Presentasi ini memuat review kerja asistensi yang telah kami laksanakan dalam membenahi pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Mataram, NTB, dan mengadress sejumlah rekomendasi rencana aksi pembenahan lanjutan pada tahun 2015.

1. REKOMENDASI
RENCANA AKSI PEMBENAHAN PPTSP
DI KOTA MATARAM
Ervyn Kaffah
(Kaukus NGO NTB untuk Reformasi Birokrasi)
Disampaikan dalam Workshop Exit Meeting Penguatan
Partisipasi Masyarakat untuk Perbaikan Pelayanan TKI dan
Perizinan Terpadu di NTB
Mataram, Februari 2015
1

2. MASALAH & TANTANGAN AWAL YANG DITEMUI
(IMPLEMENTASI KEWENANGAN & TANGGUNGJAWAB)
 Dasar hukum penyelenggaraan perizinan terpadu dipandang masih lemah
karena berupa Perwal Pelimpahan kewenangan dan berpotensi menimbulkan
masalah hukum
 Adanya perbedaan persepsi mengenai wewenang pengawasan terhadap
pelaksanaan izin yang sudah diterbitkan
 Adanya perbedaan persepsi mengenai pihak yang bertanggungjawab terhadap
Pencapaian Target Perolehan PAD
 Adanya perbedaan persepsi mengenai wajib/tidaknya rekomendasi Tim Kerja
Teknis dijadikan acuan dalam dalam menerbitkan izin dan tanggungjawab
terhadap konsekwensi hukum yang muncul akibat pelaksanaan izin yang
diterbitkan
 Masih ada SKPD Teknis yang berpandangan bahwa pelimpahan kewenangan
belum berjalan efektif, dan ada jenis perizinan yang sebaiknya ditinjau
pelimpahan kewenangannya karena berdampak semakin panjangnya rantai
pelayanan.
 Penempatan Staf SKPD Teknis ke BPMP2T belum terlaksana dengan baik
 Kejelasan Rincian tugas & Fungsi Tim Kerja Teknis dan Anggaran Survey
Lapangan
2

3. MASALAH & TANTANGAN AWAL YANG DITEMUI
(PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BPMP2T)
 BPMP2T BELUM MEMILIKI SOP (Panduan Bussiness Process) Kegiatan pelayanan
perizinan. Juga terkait dg prosedur tertulis penerbitan izin
 SOSIALISASI keberadaannya kepada masyarakat & mempermudah masy. mengakses
Informasi standar pelayanan, misal: pengembangkan website khusus, pengumuman
publik di pasang/tempel di tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan, dlsb.
 STANDAR PELAYANAN belum sesuai harapan pengguna layanan. Khususnya meninjau
kembali mengenai:
- lama waktu proses perizinan agar bisa lebih dipercepat dan kapan pengambilan izin
yang sudah jadi,
- penetapan tarif yang terjangkau,
- mereview kembali syarat perizinan sehingga lebih memudahkan untuk dipenuhi
termasuk persyaratan untuk izin perpanjangan
 KUALITAS LAYANAN belum memuaskan. Dalam hal ini menyangkut:
-kecepatan pelayanan perizinan (memberlakukan prosedur izin paket),
-penguasaan petugas terhadap materi perizinan,
-kedisiplinan dan tanggungjawab serta kesopanan (aspek sikap) petugas dalam
melayani,
-ketersediaan sarana prasarana yang memadai (gedung yang memadai, mesin fotocopy),
dan kenyamanan pengguna layanan.
3

4. TREND POSITIF TERKAIT IMPLEMENTASI
KEWENANGAN &TANGGUNGJAWAB
Masalah Trend
Perbedaan persepsi mengenai
wewenang pengawasan terhadap
pelaksanaan izin yang sudah
diterbitkan.
Telah menjadi kesepahaman bersama bahwa
wewenang pengawasan tetap menjadi kewenangan
SKPD teknis terkait
Perbedaan persepsi mengenai
wajib/tidaknya rekomendasi Tim
Kerja Teknis dijadikan acuan dalam
menerbitkan izin.
Telah ada kesepahaman antara BPMP2T dan SKPD
Teknis terkait bahwa semua Izin yang memerlukan
rekomendasi Tim Kerja Teknis hanya bisa diterbitkan
atas pertimbangan dan rekomendasi Tim Kerja Teknis.
Perbedaan Persepsi mengenai pihak
yang bertanggungjawab terhadap
Pencapaian Target Perolehan PAD.
Telah ada pemahaman bersama bahwa pencapaian
target PAD tetap menjadi tanggungjawab SKPD
Teknis sementara BPMP2T sifatnya membantu.
Penempatan staf dari SKPD Teknis
ke BPMP2T sempat terhambat
Kini telah berjalan dengan baik. Meski demikian masih
ada satu SKPD (BLH) yang belum menempatkan
stafnya di BPMP2T. Ke depan, BPMP2T masih
memerlukan tambahan staf, guna menjamin system
loket berjalan efektif.
4

5. PEMBENAHAN PELAYANAN YANG BERJALAN
 Pemberlakuan system pengurusan izin paket atau secara paralel, telah
berhasil mempersingkat waktu pengurusan izin hingga 70% dan
mengurangi biaya administrasi hingga 40%.
 Menyusun SOP pelayanan baru yang lebih efektif sebagai panduan
kerja pelayanan
 Melaunching web-site Badan untuk mempermudah masyarakat
memperoleh informasi mengenai Badan dan pelayanan yang diberikan
 Melaksanakan sosialisasi melalui pemasangan baliho di lokasi-lokasi
strategis
 Penerbitan leaflet dan brosur baru yang lebih lengkap mengenai syarat,
tarif, dan waktu pengurusan izin
 Meningkatkan kenyamanan pengguna layanan di area front office
 Penyediaan ruang kerja yang lebih memadai bagi staf back office dan
staf secretariat. Jika sebelumnya harus berbagi ruang dengan SKPD
lain, sekarang ini sebagian besar lantai I gedung II (Eks Kantor DPRD
Kota Mataram) telah digunakan seluruhnya oleh BPMP2T.
5

6. REKOMENDASI RENCANA AKSI PEMBENAHAN
PENYELENGGARAAN PTSP TAHUN 2015 (TERLAMPIR)
Rencana
Aksi
P.Jawa
b
SKPD
Terkait
Kriteria
Keberhasilan
Ukuran
Keberhasilan
%
target
Capaia
n
1 2 3 4 5 6
Penyusunan
Perda
Penyelenggara
-an Perizinan
Terpadu Satu
Pintu
Bagian
Hukum
BPMP2T,
SKPD
Teknis
Terkait,
Bagian
Organisasi
Adanya Perda yang
khusus mengatur tentang
Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu
-Adanya Draft
Raperda
-Adanya Draft naskah
Akademik
70%
Penyusunan
SOP Tim Kerja
Teknis
BPMP2T SKPD
Teknis
terkait
Adanya SOP khusus
yang mengatur
pelaksanaan kerja Tim
Kerja Teknis
SOP memuat
pengaturan mengenai staf
yang mewakili SKPD
Teknis dalam Rapat Tim
 Diterbitkannya SK
SOP Tim Kerja Teknis
 Utusan SKPD
Teknis dalam Rapat
TKT minimal ….
100%
6