Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Mudzakkir ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP NORMA HUKUM PIDANA DALAM RUU PKS.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Sharing Politik.pptx
Sharing Politik.pptx
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 53 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Mudzakkir ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP NORMA HUKUM PIDANA DALAM RUU PKS.pptx

  1. 1. A N A L I S I S H U K U M P I D A N A T E R H A D A P N O R M A H U K U M P I D A N A D A L A M R U U P E N G H A P U S A N K E K E R A S A N S E K S U A L O L E H D R . M U D Z A K K I R , S . H . , M . H D O S E N P A D A F A K U L T A S H U K U M U N I V E R S I T A S I S L A M I N D O N E S I A
  2. 2. Naskah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) Tentang Permasalahan Norma Hukum Pidana Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana Nasional” diselenggarakan oleh DPR RI di Htl Menara Paninsula Jakarta JAKARTA: SELASA, 28 AGUSTUS 2019
  3. 3. PERMASALAHAN HUKUM YANG MENJADI FOKUS BAHASAN : 1. Perbuatan kekerasan dalam hukum pidana Indonesia 2. Kekerasan dalam rumah tangga dan kekersan seksual 3. Analisis Filosifis, Asas Hukum Dan Dasar Norma Hukum Dan Hukum Pidana Penormaan Kekerasan Seksual 4. Sistem Hukum Naasional Indonesia dan Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia dan RUU Kekerasan Seksual
  4. 4. JUDUL RUU: PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL 1. Kata “Penghapusan” bermakna proses penghapus. menghapus berarti sesuatu yang telah ada (eksisting) kemudian dihilangkan atau dihapuskan, yang belum ada tidak mungkin dihapuskan, karena tidak ada. penggunaan kata “penghapusan” ini tidak relevan, apalagi menggunanan sarana hukum pidana dan sanksi pidana dipergunakan sebagai alat penghapus. hal ini bertentang dengan amanat undang-undang dasar ri 1945 dalam pasal 24 uud 1945. Mirip dengan judul lain dlm undang-unang, misalnya “Pemberantasan...”. 2. Frasa “kekerasan seksual” konteksnya harus jelas, yakni dalam harus dalam makna hukum dalam sistem hukum nasional indonesia. kekerasan telah masuk dalam terminologi hukum pidana, yaitu tindak pidana yang tertentu yang salah satu pemberatannya dilakukan dengan cara kekerasan. 3. Sebaiknya temanya mengenai “PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL” bukan tindak pidana, karena tindak pidana seksual dan tindak pidana seksual dilakukan dengan cara kekerasan sudah diatur dalam berbagai undang-undang (KUHP dan undang-undang lainnya), sekarang sdh ada RUU KUHP.
  5. 5. 1. PERBUATAN PIDANA KEKERASAN DALAM HUKUM PIDANA 1. Pengertian kekerasan (ancaman kekerasan) dalam hukum pidana ditujukan kepada kekerasan fisik dan terukur sehingga ada alasan untuk melakukan pembelaan diri (Psl 49 KUHP) 2. Diperluas menjadi Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (Psl 89). 3. Pengertian kekerasan dalam UU KDRT (lihat brkt) 4. Pengertian kekerasan RUU PKS (lihat brkt) 5. Pengertian kekerasan dalam UU Terorisme (lihay brkt)
  6. 6. KEKERASAN PKDRT • Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ke-1 UU 23 Th 2004). • Jadi batasan kekerasan pada akibat, bukan pada perbuatan.
  7. 7. RUU PKS: BAB V TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Pasal 11 (1) Kekerasan seksual terdiri dari: a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan i. penyiksaan seksual. (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.
