Analisis APBN 2016

1. 1
ANALISIS APBN TAHUN 2016
Disusun Oleh :
Nama : Sophia
NIM : 061540512354
Kelas : 2 AP E
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
2016

2. 2
ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2016
Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2015 lalu,
DPR RI mengesahkan RUU APBN 2016. Dalam APBN 2016 anggaran pendapatan negara
ditetapkan sebesar Rp. 1.822,5 T dan total anggaran belanja negara sebesar Rp. 2.095,7 T.
Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 273,2 T atau 2,15% dari PBD RI. APBN 2016
telah disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesr 5,3%, inflasi 4,7%, dan
tingkat bunga surat perbendaharaa negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5%, dan juga asumsi
lainnya seperti nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yaitu sebesar Rp. 13.900 per dollar AS,
harga minyak mentah 50 dollar AS per barrel, lifting minyak 830 ribu per barrel per hari serta
lifting gas 1,155 ribu per barrel per hari setara minyak.
Berikut ini adalah analisis saya tentang APBN 2016 yang akan saya uraikan dalam dua pos
besar yaitu anggaran pendapatan dan anggaran belanja.
1. Anggaran Pendapatan
Dalam APBN 2016 Pemerintah dan DPR telah menyepakati bahwa total anggaran
pendapatan negara adalah sebesar Rp. 1.822,5 T. Pendapatan itu terdiri atas penerimaan
perpajakkan sebesar Rp. 1.546,7 T dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 273,8 T.
Pendapatan yang telah ditetapkan naik sebesar Rp. 28,9 T dari APBN tahun 2015.

3. 3
APBN 2016
APBN 2015

4. 4
Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari pajak
sebesar Rp. 1360,1 T yang naik sebesar Rp. 158,4 T dari APBN 2015. Sehingga usaha
pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari pajak perlu dioptimalkan melalui
kementerian terkait. Dari berbagai pungutan pajak, Pajak Pertambahan nilai, Pajak Non
Migas, dalam APBN 2016 mengalami peningkatan target, sedangkan PPh Migas dan PBB
mengalami penurunan. Penurunan target penerimaan dari PPh Migas sebesar Rp. 47,3 T dari
APBN 2015 dikarenakan harga minyak mentah dunia yang semakin rendah. Sedangkan
penurunan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 7,3 T dikarenakan
adanya mekanisme perhitungan PBB baru dan ada kebijakkan dari beberapa pemerintah
daerah yang akan menghapuskan pajak bumi dan bangunan misalnya di Provinsi DKI
Jakarta.
Penerimaan negara dari kepabean dan cukai dengan total Rp. 186,5 T juga mengalami
kenaikan dari APBN 2015 yaitu sebesar Rp. 8,2 T. Kenaikan ini terlihat dari naiknya jumlah
penerimaan cukai sebesar Rp. 19,7 T sedangkan untuk bea masuk masih sama seperti tahun
2015 yaitu diangka Rp. 37,2 T dan pada bea keluar terjadi penurunan sebesar 11, 4 T dari
APBN tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari komoditas
minyak sawit mentah (Crude Palm Oil /CPO) bahkan sejak awal tahun 2016 sudah tidak ada
lagi penerimaan dari CPO karena CPO sedang di bawah batas (threshold) pengenaan bea
keluar US$ 750 per metrik ton. Selain itu peraturan pembatasan ekspor mineral menyebabkan
kehilangan penerimaan bea keluar sebesar Rp. 8,1 T. Oleh karena itu terget penerimaan bea
keluar dalam APBN 2016 hanya sebesar Rp. 2,9 T berasal dari penarikan dari perusahaan
Freeport dan Newmont.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN 2016 dengan total Rp. 273,8
T mengalami penurunan sebesar Rp. 136,5 T. Penurunan terjadi pada sektor SDA Migas,
PNBP Lainnya dan Bagian Laba BUMN, sedangkan kenaikan terjadi pada sektor Pendapatan
BLU dan SDA Non Migas. Penurunan PNBP Migas sebesar 145,7 T dari APBN 2015
dikarenakan anjloknya lifting dan harga minyak dunia hal ini berkaitan dengan menurunnya
bagian laba dari BUMN yang sebagian besar perusahaan yang bergerak dibidang Migas.
Sedangkan PNBP dalam APBN 2016 dari pendapatan BLU dan Non Migas mengalami
kenaikan masing-masing sebesar 13,2 T dan 16,3 T dari APBN 2015. Penerimaan Negara
dalam APBN 2016 dari pendapatan hibah ditetapkan sebesar Rp. 2 T dan terjadi penurunan
Rp. 1,3 T dari APBN 2015.

