SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Download to read offline
PENGENALAN
KEBIJAKAN
PENGAMANAN PANTAI
DI INDONESIA
Arah kebijakan
Pengelolaan Pantai di Indonesia
1. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang garis pantai ± 95.000 km
(Subandono dkk, 2009). 20% garis pantai di Indonesia mengalami kerusakan
pantai. Contoh: panjang garis Pantai Bali 436,5 km mengalami abrasi sepanjang 91,070
km, 20,8% (Survei 2007).
2. Perubahan lingkungan dan abrasi pantai mengancam keberadaan lahan
produktif dan kawasan pariwisata.
3. Abrasi pantai pada daerah perbatasan menyebabkan bergesernya garis
perbatasan dengan negara lain.
4. Akibat perubahan iklim global, intensitas dan magnitude dari abrasi dan
gelombang pasang/badai makin meningkat.
5. Tingkat kerusakan pantai di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat
tajam sementara alokasi anggaran untuk kegiatan pengamanan pantai tidak
banyak berubah.
6. Penutupan muara sungai maupun pompa yang berdampak pada lalu lintas
navigasi dan drainase.
3
Permasalahan Pembangunan Bidang Pengamanan Pantai
• Fenomena pertama adalah pemanasan global (global warming),menyebabkan
dua hal:
– Pencairan es di kutub sehingga volume air di samudera bertambah dan
berakibat pada kenaikan muka air laut (sea level rise – SLR).
– Perubahan pola iklim (global climate change – GCC) sehingga perilaku badai
yang membangkitkan gelombang laut mungkin tidak mengikuti kaidah yang
selama ini dipahami.
• Fenomena kedua adalah percepatan tekanan penduduk di kawasan pesisir
padat.
– Penurunan permukaan tanah akibat beban langsung dan subsidance akibat
pengambilan air tanah.
– Kerentanan masyarakat pesisir terhadap bencana alam laut makin tinggi
karena jumlah penduduk yang ter-ekspos ke bencana makin besar.
4
Fenomena Nyata yang Berkembang yang Harus
Dipelajari, Disikapi, dan Diantisipasi Secara Tepat
1. Penanganan abrasi pantai yang mengancam jiwa manusia dan
prasarana umum (jalan raya, bangunan bernilai sosial-budaya
tinggi) dan pusat kegiatan masyarakat yang terletak dekat garis
pantai.
2. Pengamanan banjir di kawasan pantai (coastal flooding) akibat
kondisi curah hujan tinggi dan drainase buruk yang dikomplikasi
oleh aktivitas badai dan pasang laut (sesaat) serta kenaikan muka
air laut dan tekanan penduduk (jangka panjang).
3. Stabilitas muara sungai dan saluran drainase yang langsung ke laut
untuk mendukung lalu lintas pelayaran dan pengendalian banjir.
4. Menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Mendukung revitalisasi kawasan pantai.
5
Arah Kebijakan Pengamanan Pantai Dilaksanakan
Dengan Urutan Prioritas
1. Memprioritaskan pembangunan konstruksi pengaman pantai untuk:
a. Menanggulangi kerusakan di daerah padat penduduk guna mencegah,
mengurangi korban jiwa.
b. Menanggulangi kerusakan yang mengancam permukiman dan fasilitas umum.
c. Mencegah kerugian material lain, seperti kerusakan areal pertanian, tambak,
hutan mangrove, dan perkebunan.
2. Menyusun dan menerapkan program pemeliharaan yang berkelanjutan
(pemantauan, evaluasi, perbaikan, rehabilitasi).
3. Mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
tentang kelestarian ekosistem pantai.
4. Menggunakan atau memanfaatkan bahan atau material ramah lingkungan.
5. Meningkatkan anggaran di bidang Pengamanan Pantai.
6. Dalam disain mencantumkan komponen peningkatan kenaikan muka air
laut sebesar 0,5 m (contoh: penanganan reklamasi Pulau Nipah).
6
Strategi Pengamanan Pantai
• Perlindungan Terhadap Permukiman, contoh tembok laut di Pantai Bau-Bau,
Sulawesi Tenggara.
• Perlindungan Terhadap Prasarana Umum, contoh tembok laut di Pantai
Punggur, Bengkulu.
• Perlindungan Terhadap Lahan Mangrove, contoh: krib menyusur pantai di
Pantai Loban, Kalbar
• Perlindungan Terhadap Muara Sungai, contoh: jeti di Pantai Glagah,
Yogyakarta
• Menjaga Kedaulatan NKRI, contoh: reklamasi Pulau Nipah, Kepulauan Riau.
• Revitalisasi Kawasan Pantai, contoh: Pantai Losari, Makassar.
• Perlindungan Terhadap Tempat Ibadah, contoh: Pantai Pura Tanah Lot, Bali.
• Pengisian pasir dalam rangka mendukung pariwisata, contoh: Pengisian Pasir
di Sanur, Bali.
7
Contoh Pengamanan pantai di Indonesia yang dilaksanakan
oleh Kementerian Pekerjaan Umum:
• Dalam Penggunaannya di upayakan untuk dapat
memanfaatkan material setempat seperti ;
1. Menggunakan batu, pasir yang mudah diperoleh di lokasi setempat
2. Material Batu Karang sebagai alternatif bahan konstruksi revetmen ( di
NTT masih dalam penelitian ).
3. Material Sintetis ( Geobag, Geotube dll ) yang diisi pasir sebagai bahan
konstruksi breakwater di Maluku Utara, dan saat ini sedang dalam studi
akan diterapkan di Merauke daerah yang langka batu .
4. Material Batu Buatan berupa beton cor kubus, tetrapod telah diterapkan
menjadi alternatif didaerah yang sulit memperoleh bahan armor batu
yang ukurannya sesuai.
8
Penggunaan Alternatif Material Dalam Pelaksanaan
Pekerjaan Pengamanan Pantai
1. Kegiatan Perencanaan
- Untuk pekerjaan yang konstruksinya segera dilaksanakan
- Prioritas untuk: kegiatan rehabilitasi, penanganan pasca bencana (gelombang
badai/pasang air laut) perlu penanganan segera.
