3. 1. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang garis pantai ± 95.000 km
(Subandono dkk, 2009). 20% garis pantai di Indonesia mengalami kerusakan
pantai. Contoh: panjang garis Pantai Bali 436,5 km mengalami abrasi sepanjang 91,070
km, 20,8% (Survei 2007).
2. Perubahan lingkungan dan abrasi pantai mengancam keberadaan lahan
produktif dan kawasan pariwisata.
3. Abrasi pantai pada daerah perbatasan menyebabkan bergesernya garis
perbatasan dengan negara lain.
4. Akibat perubahan iklim global, intensitas dan magnitude dari abrasi dan
gelombang pasang/badai makin meningkat.
5. Tingkat kerusakan pantai di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat
tajam sementara alokasi anggaran untuk kegiatan pengamanan pantai tidak
banyak berubah.
6. Penutupan muara sungai maupun pompa yang berdampak pada lalu lintas
navigasi dan drainase.
3
Permasalahan Pembangunan Bidang Pengamanan Pantai
4. • Fenomena pertama adalah pemanasan global (global warming),menyebabkan
dua hal:
– Pencairan es di kutub sehingga volume air di samudera bertambah dan
berakibat pada kenaikan muka air laut (sea level rise – SLR).
– Perubahan pola iklim (global climate change – GCC) sehingga perilaku badai
yang membangkitkan gelombang laut mungkin tidak mengikuti kaidah yang
selama ini dipahami.
• Fenomena kedua adalah percepatan tekanan penduduk di kawasan pesisir
padat.
– Penurunan permukaan tanah akibat beban langsung dan subsidance akibat
pengambilan air tanah.
– Kerentanan masyarakat pesisir terhadap bencana alam laut makin tinggi
karena jumlah penduduk yang ter-ekspos ke bencana makin besar.
4
Fenomena Nyata yang Berkembang yang Harus
Dipelajari, Disikapi, dan Diantisipasi Secara Tepat
5. 1. Penanganan abrasi pantai yang mengancam jiwa manusia dan
prasarana umum (jalan raya, bangunan bernilai sosial-budaya
tinggi) dan pusat kegiatan masyarakat yang terletak dekat garis
pantai.
2. Pengamanan banjir di kawasan pantai (coastal flooding) akibat
kondisi curah hujan tinggi dan drainase buruk yang dikomplikasi
oleh aktivitas badai dan pasang laut (sesaat) serta kenaikan muka
air laut dan tekanan penduduk (jangka panjang).
3. Stabilitas muara sungai dan saluran drainase yang langsung ke laut
untuk mendukung lalu lintas pelayaran dan pengendalian banjir.
4. Menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Mendukung revitalisasi kawasan pantai.
5
Arah Kebijakan Pengamanan Pantai Dilaksanakan
Dengan Urutan Prioritas
6. 1. Memprioritaskan pembangunan konstruksi pengaman pantai untuk:
a. Menanggulangi kerusakan di daerah padat penduduk guna mencegah,
mengurangi korban jiwa.
b. Menanggulangi kerusakan yang mengancam permukiman dan fasilitas umum.
c. Mencegah kerugian material lain, seperti kerusakan areal pertanian, tambak,
hutan mangrove, dan perkebunan.
2. Menyusun dan menerapkan program pemeliharaan yang berkelanjutan
(pemantauan, evaluasi, perbaikan, rehabilitasi).
3. Mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
tentang kelestarian ekosistem pantai.
4. Menggunakan atau memanfaatkan bahan atau material ramah lingkungan.
5. Meningkatkan anggaran di bidang Pengamanan Pantai.
6. Dalam disain mencantumkan komponen peningkatan kenaikan muka air
laut sebesar 0,5 m (contoh: penanganan reklamasi Pulau Nipah).
6
Strategi Pengamanan Pantai
7. • Perlindungan Terhadap Permukiman, contoh tembok laut di Pantai Bau-Bau,
Sulawesi Tenggara.
• Perlindungan Terhadap Prasarana Umum, contoh tembok laut di Pantai
Punggur, Bengkulu.
