SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
PENGUATAN PARTISIPASI DALAM MENGAWAL
IMPLEMENTASI UU DESA
MENUJU DESA MANDIRI, DEMOKRATIS, SEJAHTERA
UU DESA BUKAN :
TETAPI UU DESA
RPJM DESA
PELAKSANAAN/
DPA APB DESA
PELAKSANAAN/
DPA APB DESA
RKA/RAB
APB DESA
APB DESA
RKP DESA
REALISASI
BUKTI
PENERIMAAN/
PENGELUARAN
TANTANGAN MENGAWAL
PARTISIPASI MENJADI
KEBIJAKAN TEHNOKRATIS
TANTANGAN MENGAWAL
PARTISIPASI MENJADI
KEBIJAKAN TEHNOKRATIS
• Perdes Kewenangan Desa
Data Sekunder
• Kemiskinan, sosial, budaya, Ekonomi,
Gender, Infrastruktur dasar
SUARA RAKYAT
LPJ/LKPJ/LPPD
/ Informasi LPPD
LPJ/LKPJ/LPPD
/ Informasi LPPD
MENGAPA PARTISIPASI HARUS DIKAWAL ???
MENGAWAL PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan desa harus
sesuai dengan kewenangan
sekala desa (asal usul dan
lokal skala desa)
pembangunan oleh kabupaten atas dasar
usulan desa harus mencerminkan
keterpaduan antar desa guna
meningkatkan kualitas pelayanan
pembangunan, dan pemberdayaan ( lebih
dikenal pembangunan kawasan perdesaan)
• Sementara dalam PP 72/2005
konstruksi pembangunan desa hanya
bersifat top down, desa tidak memiliki
kewenangan apapun (desa hanya
sebagai input perencanaan
pembangunan kabupaten/kota)
“Memperkuat Masyarakat Desa Sebagai Subjek Pembangunan
Berdasarkan Kewenangan Sekala Desa”
RUANG – RUANG PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DESA
Wilayah
Pemberdayaan
RUANG – RUANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Proses Penyusunan
Perdes APB Desa
Proses Pelaksanaan
Kegiatan/
Pembangunan
Administrasi
Keuangan Desa
Laporan
Semesteran
Realisasi APB Desa
LKPJ/ Informasi LPPD
MENGGERAKKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
• Gerakan Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses pembentukan
desa sebagai kekuatan sosial-politik yang digerakkan oleh pemimpin dan
warga desa yang berkarakter kader.
• Kata kunci dari keberlanjutan sebuah bangunan sistem sosial ditentukan oleh
adanya peran aktif dari bagian sistem itu sendiri, yaitu sang pemimpin
beserta anggotanya
• Gerakan mengungkit hak asal asul (rekognisi) berarti mengungkit kembali
kesadaran gerakan sosial masyarakat desa sebagai tali pengikat yang hilang
• Gerakan penyadaran masyarakat untuk berpemerintahan (subsidiaritas)
merupakan upaya penyadaran bahwa desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
KEWENANGAN ASAL USUL
Mengungkit Kewenangan Rekognisi
NO. BIDANG URAIAN
1. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan
a. Penataan sistem organisasi perangkat desa adat seperti : Ulu-
Ulu, Kayem/Kaum, ili-ili, Congkok, Bayan;
b. Pengadaan juru kunci makam, pelabuh, penjaga balai desa;
c. Pengelolaan tanah kemakmuran;
d. pengelolaan tanah kas Desa;
e. Pengelolaan tanah pelayangan/ bengkok;
f. Penataan janggolan; Pendataan tanah-tanah kas desa;
g. Fasilitasi pensertifkatan tanah-tanah kas desa;
h. Fasilitasi pengadaan tanah kas desa;
i. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa;
j. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
k. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan
l. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan a. Pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung, kerigan, kerja
bakti, sambatan, bakti sosial;
b. Pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli
waris (nyungkup);
c. Bersih makam/ gebasan; dan
d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
NO. BIDANG URAIAN
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa: pembinaan
paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga;
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: pembinaan proses
numbal, wajib/shodaqoh, tradisi, dan boyongan;
c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan
d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Pelestarian adat di desa, seperti sedekah bumi, sedekah
laut, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya’banan, baridan
(bulusangkrem), tilikan (ziarah kubur), nyorog (umum
menjelang sedekah laut) dan nyorog perorangan, selamatan
weton;
b. Pelestarian budaya : kuda lumping, sholawatan, jamjaneng,
wayangan, ketoprak, angguk, jemblong (sumber cerita
mahabarata, ramayana), menthiet (wayang menak babat arap);
c. Syukuran setelah panen/kasab (perorangan)/ lubaran;
d. Wedusan (motong kambing) menghadapi musim penghujan;dan e.
Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
TANTANGAN & PELUANG
Partisipasi Masyarakat dalam Impementasi UU Desa