5. 5
2. Anggaran Belanja
Dalam APBN 2016 Pemerintah dan DPR telah menyepakati bahwa total anggaran
belanja negara adalah sebesar Rp. 2.095,7 T. Belanja itu terdiri atas belanja
kemnetrian/lembaga sebesar Rp. 784,1 triliun, belanja non kementerian/lembaga Rp. 541,4
T serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 770,2 T deengan rincian dana desanya
sebesar Rp. 47 T. Anggaran Belanja yang telah ditetapkan naik sebesar Rp. 56,2 T dari
APBN tahun 2015. Dalam pelaksanaan anggaran belanja ada 10 pokok-pokok kebijakan
belanja pemerintah pusat sebagai berikut :

6. 6
APBN 2016
APBN 2015

7. 7
Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa total anggaran belanja
kementerian/lembaga sebesar 784,1 T yang dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga
untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahananya. Jumlah anggaran belanja untuk
kementerian/lembaga dalam APBN 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 136,8 T dari
APBN 2015. Hal ini dikarenakan ada kenaikan anggaran belanja di 10 kementerian/lembaga
yang menerima dana APBN paling besar yaitu sebagai berikut :
a. Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp.
104,2 triliun
b. Kementerian Pertahanan dengan anggaran sebesar Rp. 99,5 triliun
c. Polisi Republik Indonesia (Polri) dengan anggaran sebesar Rp. 73 triliun
d. Kementerian Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 63,5 triliun
e. Kementerian Agama dengan anggaran sebesar Rp. 57,1 triliun
f. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp. 49,2 triliun
g. Kementerian Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp. 48,5 triliun
h. Kementerian Riset dan Teknologi dengan anggaran Rp. 40,6 triliun
i. Kementerian Keuangan dengan anggaran Rp. 39,3 triliun
j. Kementerian Pertanian dengan anggaran Rp. 31,5 triliun

8. 8
Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat mendapat alokasi dana APBN
2016 terbesar, hal ini dikarenakan pemerintah ingin mempercepat pembangunan berbagai
infrastruktur di banyak daerah khususnya di daerah tertinggal. Dengan adanya pembangunan
infrastruktur diharapkan akan berdampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masa
mendatang, karena dengan pembangunan infrastruktur misalnya jalan, maka akses menuju
daerah tersebut menjadi lebih mudah dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi
masyarakat daerah tersebut.
Kementerian Pertahanan menjadi kementrian/lembaga kedua yang mendapat alokasi
dana APBN 2016 terbesar, hal ini sudah sepatutnya dilakukan oleh pemerintah karena
Kemenhan menjadi garda terdepan pemerintah dalam urusan penyelenggaraan pertahanan
negara dari berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri demi terciptanya negara yang
tertib dan aman.
Polisi Republik Indonesia berada di urutan ketiga terbesar dalam alokasi dana APBN
2016. Hal ini sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah karena sesuai dengan fungsinya
yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan,
pengayoman dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan alokasi dana yang besar
untuk mengoptimalkan fungsi dari POLRI.
Kementerian Kesehatan berada di urutan keempat terbesar dalam alokasi dana APBN
2016 dan terjadi kenaikan anggaran belanja dari APBN 2015. Hal ini sejalan dengan berbagai
kebijakan yang dibuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi
masyarakat dengan berbagai bentuk jaminan kesehatan dan berbagai program yang
mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat.
Alokasi dana APBN 2016 yang diterima oleh Kementerian/Lembaga pastinya telah di
sesuaikan dengan kebutuhan kementrian/lembaga dengan skala prioritas. Ada sepuluh
kementerian/lembaga yang mendapat alokasi dana APBN terbesar, hal ini dilakukan untuk
mengoptimalkan fungsi dan tugas masing-masing kementerian/lembaga agar tercipta
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semakin baik di segala bidang.
Namun tentu saja ada peraturan yang mengikat kementerian/lembaga dalam penggunaan dana
APBN yang akan diatur oleh Kementerian Keuangan agar dana APBN dapat digunakan
secara maksimal dan tepat sasaran.