  8. 8. PERMASALAH INTI KEBIJAKAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TINDAK PIDANA KEKERASAAN SEKSUL RUU PKS HUKUM PIDANA NASIONAL CATATAN 1. PELECEHAN SEKSUAL SDH ADA Mengapa dikumpul 2. EKSPLOITASI SEKSUAL SDH ADA Kan yang kekerasan 3. PEMAKSAAN KONTRASEPSI BGMN JIKA TIDAK DG KEKERASAN ? Bagaimana dg yang 4. PEMAKSAAN ABORSI BGMN JIKA TIDAK DG KEKERASAN ? Tidak dg kekerasan? 5. PERKOSAAN SDH ADA 6. PEMAKSAAN PERKAWINAN BGMN JIKA TIDAK DG KEKERASAN ? 7. PEMAKSAAN PELACURAN BGMN JIKA TIDAK DG KEKERASAN ? 8. PERBUDAKAN SEKSUAL SDH ADA 9. PENYIKSAAN SEKSUAL SDH ADA
  9. 9. UU TERORISME UU 5 TH 2018: 1. Pasal 1 ke 2: Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Psl 1 ke-2) 2. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya (Psl 1 ke-3) 3. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat (Psl 1 ke-4)
  10. 10. 2. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KEKERSAN SEKSUAL 1. Masuknya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia 2. Hendak dimasukannya kekerasan seksual ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dan sistem hukum pidana nasional Indonesia dalam RUU PKS 3. Ruas lingkup pengaturan RUU PKS (liha bagian lain) 4. RUU KUHP (naskah yang diajukan ke DPR RI) tentang seksual dan kekerasan seksual.
  11. 11. 3. ANALISIS FILOSOFIS, ASAS HUKUM DAN DASAR NORMA HUKUM DAN HUKUM PIDANA PENORMAAN KEKERASAN SEKSUAL • Politik hukum perumusan norma hukum hukum pidana nasional Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia • Analisis filosofis atau nilai hukum, asas-asas hukum, dan analisis norma hukum pidana terhadap norma hukum pidana dalam Draft RUU PKS • Nilai hubungan seksual dalam sistem hukum nasional Indonesia dan hubungannya dengan seksual dengan kekerasan dan kekerasan seksual dalam KUHP, KDRT, dan RUU PKS.
  12. 12. HUBUNGAN UKUM PIDANA DENGAN NORMA LAIN DALAM SHPNI . HUKUM PIDANA HUKUM ADMNISTRASI HUKUM KEPERDATAAN HUKUM KELUARGA HUKUM DAGANG BIDANG HKM TATANEGARA DAN LAINNYA NORMA KESUSILAAN NORMA KESOPANAN / KEBIASAAN NORMA AGAMA NORMA LAINNYA DALAM MASYARAKAT HUKUM INDONESIA
  13. 13. BATAS NORMA HUKUM NORMA LAINNYA NORMA HUKUM PIDANA NORMA AGAMA NORMA KESUSILA AN NORMA KEBIASAAN ETIKA (PRIBADI, KELUARGA, MASYARAKAT, NEGARA DLL) NORMA HUKUM LAINNYA (NON PIDANA)
  14. 14. 4. SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA DAN RUU KEKERASAN SEKSUAL 1. Kedudukan hubungan seksual dalam RUU PKS 2. Dasar filosofis hubungan seksual dan kekerasan sesual dalam RUU PKS 3. Implikasi hukum pidana jika RUU PKS disahkan sebagai UU dan masuk ke dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia.
  15. 15. STRUKTUR SISTEM HUKUM NILAI HUKUM ASAS HUKUM NORMA HUKUM BENTUK FORMAL HUKUM/ UU MASYARAKAT HUKUM
  16. 16. STRUKTUR SISTEM HUKUM NILAI HUKUM ASAS HUKUM NORMA HUKUM BENTUK FORMAL HUKUM/ UU MASYARAKAT HUKUM BASIK ILMU HUKUM BASIK LOGIKA ILMU HUKUM BASIK ILMU HUKUM LOGIKA ILMU HUKUM & TEORI HUKUM & DOKTRIN HUKUM FILSAFAT HUKUM BASIK ILMU HUKUM BASIK LOGIKA ILMU HUKUM & TEORI HUKUM BASIK ILMU HUKUM OBJEK EMPIRI HUKUM & TEORI HUKUM
  17. 17. NILAI ASAS-ASAS HUKUM NORMA HUKUM MASYARAKAT HUKUM STATIKA DLM DINAMIKA DINAMIKA DLM STATIKA PERATURAN HUKUM FORMAL UU. 12 TAHUN 2011
  18. 18. NORMA DASAR • Setiap sistem hukum nasional tunduk kepada norma dasar • Sebagai suatu sistem hukum nasional, tidak boleh memuat norma yang saling bertentangan, karena sistem hukum nasional berdasar kepada nilai hukum nasional yang sama yang dimuat dalam norma dasar dan sekaligus dijadikan sebagai cita hukum nasional. • Setiap negara memiliki sistem hukum nasional yang terikat pada norma dasar dan cita hukum nasional masing-masing.
