Dokumen tersebut membahas tentang sistem keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja (K3) dalam konstruksi bangunan. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang permasalahan K3 dalam sektor konstruksi, dasar hukum terkait K3, tentang sertifikasi pelaksana dan ahli K3 konstruksi, serta aspek-aspek K3 yang perlu diperhatikan dalam proyek konstruksi seperti tata letak, pengangkutan, per

1. Konstruksi Bangunan
Sistem Keamanan, Keselamatan, kesehatan Kerja
Untuk Referensi
Penambahan/pengurangan
Prosedur Konstruksi

2. Indeks
1. Latar Belakang permasalahan
2. Dasar Hukum,
3. Tentang K3 Konstruksi,
4. Sertifikasi,
5. Aspek K3 Konstruksi,
6. Kesimpulan.

3. 1. Latar Belakang Permasalahan
a.1 Data Kecelakaan :
Sektor konstruksi
Puncak kegiatan konstruksi – th 1990 an
• Jumlah kasus 5191 kasus
• Kerugian Rp. 6.4 milyar
Bidang Presentase
Konstruksi 31,9%
Industri 31.6%
Transportasi 9,3%
Pertambangan 2,6%
Lain-lain 20%

4. 1. Latar Belakang Permasalahan
a.2 Data Penyebab kecelakaan sector konstruksi :
Jenis Kecelakan Presentase
Jatuh 26%
Terbentur 12%
Tertimpa 9%
Mesin dan Alat 7%
Alat tangan 7%

5. 1. Latar Belakang Permasalahan
• Kegiatan Konstruksi merupakan unsur penting dalam
pembangunan,
• Kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang
tidak diiinginkan antara lain yang menyangkut aspek
keselamatan kerja dan lingkungan
• Kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan
standar dan ketentuan K3L yang berlaku

6. 2. Dasar Hukum
• UU No. 13/2003 : Ketenagakerjaan,
• UU No. 1/1970 : Keselamatan Kerja,
• UU. No. 18/1999 : Jasa Konstruksi,
• SKB Menaker & PU No. 174/104/86-K3 konstruksi,
• Permenaker No. 5/1996 – SMK 3
• Inst Menaker No. 01/1992 Tentang Pemeriksaan unit
organisasi K3

7. 2. Dasar Hukum
• Peraturan Perundangan K3 Bidang Konstruksi Bangunan
UU No.1 Tahun 1970
Tentang Keselamatan
Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No.Per.01/1980 Tentang Konstruksi
Bangungan
SKB Menaker dan Men. PU No.174/1986 dan
No.104/KPTS/1986 Tentang K3 pada tempat
kegiatan konstruksi beserta pedoman
pelaksanaan k3 Pada tempat kegiatan konstruksi

8. 2. Dasar Hukum
SKB Menaker dan Menteri Pekerjaan Umum
No.174/1986 dan No.104/KPTS/1986
Tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi
beserta pedoman pelaksanaan k3 pada
tempat kegiatan konstruksi
8 Pasaal, 14 BAB
Keterkaitan K3 Konstruksi dengan :
• UU No.18 th.1999 tentang Jasa Konstruksi,
• PP No. 28 th. 2000 tentang Juklak Jakon
• PP No.29 th.2000 tentang Renc. Kepmen
Kimpraswil tentang pelaksanaan K3 Konstruksi

9. 2. Dasar Hukum
Ketentuan Umum :
“Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang
keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan
tenaga kerja dan lingkungan, nuntuk mewujudkan tertib penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi”
Tentang Kontrak Kerja :
“Perlindungan tenaga kerja yang memuat ketentuan tentang kewajiban para
pihak dalam pelaksanaan K3 serta Jamsostek”
UU No.18 th.1999 ttg Jasa Konstruksi

10. 2. Dasar Hukum
• PP RI No.30 Th.2000 tentang penyelenggaraan Pembinaan jasa
konsstruksi,
• Keputusan bersama menteri tenaga kerja dan menteri pekerjaan
umum no.kep.174/men/1986, No.104/KPTS/1986 tentang
keselematan kerja pada kegiatan konstruksi,
• Rancangan kepmen kimpraswil tentang pelaksanaan K3 konstruksi.
Keterkaitan perkembangan peraturan dan
perundang-undangan K3 di konstruksi

11. 3. Tentang K3 Konstruksi
“Ketentuan ketenagakerjaan meliputi persyaratan standar keahlian dan
ketrampilan yang meliputi bidang-bidang dan tingkat keahlian serta keterampilan
yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi”
(termasuk materi K3)

12. 3. Tentang K3 Konstruksi
Pembinaan
“Pembinaan dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaanya melibatkan
ssecara aktif peran masyarakat jasa konstruksi (LPJK, A2K4, PJK3, dll)
Sangsi
Berbentuk pelanggaran sbb :
o Teguran tertulis,
o Penghentian sementara,
o Pembatasan kegiatan,
o Pembekuan Izin,
o Pencabutan izin.
Pidana  Oleh Depnakertrans
Administratif  Oleh Dep.Kimpraswil

13. 3. Tentang K3 Konstruksi
Penyelenggaraan K3 pada proyek konstruksi
Berbentuk pelanggaran sbb :
o Dimulai pada tahap perencanaan
o Unsur yang terlibat,
o Komitmen manajemen,
o Pembentukan organisasi P2K3
o Kerangka dan penjabaran tugas,
o Pembinaan/sosialisai, awal, rutin, dan khusus,
o Aktifitas kegiatan,
o Pengawasan internal dan eksternal,
o Reward & punishment.

14. 4. Sertifikasi
Persyaratan Pelaksana :
• SLTA Teknik berpengalaman 4 tahun,
• Sarjana Muda Teknik berpengalaman 2 tahun,
• Sarjana Teknik pengelamanan 1 tahun,
• Jumlah jam pelajaran 40 jam,
Persyaratan ahli K3 Konstruksi :
- Sarjana Muda Teknik berpengalaman 4 tahun,
- Sarjana Teknik berpengalaman 2 tahun,
- Jumlah Jam pelajaran 40 jam,
Jenjang Ahli K3 konstruksi :
• Ahli K3 Muda,
• Ahli K3 Madya,
• Ahli K3 Utama.

15. 5. Aspek K3 Konstruksi
SKB Menaker & Men.PU No.174/104/1986
• Tata letak dan jarak aman,
• Penggalian dan pembebasan lahan,
• Pengangkutan dan transportasi,
• Pesawat angkat dan angkut,
• Pengelasan,
• Perancah dan pengaman di ketinggian,
• Alaat keselamatan kerja,
• Pengelolaan bahan berbahaya,
• Pencegahan dan penanggulangan
kebakaran,
• Pengelolaan limbah.

16. Accident Prevention Program

17. K3 dalam Proyek Konstruksi

18. 6. Kesimpulan
1. Kebijakan K3
- Merupakan landasan
keberhasilan K3 dalam
Proyek,
- Memuat komitmen dan
dukungan manajemen
puncak terhadap
pelaksanaan K3 dalam
proyek,
- Harus disosialisasikan
kepada seluruh pekrja
dan digunakan sebagai
landasan kebijakan
proyek lainya.
2. Identifiaksi bahaya :
- Sebelum memulai
suatu pekerjaan, harus
dilakukan identifikasi
bahaya guna
mengetahui potensi
bahaya disetiap
pekerjaan,
- Semua hasil
identifiaksi bahaya
harus
didokumentasikan
dengan baik dan
dijadikan sebagai
pedoman dalam
melakukan kegiatan

19. Terima kasih
System Management – PT. Wika Beton, Tbk.