Pelaksanaan Program Embung Desa

1. SINERGI INTERVENSI PEMBANGUNAN EMBUNG DESA
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2. PENDEKATAN INVENTARISASI CALON LOKASI
No.
Pendekat-
an
Instansi yg
Terlbat
Hasil Catatan
1 Survey
BPTP, Dinas
Pertanian
Prov/Kab, Dinas
PU Pengairan
Prov/Kab, TNI
CPCL, by
name, by
address,
koordinat
Kecepatan
identifikasi 20 sd
40 rb ha /hari
2
Analisi GIS
dan Citra
Radar
Badan Litbang
Pertanian,
Kementerian
Pertanian: dengan
memanfaatkan
Peta BIG,
Pusdatin, KLHK
Indikasi
Calon
Lokasi
2,6 juta ha/2
hari;
sudah level
desa
Kedua pendekatan masih membutuhkan
verifikasi lapang: tipe bangunan air,
anggaran, Nama GAPOKTAN
Lokasi Koordinat Target
Irigasi
(Ha)
Keragaan/foto
Kab. Bolaang
Mongondow, Kec.
Dumoga Timur, Desa
Pusian Barat, (Bendung
DI Diat, perkiraan debit
di musim kemarau ± 500
l/detik
0.67761;
124.13776
20
Kab. Bolaang
Mongondow, Kec.
Dumoga Timur, Desa
Pusian Barat, (Bendung
petani/limpasan dari
Bendung Butuk,
perkiraan debit di
musim kemarau ± 2,5
l/detik
0.6678;
124.16419
10
Kab. Minahasa Selatan,
Kec. Ranoyapo, Kab.
Minahasa Selatan, Desa
Pangean (Bendung
Yusuf, perkiraan debit di
musim kemarau ± 2
m3/detik
0.9911;
124.4989
38
CONTOH DATA CPCL PENINGKATAN IP PADI
Sumber: Kementerian Pertanian

3. METODE PENETAPAN LOKASI SERTA
PILIHAN PEMANFAATAN AIR SUNGAI DAN DAM PARIT
PETA IP 100 +
LAHAN KERING
PETA ZONA
SUNGAI
PETA LERENG <
2%
PETA STATUS
KAWASAN
PETA BATAS
DESA
OVERLAY
PETA SEBARAN
CALON LOKASI
PEMANFAATAN AIR
PERMUKAAN
PETA TUMPANG
TEPAT LAHAN IP
100+LK DENGAN
ZONA SUNGAI
PENETAPAN
TEKNOLOGI DAN
INFRASTRUKTUR
PEMANFAATAN AIR
PERMUKAAN
•JUMLAH POMPA
•DIMENSI DAM PARIT
Sumber: Kementerian Pertanian

4. METODE PENETAPAN LOKASI DAN
EMBUNG DAN LONG STORAGE
PETA IP 100 +
LAHAN KERING
PETA CURAH HUJAN
BIMODAL >1500 MM
MONSUNAL > 2000 MM
PETA LERENG <
2%
PETA STATUS
KAWASAN
PETA BATAS
DESA
OVERLAY
PETA SEBARAN
CALON LOKASI
PEMANFAATAN AIR
HUJAN DAN AIR
TANAH
PETA TUMPANG
TEPAT LAHAN IP
100+LK DENGAN CH
DAN CAT
PENETAPAN
TEKNOLOGI DAN
INFRASTRUKTUR
PEMANFAATAN CURAH
HUJAN DAN AIR TANAH
• JUMLAH EMBUNG/LONG
STORAGE
• JUMLAH SUMUR DANGKAL
PETA CAT
Sumber: Kementerian Pertanian

6. PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN WATER
STORAGE

7. PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN WATER
STORAGE

8. PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN EMBUNG
DESA

9. PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN SALURAN
AIR DESA

10. PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN
POMPANISASI DESA

11. PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN LONG
STORAGE DESA

12. PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN DAM PARIT
DESA

14. PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN WATER STORAGE
SUMATERA UTARA

15. ASUMSI PERHITUNGAN BIAYA SATUAN*
Pompa Air
• Inlet – Outlet 4 inchi
• Mesin Diesel 11 PK
• Kapasitas Debit 15 – 25lt/s
• Kapasitas layanan irigasi 25 hektar/unit
• Harga satuan Rp 26.000.000/unit
Saluran Air
• Bahan Ferosemen
• Dimensi: Tinggi 60cm x lebar 30cm
• Harga satuan : Rp 3.900.000,- per hektar lahan
Embung dan long storage
• Harga satuan galian Rp 25.000/m3
• Pembuatan embung dan longstorage dapat dikombinasikan dengan pompa air dan
atau saluran
Dam Parit
• Lebar parit 1 sd 5m Rp 25.000.000/unit
• Lebar parit 5 sd 10m Rp 50.000.000/unit
• Lebar parit 10 sd 20m Rp 100.000.000/unit
• Lebar parit >> 20m Rp 150.000.000/unit
* Catatan : Ada partisipasi dari masyarakat
Sumber: Kementerian Pertanian

16. 1. Dimensi : P= 20 m L=15 m T=2,5
2. Volume : 750 m³
3. Luas Layanan 45 ha
4. Biaya Pembangunan Rp. 100 Juta (JENIS S)
5. Kenaikan IP = 0,5
Tambahan Produksi :
45 ha x 0.5 x 6 ton/ha = 135 ton (GKP)
≈ Rp 499,5 juta
Spesifikasi teknis ke depan, minimal volume
tampung 1.000 m³, Kenaikan IP minimal 0,5,
Coverage minimal 25 ha
CONTOH EMBUNG DI KABUPATEN
BOGOR
Sumber: Kementerian Pertanian

17. CONTOH DAM PARIT DI KABUPATEN
BIMA
1. Dimensi : L=10 m T=1,5
2. Luas Layanan 45 ha
3. Biaya Pembangunan Rp. 100 Juta
(JENIS S)
4. Kenaikan IP = 0,5
Tambahan Produksi :
45 ha x 0.5 x 6 ton/ha = 135 ton (GKP)
≈ Rp 499,5 juta
Spesifikasi teknis ke depan, minimal
Bentang 10 m, Kedalaman minimal
1,5 – 2 m. Kenaikan IP minimal 0,5,
Coverage area minimal 25 ha
Sumber: Kementerian Pertanian

18. CONTOH LONG STORAGE DI KABUPATEN
INDRAMAYU
1. Dimensi P=1900 m, L= 21,3 m T= 6 m
2. Volume 206.910 m³
3. Biaya: Rp. 875 juta (JENIS L)
4. Luas Oncoran 900 ha
5. Tambahan IP = 0,5
6. Dampak Kegiatan :
900 ha x 0,5 x 6 ton/ha = 2.700 ton (GKP)
≈ Rp. 9,9 Miliar
Spesifikasi teknis ke depan, minimal lebar
saluran 10 m, panjang saluran minimal
1.000 m, Kedalaman minimal 1 – 2 m.
Kenaikan IP minimal 0,5, Coverage minimal
25 ha
Sumber: Kementerian Pertanian

19. PERSIAPAN SUMBER DANA STAKEHOLDER YANG TERLIBAT
Musyawarah
Desa
Musyawarah
Antar Desa
Identifikasi &
Penetapan
lokus
Musyawarah Desa
/ Antar Desa
Dana Desa
Musyawarah Desa
/ Antar Desa
Dana Desa beberapa Desa
Kabupaten
Dana Desa/
Beberapa Desa
Dana Desa/
Beberapa Desa Kabupaten Provinsi
Musyawarah Desa
/ Antar Desa
Dana Desa/
Beberapa
Desa Kabupaten Provinsi Pusat
Desa
Tim
Pendamping
Desa
Desa
Kabupaten
Kabupaten Provinsi
Identifikasi &
Penetapan
lokus
Identifikasi &
Penetapan
lokus
Identifikasi &
Penetapan
lokus
Identifikasi &
Penetapan
lokus
Kabupaten Provinsi Pusat
S
M
L
XL
XXL
Keterangan:
S= 0-300 jt dan 1 desa
M= 0-600 jt dan > 1 Desa
L= 300-600 jt
XL= 600 jt – 1,5 M
XXL= > 1,5 M
Desa
Desa
Desa
Tim
Pendamping
Desa
Tim
Pendamping
Desa
Tim
Pendamping
Desa
Tim
Pendamping
Desa
1. Pembuatan Permen dan Juknis Tentang Pembangunan Embung Desa
2. Permendesa tentang Penetapan Prioritas DD 2017
3. Pelatihan TA Infrastruktur yang melibatkan masyarakat Desa
RENCANA TINDAK LANJUT (URGENT)

