publik STIP WUNA Makalah pelayanan publik STIP WUNA
Makalah pelayanan publik STIP WUNA
 
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
 
623 9044-1-pb
623 9044-1-pb623 9044-1-pb
623 9044-1-pb
 
Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3 Tahun 2012
Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3 Tahun 2012Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3 Tahun 2012
Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3 Tahun 2012
 
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
 
Makalah Pelayanan publik
Makalah Pelayanan publikMakalah Pelayanan publik
Makalah Pelayanan publik
 
Analisis kinerja birokrasi pemerinta.doc
Analisis kinerja birokrasi pemerinta.docAnalisis kinerja birokrasi pemerinta.doc
Analisis kinerja birokrasi pemerinta.doc
 
Pelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifPelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatif
 
Jurnal Borneo Administrator, Vol. 8 No. 2 Tahun 2012
Jurnal Borneo Administrator, Vol. 8 No. 2 Tahun 2012Jurnal Borneo Administrator, Vol. 8 No. 2 Tahun 2012
Jurnal Borneo Administrator, Vol. 8 No. 2 Tahun 2012
 
Pelayanan prima
Pelayanan primaPelayanan prima
Pelayanan prima
 
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelangganPelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
Pelayanan publik-yang-berorientasi-pelanggan
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
Pelayanan publik
Pelayanan publikPelayanan publik
Pelayanan publik
 

Destacado

Erlanggaipbbab1
Erlanggaipbbab1Erlanggaipbbab1
Erlanggaipbbab1Dewi Abiz
 
Traditional game
Traditional game Traditional game
Traditional game Tiv Sam
 
Field observation panel group 14
Field observation panel group 14Field observation panel group 14
Field observation panel group 14Rindang Abas
 
PBL MODUL MATA KUNING
PBL MODUL MATA KUNINGPBL MODUL MATA KUNING
PBL MODUL MATA KUNINGRindang Abas
 
тенториум
тенториумтенториум
тенториумtimoha1047
 
Ppt kelompok 15 kaki bengkak
Ppt kelompok 15 kaki bengkakPpt kelompok 15 kaki bengkak
Ppt kelompok 15 kaki bengkakRindang Abas
 

Destacado (10)

Erlanggaipbbab1
Erlanggaipbbab1Erlanggaipbbab1
Erlanggaipbbab1
 
Happy Valentine day to all
Happy Valentine day to allHappy Valentine day to all
Happy Valentine day to all
 
Traditional game
Traditional game Traditional game
Traditional game
 
CV_Simon_Tomek
CV_Simon_TomekCV_Simon_Tomek
CV_Simon_Tomek
 
Praktek mikrotik
Praktek mikrotikPraktek mikrotik
Praktek mikrotik
 
Field observation panel group 14
Field observation panel group 14Field observation panel group 14
Field observation panel group 14
 
PBL MODUL MATA KUNING
PBL MODUL MATA KUNINGPBL MODUL MATA KUNING
PBL MODUL MATA KUNING
 
Ep 10
Ep 10Ep 10
Ep 10
 
тенториум
тенториумтенториум
тенториум
 
Ppt kelompok 15 kaki bengkak
Ppt kelompok 15 kaki bengkakPpt kelompok 15 kaki bengkak
Ppt kelompok 15 kaki bengkak
 

Similar a Madekarapesinunpadbab1

Makalah Teori Birokrasi.pdf
Makalah Teori Birokrasi.pdfMakalah Teori Birokrasi.pdf
Makalah Teori Birokrasi.pdfNugrohoAdi26
 
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Excruciate Limited
 
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...Tri Widodo W. UTOMO
 
MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.doc
MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.docMASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.doc
MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.docsyakurabdul2
 
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Septyarini Emppink
 
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Asep Muhamad Ferdiana
 
Karya Ilmiah Frasiska.doc
Karya Ilmiah Frasiska.docKarya Ilmiah Frasiska.doc
Karya Ilmiah Frasiska.docssuser629316
 
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxKerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxMAldiPutra1
 
2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdfRahmatR8
 
Unud 242-1071384042-bab i-ii
Unud 242-1071384042-bab i-iiUnud 242-1071384042-bab i-ii
Unud 242-1071384042-bab i-iirhyatokotua
 
050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptx
050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptx050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptx
050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptxAristyoWijaya1
 
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJAHUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJAAbby Lee
 
