Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)

315 visualizaciones

Publicado el

Edisi Jelajah Batas kali ini merefleksikan semangat
masyarakat Kecamatan Kalumpang yang ikut
berperan aktif dan berkontribusi dalam Program
Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan
atas kerja sama Pemerintah Kabupaten
Mamuju dengan MCA-Indonesia.

Publicado en: Medio ambiente
  • Sé el primero en comentar

JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)

  1. 1. JELA AHBatas Edisi 2 Juni - Juli 2016 Program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif #2 PERLU DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS DAN TERINTEGRASI Beda Pendapat ? Ini dia Solusinya Wilayah Administasi Perlu ada Batasnya PENETAPAN BATAS J Belajar Makna Budaya Tenun Karataun
  2. 2. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 2 l Juni - Juli 20162 l Daftar Isi Dari Redaksi Kepastian batas wilayah administrasi Desa adalah salah satu syarat penting dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah secara sistematis dan terinte- grasi sebagai upaya memberi ruang kontrol terha- dap rencana pembangunan. Kebijakan desentralisasi Pemerintah Indone- sia dan semakin terlibatnya Organisasi Non-Pe- merintah telah menimbulkan perubahan yang mendasar pada model pembangunan yang lebih partisipatif. Kebijakan ini ditujukan untuk men- goptimalkan kinerja pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, perencanaan pembangunan yang melekat pada karakteristik daerah serta kesada- ran untuk mengelola sumberdaya secara bertang- gung jawab. Edisi Jelajah Batas kali ini merefleksikan seman- gat masyarakat Kecamatan Kalumpang yang ikut berperan aktif dan berkontribusi dalam Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilak- sanakan atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan MCA-Indonesia. Harapan kita sebagai anak bangsa kiranya dapat memberikan kontribusi positif kepada pemban- gunan Indonesia seutuhnya, dengan upaya terpa- du yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif. Koordinasi antara semua pihak, baik dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat, badan-badan internasional dan lembaga terkait lainnya untuk berkontribusi aktif dalam pelak- sanaan Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini, sehingga secara berangsur-angsur men- gajak masyarakat melakukan kegiatan kompre- hensif dan terintegrasi. Selamat menyambut hari kemenangan, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H dan hari kemerdekaan RI ke 71 tahun 2016. Supported By : Abt Associates Jelajah Batas merupakan wahana penyebaran informa- si kegiatan Program Pemetaan dan Perencanaan Parti- sipatif yang di inisiasi oleh tenaga pendamping teknis Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Adapun kegiatan ini merupakan kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-I). Jelajah batas diterbitkan 2 bulan sekali untuk mem- berikan informasi terbaru hasil kegiatan. Jelajah ba- tas ditujukan untuk masyarakat, Pemerintah Daerah, Lembaga Mitra, Media, dan seluruh pihak yang terli- bat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam program pendampingan dan pengembangan kapasitas masyarakat khususnya dalam upaya pemetaan dan pe rencanaan partisipatif Penanggung Jawab Geoffrey Swenson Pemimpin Redaksi Alaudin Latief Kontributor Team Teknis Kec. Kalumpang Layout Grafis AL Penetapan Batas perlu dilakukan secara Sistematis dan Terintegrasi Wilayah Administrasi Perlu Ada Batasnya Beda Pendapat ? Ini dia Solusinya 3 4 6 Lensa PMaP 11 JELA AHBatasProgram Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif J abtassociates.com abtsrbi.com I abtjta.com.au abtassociates.com/careers Tim Kalumpang - Mamuju - Sulawesi Barat Belajar Makna Budaya Tenun Karataun 8 Mencari Solusi Terbaik 10
