SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 18
Descargar para leer sin conexión
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
      BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL




    RANCANGAN AWAL
 RENCANA KERJA PEMERINTAH
        TAHUN 2012
                        Oleh:
                Armida S. Alisjahbana
             Menteri PPN/Kepala Bappenas

               Disampaikan dalam acara
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
                  Surabaya, April 2011
OUTLINE

1. Isu Pembangunan Nasional

2. Tema & Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun
   2012

3. Isu Pembangunan Provinsi Jawa Timur

4. Harapan dari Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
   jawa Timur



                                                     2
ISU PEMBANGUNAN NASIONAL




                           3
ISU PEMBANGUNAN
1   Memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi


2
    Percepatan pengurangan kemiskinan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi
    dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin

    Pembangunan inklusif dan berkeadilan dengan meningkatkan keterlibatan dan
3
    peranserta semua pemangku kepentingan

4   Peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam, bonus
    demografi, potensi industri, dan pasar domestik yang besar

5   Penerapan      prinsip   pembangunan   berkelanjutan   (pro-
    environment)



                                                                                4
ARAHAN PRESIDEN RI (RAKER 10 JANUARI 2011)
              UNTUK PELAKSANAAN RKP 2011
1.  Mengatasi kenaikan harga pangan dan energi;
2.  Pelaksanaan APBN secara tepat dan efektif;
3.  Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik;
4.  Penciptaan iklim investasi yang baik;
5.  Pengurangan penyimpangan dan korupsi;                      Butir yang
6.  Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan        berwarna merah
    yang ilegal dan merusak lingkungan;                        masih relevan bagi
7. Pengikisan dan pencegahan politik uang;                     pelaksanaan RKP
8. Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan                2012
    masyarakat;
9. Peningkatan bantuan dan perlindungan tenaga kerja;
10. Kesiagaan dan kesigapan bencana di Pusat dan Daerah.



                                                                                    5
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2012

  •   Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
  •   Kronologi Tema Pembangunan dalam Kerangka RPJMN 2010-2014
  •   Prioritas & Inisiatif Baru (Percepatan & Program Pro-Rakyat)
  •   Sasaran Pembangunan Nasional 2010-2014


                                                                     6
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Selama krisis keuangan dan resesi global, ekonomi Indonesia tahun 2009 mampu
   tumbuh sebesar 4,6 persen dan sekaligus mengurangi pengangguran dan
   kemiskinan.
2. Pertumbuhan ekonomi perlu dan memiliki momentum untuk didorong agar tumbuh
   lebih tinggi.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rentan terhadap gejolak harga (inflasi).
4. Persentase penduduk miskin terus menurun, namun masih jauh dari target 8-10
   persen pada tahun 2014.
5. Tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun, namun kategori setengah
   pengangguran dan pekerja informal masih relatif tinggi.
6. Peningkatan investasi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
7. Dari sisi sektor produksi, pertumbuhan perlu lebih digerakkan oleh sektor-sektor
   tradable.

                                                                                      7
KRONOLOGIS TEMA PEMBANGUNAN




                                                                                                                2014
                                                                                       2013
                                        ?%



                                                 2012
                   6,3%
                                                  Percepatan dan     Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi:
                                                                     • Mengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia
                          2011                    Perluasan          • Memperkuat konektivitas nasional
                                                                     • Memperkuat peningkatan kemampuan SDM dan
                          Percepatan              Pertumbuhan           Iptek
                          Pertumbuhan
                          Ekonomi yang            Ekonomi yang       • Percepatan Pembangunan Papua , Papua Barat
                                                                        dan NTT
6,2%
                          Berkeadilan Didukung    Inklusif dan
       2010               Pemantapan Tata
                                                  Berkeadilan Bagi   Inklusif dan Berkeadilan:
       Pemulihan          Kelola dan Sinergi                         • Partisipasi Luas (Stakeholders)  Swasta
       Perekonomian       Pusat-Daerah            Peningkatan        • Affirmative Action (4 Klaster Penanggulangan
                                                                        Kemiskinan + Peningkatan Kesempatan Kerja)
       Nasional dan                               Kesejahteraan
       Pemeliharaan                               Rakyat
       Kesejahteraan Rakyat
                                                                                                          Slide - 8
UPAYA PELAKSANAAN RKP 2012

                                            Inisiatif Baru
                                       1) Percepatan dan     2) Pembangunan
                                           Perluasan       Ekonomi yang Inklusif
                                     Pertumbuhan Ekonomi     dan Berkeadilan