- Mengalokasikan dana untuk kegiatan inventarisasi pantai-pantai kritis dan perlu
segera dilakukan penanganan.
2. Kegiatan Konstruksi
- Prioritas untuk pekerjaan; pemeliharaan; pekerjaan lanjutan; rehabilitasi;
penanganan pasca bencana; pekerjaan untuk mendesak mengamankan
pemukiman, prasarana umum dan fasilitas pendukung lainnya; pekerjaan untuk
mengamankan jalur ekonomi serta pusat-pusat ekonomi;
- Desain telah siap (desain, gambar, RAB & spektek);
- Pengamanan pulau-pulau kecil terpencil dan kawasan perbatasan (ada 92 pulau
kecil perbatasan)
- Pekerjaan pembangunan (baru) secara selektif
- Kegiatan pengamanan pantai yang berkaitan dengan revitalisasi kawasan pantai
dan penambahan areal pantai (reklamasi) perlu dikaji lebih mendalam dan harus
ada role sharing pembiayaan dengan Pemerintah Daerah setempat.
ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PANTAI
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No. 09/PRT/M/2010
Tentang
Pedoman Pengamanan Pantai
Surat Edaran
Menteri PU
No. 07/SE/M/2010
Tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Konstruksi
Bangunan
Pengaman Pantai.
Surat Edaran
Menteri PU
No. 08/SE/M/2010
Tentang
Penilaian
Kerusakan pantai
dan Prioritas
Penanganannya.
Surat Edaran
Menteri PU
No. 15/SE/M/2011
Tentang
Pemberlakuan
Pedoman Peran
Masyarakat Dalam
Pengamanan
Pantai
10
Surat Edaran
Menteri PU
No. 01/SE/M/2011
Tentang
Pedoman Operasi
dan Pemeliharaan
Bangunan
Pengamanan
Pantai
Pengamanan pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan
pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, pola, serta rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
TUJUAN PEMBUATAN PEDOMAN (Pasal 3)
• acuan bagi Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai
Wilayah Sungai dalam melaksanakan kegiatan
pengamanan pantai.
• Peraturan Menteri ini dapat dipergunakan oleh
pemerintah daerah atau masyarakat dalam
melaksanakan kegiatan pengamanan pantai.
• agar Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Wilayah
Sungai, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat
melaksanakan kegiatan pengamanan pantai secara
efektif dan efisien.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2010
Pedoman Pengamanan Pantai
Ruang lingkup Peraturan Menteri
(Pasal 4)
• tahapan kegiatan perencanaan;
• pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan
bangunan;
• pengelolaan barang milik negara/barang milik
daerah berupa bangunan pengamanan pantai;
• pembiayaan bangunan pengaman pantai, dan
peran masyarakat.
Tujuan Pengamanan Pantai
• masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai
dari ancaman gelombang dan genangan
pasang tinggi (rob), erosi serta abrasi;
• fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan
yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan
nilai sejarah serta nilai strategis nasional
yang berada di sepanjang pantai;
• perairan pantai dari pencemaran dan
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
limbah perkotaan, limbah industri, dan
limbah-limbah lainnya; dan
• pendangkalan muara sungai.
Pengamanan pantai dimaksudkan untuk melakukan
perlindungan dan pengamanan terhadap:
(Pasal 5)
ASPEK PENGAMANAN PANTAI
ASPEK UMUM
studi kelayakan:
- kelayakan ekonomi, sosial,dan
lingkungan;
- kesiapan masyarakat untuk
menerima rencana kegiatan;
- keterpaduan antarsektor;
- kesiapan pembiayaan; dan
- kesiapan kelembagaan
penyusunan program
pengamanan pantai
(yang sesuai dengan rencana
pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai dan
rencana zonasi wilayah pesisir.)
ASPEK TEKNIS
perencanaan detail pengamanan pantai;
b. pelaksanaan pengamanan pantai;
c. operasi dan pemeliharaan bangunan
pengaman pantai;
pengelolaan barang milik negara/barang
milik daerah berupa bangunan
pengaman pantai;
pembiayaan pengamanan pantai; dan
peran masyarakat.
(Pasal 6)
Tahapan Perencanaan Detail Pengamanan Pantai
(Pasal 8)
• Pengumpulan data
• Identifikasi masalah
Inventarisasi
• Pengolahan data
• Pra desain
• Pemilihan alternatif
pengamanan pantai
• Detail desain
pengamanan pantai
Penyusunan
Rencana
Detail
Pertimbangan
• kelestarian sumber daya pantai dan
komponen alami lingkungan pantai
yang ada;
• dampak lingkungan yang ditimbulkan;
• kondisi sosial ekonomi masyarakat;
• peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan pengamanan pantai;
• kondisi politik dan kelembagaan; dan
• estetika atau keindahan.
Penyusunan Rencana Detail
(Pasal 8 ayat (3))
Detail Desain, meliputi:
- Perhitungan Struktur
- Gambar Rencana
- Spesifikasi Teknis
- Perhitungan Volume
Perhitungan Biaya
Pemilihan Alternatif, berupa:
Perlindungan Buatan Perlindungan Alami Adaptasi
Pra Desain, berisi:
- Pengembangan Alternatif
- Kriteria Desain
- Tata Letak
- Bentuk Pengamanan Pantai
- Material Pengamanan
Pantai
- Pertemuan Konsultasi
Publik
Pengolahan Data, meliputi:
Pengolahan Data Sekunder Pengolahan Data Primer
Operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman
pantai
Kegiatan operasi
(pasal 18) , meliputi:
• pemantauan;
• sosialisasi kebijakan
• pengoperasian pompa
dan pintu air
Kegiatan pemeliharaan
(pasal 19) meliputi
kegiatan pemeliharaan:
• bangunan pengaman
pantai