  3. 3. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 2 l Juni - Juli 2016 l 3 MAMUJU - Hal ini menjadi salah satu catatan penting berdasarkan temuan yang dilakukan oleh tim Teknis Kecamatan Kalumpang dalam proses penyiapan peta dasar pelaksanaan Program Penetapan dan penegasan Batas Desa kerja sama Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan MCA-Indonesia di Kecamatan Kalumpang Ka- bupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang dilak- sanakan pada Mei 2016. Ach. Nasirudin, Geographic Information System (GIS) Spesialist Tim Teknis Kecamatan Kalumpang, me- ngungkapkan bahwa penyiapan data dilakukan dengan mengumpulkan semua dokumen yang terkait penen- tuan batas desa seperti undang-undang pembentukan daerah, peta dasar, serta dokumen lain yang telah disepakati para pihak. “Secara teknis, basis data yang digunakan dalam peta batas administrasi bersumber dari Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tersirat dalam dokumen penegasan batas daerah Provinsi Sulawesi Barat – Provinsi Sulawesi Selatan (Segmen Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah dengan Ka- bupaten Luwu Utara tahun 2006 dan 2007) yang diter- bitkan oleh Komando Daerah Militer VII/Wirabuana Topografi (TOPDAM) September 2014. Temuan tim teknis dilapangan terjadi perbedaan antara batas administrasi RTRW Kabupaten Mamu- ju yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Mamuju (Update November 2015) dengan dokumen Penegasan Batas Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan, September 2014.Sebanyak 25 Pilar Batas Utama (PBU) yang telah dipasang oleh TOP- DAM VII Wirabuana berdasarkan penegasan segmen batas tahun 2006 Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawe- si Barat yang bersinggungan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Pilar batas sudah dipasang oleh TOPDAM Wirabuana (25 PBU) ada di Desa Salumakki (7 PBU), Desa Tumonga (5 PBU), Desa Batu Ma’kada (10 PBU), dan Desa Polio (3 PBU). Hal ini telah di konfirmasi ke Kepala Bagian Pemerin- tahan Kabupaten Mamuju, M Basid mengakui bahwa data batas adminsitrasi yang digunakan selama ini mengacu dari RTRW Provinsi tahun 2015. Namun dengan adanya informasi tersebut, Kabupaten Mamu- ju akan menindaklanjuti temuan ini untuk meminta langsung data dari TOPDAM Wirabuana yang telah memasang PBU batas Provinsi dan menyanggupi menyesuaikan RTRW provinsi secepatnya, mengingat Agustus 2016 Akan diterbitkan Permendagri untuk penegasan batas Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Sementara itu M Ikhsan, Kabag biro pemerintah- an Provinsi Sulbar menegaskan bahwa data RTRW Provinsi (Update November 2015) tersebut, belum di lakukan penyesuaian terhadap hasil survei TOPDAM (Pemasangan Pilar 2006), “Data original yang telah diterbitkan oleh TOPDAM VII Wirabuana pada tahun 2006 sudah final dan tidak bisa diubah, karena legalitas sudah lebih dulu”. “Selama ini, data yang digunakan Kabupaten Mamuju perlu di klarifikasi dan di perbarui dengan data TOP- DAM Wirabuana (Program Kemendagri) antara Batas Provinsi Sulbar dan Sulsel, Jangan mengambil Koordi- nat sendiri karena itu ilegal, Pesan Ikhsan. (AL) PENETAPAN BATAS PERLU DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS DAN TERINTEGRASI Ketersediaan data, informasi, dan peta dasar yang akurat, lengkap, dan mutakhir sangat dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam melakukan intervensi sebagai barometer dalam upaya Penetapan dan Penegasan Batas desa. Olehnya perlu melibatkan semua pihak dalam mempersiapkan dokumen yang dapat diper- tanggungjawabkan.
  4. 4. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 2 l Juni - Juli 20164 l KALUMPANG - Tidak salah ungkapan yang menga- takan bahwa “pemetaan itu mahal, tapi lebih mahal lagi membangun tanpa pemetaan,”. Apabila keputusan diambil hanya berdasarkan perasaan atau intuisi, bu- kan berdasarkan fakta, maka dapat dibayangkan bah- wa tingkat ketidakpastian akan tinggi, yang menjurus kepada tingginya biaya ketidakefisienan pengelolaan anggaran negara. Hal ini diungkapkan oleh I Made Sucita, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab. Mamuju pada pembukaan kegiatan loka- karya yang digelar selama 3 hari bertajuk Penguatan kapasitas Tim Pelaksana Desa Penetapan dan Pene- gasan Batas Desa Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Prov. Sulawesi Barat, yang dilaksanakan di ruang kelas SDN 1 Kalumpang, senin, 13/06/2016. Wilayah Administrasi PERLU ADA BATASNYA Terkadang perencanaan pem- bangunan dibuat berdasarkan keinginan bukan didasarkan kebutuhan. Yang dibutuhkan sebenarnya ada musyawarah yang menentukan kegiatan apa yang harus di tindak lan- juti... itulah penetapan dan penegasan batas desa...