Pelaksanaan 11
Prioritas
                    Pelaksanaan
Nasional dan 3
                    Inisiatif Baru
Prioritas
Nasional lainnya                       1. Masterplan Percepatan dan
                                     Perluasan Pembangunan Ekonomi
                                                 Indonesia
                                        2. Percepatan Pembangunan
                                       Papua, Papua Barat, dan Nusa
                                               Tenggara Timur
                                        3. Program Klaster Keempat
                                     4. Peningkatan Kesempatan kerja

                                                                                   9
PENURUNAN KEMISKINAN

1. MELALUI “MEKANISME EKONOMI”
    EKONOMI TUMBUH, LAPANGAN KERJA TERCIPTA
    DGN BEKERJA, SESEORANG DAPAT PENGHASILAN =>
     KEMISKINAN BERKURANG

2. MELALUI FASILITASI & BANTUAN PEMERINTAH
    PROGRAM 3 KLASTER (SUDAH BERJALAN)
    PENINGKATAN & PERLUASAN 3 KLASTER YG ADA



                                                   10
PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT

                         MASTERPLAN EKONOMI
                                                                                      Peningkatan


             1. BEASISWA
                   Klaster-1                                                         Kesejahteraan

                                                         KREDIT
                                                         Klaster-3
                MISKIN
     RTHM                              Klaster-2                                       Masyarakat,
                                       PROGRAM        USAHA RAKYAT
             2. JAMKESMAS
                                     PEMBERDAYAAN
                                                                                     serta Perluasan
             3. RASKIN
             4. PKH
                                      MASYARAKAT           (KUR)
                                                                                    dan Peningkatan

             5. BLT (Bila
      RTM


                                            (PNPM)
                                                                                       Kesempatan
                  diperlukan)
                                                                                           Kerja
     RTSM    6. Dll.



             1.    PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
                                Klaster-4
             2.    PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
     RTHM
                                                                                     Pengurangan

             3.    PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
             4.    PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT
                                                                                        Angka
      RTM                                                                             Kemiskinan
       *)
             5.    PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN *)
             6.    PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR
     RTSM
                   PERKOTAAN *)

*)
      *)


     PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN DAN PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR
     PERKOTAAN MERUPAKAN PROGRAM DENGAN TARGET SASARAN KELOMPOK TERTENTU, PADA UMUMNYA 60% RTS TERMISKIN.
                                                                                                       11
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
                RPJMN 2010-2014
1   Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 – 6,8% per
    tahun, yang diharapkan sebelum tahun 2014 pertumbuhan
    ekonomi dapat mencapai 7% per tahun

                                                                     2014
2   Inflasi terkendali pada kisaran 4 – 6 % per tahun           Menjadi kekuatan
                                                            ekonomi 14 besar di dunia
3
                                                            PDB nominal: US$ 1,206 B
    Tingkat pengangguran diturunkan menjadi 5–6% pada       PDB nominal/kapita: US$
    akhir 2014                                                4,803; Pertumbuhan
                                                              Ekonomi: 6,3 – 6,8 %
4   Tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 8–10% pada
    akhir 2014