• Alur muara sungai
• Lingkungan pantai.
Operasi Bangunan Pengaman
Pantai
Pemantauan meliputi
kegiatan pengamatan dan
pengukuran bangunan
pengaman pantai pada
zona pengamanan pantai
guna mendapatkan
informasi tentang kondisi
fisik.
Sosialisasi
kebijakan, meliputi
kegiatan:
a. larangan penebangan
hutan/tanaman mangrove;
b. larangan penambangan
di sempadan pantai;
c. tatacara pemanfaatan
sempadan pantai; dan
d. peraturan perundang-
undangan yang terkait.
Pengoperasian
pompa dan pintu air,
berupa:
a. pengoperasian pintu
pengendali banjir; dan
b. pengoperasian pompa
pada sistem polder.
Pemeliharaan Bangunan
Pengaman Pantai
Pemeliharaan
bangunan
pengaman pantai
meliputi pemantauan
dan evaluasi.
Pemeliharaan
alur muara
sungai meliputi
kegiatan pengerukan
muara secara
periodik.
Pemeliharaan
lingkungan pantai
meliputi kegiatan
penanaman pohon
pelindung pantai,
penambahan pasir
pada kawasan yang
tererosi, pembersihan
lingkungan pantai dari
sampah dan limbah.
20
PENILAIAN KERUSAKAN PANTAI
Kerusakan
Lingkungan
Erosi/abrasi dan
Kerusakan/kegagal
an bangunan
Sedimentasi/
pndangkalan
21
PENILAIAN KERUSAKAN PANTAI
Tolok ukur penilaian kerusakan pantai untuk gerusan dan kerusakan bangunan :
Ringan
• Masih berfungsi
baik
• Kondisi 75%-
100%
Sedang
• Masih berfungsi
• Kondisi 50% -
75%
Berat
• Masih berfungsi
• Kondisi 25% -
50%
• Tidak
membahayakan
lingkungan
Amat Berat
• Kondisi 25% -
50%
• Membahayakan
lingkungan
Amat Sangat
Berat
• Kondisi rusak
parah
• Membahayakan
lingkungan
PENILAIAN KERUSAKAN PANTAI
Prosedur Penilaian Kerusakan Pantai :
a. Penilaian kerusakan pantai disarankan (diusahakan) dilakukan pada lokasi
terjadinya kerusakan, bukan pada suatu kawasan atau wilayah pantai
b. Penilaian kerusakan pada satu lokasi dilakukan secara terpisah dengan lokasi yang
lain. Apabila satu lokasi terjadi beberapa jenis kerusakan maka penilaian dilakukan
pada kasus kerusakan pantai terberat yang terjadi di lokasi tersebut
c. Khusus untuk penilaian kerusakan lingkungan harus dilakukan sangat hati-hati
terutama terkait keberadaan bangunan atau fasilitas di sempadan pantai, karena
persepsi masyarakat sangat beragam (contoh: masjid berada di sempadan pantai,
hotel di sempadan pantai, lokasi permainan di sempadan pantai).
d. Penilaian kerusakan suatu kawasan dapat dilakukan apabila kawasan tersebut tidak
terlalu luas. Bila kawasan tersebut luas maka kawasan tersebut dapat dilakukan
dengan membagi-bagi kawasan tersebut menjadi beberapa lokasi
PENANGANAN KERUSAKAN BANGUNAN PANTAI
Tahapan Penanganan Kerusakan
Bangunan Pantai
(Pedoman Pengamanan Bangunan Pantai)
Bencana
Sebab Lain
Rusak ringan /
sedang,
Level 1 &2
Rusak Berat.
Level 3
Rehabilitasi
(Pemulihan)
Penanganan
Darurat
(Penanggulangan)
SID SID
Upaya
Menyeluruh
(Pencegahan)
Rehabilitasi
(Pemulihan)
SID SID
Upaya
Menyeluruh
(Pencegahan)
Darurat Jangka Pendek Jangka Panjang
Jangka Pendek Jangka Panjang
Kerusakan
Prasarana
24
GAMBAR-GAMBAR
Muka Air Pasang
Muka Air Surut
Lajur penyangga agar
gelombang tidak langsung
menghantam sisi kawasan
yang dilindungi
Gelombang
Kawasan yang
dilindungi
Prinsip Pengamanan
Breakwater
Dapat ditanami bakau untuk
meningkatkan
keanekaragaman hayati
James A. Danoff-Burg, Columbia University, jd363@columbia.edu
Bruguiera
gymnorrhiza
Ceriops
australis Rhizophora
stylosa
Salinity
Inundation
Decreasing Soil Stability
Sedimentation Rate
All increase toward shore
Zonasi Spesies Bakau
Avicennia
marina
Mean High Water
Mean Sea Level
www.fao.org Document ERDC TN-WRP-VN-RS-3.2 Year 2000
Zonasi Spesies Bakau
Mean High Water
Mean Sea Level
Perlindungan Terhadap Permukiman
Pantai Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Pantai Belang, Sulawesi Utara
28
Perlindungan Terhadap Jalan Raya
Pantai Punggur, Bengkulu Pantai Tanah Rubuh, Papua Barat
29
Perlindungan Terhadap Lahan Mangrove
Pantai Loban, Kalimantan Barat
30
Perlindungan Terhadap Muara Sungai
Pantai Glagah, Yogyakarta Pantai Glagah, Yogyakarta
31
Revitalisasi Kawasan Pantai
Pantai Losari, Makassar
32
Perlindungan Terhadap Tempat Ibadah
Pantai Pura Tanah Lot, Bali
33
Pantai Kutuh, Bali
Pantai Sanur, Bali Pantai Nusa Dua, Bali
Pengisian Pasir dalam Rangka Mendukung
Pariwisata
34
Kerusakan Pantai Pagatan, Kabupaten
Tanah Bumbu, Kalsel
Kerusakan Pantai Lebih, Bali
CONTOH KERUSAKAN PANTAI
AKIBAT GELOMBANG AIR LAUT
35
Kerusakan Pantai Tanah Rubuh,
Papua Barat
Kerusakan Pantai Lantora,
Sulawesi Barat
36
Kerusakan Pantai Johan Pahlawan,
Aceh Selatan
Kerusakan Pantai Serangai,
Bengkulu Utara
37
Kerusakan Pantai Punggur-Air Dikit,
Kab. Muko-Muko
Kerusakan Pantai Urai,
Bengkulu Utara
38
Kerusakan Pantai Pisangan,
Kab. Karawang
Kerusakan Pantai Pisangan,
Kab. Karawang
39
Pulau Nipah saat surut sebelum di
reklamasi (seluas 60 ha)
Pulau Nipah saat pasang sebelum di
reklamasi (seluas 0.62 ha)
40
Menjaga Kedaulatan NKRI
Pulau Nipah Pasca Reklamasi
41
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Metode gridding-pada-software-surfer
Metode gridding-pada-software-surferMetode gridding-pada-software-surfer
Metode gridding-pada-software-surferFitra Rayhan Akbar
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Fitri Indra Wardhono
 