• Perlindungan Terhadap Lahan Mangrove, contoh: krib menyusur pantai di
Pantai Loban, Kalbar
• Perlindungan Terhadap Muara Sungai, contoh: jeti di Pantai Glagah,
Yogyakarta
• Menjaga Kedaulatan NKRI, contoh: reklamasi Pulau Nipah, Kepulauan Riau.
• Revitalisasi Kawasan Pantai, contoh: Pantai Losari, Makassar.
• Perlindungan Terhadap Tempat Ibadah, contoh: Pantai Pura Tanah Lot, Bali.
• Pengisian pasir dalam rangka mendukung pariwisata, contoh: Pengisian Pasir
di Sanur, Bali.
7
Contoh Pengamanan pantai di Indonesia yang dilaksanakan
oleh Kementerian Pekerjaan Umum:
8. • Dalam Penggunaannya di upayakan untuk dapat
memanfaatkan material setempat seperti ;
1. Menggunakan batu, pasir yang mudah diperoleh di lokasi setempat
2. Material Batu Karang sebagai alternatif bahan konstruksi revetmen ( di
NTT masih dalam penelitian ).
3. Material Sintetis ( Geobag, Geotube dll ) yang diisi pasir sebagai bahan
konstruksi breakwater di Maluku Utara, dan saat ini sedang dalam studi
akan diterapkan di Merauke daerah yang langka batu .
4. Material Batu Buatan berupa beton cor kubus, tetrapod telah diterapkan
menjadi alternatif didaerah yang sulit memperoleh bahan armor batu
yang ukurannya sesuai.
8
Penggunaan Alternatif Material Dalam Pelaksanaan
Pekerjaan Pengamanan Pantai
9. 1. Kegiatan Perencanaan
- Untuk pekerjaan yang konstruksinya segera dilaksanakan
- Prioritas untuk: kegiatan rehabilitasi, penanganan pasca bencana (gelombang
badai/pasang air laut) perlu penanganan segera.
- Mengalokasikan dana untuk kegiatan inventarisasi pantai-pantai kritis dan perlu
segera dilakukan penanganan.
2. Kegiatan Konstruksi
- Prioritas untuk pekerjaan; pemeliharaan; pekerjaan lanjutan; rehabilitasi;
penanganan pasca bencana; pekerjaan untuk mendesak mengamankan
pemukiman, prasarana umum dan fasilitas pendukung lainnya; pekerjaan untuk
mengamankan jalur ekonomi serta pusat-pusat ekonomi;
- Desain telah siap (desain, gambar, RAB & spektek);
- Pengamanan pulau-pulau kecil terpencil dan kawasan perbatasan (ada 92 pulau
kecil perbatasan)
- Pekerjaan pembangunan (baru) secara selektif
- Kegiatan pengamanan pantai yang berkaitan dengan revitalisasi kawasan pantai
dan penambahan areal pantai (reklamasi) perlu dikaji lebih mendalam dan harus
ada role sharing pembiayaan dengan Pemerintah Daerah setempat.
ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PANTAI
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No. 09/PRT/M/2010
Tentang
Pedoman Pengamanan Pantai
Surat Edaran
Menteri PU
No. 07/SE/M/2010
Tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Konstruksi
Bangunan
Pengaman Pantai.
Surat Edaran
Menteri PU
No. 08/SE/M/2010
Tentang
Penilaian
Kerusakan pantai
dan Prioritas
Penanganannya.
Surat Edaran
Menteri PU
No. 15/SE/M/2011
Tentang
Pemberlakuan
Pedoman Peran
Masyarakat Dalam
Pengamanan
Pantai
10
Surat Edaran
Menteri PU
No. 01/SE/M/2011
Tentang
Pedoman Operasi
dan Pemeliharaan
Bangunan
Pengamanan
Pantai
11. Pengamanan pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan
pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, pola, serta rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
TUJUAN PEMBUATAN PEDOMAN (Pasal 3)
• acuan bagi Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai
Wilayah Sungai dalam melaksanakan kegiatan
pengamanan pantai.
• Peraturan Menteri ini dapat dipergunakan oleh
pemerintah daerah atau masyarakat dalam
melaksanakan kegiatan pengamanan pantai.