  5. 5. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 2 l Juni - Juli 2016 l 5 “Apabila mengharapkan anggaran pemerintah untuk melakukan pemetaan, kita tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan pemetaan partisipat- if di semua desa, beruntung ada bantuan dari Amerika yang telah melaksanakan program percontohan di dua Kecamatan di Mamuju”, ungkap Made. Beliau juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Ka- bupaten Mamuju memberikan penghargaan sebesar besarnya kepada Lembaga MCA-Indonesia yang telah memberikan bantuan melalui program Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Kalumpang, kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui penantangananan MOU Wali Amanah tanggal 8 No- vember 2012, dan Peraturan Bupati 3 Feb 2015 yang diperkuat dengan Surat Keputusan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (SK TPPBD). “Untuk menciptakan kepastian hukum wilayah admin- istrasi penentuan wilayah perlu dilakukan penentuan batas desa secara pasti, TPPBD berwenang dan ber- tanggungjawab menandatangani Berita Acara dalam setiap tahapan kegiatan penegasan batas desa. Hasil verifikasi penegasan batas berupa berita acara akan menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Batas Desa”, kata Made. Tidak kurang dari 70 peserta ikut dalam kegiatan ini yang terdiri dari TPPBD Kab. Mamuju, Camat Kalumpang, Kapolsek Kalumpang, perwakilan MCA-Indonesia, Abt Associates sebagai konsultan pelaksana, Kepala desa Kecamatan Kalumpang, Ketua BPD Kecamatan Kalumpang, Tim Pelaksana Desa (TPD) yang beranggotakan 5 orang perdesa, ditambah dengan Tobara dan Tim Teknis Kecamatan Kalumpang beserta undangan lainnya. “Ketika Bapak melaksanakan perencanaan pemba- ngunan apalagi dengan dana desa yang cukup besar, tidak akan simpang siur. Ketika ini sudah di tetap- kan, Bapak lebih mudah mengetahui karena sudah ada batasnya. Perlu saya tegaskan bahwa, batas ad- ministrasi tidak mempengaruhi kepemilikan! Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebela- han baik berupa batas alam maupun batas buatan, Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain”, jelas Made. Selanjutnya beliau berpesan, perlu ada data riil se- hingga perencanaan pembangunan bisa aplikatif dan berjalan dengan baik. Selama ini yang sering terjadi bahwa dengan tidak adanya penegasan dan peneta- pan batas desa, profil desa itu pun sampai sekarang tidak ada yang valid yang bisa menjadi pegangan. Se- hingga terkadang perencanaan pembangunan dibuat berdasarkan keinginan bukan didasarkan kebutuhan. “Kita berharap melalui kegiatan ini bisa mengum- pulkan data-data informasi melalui peta dasar yang sudah ditandatangani oleh Asisten 1 selaku ketua TPPBD”, tandasnya. (AL)
  6. 6. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 2 l Juni - Juli 20166 l KALUMPANG - Dalam rangka mengantisipasi tim- bulnya potensi sengketa batas desa dalam pelaksanaan Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Ke- camatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Tim Teknis Kecamatan Kalumpang mengundang semua elemen masyarakat di Kecamatan Kalumpang untuk terlibat dalam kegiatan pertemuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan di Balai Desa Kalumpang, Kec. Kalumpang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, Senin 13/06/2016. Edy Harfiah, Selaku Fasilitator yang mendampingi selama 2 hari pembentukan forum tersebut mengung- kapkan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membentuk forum secara aklamasi yang nantinya akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengke- ta batas desa yang mungkin bisa terjadi. “Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD) ini, berpotensi menimbulkan sengketa atas ruang, Sengketa dapat berupa sengketa laten yang te- lah terjadi sejak lama, maupun sengketa yang muncul dengan proses PPBD, Berdasarkan hal tersebut maka sengketa harus diantisipasi dan ditangani sejak dini untuk kemudian diselesaikan sehingga tidak berkem- bang ke arah negatif”, Kata Edy. Kegiatan ini dihadiri sedikitnya 40 peserta yang terdiri dari, Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulbar, TP- PBD Kabupaten Mamuju, perwakilan Camat Kalum- pang, Perwakilan MCA-Indonesia, Utusan 13 Desa Ke- camatan Kalumpang, Abt Associates sebagai Konsultan Pelaksana, Tobara beserta undangan Lainnya. I Made Sucita, perwakilan TPPBD Kabupaten Mamuju mengungkapkan bahwa apabila ada perselisihan paham yang terjadi di desa perlu dirundingkan bersama. “kami menginginkan masyarakat damai, bahu membahu saling meng- Ini dia Solusinya Optimisme dalam membangun negeri ini per- lu ditumbuhkan mulai dari hal-hal kecil. Potensi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman karena kekhawatiran menyangkut kepastian hak sebaiknya di komunikasikan lebih awal. BEDA PENDAPAT ?