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaTeguh Kristyanto
 
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desadeivie dedep
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...keuangandesa
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desasuryokoco suryoputro
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesibnu istiawan
 
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desadeivie dedep
 
Gambaran umum uu desa
Gambaran umum uu desaGambaran umum uu desa
Gambaran umum uu desaFormasi Org
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Tips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDesTips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDesgunawankusumo
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetfasilitatorsid
 
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015Agus hariyanto
 
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salim SAg
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESAgunawankusumo
 
Mekanisme kawasan perdesaaan
Mekanisme  kawasan perdesaaanMekanisme  kawasan perdesaaan
Mekanisme kawasan perdesaaanEkoWahyudi107
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESATeguh Kristyanto
 

La actualidad más candente (20)

Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desa
 
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdes
 
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
 
Gambaran umum uu desa
Gambaran umum uu desaGambaran umum uu desa
Gambaran umum uu desa
 
#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
Tips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDesTips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDes
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
 
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
 
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...
 
#Managemen pemdes andyka fatra
#Managemen pemdes andyka fatra#Managemen pemdes andyka fatra
#Managemen pemdes andyka fatra
 
Uu desa pembangunan desa
Uu desa   pembangunan desa Uu desa   pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa
 
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
 
Mekanisme kawasan perdesaaan
Mekanisme  kawasan perdesaaanMekanisme  kawasan perdesaaan
Mekanisme kawasan perdesaaan
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
 

Similar a Partisipasi Masyarakat dalam Impementasi UU Desa

undang-undang desa
undang-undang desaundang-undang desa
undang-undang desatutart
 
Peraturan desa tentang kewenangan desa
Peraturan desa tentang kewenangan desaPeraturan desa tentang kewenangan desa
Peraturan desa tentang kewenangan desaAwaludinZaman
 
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Abdul Kasim
 
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptxTUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptxSaripudin19
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desaPermendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desaDesa Institute
 
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desaPermendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desaKantor Desa Junwangi
 
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desaPeraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desaEko Doank
 
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenanganPermendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenanganAngling Darma
 
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...rastilah iyas
 
Permendes No. 1 Tahun 2015
Permendes No. 1 Tahun 2015 Permendes No. 1 Tahun 2015
Permendes No. 1 Tahun 2015 ahmadefendi19
 
Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Rumah Kolaborasi
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015Formasi Org
 
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015Umi Arifah
 
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.pptDPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.pptkaryainindah
 

Similar a Partisipasi Masyarakat dalam Impementasi UU Desa (20)

undang-undang desa
undang-undang desaundang-undang desa
undang-undang desa
 
Peraturan desa tentang kewenangan desa
Peraturan desa tentang kewenangan desaPeraturan desa tentang kewenangan desa
Peraturan desa tentang kewenangan desa
 
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
 
Kebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uangKebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uang
 
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptxTUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
TUPOKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.pptx
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor...
 
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desaPermendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
Permendesa no 1_tahun_2015_hak_asal_usul_desa
 
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desaPermendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa
 
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desaPeraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
Peraturan menteri desa no. 1 tahun_2015_ttg_kewenangan_desa
 
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenanganPermendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
Permendesa no 1_ta_2015 - pedoman kewenangan
 
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
Permendesa no 1_ta_2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul ...
 
Permendes No. 1 Tahun 2015
Permendes No. 1 Tahun 2015 Permendes No. 1 Tahun 2015
Permendes No. 1 Tahun 2015
 
Permendesa pdtt no.1 th.2015
Permendesa pdtt no.1 th.2015Permendesa pdtt no.1 th.2015
Permendesa pdtt no.1 th.2015
 
Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015Permendesa nomor 1 tahun 2015
Permendesa nomor 1 tahun 2015
 
Refleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rwRefleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rw
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
 
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
 
Sosialisasi UU Desa.ppt
Sosialisasi UU Desa.pptSosialisasi UU Desa.ppt
Sosialisasi UU Desa.ppt
 
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.pptDPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
DPR ,, SOSIALISASI UU NO.ppt
 

Más de Formasi Org

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenFormasi Org
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIFormasi Org
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataFormasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaFormasi Org
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaFormasi Org
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaFormasi Org
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Formasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Formasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIFormasi Org
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiFormasi Org
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifFormasi Org
 
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Formasi Org
 

Más de Formasi Org (20)

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPD
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VI
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
 