                                                                                12
ISU PEMBANGUNAN JAWA TIMUR

   •   Isu Pembangunan Jawa Timur
   •   Fokus Pembangunan Jawa Timur




                                      13
ISU PEMBANGUNAN PAPUA
1. Ranking PDRB Provinsi Jawa Timur dengan migas dan non migas berada di peringkat 2. Sektor
   pertanian; perdagangan, hotel dan restoran dan industri pengolahan adalah sektor utama penyerap
   tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan peningkatan kinerja sektoral melalui peningkatan produktivitas,
   daya saing, dorongan dalam penciptaan nilai tambah.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 berada pada peringkat
   18 dari seluruh provinsi. Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur harus tetap menjadi
   perhatian utama dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah.
3. Jumlah pengangguran tahun 2010 (Agustus) sekitar 828,9 ribu jiwa (4,25 persen), sedangkan jumlah
   penduduk miskin tahun 2010 (Maret) sekitar 5.53 juta jiwa (15,26 persen). Dengan difokuskan pada
   daerah-daerah miskin dan perdesaan di Provinsi Jawa Timur, upaya pengurangan pengangguran dan
   kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama.
4. Berdasarkan perspektif kesenjangan pembangunan antardaerah masih terdapat sebanyak 5
   kabupaten atau 13,2 persen dari total kabupaten yang tergolong daerah tertinggal, sehingga masih
   diperlukan keberpihakan pembangunan melalui upaya percepatan pembangunan di daerah
   tertinggal.
                                                                                                     14
FOKUS PEMBANGUNAN JAWA TIMUR
1. Untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, program strategis yang perlu
   diprioritaskan pengembangan dan penyelesaiannya, seperti pengembangan Bandara Internasional
   Juanda Surabaya, peningkatan kapasitas pelabuhan utama Surabaya, dan pembangunan jalur
   kereta api di Surabaya yang menjadi andalan investasi dalam kerangka pengembangan koridor
   ekonomi di Wilayah Utara Jawa.
2. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi tersebut dilakukan terutama oleh swasta
   dalam investasi, produksi dan distribusi, sedangkan Pemerintah memiliki peran utama dalam
   regulasi, fasilitasi dan katalisasi.
3. Perlu diversifikasi produk dari potensi komoditas unggulan di Jawa Timur, seperti dalam
   pengembangan komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan, selain untuk meningkatkan nilai
   tambah investasi sekaligus dalam penyediaan lapangan kerja di Jawa Timur.
4. Pelaksanaan dan implementasi dari upaya-upaya perluasan pertumbuhan ekonomi hendaknya
   dibarengi dengan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan
   dalam menghadapi bencana yang dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan dalam rangka
   kesinambungan pembangunan.
                                                                                                 15
HARAPAN PADA PELAKSANAAN
MUSRENBANGPROV JAWA TIMUR




                            16
HARAPAN DARI PELAKSANAAN MUSRENBANG
              PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011
Musrenbang Provinsi diharapkan dapat menghasilkan:
1. Kesepakatan prioritas pembangunan provinsi
2. Kesepakatan prioritas yang memerlukan dukungan kementerian/lembaga
3. Keluaran berupa kesepakatan UPPD-SKPD yang akan menjadi bahan Pra-
   Musrenbang Nasional pada tanggal 18-26 April 2011 mendatang.
4. Pemda provinsi diharapkan dapat mempertajam dan menetapkan skala
   prioritas terhadap UPPD-SKPD yang akan dibahas dalam Pra-
   musrenbangnas
5. Kesepakatan hasil pertemuan Musrenbang Provinsi dijadikan sebagai
   bahan pertimbangan yang mendasar dalam rangka penjabaran dan
   penyusunan RKP tahun 2012 di daerah, baik di tingkat Provinsi maupun
   Kabupaten/Kota.



                                                                          17
Selamat bermusyawarah

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.




                           18

Más contenido relacionado

Similar a Paparan bappenas

Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersPresentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersDadang Solihin
 
Konsep dan Aplikasi Perencanaan Pembangunan
Konsep dan Aplikasi Perencanaan PembangunanKonsep dan Aplikasi Perencanaan Pembangunan
Konsep dan Aplikasi Perencanaan PembangunanRandy Wrihatnolo
 
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdfBuku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdfFajar Baskoro
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Buku pedoman WUB IKM Tahun 2013
Buku pedoman WUB IKM Tahun 2013Buku pedoman WUB IKM Tahun 2013
Buku pedoman WUB IKM Tahun 2013Kacung Abdullah
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP  dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP  dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
 
Paparan menppn -20100427221037__2
Paparan menppn -20100427221037__2Paparan menppn -20100427221037__2
Paparan menppn -20100427221037__2Kikyou LittleJunior
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Frans Dione
 
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...Fajar Baskoro
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Dadang Solihin
 
Peran Kementrian Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Program PPSP
Peran Kementrian Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Program PPSPPeran Kementrian Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Program PPSP
Peran Kementrian Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Program PPSPinfosanitasi
 
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Muh Saleh
 
Model ekonomi baru (meb)
Model ekonomi baru (meb)Model ekonomi baru (meb)
Model ekonomi baru (meb)munnianwar
 
Presentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpmPresentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpmTubagus Enoy
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...MuhammadAkielElhanie
 
Blue Print Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung dalam Perspektif Nasional
Blue Print Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung dalam Perspektif Nasional Blue Print Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung dalam Perspektif Nasional
Blue Print Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung dalam Perspektif Nasional Dadang Solihin
 
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 

Similar a Paparan bappenas (20)

Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersPresentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
 
Konsep dan Aplikasi Perencanaan Pembangunan
Konsep dan Aplikasi Perencanaan PembangunanKonsep dan Aplikasi Perencanaan Pembangunan
Konsep dan Aplikasi Perencanaan Pembangunan
 
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdfBuku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
 