20. Penetap-
an Lokus
ALUR KOORDINASI PEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS S
Identifikasi
Embung Desa
Musyarawah
Desa
RPJMDesa
APBDesa
Pembangunan
Embung Desa
LaporanEvaluasi
A: menetapkan lokus
desa yang membu-
tuhkan embung
desa
- B: Melakukan koordinasi dengan
TA Infrastruktur untuk
melakukan identifikasi awal
- E : Melakukan identifikasi dan
membuat desain awal embung
desa
Ket:
 A: Pemerintah Pusat
 B: Pemerintah Desa
 C: Masyarakat Desa
 D: Pendamping Lokal Desa
 E: TA Infrastruktur
- B: Menyelenggarakan musyarawah desa
(bersama C,D,E) untuk membahas
perencanaan pembangunan embung desa
(mulai desain pembangunan embung
hingga alokasi anggaran yang dibutuhkan)
- E : memaparkan hasil identifikasi
- C : memberikan pendapat pemaparan TA
Infrastruktur terkait pembangunan
embung desa
- B: mencantumkan
pembangunan embung
desa ke dalam RPJMDesa
- C: Melakukan pengawasan
- B: membentuk tim pelaksanaan
pembangunan Embung Desa
- C: ikut serta dalam pelaksanaan
pembangunan embung desa
sebagai pekerja (padat karya)
- D: melakukan pendampingan
JENIS S
- B: membuat laporan
pembangunan embung
desa yang telah
dilaksanakan untuk
diserahkan ke pemerintah
pusat
- A: melakukan evaluasi
berdasarkan laporan yang
diserahkan oleh
pemerintah desa
- B: memberikan kritik dan
saran

21. Penetap-
an Lokus
ALUR KOORDINASI PEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS M
Identifikasi
Embung antar
Desa
Musyarawah
antar Desa
RPJMDesa
APBDesa
Pembangunan
Embung antar
Desa
Laporan
(kolaborasi
antar desa)
Evaluasi
A: menetapkan lokus
desa yang membu-
tuhkan embung
antar desa
- Antar Pemerintah Desa (2 Desa atau
lebih) segera koordinasi untuk melakukan
identifikasi pembangunan embung desa;
- F : Memfasilitasi koordinasi antar desa
- E : membantu identifikasi kebutuhan dan
desain embung desa
- D: Melakukan pendampingan
Ket:
 A: Pemerintah Pusat
 B: Pemerintah Desa
 C: Masyarakat Desa
 D: Pendamping Lokal Desa
 E: TA Infrastruktur
 F: Pemerintah Kabupaten
- Kerjasama B: Menyelenggarakan musyarawah
antar desa (bersama C,D,E) untuk memutuskan
perencanaan pembangunan embung antar desa
(mulai desain pembangunan embung hingga
alokasi anggaran yang dibutuhkan)
- E : memaparkan hasil identifikasi
- Antar C : memberikan pendapat pemaparan TA
Infrastruktur terkait pembangunan embung
antar desa
- B: mencantumkan
pembangunan embung
antar desa ke dalam
RPJMDesa dan APBDesa
- C: Melakukan pengawasan
- B: membentuk tim pelaksanaan
pembangunan Embung antar Desa
- C: ikut serta dalam pelaksanaan
pembangunan embung antar desa
sebagai pekerja (padat karya)
- D: melakukan pendampingan
JENIS M
- B: membuat laporan
pembangunan embung
antar desa yang telah
dilaksanakan untuk
diserahkan ke pemerintah
kabupaten dan pusat
- A: melakukan evaluasi
berdasarkan laporan yang
diserahkan oleh
pemerintah desa
- B: memberikan kritik dan
saran