Kerangka 1 Data
Kerangka 1 DataKerangka 1 Data
Kerangka 1 Data
 
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
 

Último

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 

Último (13)

PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 

Partisipasi Masyarakat dalam Impementasi UU Desa

  • 1. PENGUATAN PARTISIPASI DALAM MENGAWAL IMPLEMENTASI UU DESA MENUJU DESA MANDIRI, DEMOKRATIS, SEJAHTERA
  • 2. UU DESA BUKAN : TETAPI UU DESA
  • 3. RPJM DESA PELAKSANAAN/ DPA APB DESA PELAKSANAAN/ DPA APB DESA RKA/RAB APB DESA APB DESA RKP DESA REALISASI BUKTI PENERIMAAN/ PENGELUARAN TANTANGAN MENGAWAL PARTISIPASI MENJADI KEBIJAKAN TEHNOKRATIS TANTANGAN MENGAWAL PARTISIPASI MENJADI KEBIJAKAN TEHNOKRATIS • Perdes Kewenangan Desa Data Sekunder • Kemiskinan, sosial, budaya, Ekonomi, Gender, Infrastruktur dasar SUARA RAKYAT LPJ/LKPJ/LPPD / Informasi LPPD LPJ/LKPJ/LPPD / Informasi LPPD
  • 5. MENGAWAL PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DESA Pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangan sekala desa (asal usul dan lokal skala desa) pembangunan oleh kabupaten atas dasar usulan desa harus mencerminkan keterpaduan antar desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan ( lebih dikenal pembangunan kawasan perdesaan) • Sementara dalam PP 72/2005 konstruksi pembangunan desa hanya bersifat top down, desa tidak memiliki kewenangan apapun (desa hanya sebagai input perencanaan pembangunan kabupaten/kota)
  • 6. “Memperkuat Masyarakat Desa Sebagai Subjek Pembangunan Berdasarkan Kewenangan Sekala Desa”
  • 7. RUANG – RUANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA Wilayah Pemberdayaan
  • 8. RUANG – RUANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Proses Penyusunan Perdes APB Desa Proses Pelaksanaan Kegiatan/ Pembangunan Administrasi Keuangan Desa Laporan Semesteran Realisasi APB Desa LKPJ/ Informasi LPPD
  • 9. MENGGERAKKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT • Gerakan Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses pembentukan desa sebagai kekuatan sosial-politik yang digerakkan oleh pemimpin dan warga desa yang berkarakter kader. • Kata kunci dari keberlanjutan sebuah bangunan sistem sosial ditentukan oleh adanya peran aktif dari bagian sistem itu sendiri, yaitu sang pemimpin beserta anggotanya • Gerakan mengungkit hak asal asul (rekognisi) berarti mengungkit kembali kesadaran gerakan sosial masyarakat desa sebagai tali pengikat yang hilang • Gerakan penyadaran masyarakat untuk berpemerintahan (subsidiaritas) merupakan upaya penyadaran bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
  • 11. Mengungkit Kewenangan Rekognisi NO. BIDANG URAIAN 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan a. Penataan sistem organisasi perangkat desa adat seperti : Ulu- Ulu, Kayem/Kaum, ili-ili, Congkok, Bayan; b. Pengadaan juru kunci makam, pelabuh, penjaga balai desa; c. Pengelolaan tanah kemakmuran; d. pengelolaan tanah kas Desa; e. Pengelolaan tanah pelayangan/ bengkok; f. Penataan janggolan; Pendataan tanah-tanah kas desa; g. Fasilitasi pensertifkatan tanah-tanah kas desa; h. Fasilitasi pengadaan tanah kas desa; i. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa; j. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; k. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan l. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan a. Pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung, kerigan, kerja bakti, sambatan, bakti sosial; b. Pemugaran makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris (nyungkup); c. Bersih makam/ gebasan; dan d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
  • 12. NO. BIDANG URAIAN 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa: pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga; b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: pembinaan proses numbal, wajib/shodaqoh, tradisi, dan boyongan; c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Pelestarian adat di desa, seperti sedekah bumi, sedekah laut, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya’banan, baridan (bulusangkrem), tilikan (ziarah kubur), nyorog (umum menjelang sedekah laut) dan nyorog perorangan, selamatan weton; b. Pelestarian budaya : kuda lumping, sholawatan, jamjaneng, wayangan, ketoprak, angguk, jemblong (sumber cerita mahabarata, ramayana), menthiet (wayang menak babat arap); c. Syukuran setelah panen/kasab (perorangan)/ lubaran; d. Wedusan (motong kambing) menghadapi musim penghujan;dan e. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.