  7. 7. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 2 l Juni - Juli 2016 l 7 hormati dan menghargai. Namun apabila tidak menemukan titik temu, akan dilanjutkan kepa- da forum penyelesaian sengketa yang dibentuk saat ini. Semua masalah pasti ada solusinya, apalagi wilayah kalumpang masih ada satu garis keturunan yang sama, Apabila Forum bisa mem- fasilitasi dengan baik, dan tidak ada pihak yang dirugikan, artinya forum ini telah berjalan se- bagaimana mestinya”. Sementara itu, Kepala Desa Siraun, Bapak Sole- man mengungkapkan, Sengketa bisa saja terjadi bukan cuma antara desa saja tetapi dengan pe- mangku kebijakan, “Kami ingin kejelasan dari pemerintah daerah terkait juga dengan peruntu- kan Kawasan Hutan lindung ataupun konservasi serta kawasan lain yang mungkin saja bisa berada di tanah garapan di desa kami”. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Pa- mean Robert (Ketua BPD Tumonga) yang menga- takan bahwa, forum yang di bentuk ada baiknya tidak berfokus hanya pada penyelesaian beda pendapat mengenai batas desa pada program ini. Keterlibatan nilai-nilai/unsur adat istiadat atau budaya yang berlaku di kalumpang secara umum sangat penting di tuangkan dalam nilai-nilai dasar ruang lingkup forum yang akan dibentuk. “Harapan kita adalah, forum ini akan terus beker- ja dalam menyelesaikan masalah lain sebagai contoh menyelesaikan persoalan antar pemuda dengan pemuda desa lain, sehingga persoalan tersebut tidak sampai di pihak kepolisian”. Ujar Pamean. Di akhir Sesi di sepakati pembentukan fo- rum dengan nama “forum Penyelesaian Beda Pendapat”. Forum ini akan menyelesaikan beda pendapat mengenai batas desa. Terpilih sebagai Ketua Bapak Yan S. Pobatu (Ketua BPD Karataun) yang akan mengemban tugas sampai dengan sele- sainya kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan atas kerja sama pemer- intah Kabupaten Mamuju dengan MCA-Indone- sia. Camat Kalumpang, Kapolsek, Danramil dan Tobara Lembang Kalumpang Bapak Ely Sipayo di daulat sebagai Penanggung jawab forum beda pendapat. Adapun poin penting menjadi dasar Forum Beda Pendapat sesuai dengan amanat Permendagri No. 27 Tahun 2006 yakni, Perselisihan batas desa an- tar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat, Apabila upaya musyawarah tidak tercapai, penyelesaian perselisihan akan ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final. (AL). Dalam rangka pelaksanaan program Pe - netapan dan Penegasan Batas Desa di Keca- matan Kalumpang, kerja sama Millenium Challange Account - Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju, Konsultan Pelaksana Abt Associates telah melakukan pemasangan Bench Mark (Titik Kontrol) pada kamis, (14/7). Adapun pemasangan ini akan dilakukan secara maraton selama 3 hari di lokasi yang berbeda, antara lain; Kantor Kecamatan Kalumpang, Kantor Desa Siraun dan Kantor Desa Karama. Bench Mark ini dianjurkan untuk dipasang oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Departemen Kehutanan sebagai pilar refe- rensi. Menurut Nova, Geodetik Adviser Abt memaparkan agar nilai posisi pilar-pilar batas mengacu ke suatu sistem nasional, maka pengukuran pilar-pilar batas harus terikat pada titik kontrol yang secara teknis mempunyai tingkat ketelitian yang mema- dai. Pilar referensi ini akan menjadi dasar dalam setiap pengukuran teliti yang akan dilakukan di Kecamatan Kalumpang terma- suk dalam pelaksanaan Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa. “Setelah pembangunan Bench Mark, akan dilanjutkan dengan pengukuran yang menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang rencananya akan dilakukan satu minggu setelah pema- sangan Bench Mark ini”, tegasnya. Abt DIRIKAN Bench Mark di Kalumpang