Arus ekman dan upwelling k2 e008009
Arus ekman dan upwelling k2 e008009Arus ekman dan upwelling k2 e008009
Arus ekman dan upwelling k2 e008009ferosiscaa
 
Pengantar oseanografi
Pengantar oseanografiPengantar oseanografi
Pengantar oseanografinaufalulhaq2
 
Tutorial agisoft metashape pengolahan data drone - edi supriyanto, st
Tutorial agisoft metashape   pengolahan data drone - edi supriyanto, stTutorial agisoft metashape   pengolahan data drone - edi supriyanto, st
Tutorial agisoft metashape pengolahan data drone - edi supriyanto, stProjectEngineer5
 
PPM G-856 manual
PPM G-856 manualPPM G-856 manual
PPM G-856 manualoilandgas24
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pendugaan air tanah atau batuan dengan metode seismik
Pendugaan air tanah atau batuan dengan metode seismikPendugaan air tanah atau batuan dengan metode seismik
Pendugaan air tanah atau batuan dengan metode seismikOktavia Triana
 
Pasang Surut (Pasut)
Pasang Surut (Pasut)Pasang Surut (Pasut)
Pasang Surut (Pasut)guest01cdf1
 
Praktikum Geomorfologi + software
Praktikum Geomorfologi + softwarePraktikum Geomorfologi + software
Praktikum Geomorfologi + softwareJihad Brahmantyo
 
Pengolahan Data GPR - REFLEXW
Pengolahan Data GPR - REFLEXWPengolahan Data GPR - REFLEXW
Pengolahan Data GPR - REFLEXWDery Marsan
 
Dasar penentuan geometri titik batas
Dasar penentuan geometri titik batasDasar penentuan geometri titik batas
Dasar penentuan geometri titik batassyafrilr
 
Format dan konversi_data
Format dan konversi_dataFormat dan konversi_data
Format dan konversi_dataZainuddin SHut
 

What's hot (20)

Metode gridding-pada-software-surfer
Metode gridding-pada-software-surferMetode gridding-pada-software-surfer
Metode gridding-pada-software-surfer
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 
Arus ekman dan upwelling k2 e008009
Arus ekman dan upwelling k2 e008009Arus ekman dan upwelling k2 e008009
Arus ekman dan upwelling k2 e008009
 
Pengantar oseanografi
Pengantar oseanografiPengantar oseanografi
Pengantar oseanografi
 
Tutorial agisoft metashape pengolahan data drone - edi supriyanto, st
Tutorial agisoft metashape   pengolahan data drone - edi supriyanto, stTutorial agisoft metashape   pengolahan data drone - edi supriyanto, st
Tutorial agisoft metashape pengolahan data drone - edi supriyanto, st
 
PPM G-856 manual
PPM G-856 manualPPM G-856 manual
PPM G-856 manual
 
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 06 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pendugaan air tanah atau batuan dengan metode seismik
Pendugaan air tanah atau batuan dengan metode seismikPendugaan air tanah atau batuan dengan metode seismik
Pendugaan air tanah atau batuan dengan metode seismik
 
Metode gravity
Metode gravityMetode gravity
Metode gravity
 
Pasang Surut (Pasut)
Pasang Surut (Pasut)Pasang Surut (Pasut)
Pasang Surut (Pasut)
 
Praktikum Geomorfologi + software
Praktikum Geomorfologi + softwarePraktikum Geomorfologi + software
Praktikum Geomorfologi + software
 
Bilangan Formzahl
Bilangan FormzahlBilangan Formzahl
Bilangan Formzahl
 
Akuifer
AkuiferAkuifer
Akuifer
 
Kesalahan Bias Ionosfer dan Troposfer
Kesalahan Bias Ionosfer dan TroposferKesalahan Bias Ionosfer dan Troposfer
Kesalahan Bias Ionosfer dan Troposfer
 