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)Mhd Habib
 
Ragam model struktur organisasi kecamatan berbasis pelayanan publik (haris fa...
Ragam model struktur organisasi kecamatan berbasis pelayanan publik (haris fa...Ragam model struktur organisasi kecamatan berbasis pelayanan publik (haris fa...
Ragam model struktur organisasi kecamatan berbasis pelayanan publik (haris fa...Researcher Syndicate68
 
Ika prawita tugas 1 pemda
Ika prawita tugas 1 pemdaIka prawita tugas 1 pemda
Ika prawita tugas 1 pemdaIka Prawita
 
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desaFild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desaOperator Warnet Vast Raha
 

Similar a Madekarapesinunpadbab1 (20)

BAB I.docx
BAB I.docxBAB I.docx
BAB I.docx
 
Makalah Teori Birokrasi.pdf
Makalah Teori Birokrasi.pdfMakalah Teori Birokrasi.pdf
Makalah Teori Birokrasi.pdf
 
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
 
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...
 
MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.doc
MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.docMASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.doc
MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.doc
 
Pelayanan publik
Pelayanan publikPelayanan publik
Pelayanan publik
 
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Wewenang Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
 
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
 
Karya Ilmiah Frasiska.doc
Karya Ilmiah Frasiska.docKarya Ilmiah Frasiska.doc
Karya Ilmiah Frasiska.doc
 
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxKerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
 
2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf
 
Unud 242-1071384042-bab i-ii
Unud 242-1071384042-bab i-iiUnud 242-1071384042-bab i-ii
Unud 242-1071384042-bab i-ii
 
050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptx
050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptx050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptx
050521-Paparan Analisis Kebijakan Publik.pptx
 
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJAHUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
 
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
 
Rangkuman asp
Rangkuman aspRangkuman asp
Rangkuman asp
 
Ragam model struktur organisasi kecamatan berbasis pelayanan publik (haris fa...
Ragam model struktur organisasi kecamatan berbasis pelayanan publik (haris fa...Ragam model struktur organisasi kecamatan berbasis pelayanan publik (haris fa...
Ragam model struktur organisasi kecamatan berbasis pelayanan publik (haris fa...
 
Makalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publikMakalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publik
 
Ika prawita tugas 1 pemda
Ika prawita tugas 1 pemdaIka prawita tugas 1 pemda
Ika prawita tugas 1 pemda
 
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desaFild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
 