9. 9
Berdasarkan diagram di atas alokasi dana APBN 2016 untuk anggaran belanja non
kementerian/lembaga ditetapkan sebesar Rp. 541,4 T. Dana ini akan dialokasikan untuk
pembayaran bunga utang sebesar Rp. 184,9 T dan untuk belanja subsidi sebesar Rp. 182,6 T.
Belanja Subsidi dibedakan menjadi dua yaitu subsidi energi dan subsidi non energi.
Subsidi energi meliputi subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg dan LGV sebesar Rp. 63,7 T
dan Subsidi Listrik sebesar Rp 38,4 T, subsidi tersebut diberikan dengan kebijakan masing-
masing subsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Subsidi energi dalam APBN 2016 terjadi
penurunan sebesar Rp. 212,3 T. Hal ini dikarenakan pemerintah telah mencabut subsidi BBM
jenis premium, solar dan minyak tanah. Penurunan juga terjadi pada subsidi listrik sebesar
Rp. 30,3 T namun subsidi listrik telah diproyeksikan akan naik dan akan masuk dalam APBN
perubahan.
Belanja Subsidi non energi jumlahnya sebesar Rp. 80,6 T naik 10,6 T dari APBN
2016. Belanja subsidi bunga kredit program dalam APBN 2016 mengalami kenaikan
dibandingkan APBN 2015. Hal ini mungkin terjadi karena pemerintah sedang
mengoptimalkan program Kredit Usaha Rakyat.

10. 10
APBN 2016
APBN 2015

11. 11
Berdasarkan diagram di atas Anggaran Belanja untuk Transfer ke Daerah dan Dana
Desa dalam APBN 2016 sebesar Rp. 770,2 T. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Dana
Alokasi Umum sebersar Rp. 385, 4 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp. 85,5
triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp. 123,5 triliun, Dana Insentif Daerah
sebesar Rp. 5 triliun, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 17,2 triliun, Dana Keistimewaan DI
Yogyakarta sebesar Rp. 0,5 triliun, Dana Desa sebesar Rp. 47,0 triliun, dan Dana Bagi Hasil
sebesar Rp. 106,1 triliun. Alokasi dana APBN untuk transfer ke daerah dan Dana Desa
semuanya mengalami kenaikan dari APBN 2015 kecuali Dana Keistimewaan DI Yogyakarta
yaitu tetap. Alokasi dana APBN untuk Dana Desa mengalami kenaikan yang sangat besar
yaitu Rp. 37,9 triliun dibandingkan APBN 2015. Hal ini merupakan wujud dari program
nawacita ketiga yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Berbeda dengan APBN 2015, dalam APBN 2016 terdapat dana insentif daerah
sebesar Rp. 5 T , hal ini merupakan kebijakan baru pemerintah dalam rangka memberikan
penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan
keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah. Dalam APBN 2016 Dana Alokasi
Khusus dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus Fisik yang dialokasikan untuk DAK Reguler,
terdiri atas 10 bidang, termasuk DAK Fisik dari pengalihan Tugas Pembantuan , dan
percepatan pembangunan infrastruktur, DAK Afirmasi; dan, DAK Infrastruktur Publik
Daerah. Sedangkan DAK non fisik dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD), Tambahan Penghasilan
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD), Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Proyek Pemerintah Daerah
dan Desentralisasi (P2D2), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD), Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan.

12. 12
Berikut ini adalah kebijakan transfer ke daerah dan dana desa 2016
Kesimpulan :
Berdasarkan analisis saya dan setelah membaca berbagai artikel mengenai APBN 2016.
Menurut saya proporsi anggaran pendapatan APBN 2016 sudah cukup baik, target
penerimaan negara telah disesuaikan dengan keadaan perekonomian Indonesia dan
internasional. Namun untuk mendekati target penerimaan negara, pemerintah perlu
mengoptimalkan semua kementerian/lembaga terkait untuk bekerja keras dalam mencapai
target penerimaan negara. Anggaran Belanja dalam APBN 2016 yang mendominasi yaitu
untuk belanja kementerian/lembaga, dana yang dialokasi sudah cukup baik namun dalam
pelaksanaannya perlu pengawasan dari pihak terkait agar penggunaan dana APBN tsb tepat
sasaran dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah. Namun dalam
belanja subsidi, menurut saya ditengah perekonomian yang semakin lemah, masyarakat
ekonomi lemah akan bertambah, oleh karena itu saya berharap untuk belanja subsisdi energi
dapat dicarikan solusi yang lebih memihak masyarakat ekomoni lemah dan tepat sasaran.
Demikianlah analisis dan kesimpulan dari saya.

13. 13
Sumber :
www.kemenkeu.go.id
www.metronews.com
www.kompasiana.com
dan masih banyak lagi...