Geolistrik 1
Geolistrik 1Geolistrik 1
Geolistrik 1
 
2.morfometri das
2.morfometri das2.morfometri das
2.morfometri das
 
Geolistrik ppt
Geolistrik pptGeolistrik ppt
Geolistrik ppt
 
Pengolahan Data GPR - REFLEXW
Pengolahan Data GPR - REFLEXWPengolahan Data GPR - REFLEXW
Pengolahan Data GPR - REFLEXW
 
Dasar penentuan geometri titik batas
Dasar penentuan geometri titik batasDasar penentuan geometri titik batas
Dasar penentuan geometri titik batas
 
Format dan konversi_data
Format dan konversi_dataFormat dan konversi_data
Format dan konversi_data
 

Similar to 51ff0_Pengenalan_kebijakan_pantai-Indonesia.ppt

teknik pantai jenjang 7.pptx
teknik pantai jenjang 7.pptxteknik pantai jenjang 7.pptx
teknik pantai jenjang 7.pptxmakassarsatu02
 
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Mujiyanto -
 
Bahan 17 feb 2016 rzwp3 k
Bahan 17 feb 2016 rzwp3 kBahan 17 feb 2016 rzwp3 k
Bahan 17 feb 2016 rzwp3 kGanda Sibarani
 
01 bab 1 pendahuluan
01 bab 1 pendahuluan01 bab 1 pendahuluan
01 bab 1 pendahuluanKhasan Rohman
 
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisirAry Ajo
 
Diskusi Pantai Ketapang.pptx
Diskusi Pantai Ketapang.pptxDiskusi Pantai Ketapang.pptx
Diskusi Pantai Ketapang.pptxDidaPrahara
 
Perencanaan bangunan pantai
Perencanaan bangunan pantaiPerencanaan bangunan pantai
Perencanaan bangunan pantaiAgus Subandrio
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptOceanEnviro
 
Ppt rekayasa pantai 1 aswar
Ppt rekayasa pantai 1 aswarPpt rekayasa pantai 1 aswar
Ppt rekayasa pantai 1 aswarAswar Amiruddin
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayasuningterusberkarya
 
Tugas pasca uts reklamasi
Tugas pasca uts reklamasiTugas pasca uts reklamasi
Tugas pasca uts reklamasiAgung Nugraha
 
Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...
Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...
Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...NurFajarApriliaSari
 
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)ridwantobukublogspot
 
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016hadiarnowo
 
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...St Rahmawati
 
Guest lecture by Aditya R Taufani
Guest lecture by Aditya R TaufaniGuest lecture by Aditya R Taufani
Guest lecture by Aditya R TaufaniAswar Amiruddin
 
KOLOKIUM - RAMLI Hi PATTA.pptx
KOLOKIUM - RAMLI Hi PATTA.pptxKOLOKIUM - RAMLI Hi PATTA.pptx
KOLOKIUM - RAMLI Hi PATTA.pptxTorikulhudha
 
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Rizki Fitrianto
 
Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...
Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...
Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...Mudrikan Nacong
 

Similar to 51ff0_Pengenalan_kebijakan_pantai-Indonesia.ppt (20)

teknik pantai jenjang 7.pptx
teknik pantai jenjang 7.pptxteknik pantai jenjang 7.pptx
teknik pantai jenjang 7.pptx
 
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
 
Bahan 17 feb 2016 rzwp3 k
Bahan 17 feb 2016 rzwp3 kBahan 17 feb 2016 rzwp3 k
Bahan 17 feb 2016 rzwp3 k
 
01 bab 1 pendahuluan
01 bab 1 pendahuluan01 bab 1 pendahuluan
01 bab 1 pendahuluan
 
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
148516883 konsep-pengelolaan-pesisir
 
Diskusi Pantai Ketapang.pptx
Diskusi Pantai Ketapang.pptxDiskusi Pantai Ketapang.pptx
Diskusi Pantai Ketapang.pptx
 
Perencanaan bangunan pantai
Perencanaan bangunan pantaiPerencanaan bangunan pantai
Perencanaan bangunan pantai
 
Review pesisir dan laut
Review pesisir dan lautReview pesisir dan laut
Review pesisir dan laut
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
 
Ppt rekayasa pantai 1 aswar
Ppt rekayasa pantai 1 aswarPpt rekayasa pantai 1 aswar
Ppt rekayasa pantai 1 aswar
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
 
Tugas pasca uts reklamasi
Tugas pasca uts reklamasiTugas pasca uts reklamasi
Tugas pasca uts reklamasi
 
Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...
Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...
Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...
 
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
 
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
 
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
Uu no.-1-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-uu-no.-27-tahun-2007-tentang-penge...
 
Guest lecture by Aditya R Taufani
Guest lecture by Aditya R TaufaniGuest lecture by Aditya R Taufani
Guest lecture by Aditya R Taufani
 
KOLOKIUM - RAMLI Hi PATTA.pptx
KOLOKIUM - RAMLI Hi PATTA.pptxKOLOKIUM - RAMLI Hi PATTA.pptx
KOLOKIUM - RAMLI Hi PATTA.pptx
 
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pula...
 
Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...
Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...
Urgensi Meningkatkan Kepedulian Pada Masyarakat dan Lingkungan Pesisir - Nats...
 