  8. 8. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 2 l Juni - Juli 20168 l BUDAYA TENUN KARATAUN BELAJAR MAKNA KALUMPANG – Mungkin tidak banyak yang me- ngetahui tentang Desa Karataun. Sebuah desa kecil dengan pemandangan eksotis, dibalut jajaran bukit asri Kalumpang yang di tengahnya terdapat sungai Karataun yang selalu ramai dengan para pencari logam mulia secara tradisional. Jarak Desa Karataun hanya 17 KM dari Kota Keca- matan Kalumpang. Namun untuk menjangkau desa ini, anda harus melalui jalan cadas berbatu menyusuri lereng bukit, melintas belasan anak sungai tanpa titian/ jembatan, dan sebagian jalan tanah yang terkadang berlumpur dengan kubangan air di tengah jalan apabi- la musim penghujan tiba. Karataun dihuni oleh sedikitnya 377 KK yang tersebar di 9 dusun. Sebagian besar masyarakatnya bergantung sebagai petani penggarap sawah dan kebun cokelat, yang mengandalkan pergantian musim untuk mena- nam, selebihnya adalah pegawai, wiraswasta, pekerja serabutan, pekerja tambang tradisional dan para pe- rempuan penenun kain tradisional. Dengan segala keterbatasan, masyarakat Karataun tetap produktif mengembangkan potensi lokal. . Salah satu yang menarik perhatian saya adalah Kelompok Perempuan yang mengembangkan kerajinan kain tenun Karataun, penenun kain dengan motif unik namun bermakna. Sosana (52th), penenun asal Karataun mengaku telah menggeluti pekerjaan sebagai penenun Kain tradisio- nal Karataun sejak masih gadis. Awalnya dia membuat tenunan sekedar untuk mengisi waktu luang, namun setelah di tekuni, ternyata dapat memberikan penghas- ilan yang dapat membantu ekonomi keluarga. Duduk santai dengan alat tenun tradisionalnya, satu persatu benang di masukkan, tangannya dengan sigap dan cepat memasukkan helai helai benang lalu meng- gerakkan kayu pengikat sisir besi merangkai helai benang menjadi selembar selendang bermotif khas. Namun membuat tenun tidaklah semudah kelihatan- nya. Menenun bukan hanya soal memasukkan benang ke dalam benang lainnya. Menenun juga butuh teknik, ketelatenan, ketelitian dan kesabaran ekstra. “Kita harus lebih peka untuk melihat sejarah, kekayaan adat dan bu- daya yang dimiliki, jan- gan sampai kita terpecah belah karena terkotak kotak dalam batas-batas administrasi yang seha- rusnya tidak mempen- garuhi rasa kebersamaan yang selama ini telah ter- bangun” BUDAYA
  9. 9. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 2 l Juni - Juli 2016 l 9 Selain bahan sintetis, bahan yang digunakan untuk membuat tenunan diambil dari pohon kapas yang ban- yak terdapat di sekitar pegunungan Karataun, sedang- kan bahan pewarna yang digunakan dari, mengkudu, kunyit, lombok, lengkuas, daun tarung, dan lain sebagainya. “Bahan lokal biayanya cukup mahal bila dibandingkan dengan bahan jadi, biasanya untuk bahan lokal kami sesuaikan dengan orang yang pesan”, ujar Sosana ibu dari 3 orang anak tersebut. Kain tenun ini sangat digemari oleh pendatang khu- susnya dari luar daerah Sulawesi Barat sebagai oleh- oleh khas. Berbagai motif dan ukuran dijual dengan harga yang sepantasnya. Biasanya dijual kepada pen- datang, atau dikirim sesuai permintaan biasanya ke Toraja, Mamuju, Makassar bahkan sampai ke Bali. Ibu tiga anak ini mengaku penghasilan yang ia dapatkan tidak menentu, mungkin karena Kain Tenun Karataun belum banyak dikenal di luar sana. Sosana Menjelaskan bahwa semua motif kain tenun asal Karataun memiliki makna, terdapat tiga motif tenunan yaitu, motif Rundun Lolo bermakna garis kekerabatan sebagai pernyataan akan nilai-nilai yang saling menyayangi, saling tenggang rasa, saling meng- hormati, saling mendukung asah, asih dan asuh. motif Sekomandi artinya terikat kuat dan erat sebagai per- nyataan akan nilai-nilai yang mencintai, kebersamaan, kebebasan atas dasar hati nurani, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan kejujuran serta keadilan. Dan yang ketiga motif Mari Lotong berarti dunia orang mati sebagai pernyataan akan nilai-nilai yang didasari oleh kesetiaan dan tanggung jawab dalam kebersamaan. Mungkin sederhana kelihatannya kain tenun yang dibuat, namun makna dibalik kain tenun Karataun patut menjadi pelajaran kepada masyarakat