Bintek dprd kota mataram
Bintek dprd kota mataramBintek dprd kota mataram
Bintek dprd kota mataram
 
Narasi musrenbangprov jatim 2011
Narasi musrenbangprov jatim 2011Narasi musrenbangprov jatim 2011
Narasi musrenbangprov jatim 2011
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
 
Buku pedoman WUB IKM Tahun 2013
Buku pedoman WUB IKM Tahun 2013Buku pedoman WUB IKM Tahun 2013
Buku pedoman WUB IKM Tahun 2013
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP  dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP  dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
 
Paparan menppn -20100427221037__2
Paparan menppn -20100427221037__2Paparan menppn -20100427221037__2
Paparan menppn -20100427221037__2
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
 
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
Ringkasan_Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK...
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
 
Peran Kementrian Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Program PPSP
Peran Kementrian Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Program PPSPPeran Kementrian Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Program PPSP
Peran Kementrian Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Program PPSP
 
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
 
Aceh saat ni
Aceh saat niAceh saat ni
Aceh saat ni
 
Model ekonomi baru (meb)
Model ekonomi baru (meb)Model ekonomi baru (meb)
Model ekonomi baru (meb)
 
Presentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpmPresentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpm
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
 
Blue Print Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung dalam Perspektif Nasional
Blue Print Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung dalam Perspektif Nasional Blue Print Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung dalam Perspektif Nasional
Blue Print Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung dalam Perspektif Nasional
 
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
 

Más de BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG

54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosialBAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdSos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdBAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012   perumahan dan kawasan permukimanSos dak 2012   perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukimanBAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 

Más de BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG (20)

Sk final forum tjsl jbg 2018
Sk final forum tjsl jbg 2018Sk final forum tjsl jbg 2018
Sk final forum tjsl jbg 2018
 
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
 
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
 
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
 
Sos dak 2012 transportasi perdesaan
Sos dak 2012   transportasi perdesaanSos dak 2012   transportasi perdesaan
Sos dak 2012 transportasi perdesaan
 
Sos dak 2012 sarana perdagangan
Sos dak 2012   sarana perdaganganSos dak 2012   sarana perdagangan
Sos dak 2012 sarana perdagangan
 
Sos dak 2012 prasarana pemerintahan daerah
Sos dak 2012   prasarana pemerintahan daerahSos dak 2012   prasarana pemerintahan daerah
Sos dak 2012 prasarana pemerintahan daerah
 
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdSos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
 
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012   perumahan dan kawasan permukimanSos dak 2012   perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
 
Sos dak 2012 pertanian
Sos dak 2012   pertanianSos dak 2012   pertanian
Sos dak 2012 pertanian
 
Sos dak 2012 pendidikan (sd)
Sos dak 2012   pendidikan (sd)Sos dak 2012   pendidikan (sd)
Sos dak 2012 pendidikan (sd)
 
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
 
Sos dak 2012 listrik perdesaan
Sos dak 2012   listrik perdesaanSos dak 2012   listrik perdesaan
Sos dak 2012 listrik perdesaan
 
Sos dak 2012 lingkungan hidup
Sos dak 2012   lingkungan hidupSos dak 2012   lingkungan hidup
Sos dak 2012 lingkungan hidup
 
Sos dak 2012 keselamatan transportasi darat
Sos dak 2012   keselamatan transportasi daratSos dak 2012   keselamatan transportasi darat
Sos dak 2012 keselamatan transportasi darat
 
Sos dak 2012 kesehatan
Sos dak 2012   kesehatanSos dak 2012   kesehatan
Sos dak 2012 kesehatan
 
Sos dak 2012 keluarga berencana
Sos dak 2012   keluarga berencanaSos dak 2012   keluarga berencana
Sos dak 2012 keluarga berencana
 
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
Sos dak 2012   kelautan & perikananSos dak 2012   kelautan & perikanan
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
 
Sos dak 2012 kehutanan
Sos dak 2012   kehutananSos dak 2012   kehutanan
Sos dak 2012 kehutanan
 
Sos dak 2012 infrastruktur
Sos dak 2012   infrastrukturSos dak 2012   infrastruktur
Sos dak 2012 infrastruktur
 