• agar Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Wilayah
Sungai, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat
melaksanakan kegiatan pengamanan pantai secara
efektif dan efisien.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2010
Pedoman Pengamanan Pantai
12. Ruang lingkup Peraturan Menteri
(Pasal 4)
• tahapan kegiatan perencanaan;
• pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan
bangunan;
• pengelolaan barang milik negara/barang milik
daerah berupa bangunan pengamanan pantai;
• pembiayaan bangunan pengaman pantai, dan
peran masyarakat.
13. Tujuan Pengamanan Pantai
• masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai
dari ancaman gelombang dan genangan
pasang tinggi (rob), erosi serta abrasi;
• fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan
yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan
nilai sejarah serta nilai strategis nasional
yang berada di sepanjang pantai;
• perairan pantai dari pencemaran dan
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
limbah perkotaan, limbah industri, dan
limbah-limbah lainnya; dan
• pendangkalan muara sungai.
Pengamanan pantai dimaksudkan untuk melakukan
perlindungan dan pengamanan terhadap:
(Pasal 5)
14. ASPEK PENGAMANAN PANTAI
ASPEK UMUM
studi kelayakan:
- kelayakan ekonomi, sosial,dan
lingkungan;
- kesiapan masyarakat untuk
menerima rencana kegiatan;
- keterpaduan antarsektor;
- kesiapan pembiayaan; dan
- kesiapan kelembagaan
penyusunan program
pengamanan pantai
(yang sesuai dengan rencana
pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai dan
rencana zonasi wilayah pesisir.)
ASPEK TEKNIS
perencanaan detail pengamanan pantai;
b. pelaksanaan pengamanan pantai;
c. operasi dan pemeliharaan bangunan
pengaman pantai;
pengelolaan barang milik negara/barang
milik daerah berupa bangunan
pengaman pantai;
pembiayaan pengamanan pantai; dan
peran masyarakat.
(Pasal 6)
15. Tahapan Perencanaan Detail Pengamanan Pantai
(Pasal 8)
• Pengumpulan data
• Identifikasi masalah
Inventarisasi
• Pengolahan data
• Pra desain
• Pemilihan alternatif
pengamanan pantai
• Detail desain
pengamanan pantai
Penyusunan
Rencana
Detail
Pertimbangan
• kelestarian sumber daya pantai dan
komponen alami lingkungan pantai
yang ada;
• dampak lingkungan yang ditimbulkan;
• kondisi sosial ekonomi masyarakat;
• peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan pengamanan pantai;
• kondisi politik dan kelembagaan; dan
• estetika atau keindahan.
16. Penyusunan Rencana Detail
(Pasal 8 ayat (3))
Detail Desain, meliputi:
- Perhitungan Struktur
- Gambar Rencana
- Spesifikasi Teknis
- Perhitungan Volume
Perhitungan Biaya
Pemilihan Alternatif, berupa:
Perlindungan Buatan Perlindungan Alami Adaptasi
Pra Desain, berisi:
- Pengembangan Alternatif
- Kriteria Desain
- Tata Letak
- Bentuk Pengamanan Pantai
- Material Pengamanan
Pantai
- Pertemuan Konsultasi
Publik
Pengolahan Data, meliputi:
Pengolahan Data Sekunder Pengolahan Data Primer
17. Operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman
pantai
Kegiatan operasi
(pasal 18) , meliputi:
• pemantauan;
• sosialisasi kebijakan
• pengoperasian pompa
dan pintu air
Kegiatan pemeliharaan
(pasal 19) meliputi
kegiatan pemeliharaan:
• bangunan pengaman
pantai
• Alur muara sungai
• Lingkungan pantai.
18. Operasi Bangunan Pengaman
Pantai
Pemantauan meliputi
kegiatan pengamatan dan
pengukuran bangunan
pengaman pantai pada
zona pengamanan pantai
guna mendapatkan
informasi tentang kondisi
fisik.
Sosialisasi
kebijakan, meliputi
kegiatan:
a. larangan penebangan
hutan/tanaman mangrove;
b. larangan penambangan
di sempadan pantai;
c. tatacara pemanfaatan
sempadan pantai; dan
d. peraturan perundang-
undangan yang terkait.