Kalum- pang khususnya dalam pelaksanaan program Peneta- pan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan MCA-Indonesia, untuk saling mengingatkan pada kearifan budaya lokal demi tujuan bersama. ketiga-tiganya diabadikan dalam tiga jenis tenunan ikat dengan simpulan Makna “Toma’kada mesa ma’ ulelean Satandang Malabi’ Katuoanna”, yang bermakna sebagai pandangan hidup yang sangat kuat pengaruh- nya terhadap kehidupan maka semua kebijakan di- letakkan dalam rangka kebersamaan untuk tujuan kebahagiaan bersama. “Kita harus lebih peka untuk melihat sejarah, kekayaan adat dan budaya yang dimiliki, jangan sampai kita ter- pecah belah karena terkotak kotak dalam batas batas administrasi yang seharusnya tidak mempengaruhi rasa kebersamaan yang selama ini telah terbangun”, katanya. (AL)
  10. 10. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 2 l Juni - Juli 201610 l KALUMPANG – Pelaksanaan musyawarah segmen batas antar desa Kecamatan Kalumpang merupakan salah satu bagian dari implementasi program Peneta- pan dan penegasan batas desa yang dilakukan atas ker- ja sama antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan MCA-Indonesia dengan melakukan pertemuan antar desa dalam penyelesaian batas antar desa yang di fasi- litasi oleh Konsultan Abt Associates sebagai Tim Teknis Kecamatan Kalumpang. Team Leader Program PMaP Kabupaten Mamuju, Del- phius Ginting mengungkapkan bahwa masing-masing desa menyampaikan kesepakatan batas dalam desanya yang telah dibuat, garis batas kemudian di negosi- siakan dalam pertemuan ini. kesepakatan ini dibuat- kan berita acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan dan diketahui Camat dan TPPBD Kabupaten Mamuju selaku pejabat yang berwenang. Musyawarah dihadiri oleh 3 orang perwakilan dari TPD (Tim Pelaksana Desa), BPD, Tobara/pemuka adat dari 13 di Kec. Kalumpang dibagi dalam 3 titik per- temuan difasilitasi oleh Pelaksana Tim Teknis Keca- matan dari Konsultan Abt Associates yang melibatkan desa-desa yang berbatasan sesuai dengan segmen batas yang terdapat di desanya. MENCARI Kesepakatan terhadap penetapan batas antar desa seharusnya dapat diselesaikan secara musyawarah melalui pertemuan antar desa untuk membuka kesempatan mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak “Dari 25 segmen batas antar desa dalam Kecamatan Kalumpang berdasarkan peta RBI dan deteksi pada saat penarikan garis batas desa dari masing-masing desa, 17 segmen telah menemukan kesepakatan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa”, jelas ginting saat ditemui, Senin, 11/06. Selanjutnya Ginting menjelaskan apabila tidak diper- oleh kesepakatan terhadap hasil segmen penegasan batas dalam pertemuan ini, selanjutnya akan di serah- kan kepada Forum Beda Pendapat yang telah dibentuk untuk memberikan solusi terbaik kepada desa-desa yang bersengketa. Rencananya diselesaikan selama akhir bulan Juli ini untuk memberikan informasi yang lebih dapat di pertanggungjawabkan mengacu kepada panduan yang telah diterbitkan sesuai MOU antara Pemkab Mamuju dengan MCA-Indonesia. “Apabila masih belum menemukan solusi dalam forum beda pendapat, jalan terakhir akan diserahkan kepada TPPBD sebagai penanggung jawab untuk menyam- paikan hasil penetapan dan penegasan kepada bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah”, kuncinya (AL). SOLUSI TERBAIK
  11. 11. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 2 l Juni - Juli 2016 l 11 Lensa PMaP COP Abt Associates, Geofrey Swenson memberikan sambutan dalam Lokakarya , Senin 13/06/2016 Pemasangan Bench Mark (titik kontrol) di Desa Siraun, Kamis 14/07/2016 Praktek penggunaan GPS kepada TPD Kondobulo dalam lokakarya PPBD, rabu 15/06/2016 Sesi penjelasan peta dasar kepada TPD dalam loka- karya PPBD, rabu 15/06/2016 Suasana Diskusi Kelompok TPD dalam lokakarya PPBD, Selasa 14/06/2016 Foto bersama Tim Teknis PPBD Kec. Kalumpang setelah kegiatan Lokakarya, Rabu 15/06/2016

×