  19. 19. • Perumusan tindak pidana dalam hukum pidana tidak berdiri sendiri dan pasal-pasal dalam hukum pidana harus dipahami dalam satu kesatuan sistem hukum pidana nasional dan dalam konteks sistem hukum nasional. • Oleh sebab itu, pengkajian suatu pasal saja dalam hukum pidana tidak tepat jika dipahami secara parsial hanya mengenai pasal tersebut, karena keberadaaan suatu pasal dalam hukum pidana tak terpisahkan dengan pasal-pasal lain dalam hukum pidana dan norma-norma lain yang memuat nilai hukum yang terkait dengan pasal tersebut dan landasan filosofis norma-norma lain tersebut.
  20. 20. STATUS HUBUNGAN SEKS HUBUNGAN SEKSUAL DILARANG KRN TANPA IKATAN PERKAWINAN ZINA DAN CABANGNYA DILARANG DENGAN KEKERASAN SBG PEMBERATAN DALAM IKATAN PERKAWINAN DG LK/PR LAIN SELINGKUH DELIK ADUAN & HRS CERAI DENGAN KEKERASAN SBG PEMBERATAN TIDAK DILARANG SUKA SAMA SUKA TIDAK BOLEH DILAKUKAN DG KEKERASAN DENGAN KEKERASAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN PIDANA YG BERAT Filsafat Hubungan Seks
  21. 21. STATUS HUBUNGAN SEKSUAL MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA Hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan dilarang Hubungan seksual boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan Meskipun hubungan seksual dalam ikatan perkawinan, hubungan seksual tidak boleh dilakukan dengan cara: 1) kekerasan, 2) ditempat umum, 3) melanggar kesusilaan publik, 4) dengan anak yang belum dewasa/baligh, dan 5) larangan lainnya
  22. 22. SEKSUAL DAN LARANGAN DLM NORMA/ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL YANG SAH/ BOLEH NORMA ETIKA larangan NORMA KESUSILA- AN larangan NORMA AGAMA larangan NORMA HUKUM larangan NORMA lainnya larangan
  23. 23. HUB. SEKSUAL YANG DILARANG HUBUNGAN SEKSUAL YANG DILARANG LARANGAN UTK PEMBERATAN LARANGAN UTK PEMBERATAN LARANGAN UTK PEMBERATAN LARANGAN UTK PEMBERATAN TIDAK ADA PENGECU- ALIAN
  24. 24. STRUKTUR PENGATURAN PERBUATAN PIDANA DAN PENGANCAMAN SANKSI PIDANA: DELIK UMUM ATAU DELIK GENUS DELIK KHUSUS ATAU DELIK SPECIES DARI DELIK GENUS DELIK GENUS DARI DELIK-DELIK SPECIES DELIK-DELIK SPECIES
  25. 25. DELIK ZINA / KEJAHATAN KESUSILAAN ZINA ATAU HUBUNGAN SEKSUAL SEBAGAI DELIK GENUS DARI DELIK KESUSILAAN PERBUATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ZINA SEBAGAI DELIK SPECIES DARI DELIK KESUSILAAN DELIK GENUS DARI DELIK-DELIK SPECIES DI BIDANG KEJAHATAN KESUSILAAN: 1. Perzinahan; 2. Percabulan 3. Pornografi dan porno aksi; 4. Pelecehan seksual
  26. 26. DELIK ZINA / KEJAHATAN KESUSILAAN Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan diluar ikatakan perkawinan yang syah sebagai delik genus dari delik-delik kesusilaan dalam RUU KUHP; Selanjutnya, atas dasar rumusan delik genus tersebut dirumuskan delik genus dari delik-delik species tertentu mencakup: Perzinahan; Percabulan Pornografi dan porno aksi; Pelecehan seksual
  27. 27. KEDUDUKAN DELIK GENUS DAN DELIK SPECIES DELIK GENUS MENJADI DASAR UMUM ATAU RASIONAL DAN FILOSOFIS PELARANGAN SUATU PERBUATAN DELIK GENUS SEBAGAI STANDAR PENGANCAMAN PIDANA DELIK SPECIES DELIK SPECIES BERFUNGSI MEMPERBERAT ATAU MEMPERINGAN ANCAMAN PIDANA
  28. 28. FUNGSI HUKUM . PERATURAN HUKUM IDEALITA MASYARAKAT KEADAAN MASYARAKAT YANG DIKEHENDAKI KEADAAN MASYARAKAT LAMA BARU
  29. 29. FUNGSI HUKUM . PERATURAN HUKUM IDEALITA MASYARAKAT KEADAAN MASYARAKAT YANG DIKEHENDAKI KEADAAN MASYARAKAT LAMA BARU CITA HUKUM