51ff0_Pengenalan_kebijakan_pantai-Indonesia.ppt

  • 3. 1. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang garis pantai ± 95.000 km (Subandono dkk, 2009). 20% garis pantai di Indonesia mengalami kerusakan pantai. Contoh: panjang garis Pantai Bali 436,5 km mengalami abrasi sepanjang 91,070 km, 20,8% (Survei 2007). 2. Perubahan lingkungan dan abrasi pantai mengancam keberadaan lahan produktif dan kawasan pariwisata. 3. Abrasi pantai pada daerah perbatasan menyebabkan bergesernya garis perbatasan dengan negara lain. 4. Akibat perubahan iklim global, intensitas dan magnitude dari abrasi dan gelombang pasang/badai makin meningkat. 5. Tingkat kerusakan pantai di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat tajam sementara alokasi anggaran untuk kegiatan pengamanan pantai tidak banyak berubah. 6. Penutupan muara sungai maupun pompa yang berdampak pada lalu lintas navigasi dan drainase. 3 Permasalahan Pembangunan Bidang Pengamanan Pantai
  • 4. • Fenomena pertama adalah pemanasan global (global warming),menyebabkan dua hal: – Pencairan es di kutub sehingga volume air di samudera bertambah dan berakibat pada kenaikan muka air laut (sea level rise – SLR). – Perubahan pola iklim (global climate change – GCC) sehingga perilaku badai yang membangkitkan gelombang laut mungkin tidak mengikuti kaidah yang selama ini dipahami. • Fenomena kedua adalah percepatan tekanan penduduk di kawasan pesisir padat. – Penurunan permukaan tanah akibat beban langsung dan subsidance akibat pengambilan air tanah. – Kerentanan masyarakat pesisir terhadap bencana alam laut makin tinggi karena jumlah penduduk yang ter-ekspos ke bencana makin besar. 4 Fenomena Nyata yang Berkembang yang Harus Dipelajari, Disikapi, dan Diantisipasi Secara Tepat
  • 5. 1. Penanganan abrasi pantai yang mengancam jiwa manusia dan prasarana umum (jalan raya, bangunan bernilai sosial-budaya tinggi) dan pusat kegiatan masyarakat yang terletak dekat garis pantai. 2. Pengamanan banjir di kawasan pantai (coastal flooding) akibat kondisi curah hujan tinggi dan drainase buruk yang dikomplikasi oleh aktivitas badai dan pasang laut (sesaat) serta kenaikan muka air laut dan tekanan penduduk (jangka panjang). 3. Stabilitas muara sungai dan saluran drainase yang langsung ke laut untuk mendukung lalu lintas pelayaran dan pengendalian banjir. 4. Menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 5. Mendukung revitalisasi kawasan pantai. 5 Arah Kebijakan Pengamanan Pantai Dilaksanakan Dengan Urutan Prioritas
  • 6. 1. Memprioritaskan pembangunan konstruksi pengaman pantai untuk: a. Menanggulangi kerusakan di daerah padat penduduk guna mencegah, mengurangi korban jiwa. b. Menanggulangi kerusakan yang mengancam permukiman dan fasilitas umum. c. Mencegah kerugian material lain, seperti kerusakan areal pertanian, tambak, hutan mangrove, dan perkebunan. 2. Menyusun dan menerapkan program pemeliharaan yang berkelanjutan (pemantauan, evaluasi, perbaikan, rehabilitasi). 3. Mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kelestarian ekosistem pantai. 4. Menggunakan atau memanfaatkan bahan atau material ramah lingkungan. 5. Meningkatkan anggaran di bidang Pengamanan Pantai. 6. Dalam disain mencantumkan komponen peningkatan kenaikan muka air laut sebesar 0,5 m (contoh: penanganan reklamasi Pulau Nipah). 6 Strategi Pengamanan Pantai
  • 7. • Perlindungan Terhadap Permukiman, contoh tembok laut di Pantai Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. • Perlindungan Terhadap Prasarana Umum, contoh tembok laut di Pantai Punggur, Bengkulu. • Perlindungan Terhadap Lahan Mangrove, contoh: krib menyusur pantai di Pantai Loban, Kalbar • Perlindungan Terhadap Muara Sungai, contoh: jeti di Pantai Glagah, Yogyakarta • Menjaga Kedaulatan NKRI, contoh: reklamasi Pulau Nipah, Kepulauan Riau. • Revitalisasi Kawasan Pantai, contoh: Pantai Losari, Makassar. • Perlindungan Terhadap Tempat Ibadah, contoh: Pantai Pura Tanah Lot, Bali. • Pengisian pasir dalam rangka mendukung pariwisata, contoh: Pengisian Pasir di Sanur, Bali. 7 Contoh Pengamanan pantai di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum:
  • 8. • Dalam Penggunaannya di upayakan untuk dapat memanfaatkan material setempat seperti ; 1. Menggunakan batu, pasir yang mudah diperoleh di lokasi setempat 2. Material Batu Karang sebagai alternatif bahan konstruksi revetmen ( di NTT masih dalam penelitian ). 3. Material Sintetis ( Geobag, Geotube dll ) yang diisi pasir sebagai bahan konstruksi breakwater di Maluku Utara, dan saat ini sedang dalam studi akan diterapkan di Merauke daerah yang langka batu . 4. Material Batu Buatan berupa beton cor kubus, tetrapod telah diterapkan menjadi alternatif didaerah yang sulit memperoleh bahan armor batu yang ukurannya sesuai. 8 Penggunaan Alternatif Material Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengamanan Pantai