Madekarapesinunpadbab1

  • 1. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Di bentuknya suatu pemerintahan, pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah dibentuk untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk tujuan bersama. Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi rakyat melalui proses dan mekanisme pemerintahan. Pemerintah, memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan warga negara. Untuk mengimplementasikan fungsi tersebut, pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi dan pembangunan dalam berbagai bidang. Layanan itu sendiri disediakan pada berbagai lembaga atau institusi pemerintah dengan aparat sebagai pemberi layanan secara langsung kepada masyarakat. Antara pemerintah dengan masyarakat terdapat suatu hubungan, dimana ada masyarakat di sana pula pemerintah diperlukan. Hubungan ini lebih didasarkan pada suatu interaksi antara yang menyediakan atau memberikan produk dengan yang membutuhkan atau menerima produk. Pemerintah adalah semua badan memproduksi, mendistribusi atau menjual alat pemenuh kebutuhan rakyat berbentuk jasa publik dan layanan civil, sedangkan masyarakat yang mempunyai
  • 2. 2 hak untuk mendapatkan, menerima dan menggunakan produk dari pemerintah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Layanan publik berfungsi mendukung jasa publik yang merupakan produk yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak atau kepentingan umum seperti air minum, jalan raya, listrik, telepon, dimana proses produksinya disebut pelayanan publik. Layanan publik diproduksi dan dijualbelikan dibawah kontrol pemerintah. Sedangkan layanan civil adalah hak, kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang, lepas dari suatu kewajiban. Layanan civil tidak diperjualbelikan, penyediaannya dimonopoli dan merupakan kewajiban pemerintah dan tidak boleh diprivatisasikan. Di bidang pemerintahan, masalah pelayanan tidaklah kalah penting, perannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan menjadi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah semakin terasa dengan adanya kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka pelayanan telah meningkat kedudukannya dimata masyarakat menjadi suatu hak, yaitu hak atas pelayanan. Perhatian terhadap eksistensi pelayanan semakin berkembang pula seiring dengan munculnya berbagai masalah dalam pelayanan pemerintah kepada rakyat, seperti pembuatan KTP, akta, perizinan sampai pada penyediaan sarana dan prasarana umum dan sosial. Informasi yang ditemukan secara langsung dan melalui berbagai media massa (cetak dan elektronik) seringkali mengungkapkan berbagai kelemahan pelayanan pemerintah yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suka menuntut imbalan, kurang ramah, arogan, lambat dan fasilitas pelayanan
  • 3. 3 yang kurang memuaskan dan sebagainya adalah merupakan fenomena-fenomena yang kerap kali mewarnai proses hubungan antara pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan proses pelayanan. Hal ini memberi isyarat bahwa kajian dan analisis masalah pelayanan masyarakat merupakan salah satu fenomena penting, relevan dan aktual untuk diteliti. Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya suatu pelayanan yang semakin berkualitas, yang mana dalam hal ini pemerintah sebagai provider atau penyedia harus lebih intensif didalam memperhatikan pelayanan tersebut. Karena diberbagai kesempatan pemerintah senantiasa menjanjikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, namun dalam kenyataannya belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan pengalaman masa lalu, bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam prosesnya selalu dimulai dari langkah-langkah yang bersifat mikro dan teknis, seperti perbaikan prosedur, fasilitas, struktur sampai pada kebijakan bersifat makro dan politik, seperti kebijakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendekatan lain yang sering dilupakan dalam upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat adalah pendekatan dilihat dari aspek manusia (human approach). Salah satu faktor utamanya adalah motivasi manusia dalam melakukan pekerjaannya. Seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan, tentu dengan maksud dan tujuan tertentu baik sebelum bekerja sebagai
  • 4. 4 aparat maupun sesudah bekerja, misalnya untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi, penghargaan atau pun karier dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya bahwa apa yang diharapkan itu tidak seratus persen terwujud. Beranjak dari pemikiran tersebut dan berdasarkan pengamatan awal dilapangan, bahwa motivasi kerja aparat pemerintah turut berperan dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Barat khususnya di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu. Hal ini terindikasi dari banyaknya keluhan warga masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh aparat kepada mereka, antara lain yaitu aparat yang susah ditemui pada saat berurusan, informasi yang diberikan kepada masyarakat kurang jelas, sehingga menyulitkan bagi mereka pada saat berurusan. Kenyataan empirik di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu, menunjukkan adanya keluhan masyarakat dalam berurusan dengan pihak kecamatan bahwa membuat KTP terkesan sulit, persyaratan yang diperlukan banyak, proses penyelesaian tidak tepat waktu, prosedur yang berbelit-belit, biaya administrasi yang tidak menentu dan lain sebagainya. Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut pengaruh motivasi kerja aparat terhadap kualitas layanan civil apalagi dari 41.457 wajib memiliki KTP hanya 21.328 orang yang telah memiliki KTP di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu. Untuk itu judul yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Motivasi Kerja Aparat terhadap Kualitas Layanan Civil (studi mengenai pelayanan Kartu Tanda Penduduk di dua kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara).
  • 5. 5 1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 1.2.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam proses pelayanan civil sebagai berikut : 1. Masih ditemui aparat yang mencari pencaharian lain selain bekerja di kantor, kurang disiplin waktu bekerja, masuk dan pulang kantor tidak tepat waktu, tidak ada gairah dan semangat dalam bekerja, adanya rasa pesimistis dalam karier. 2. Adanya berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dalam pengurusan KTP, mengindikasikan bahwa kualitas layanan civil dalam hal ini pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberikan aparat kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat , masih rendah dan tidak efektif. 1.2.2. Perumusan Masalah Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka timbul beberapa pertanyaan yang merupakan rumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut : 1. Apakah motivasi kerja aparat berpengaruh terhadap kualitas layanan civil di Kantor Camat Jailolo dan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ? 2. Seberapa besarkah pengaruh motivasi kerja aparat terhadap kualitas layanan civil di Kantor Camat Jailolo dan Sahu Kabupaten Halmahera Barat ?
  • 6. 6 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1. Maksud Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta, data dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan variabel motivasi kerja aparat dan kualitas layanan civil serta hubungan antara kedua variabel tersebut. 1.3.2. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan untuk : 1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan civil di Kecamataan Jailolo dan Sahu. 2. Menganalisis besarnya pengaruh motivasi kerja aparat terhadap kualitas layanan civil di Kecamatan Jailolo dan Sahu 1.4. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi keilmuan maupun dari segi praktis yaitu : 1. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan konstribusi untuk mengembangkan ilmu khususnya ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan salah satu fungsinya yaitu bidang pelayanan kepada masyarakat. 2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, khusunya Pemerintah Kecamatan Jailolo dan Sahu, dalam merumuskan kebijakan untuk mewujudkan kualitas layanan civil di Kecamatan Jailolo dan Sahu.