Pengoperasian
pompa dan pintu air,
berupa:
a. pengoperasian pintu
pengendali banjir; dan
b. pengoperasian pompa
pada sistem polder.
19. Pemeliharaan Bangunan
Pengaman Pantai
Pemeliharaan
bangunan
pengaman pantai
meliputi pemantauan
dan evaluasi.
Pemeliharaan
alur muara
sungai meliputi
kegiatan pengerukan
muara secara
periodik.
Pemeliharaan
lingkungan pantai
meliputi kegiatan
penanaman pohon
pelindung pantai,
penambahan pasir
pada kawasan yang
tererosi, pembersihan
lingkungan pantai dari
sampah dan limbah.
21. 21
PENILAIAN KERUSAKAN PANTAI
Tolok ukur penilaian kerusakan pantai untuk gerusan dan kerusakan bangunan :
Ringan
• Masih berfungsi
baik
• Kondisi 75%-
100%
Sedang
• Masih berfungsi
• Kondisi 50% -
75%
Berat
• Masih berfungsi
• Kondisi 25% -
50%
• Tidak
membahayakan
lingkungan
Amat Berat
• Kondisi 25% -
50%
• Membahayakan
lingkungan
Amat Sangat
Berat
• Kondisi rusak
parah
• Membahayakan
lingkungan
22. PENILAIAN KERUSAKAN PANTAI
Prosedur Penilaian Kerusakan Pantai :
a. Penilaian kerusakan pantai disarankan (diusahakan) dilakukan pada lokasi
terjadinya kerusakan, bukan pada suatu kawasan atau wilayah pantai
b. Penilaian kerusakan pada satu lokasi dilakukan secara terpisah dengan lokasi yang
lain. Apabila satu lokasi terjadi beberapa jenis kerusakan maka penilaian dilakukan
pada kasus kerusakan pantai terberat yang terjadi di lokasi tersebut
c. Khusus untuk penilaian kerusakan lingkungan harus dilakukan sangat hati-hati
terutama terkait keberadaan bangunan atau fasilitas di sempadan pantai, karena
persepsi masyarakat sangat beragam (contoh: masjid berada di sempadan pantai,
hotel di sempadan pantai, lokasi permainan di sempadan pantai).
d. Penilaian kerusakan suatu kawasan dapat dilakukan apabila kawasan tersebut tidak
terlalu luas. Bila kawasan tersebut luas maka kawasan tersebut dapat dilakukan
dengan membagi-bagi kawasan tersebut menjadi beberapa lokasi
23. PENANGANAN KERUSAKAN BANGUNAN PANTAI
Tahapan Penanganan Kerusakan
Bangunan Pantai
(Pedoman Pengamanan Bangunan Pantai)
Bencana
Sebab Lain
Rusak ringan /
sedang,
Level 1 &2
Rusak Berat.
Level 3
Rehabilitasi
(Pemulihan)
Penanganan
Darurat
(Penanggulangan)
SID SID
Upaya
Menyeluruh
(Pencegahan)
Rehabilitasi
(Pemulihan)
SID SID
Upaya
Menyeluruh
(Pencegahan)
Darurat Jangka Pendek Jangka Panjang
Jangka Pendek Jangka Panjang
Kerusakan
Prasarana
25. Muka Air Pasang
Muka Air Surut
Lajur penyangga agar
gelombang tidak langsung
menghantam sisi kawasan
yang dilindungi
Gelombang
Kawasan yang
dilindungi
Prinsip Pengamanan
Breakwater
Dapat ditanami bakau untuk
meningkatkan
keanekaragaman hayati
26. James A. Danoff-Burg, Columbia University, jd363@columbia.edu
Bruguiera
gymnorrhiza
Ceriops
australis Rhizophora
stylosa
Salinity
Inundation
Decreasing Soil Stability
Sedimentation Rate
All increase toward shore
Zonasi Spesies Bakau
Avicennia
marina
Mean High Water
Mean Sea Level
27. www.fao.org Document ERDC TN-WRP-VN-RS-3.2 Year 2000
Zonasi Spesies Bakau
Mean High Water
Mean Sea Level