  • 9. 1. Kegiatan Perencanaan - Untuk pekerjaan yang konstruksinya segera dilaksanakan - Prioritas untuk: kegiatan rehabilitasi, penanganan pasca bencana (gelombang badai/pasang air laut) perlu penanganan segera. - Mengalokasikan dana untuk kegiatan inventarisasi pantai-pantai kritis dan perlu segera dilakukan penanganan. 2. Kegiatan Konstruksi - Prioritas untuk pekerjaan; pemeliharaan; pekerjaan lanjutan; rehabilitasi; penanganan pasca bencana; pekerjaan untuk mendesak mengamankan pemukiman, prasarana umum dan fasilitas pendukung lainnya; pekerjaan untuk mengamankan jalur ekonomi serta pusat-pusat ekonomi; - Desain telah siap (desain, gambar, RAB & spektek); - Pengamanan pulau-pulau kecil terpencil dan kawasan perbatasan (ada 92 pulau kecil perbatasan) - Pekerjaan pembangunan (baru) secara selektif - Kegiatan pengamanan pantai yang berkaitan dengan revitalisasi kawasan pantai dan penambahan areal pantai (reklamasi) perlu dikaji lebih mendalam dan harus ada role sharing pembiayaan dengan Pemerintah Daerah setempat. ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PANTAI
  • 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pengamanan Pantai Surat Edaran Menteri PU No. 07/SE/M/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Pengaman Pantai. Surat Edaran Menteri PU No. 08/SE/M/2010 Tentang Penilaian Kerusakan pantai dan Prioritas Penanganannya. Surat Edaran Menteri PU No. 15/SE/M/2011 Tentang Pemberlakuan Pedoman Peran Masyarakat Dalam Pengamanan Pantai 10 Surat Edaran Menteri PU No. 01/SE/M/2011 Tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai
  • 11. Pengamanan pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, pola, serta rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. TUJUAN PEMBUATAN PEDOMAN (Pasal 3) • acuan bagi Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai dalam melaksanakan kegiatan pengamanan pantai. • Peraturan Menteri ini dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengamanan pantai. • agar Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Wilayah Sungai, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat melaksanakan kegiatan pengamanan pantai secara efektif dan efisien. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2010 Pedoman Pengamanan Pantai
  • 12. Ruang lingkup Peraturan Menteri (Pasal 4) • tahapan kegiatan perencanaan; • pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan bangunan; • pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah berupa bangunan pengamanan pantai; • pembiayaan bangunan pengaman pantai, dan peran masyarakat.
  • 13. Tujuan Pengamanan Pantai • masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dari ancaman gelombang dan genangan pasang tinggi (rob), erosi serta abrasi; • fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan nilai sejarah serta nilai strategis nasional yang berada di sepanjang pantai; • perairan pantai dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah perkotaan, limbah industri, dan limbah-limbah lainnya; dan • pendangkalan muara sungai. Pengamanan pantai dimaksudkan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap: (Pasal 5)
  • 14. ASPEK PENGAMANAN PANTAI ASPEK UMUM studi kelayakan: - kelayakan ekonomi, sosial,dan lingkungan; - kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan; - keterpaduan antarsektor; - kesiapan pembiayaan; dan - kesiapan kelembagaan penyusunan program pengamanan pantai (yang sesuai dengan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan rencana zonasi wilayah pesisir.) ASPEK TEKNIS perencanaan detail pengamanan pantai; b. pelaksanaan pengamanan pantai; c. operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai; pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah berupa bangunan pengaman pantai; pembiayaan pengamanan pantai; dan peran masyarakat. (Pasal 6)
  • 15. Tahapan Perencanaan Detail Pengamanan Pantai (Pasal 8) • Pengumpulan data • Identifikasi masalah Inventarisasi • Pengolahan data • Pra desain • Pemilihan alternatif pengamanan pantai • Detail desain pengamanan pantai Penyusunan Rencana Detail Pertimbangan • kelestarian sumber daya pantai dan komponen alami lingkungan pantai yang ada; • dampak lingkungan yang ditimbulkan; • kondisi sosial ekonomi masyarakat; • peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengamanan pantai; • kondisi politik dan kelembagaan; dan • estetika atau keindahan.
  • 16. Penyusunan Rencana Detail (Pasal 8 ayat (3)) Detail Desain, meliputi: - Perhitungan Struktur - Gambar Rencana - Spesifikasi Teknis - Perhitungan Volume Perhitungan Biaya Pemilihan Alternatif, berupa: Perlindungan Buatan Perlindungan Alami Adaptasi Pra Desain, berisi: - Pengembangan Alternatif - Kriteria Desain - Tata Letak - Bentuk Pengamanan Pantai - Material Pengamanan Pantai - Pertemuan Konsultasi Publik Pengolahan Data, meliputi: Pengolahan Data Sekunder Pengolahan Data Primer
  • 17. Operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman pantai Kegiatan operasi (pasal 18) , meliputi: • pemantauan; • sosialisasi kebijakan • pengoperasian pompa dan pintu air Kegiatan pemeliharaan (pasal 19) meliputi kegiatan pemeliharaan: • bangunan pengaman pantai • Alur muara sungai • Lingkungan pantai.