  30. 30. . . HUKUM HUKUM HUKUM PEMBENTUK HUKUM MASYARAKAT HUKUM BAHASA HUKUM SUBSTANSI HUKUM
  31. 31. PEMBENTUKAN DAN PENEGAKAN HUKUM . IDEALITA MASYARAKAT PERATURAN HUKUM HUKUM LAIN NON PIDANA POSITIF HUKUM PIDANA NEGATIF PENEGAKAN HUKUM EFEK KHUSUS EFEK UMUM IDEALITA MASYARAKAT CITA HUKUM
  32. 32. SISTEM HUKUM NASIONAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA (SHNNRI ATAU SHNI) NILAI ASAS HUKUM NORMA HUKUM PERATURAN FORMAL/UU MASYARAKAT HUKUM
  33. 33. SISTEM HUKUM MENURUT FULLER 1. Harus mengandung peraturan-peraturan 2. Diumumkan atau diketahui oleh umum. 3. Tidak berlaku surut 4. Disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti 5. Tidak bertentangan satu sama lain 6. Tidak mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan 7. Tidak boleh ada kebiasaan yang sering mengubah peraturan 8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.
  34. 34. SASARAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NILAI ASAS HUKUM NORMA HUKUM PERATURAN FORMAL MASYARAKAT HUKUM FILSAFATNYA ASAS HUKUMNYA NORMA HUKUKMNYA MASYARAKAT HUKUMNYA PASAL DALAM UNDANG-UNDANG
  35. 35. PEMBAHARUAN NILAI HUKUM PIDANA • Pembaharuan nilai hukum pidana terjadi umumnya disebabkan adanya perubahan yang mendasar akibat adanya revolusi, reformasi, atau gerakan perubahan lain yang mengubah secara fundamental dalam penyelenggaraan negara. • Perubahan nilai hukum disebabkan oleh: a. Pergantian cita hukum (ideologi negara) b. Pergantian atau perubahan konstitusi c. Perubahan kebijakan oleh pemimpin yang baru
  36. 36. POLITIK HUKUM PIDANA KODIFIKASI •KODIFIKASI HUKUM PIDANA DIMUAT DALAM KUHP •HUKUM KODIFIKASI MENJADI DASAR UMUM PENGATURAN HUKUM PIDANA •PENGATURAN HUKUM PIDANA DI LUAR KODIFIKASI TIDAK BOLEH MENYIMPANG ATAU BERTENTANGAN DENGAN HUKUM KODIFIKASI.
  37. 37. PANDANGAN HUKUM PIDANA DI LUAR KODIFIKASI • ADA DUA PANDANGAN TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DI LUAR KODIFIKASI:  MEMBOLEHKAN ADANYA HUKUM PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LUAR KODIFIKASI ATAU PANDANGAN YANG LUAS  TIDAK MEMBOLEHKAN ADANYA HUKUM PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LUAR KODIFIKASI
  38. 38. PANDANGAN KODIFIKASI YANG DIANUT SEKARANG . BUKU I KETENTUAN UMUM BUKU II KEJAHATAN BUKU III PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANGAN DI LUAR KODIFIKASI HUKUM PIDANA UMUM HUKUM PIDANA KHUSUS HUKUM PIDANA ADMINISTRASI
  39. 39. POLITIK KODIFIKASI RUU KUHP . BUKU I KETENTUAN UMUM BUKU II TINDAK PIDANA PERATURAN PERUNDANGAN DI LUAR KODIFIKASI HUKUM PIDANA ADMINISTRASI AMANDEMEN KUHP
  40. 40. PASAL 103 KUHP • Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.
  41. 41. PENAFSIRAN • PENAFSIRAN LUAS: Perundang-undang hukum pidana di luar KUHP dapat mengatur ketentuan hukum pidana baik ketentuan umum (asas-asas umum) atau perbuatan (tindak) pidana dan dapat menyimpangi apa yang diatur dalam KUHP • PENAFSIRAN TERBATAS: Perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP dibatasi hanya ketentuan pidana di bidang hukum administrasi atau dalam situasi yang khusus ketentuan hukum pidana yang tidak ada delik “genus”nya dalam KUHP
  42. 42. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
  43. 43. RUU PKS: BAB V TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Pasal 11 (1) Kekerasan seksual terdiri dari: a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan i. penyiksaan seksual. (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.