Paparan bappenas

  • 1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012 Oleh: Armida S. Alisjahbana Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Surabaya, April 2011
  • 2. OUTLINE 1. Isu Pembangunan Nasional 2. Tema & Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 3. Isu Pembangunan Provinsi Jawa Timur 4. Harapan dari Pelaksanaan Musrenbang Provinsi jawa Timur 2
  • 4. ISU PEMBANGUNAN 1 Memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi 2 Percepatan pengurangan kemiskinan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin Pembangunan inklusif dan berkeadilan dengan meningkatkan keterlibatan dan 3 peranserta semua pemangku kepentingan 4 Peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam, bonus demografi, potensi industri, dan pasar domestik yang besar 5 Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (pro- environment) 4
  • 5. ARAHAN PRESIDEN RI (RAKER 10 JANUARI 2011) UNTUK PELAKSANAAN RKP 2011 1. Mengatasi kenaikan harga pangan dan energi; 2. Pelaksanaan APBN secara tepat dan efektif; 3. Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik; 4. Penciptaan iklim investasi yang baik; 5. Pengurangan penyimpangan dan korupsi; Butir yang 6. Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan berwarna merah yang ilegal dan merusak lingkungan; masih relevan bagi 7. Pengikisan dan pencegahan politik uang; pelaksanaan RKP 8. Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan 2012 masyarakat; 9. Peningkatan bantuan dan perlindungan tenaga kerja; 10. Kesiagaan dan kesigapan bencana di Pusat dan Daerah. 5
  • 6. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2012 • Percepatan Pertumbuhan Ekonomi • Kronologi Tema Pembangunan dalam Kerangka RPJMN 2010-2014 • Prioritas & Inisiatif Baru (Percepatan & Program Pro-Rakyat) • Sasaran Pembangunan Nasional 2010-2014 6
  • 7. PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI 1. Selama krisis keuangan dan resesi global, ekonomi Indonesia tahun 2009 mampu tumbuh sebesar 4,6 persen dan sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan. 2. Pertumbuhan ekonomi perlu dan memiliki momentum untuk didorong agar tumbuh lebih tinggi. 3. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rentan terhadap gejolak harga (inflasi). 4. Persentase penduduk miskin terus menurun, namun masih jauh dari target 8-10 persen pada tahun 2014. 5. Tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun, namun kategori setengah pengangguran dan pekerja informal masih relatif tinggi. 6. Peningkatan investasi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7. Dari sisi sektor produksi, pertumbuhan perlu lebih digerakkan oleh sektor-sektor tradable. 7
  • 8. KRONOLOGIS TEMA PEMBANGUNAN 2014 2013 ?% 2012 6,3% Percepatan dan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi: • Mengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia 2011 Perluasan • Memperkuat konektivitas nasional • Memperkuat peningkatan kemampuan SDM dan Percepatan Pertumbuhan Iptek Pertumbuhan Ekonomi yang Ekonomi yang • Percepatan Pembangunan Papua , Papua Barat dan NTT 6,2% Berkeadilan Didukung Inklusif dan 2010 Pemantapan Tata Berkeadilan Bagi Inklusif dan Berkeadilan: Pemulihan Kelola dan Sinergi • Partisipasi Luas (Stakeholders)  Swasta Perekonomian Pusat-Daerah Peningkatan • Affirmative Action (4 Klaster Penanggulangan Kemiskinan + Peningkatan Kesempatan Kerja) Nasional dan Kesejahteraan Pemeliharaan Rakyat Kesejahteraan Rakyat Slide - 8
  • 9. UPAYA PELAKSANAAN RKP 2012 Inisiatif Baru 1) Percepatan dan 2) Pembangunan Perluasan Ekonomi yang Inklusif Pertumbuhan Ekonomi dan Berkeadilan Pelaksanaan 11 Prioritas Pelaksanaan Nasional dan 3 Inisiatif Baru Prioritas Nasional lainnya 1. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2. Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur 3. Program Klaster Keempat 4. Peningkatan Kesempatan kerja 9
  • 10. PENURUNAN KEMISKINAN 1. MELALUI “MEKANISME EKONOMI”  EKONOMI TUMBUH, LAPANGAN KERJA TERCIPTA  DGN BEKERJA, SESEORANG DAPAT PENGHASILAN => KEMISKINAN BERKURANG 2. MELALUI FASILITASI & BANTUAN PEMERINTAH  PROGRAM 3 KLASTER (SUDAH BERJALAN)  PENINGKATAN & PERLUASAN 3 KLASTER YG ADA 10