22. Penetap-
an Lokus
ALUR KOORDINASI PEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS L
Identifikasi
Embung antar
Desa
Musyarawah
antar Desa
RPJMDesa
APBDesa,dan
kabupaten
Pembangunan
Embung antar
Desa
Laporan
(kolaborasi
antar desa)
Evaluasi
A: menetapkan lokus
desa yang membu-
tuhkan embung
antar desa
- F : Berkoordinasi dengan beberapa desa
terkait dan membentuk Tim;
- Antar B dan C (2 Desa atau lebih): segera
koordinasi untuk melakukan identifikasi
pembangunan embung desa bersama Tim
Kabupaten;
- E : membantu identifikasi kebutuhan dan
desain embung desa
- D: Melakukan pendampingan
Ket:
 A: Pemerintah Pusat
 B: Pemerintah Desa
 C: Masyarakat Desa
 D: Pendamping Lokal Desa
 E: TA Infrastruktur
 F: Pemerintah Kabupaten
 G: TA Kabupaten
- Kerjasama B: Menyelenggarakan musyarawah antar desa
(bersama C,D,E) untuk memutuskan perencanaan
pembangunan embung antar desa (mulai desain
pembangunan embung hingga pembagian alokasi
anggaran yang dibutuhkan (KABUPATEN JUGA
MEMBANTU ALOKASI ANGGARAN APABILA
ANGGARAN ANTAR DESA BELUM CUKUP)
- E : memaparkan hasil identifikasi
- Antar C : memberikan pendapat
pemaparan TA Infrastruktur terkait
pembangunan embung antar desa - B: mencantumkan
pembangunan embung
desa ke dalam RPJMDesa
dan anggaran kabupaten;
C dan G:
Melakukan
pengawasan
- B dan F : membentuk tim
pelaksanaan pembangunan Embung
antar Desa
- C: ikut serta dalam pelaksanaan
pembangunan embung antar desa
sebagai pekerja (padat karya)
- D & G: melakukan pendampingan
JENIS L
- B: membuat laporan
pembangunan embung
antar desa yang telah
dilaksanakan untuk
diserahkan ke pemerintah
kabupaten dan pusat
- A: melakukan evaluasi
berdasarkan laporan yang
diserahkan oleh
pemerintah desa
- B: memberikan kritik dan
saran

23. Penetap-
an Lokus
ALUR KOORDINASI PEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS XL
Identifikasi
Embung antar
Desa
Musyarawah
antar Desa
RPJMDesa
APBDesa,
kabupaten
dan Provinsi
Pembangunan
Embung antar
Desa
Laporan
(kolaborasi
antar desa)
Evaluasi
A: menetapkan lokus
desa yang membu-
tuhkan embung
antar desa
- H dan F : Berkoordinasi dengan beberapa desa
terkait & membentuk Tim bersama;
- Antar B dan C (2 Desa atau lebih): segera
koordinasi untuk melakukan identifikasi
pembangunan embung desa bersama Tim
Kabupaten;
- E : membantu identifikasi kebutuhan dan desain
embung desa
- D: Melakukan pendampingan
Ket:
 A: Pemerintah Pusat
 B: Pemerintah Desa
 C: Masyarakat Desa
 D: Pendamping Lokal Desa
 E: TA Infrastruktur
 F: Pemerintah Kabupaten
 G: TA Kabupaten & Provinsi
 H: Pemerintah Provinsi
- Kerjasama B: Menyelenggarakan musyarawah antar desa
(bersama C,D,E) untuk memutuskan perencanaan
pembangunan embung antar desa (mulai desain
pembangunan embung hingga pembagian alokasi
anggaran yang dibutuhkan (PROVINSI DAN KABUPATEN
JUGA MEMBANTU ALOKASI ANGGARAN APABILA
ANGGARAN ANTAR DESA BELUM CUKUP)
- E : memaparkan hasil identifikasi
- Antar C : memberikan pendapat
pemaparan TA Infrastruktur terkait
pembangunan embung antar desa- B: mencantumkan
pembangunan embung desa
ke dalam anggaran Desa,
Kabupaten dan Provinsi
- C: Melakukan
- pengawasan
- H, B dan F : membentuk tim
pelaksanaan pembangunan Embung
antar Desa
- C: ikut serta dalam pelaksanaan
pembangunan embung antar desa
sebagai pekerja (padat karya)
- D & G: melakukan pendampingan
JENIS XL
- B: membuat laporan
pembangunan embung
antar desa yang telah
dilaksanakan untuk
diserahkan ke pemerintah
kabupaten, provinsi dan
pusat
- A: melakukan evaluasi
berdasarkan laporan yang
diserahkan oleh
pemerintah desa
- B: memberikan kritik dan
saran

