Dokumen tersebut membahas tentang ancaman pidana pencemaran nama baik di internet terhadap demokrasi Indonesia, dengan membandingkan peraturan terkait di beberapa negara dan menganalisis beberapa kasus terkini di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk menghindari penyalahgunaan pasal pidana."

1. Eka Nugraha Putra (enputra@iu.edu)
Doctor of Juridical Science (SJD) Candidate at Indiana University – Maurer School of Law
AIFIS – Luce Fellow 2019 - 2020
Law Lecturer at University Merdeka Malang
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI INTERNET
MENGANCAM DEMOKRASI INDONESIA ?

2. Mengapa ?
• UU HAM 1999
• UU Peradilan HAM
2000
• UU Pers 1999
• UU Menyampaikan
Pendapat di Muka
Umum1998
Reformasi
1998
• Pasal 310 dan 311
KUHP
• Pasal 27 Ayat 3 UU ITE
• Penolakan Judicial
Review Pasal 27 Ayat 3
UU ITE di MK
Norma
penghinaan
• Pembedaan
penghinaan offline
dan online ?
• Fakta yang salah,
opini, kritik, hate
speech?
Definisi dan
ruang lingkup
yang tidak jelas

3. Internet, Defamation and Democracy
• Bolivia (63/Partly Free) : UU Pidana dan UU Pers memiliki pasal-pasal yang mengancam kebebasan
berekspresi dan kebebasan pers. Kedua peraturan perundang-undangan ini juga diterapkan pada
cyberspace.
• Hungaria (70/Partly Free) : Penghinaan diatur dalam UU Pidana dan UU Perdata. Konten internet
secara spesifik diatur dalam KUHP. Pertanggungjawaban konten penghinaan ada pada yang menulis
atau mengunggah, bukan pada website.
• Thailand (32/Partly Free) : Penghinaan diatur dalam UU Perdata dan UU Perdagangan.
Pertanggungjawaban konten ada pada yang mengunggah dan website. Ekspresi di internet dan
konten berita terkait pemerintah dan keluarga kerajaan diawasi ketat.
• Australia (97/Free) : Amandemen Australian Defamation Law 2006 : Korporasi tidak bisa digugat atas
penghinaan. Pengguna internet dan penyedia layanan internet bisa digugat atas penghinaan, tetapi
pertanggungjawaban harus dibuktikan di pengadilan (contoh: republikasi).

4. Pasal-Pasal Bermasalah (KUHP)
Pasal 310(Penistaan;
Menyerang
kehormatan atau
nama baik seseorang)
Pasal 311 (Fitnah;
tuduhan bertentangan
dengan apa yang
diketahui)
Pasal 315
(Penghinaan Ringan;
Tidak bersifat
pencemaran atau
pencemaran tertulis )

5. “Pasal Karet”(UU ITE)
Pasal 27 Ayat 3
Mendistribusikan
Mentransmisikan
Membuat dapat
diaksesnya

7. Indonesia (62/partly free)
1. Prita Mulyasari (2008)
PN = Bebas; MA = Bersalah
(Pidana), PK= Bebas
2. Florence (2014)
PN = Bebas; PT = Bersalah; MA =
Bersalah, pidana percobaan
3. Saiful Mahdi (2020)
PN = Bersalah (mendistribusikan,
mentransmisikan); PT = Bersalah
(mendistribusikan, mentransmisikan,
membuat dapat diaksesnya)

8. Saiful Mahdi’s case & Febi Nur Amelia’s case
• Witness statements differ: "false
news", "defamation",
”accusation"
• Expert witness: "Defamation"
• WA's message offends the Dean
= leadership ranks? = The Dean
/ Campus reputation is tainted?
• “The death of common sense"
falls into the defamation
elements?
• Spread WA messages only in
groups = “to distribute” and ”to
transmit"
• Dealing with debts is a private
matter, why should the state
interfere? (state intervention)
• Prosecutor = state attorney,
what is the loss in the debt
matters between these women ?
• IG Story Posts = “to distribute” &
“causes to be accessible” ?
• What is the loss of the plaintiff?

9. United States (86/Free)
1. The First Amendment
Tidak ada sanksi pidana di tingkat federal
24 negara bagian mengatur pidana penghinaan, tapi Sebagian besar
tidak lagi digunakan atau sudah dinyatakan inkonstitusional oleh
Supreme Court.
2. CDA Section 230
“No provider or user of an interactive computer service shall be
treated as the publisher or speaker of any information provided by
another information content provider”
3. New York Times Co. v. Sullivan (1974)
“published with knowing falsity or reckless disregard for the truth”
Actual Malice; False Statement of Fact (Burden of Proof on Plaintiff)
4. Milkovich v. Lorain Journal Co. (1990)
Expressing an opinion, that doesn't mean they're words are libel-
proof.
5. Zeran v. AOL (1997)
Malicious hoax by anonymous users. AOL was immune under
Section 230

10. Indonesia as a Democratic Country ?
Laporan YLBHI
2020 Tanda-Tanda
Pemerintahan
Otoritarian
PP No. 60/2017
berlawanan UU
No. 9 /1998
Surat Telegram
Kapolri April 4
2020
Lokataru
Foundation 2019
(Academic
Freedom)
Pendanaan
dihentikan,
Skorsing, Drop-
out
Pembubaran
dan Ancaman
pada diskusi
mahasiswa

11. Criminal Punishment and Harm
Beccaria Mill
Feinberg

12. Paralyzed Democracy
No Self-Govern
Anti-
Criticism
Seeking
Truth
Violation
of
Privacy

13. Preliminary findings & Recommendations
• Pidana atas penghinaan = merusak demokrasi ?
• Overkriminalisasi = over kapasitas di LP
• Does offense given or taken ?
• Penyalahgunaan pasal pidana oleh yang kaya dan berkuasa ?
• Penghapusan/pencabutan pasal pidana
• Penggunaan pasal perbuatan melawan hukum