  • 18. Operasi Bangunan Pengaman Pantai Pemantauan meliputi kegiatan pengamatan dan pengukuran bangunan pengaman pantai pada zona pengamanan pantai guna mendapatkan informasi tentang kondisi fisik. Sosialisasi kebijakan, meliputi kegiatan: a. larangan penebangan hutan/tanaman mangrove; b. larangan penambangan di sempadan pantai; c. tatacara pemanfaatan sempadan pantai; dan d. peraturan perundang- undangan yang terkait. Pengoperasian pompa dan pintu air, berupa: a. pengoperasian pintu pengendali banjir; dan b. pengoperasian pompa pada sistem polder.
  • 19. Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai Pemeliharaan bangunan pengaman pantai meliputi pemantauan dan evaluasi. Pemeliharaan alur muara sungai meliputi kegiatan pengerukan muara secara periodik. Pemeliharaan lingkungan pantai meliputi kegiatan penanaman pohon pelindung pantai, penambahan pasir pada kawasan yang tererosi, pembersihan lingkungan pantai dari sampah dan limbah.
  • 20. 20 PENILAIAN KERUSAKAN PANTAI Kerusakan Lingkungan Erosi/abrasi dan Kerusakan/kegagal an bangunan Sedimentasi/ pndangkalan
  • 21. 21 PENILAIAN KERUSAKAN PANTAI Tolok ukur penilaian kerusakan pantai untuk gerusan dan kerusakan bangunan : Ringan • Masih berfungsi baik • Kondisi 75%- 100% Sedang • Masih berfungsi • Kondisi 50% - 75% Berat • Masih berfungsi • Kondisi 25% - 50% • Tidak membahayakan lingkungan Amat Berat • Kondisi 25% - 50% • Membahayakan lingkungan Amat Sangat Berat • Kondisi rusak parah • Membahayakan lingkungan
  • 22. PENILAIAN KERUSAKAN PANTAI Prosedur Penilaian Kerusakan Pantai : a. Penilaian kerusakan pantai disarankan (diusahakan) dilakukan pada lokasi terjadinya kerusakan, bukan pada suatu kawasan atau wilayah pantai b. Penilaian kerusakan pada satu lokasi dilakukan secara terpisah dengan lokasi yang lain. Apabila satu lokasi terjadi beberapa jenis kerusakan maka penilaian dilakukan pada kasus kerusakan pantai terberat yang terjadi di lokasi tersebut c. Khusus untuk penilaian kerusakan lingkungan harus dilakukan sangat hati-hati terutama terkait keberadaan bangunan atau fasilitas di sempadan pantai, karena persepsi masyarakat sangat beragam (contoh: masjid berada di sempadan pantai, hotel di sempadan pantai, lokasi permainan di sempadan pantai). d. Penilaian kerusakan suatu kawasan dapat dilakukan apabila kawasan tersebut tidak terlalu luas. Bila kawasan tersebut luas maka kawasan tersebut dapat dilakukan dengan membagi-bagi kawasan tersebut menjadi beberapa lokasi
  • 23. PENANGANAN KERUSAKAN BANGUNAN PANTAI Tahapan Penanganan Kerusakan Bangunan Pantai (Pedoman Pengamanan Bangunan Pantai) Bencana Sebab Lain Rusak ringan / sedang, Level 1 &2 Rusak Berat. Level 3 Rehabilitasi (Pemulihan) Penanganan Darurat (Penanggulangan) SID SID Upaya Menyeluruh (Pencegahan) Rehabilitasi (Pemulihan) SID SID Upaya Menyeluruh (Pencegahan) Darurat Jangka Pendek Jangka Panjang Jangka Pendek Jangka Panjang Kerusakan Prasarana
  • 25. Muka Air Pasang Muka Air Surut Lajur penyangga agar gelombang tidak langsung menghantam sisi kawasan yang dilindungi Gelombang Kawasan yang dilindungi Prinsip Pengamanan Breakwater Dapat ditanami bakau untuk meningkatkan keanekaragaman hayati
  • 26. James A. Danoff-Burg, Columbia University, jd363@columbia.edu Bruguiera gymnorrhiza Ceriops australis Rhizophora stylosa Salinity Inundation Decreasing Soil Stability Sedimentation Rate All increase toward shore Zonasi Spesies Bakau Avicennia marina Mean High Water Mean Sea Level
  • 27. www.fao.org Document ERDC TN-WRP-VN-RS-3.2 Year 2000 Zonasi Spesies Bakau Mean High Water Mean Sea Level
  • 28. Perlindungan Terhadap Permukiman Pantai Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Pantai Belang, Sulawesi Utara 28
  • 29. Perlindungan Terhadap Jalan Raya Pantai Punggur, Bengkulu Pantai Tanah Rubuh, Papua Barat 29
  • 30. Perlindungan Terhadap Lahan Mangrove Pantai Loban, Kalimantan Barat 30
  • 31. Perlindungan Terhadap Muara Sungai Pantai Glagah, Yogyakarta Pantai Glagah, Yogyakarta 31
  • 32. Revitalisasi Kawasan Pantai Pantai Losari, Makassar 32
  • 33. Perlindungan Terhadap Tempat Ibadah Pantai Pura Tanah Lot, Bali 33 Pantai Kutuh, Bali
  • 34. Pantai Sanur, Bali Pantai Nusa Dua, Bali Pengisian Pasir dalam Rangka Mendukung Pariwisata 34
  • 35. Kerusakan Pantai Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel Kerusakan Pantai Lebih, Bali CONTOH KERUSAKAN PANTAI AKIBAT GELOMBANG AIR LAUT 35
  • 36. Kerusakan Pantai Tanah Rubuh, Papua Barat Kerusakan Pantai Lantora, Sulawesi Barat 36
  • 37. Kerusakan Pantai Johan Pahlawan, Aceh Selatan Kerusakan Pantai Serangai, Bengkulu Utara 37
  • 38. Kerusakan Pantai Punggur-Air Dikit, Kab. Muko-Muko Kerusakan Pantai Urai, Bengkulu Utara 38
  • 39. Kerusakan Pantai Pisangan, Kab. Karawang Kerusakan Pantai Pisangan, Kab. Karawang 39
  • 40. Pulau Nipah saat surut sebelum di reklamasi (seluas 60 ha) Pulau Nipah saat pasang sebelum di reklamasi (seluas 0.62 ha) 40
  • 41. Menjaga Kedaulatan NKRI Pulau Nipah Pasca Reklamasi 41