24. Penetap-
an Lokus
ALUR KOORDINASI PEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS XL
Identifikasi
Embung antar
Desa
Pembuatan Desain
dan Alokasi
Anggaran
Pembangunan
Embung antar
Desa
Laporan
(kolaborasi
antar desa)
Evaluasi
A: menetapkan lokus
desa yang membu-
tuhkan embung
antar desa
- A: Melakukan koordinasi dan
membentuk tim untuk melakukan
identifikasi embung antar Desa
dengan melibatkan B-H
Ket:
 A: Pemerintah Pusat
 B: Pemerintah Desa
 C: Masyarakat Desa
 D: Pendamping Lokal Desa
 E: TA Infrastruktur
 F: Pemerintah Kabupaten
 G: TA Kabupaten
 H: Pemerintah Provinsi
- A, B, C,F dan H: Membuat
desain Embung serta alokasi
dan anggaran
- B dan F : membentuk tim
pelaksanaan pembangunan Embung
antar Desa
- C: ikut serta dalam pelaksanaan
pembangunan embung antar desa
sebagai pekerja (padat karya)
- D & G: melakukan pendampingan
JENIS XXL
- B: membuat laporan
pembangunan embung
antar desa yang telah
dilaksanakan untuk
diserahkan ke pemerintah
kabupaten dan pusat
- A: melakukan evaluasi
berdasarkan laporan yang
diserahkan oleh
pemerintah desa
- B: memberikan kritik dan
saran

25. Alokasi Dana Desa Kontribusi Dana Desa
1.867
(dalam Milyar Rupiah)
Investasi
pada Sektor
Pertanian
455.930,92
(Ha)
Jumlah
Layanan
6.543
(Desa)
Jumlah
Lokus
Investasi
pada sektor
pertanian
Jumlah
layanan
2.382,36
(dalam Milyar Rupiah)
Tambahan Output
Sektor Pertanian
469,32
(dalam Milyar Rupiah)
Tambahan Pendapatan
TK Sektor Pertanian
25%
Saluran air
29%
Pompanisasi
0,1% Tambahan
PDB
71.680
(orang)
Penyerapan TK
Infrastruktur
Asumsi
PDB adalah PDB triwulan II- 2016 harga konstan 2010
Jenis bangunan lain-lain terdiri dari embung, long storage dan
belum diketahui
1
2
3
Penyerapan Tenaga Kerja untuk pembangunan infrastruktur
hanya bersifat sementara (3-6 bulan)
Kontribusi EmbungJenis Bangunan
Keterangan
Analisis ini menggunakan metode Input Output 2010
1,276 Output
0,251 Pendapatan
Alokasi Dana DesaMultiplier Sektor Pertanian
PROYEKSI EMBUNG
21%
Dam parit
25%
Lain-lain

26. Terima Kasih

27. Terima Kasih