  • 11. PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT MASTERPLAN EKONOMI Peningkatan 1. BEASISWA Klaster-1 Kesejahteraan KREDIT Klaster-3 MISKIN RTHM Klaster-2 Masyarakat, PROGRAM USAHA RAKYAT 2. JAMKESMAS PEMBERDAYAAN serta Perluasan 3. RASKIN 4. PKH MASYARAKAT (KUR) dan Peningkatan 5. BLT (Bila RTM (PNPM) Kesempatan diperlukan) Kerja RTSM 6. Dll. 1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH Klaster-4 2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH RTHM Pengurangan 3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT 4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT Angka RTM Kemiskinan *) 5. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN *) 6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR RTSM PERKOTAAN *) *) *) PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN DAN PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR PERKOTAAN MERUPAKAN PROGRAM DENGAN TARGET SASARAN KELOMPOK TERTENTU, PADA UMUMNYA 60% RTS TERMISKIN. 11
  • 12. SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2010-2014 1 Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 – 6,8% per tahun, yang diharapkan sebelum tahun 2014 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7% per tahun 2014 2 Inflasi terkendali pada kisaran 4 – 6 % per tahun Menjadi kekuatan ekonomi 14 besar di dunia 3 PDB nominal: US$ 1,206 B Tingkat pengangguran diturunkan menjadi 5–6% pada PDB nominal/kapita: US$ akhir 2014 4,803; Pertumbuhan Ekonomi: 6,3 – 6,8 % 4 Tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 8–10% pada akhir 2014 12
  • 13. ISU PEMBANGUNAN JAWA TIMUR • Isu Pembangunan Jawa Timur • Fokus Pembangunan Jawa Timur 13
  • 14. ISU PEMBANGUNAN PAPUA 1. Ranking PDRB Provinsi Jawa Timur dengan migas dan non migas berada di peringkat 2. Sektor pertanian; perdagangan, hotel dan restoran dan industri pengolahan adalah sektor utama penyerap tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan peningkatan kinerja sektoral melalui peningkatan produktivitas, daya saing, dorongan dalam penciptaan nilai tambah. 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 berada pada peringkat 18 dari seluruh provinsi. Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur harus tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah. 3. Jumlah pengangguran tahun 2010 (Agustus) sekitar 828,9 ribu jiwa (4,25 persen), sedangkan jumlah penduduk miskin tahun 2010 (Maret) sekitar 5.53 juta jiwa (15,26 persen). Dengan difokuskan pada daerah-daerah miskin dan perdesaan di Provinsi Jawa Timur, upaya pengurangan pengangguran dan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama. 4. Berdasarkan perspektif kesenjangan pembangunan antardaerah masih terdapat sebanyak 5 kabupaten atau 13,2 persen dari total kabupaten yang tergolong daerah tertinggal, sehingga masih diperlukan keberpihakan pembangunan melalui upaya percepatan pembangunan di daerah tertinggal. 14
  • 15. FOKUS PEMBANGUNAN JAWA TIMUR 1. Untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, program strategis yang perlu diprioritaskan pengembangan dan penyelesaiannya, seperti pengembangan Bandara Internasional Juanda Surabaya, peningkatan kapasitas pelabuhan utama Surabaya, dan pembangunan jalur kereta api di Surabaya yang menjadi andalan investasi dalam kerangka pengembangan koridor ekonomi di Wilayah Utara Jawa. 2. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi tersebut dilakukan terutama oleh swasta dalam investasi, produksi dan distribusi, sedangkan Pemerintah memiliki peran utama dalam regulasi, fasilitasi dan katalisasi. 3. Perlu diversifikasi produk dari potensi komoditas unggulan di Jawa Timur, seperti dalam pengembangan komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan, selain untuk meningkatkan nilai tambah investasi sekaligus dalam penyediaan lapangan kerja di Jawa Timur. 4. Pelaksanaan dan implementasi dari upaya-upaya perluasan pertumbuhan ekonomi hendaknya dibarengi dengan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan dalam rangka kesinambungan pembangunan. 15
  • 17. HARAPAN DARI PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011 Musrenbang Provinsi diharapkan dapat menghasilkan: 1. Kesepakatan prioritas pembangunan provinsi 2. Kesepakatan prioritas yang memerlukan dukungan kementerian/lembaga 3. Keluaran berupa kesepakatan UPPD-SKPD yang akan menjadi bahan Pra- Musrenbang Nasional pada tanggal 18-26 April 2011 mendatang. 4. Pemda provinsi diharapkan dapat mempertajam dan menetapkan skala prioritas terhadap UPPD-SKPD yang akan dibahas dalam Pra- musrenbangnas 5. Kesepakatan hasil pertemuan Musrenbang Provinsi dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang mendasar dalam rangka penjabaran dan penyusunan RKP tahun 2012 di daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 17