  44. 44. PELECEHAN SEKSUAL • Pasal 12 • Setiap orang yang melakukan tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang, yang terkait hasrat seksual, yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan, diancam pidana pelecehan seksual.
  45. 45. EKSPOLITASI SEKSUAL & PEMAKSAAN KONTRASEPSI • Pasal 13 • Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, diancam pidana eksploitasi seksual. • Pasal 14 • Setiap orang yang mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.
  46. 46. PEMAKSAAN ABORSI DAN PERKOSAAN • Pasal 15 • Setiap orang yang memaksa orang lain menghentikan kehamilan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan,penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, diancam pidana pemaksaan aborsi. • Pasal 16 • Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, diancam pidana perkosaan.
  47. 47. PEMAKSAAN PERKAWINAN DAN PELACURAN • Pasal 17 • Setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan, diancam pidana pemaksaan perkawinan. • Pasal 18 • Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, diancam pidana pemaksaan pelacuran.
  48. 48. PERBUDAKAN SEKSUAL • Pasal 19 • Setiap orang yang melakukan satu atau lebih tindakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14, 16, 17 dan 18 yang dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu, diancam pidana perbudakan seksual.
  49. 49. PENYIKSAAN SEKSUAL • Pasal 20 • Setiap orang yang melakukan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18, dengan tujuan: a. memperoleh keterangan dari korban, saksi, atau dari orang ketiga; dan/atau b. memaksa korban, saksi, atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan; dan/atau c. menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau d. tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi; • diancam pidana penyiksaan seksual.
  50. 50. Simpulan dan Rekomendasi
  51. 51. SIMPULAN 1. RUU PKS BERUSAHA UNTUK MEMBANGUN SISTEM HUKUM SENDIRI DILUAR SISTEM HUKUM NASIONAL IDONESIA DAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA YANG BERLAKU SEKARANG (HUKUM POTIF). 2. RUU PKS TELAH MENGATUR SECARA MENYELURUH DAN MEMATIKAN PASAL-PASAL DALAM HUKUM PIDANA: a. HUKUM PIDANA MATERIL b. HUKUM PIDANA FORMIL 1) PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN 2) PENUNTUTAN 3) PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN DAN HAKIM 4) PELAPOR-SAKSI-AHLI, DAN ALAT BUKTI LAINNYA 5) PELAKSANAAN PIDANA c. HAK KORBAN SETIAP TAHAP PROSES PERADILAN
  52. 52. REKOMENDASI PERTIMBANGAN: 1. MATERI HUKUM RUU PKS TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM INDONESIA SEKARANG. 2. MATERI HUKUM RUU PKS TIDAK SESUAI DENGAN SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA 3. RUU PKS BERPOTENSI UNTUK MEMPORAK-PORANDAKAN TAUTAN NORMA HUKUM DALAM SISTEM NILAI, SISTEM ASAS-ASAS HUKUM DAN SISTEM NORMA HUKUM INDONESIA 4. SEKARANG SEDANG PROSES PEMBAHASAN RUU KUHP YANG TELAH MEMUAT SECARA SISTEMATIK TINDAK PIDANA DI BIDANG SEKSUAL. REKOMENDASI: 1. SEBAIKNYA TIDAK PERLU DIBAHAS LEBIH LANJUT DI LEMBAGA LEGISLATIF, MENUNGGU SAMPAI SELESAINYA PEMABAHASAN DAN PENGEHSAHAN RUU KUHP (JANGAN ADA ANAK LAHIR MENDAHULUI IBU KANDUNGNYA). 2. KALAU ADA MATERI HUKUM YANG BELUM DIATUR DALAM HUKUM PIDANA DAN RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP), SEBAIKNYA DISELESAIKAN BERDASARKAN ILMU HUKUM PIDANA. 3. ATAS DASAR PERTIMBANGAN TERSEBUT, SEBAIKNYA RUU INI FOKUSNYA PADA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL, BERADA DALAM LAPANGAN HUKUM ADMINISTRASI, DAN TIDAK ADA NORMA HUKUM PIDANA DAN SANKSI PIDANA.
  53. 53. MOHON MAAF JIKA TIDAK BERKENAN WASSALAAMU ‘ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUHU NUWUN

×