Penatausahaan keuangan Desa

1. Perencanaan
Partisipatif
( Psl 79 s/d 80 )
Penganggaran
Partisipatif
(Ps 71s/d74)
Pengelolaan
Keuangan
(Psl 75)
Pelaksanaan
Pembangunan
Partisipatif
(Psl 81)Pemantauan
dan Pengawasan
Partisipatif
(Psl 82)
Pengelolaan
Asset Desa
(Psl 76 s/d 77)
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
(Psl 27 s/d 28)
Penyebarluasan
Informasi
(Psl 86 )
SIKLUS PERENCANAAN
PENGANGGARAN DESA
PRESPEKTIF UU DESA
KEWENANGAN DESA
PEMDES
BPD
KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL MASYARAKAT DESA
SUMBER
PENDT. DESA
ASET DESA
Pengadaan
barang dan Jasa
di Desa

2. ASAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
Asas
Transpar
an
Akunta
bel
Partisip
atif
Tertib &
Displin
Anggar
an
BERLAKU 1 JANUARI
S/D 31 DESEMBER

3. MUSBANGDES PER Des
RKP Desa
MENYUSUN
RAB AWAL
PERDES
APB Desa
PERUBAHAN
APB Desa
PERHITUNGAN
APB Desa
SOSIAISASI APB Desa
PERDES
RPJMDesa
Draf
Rancangan
R APB Desa
SKALA KABUPATEN
LPJ
KADES
Rancangan
R APB Desa
Musyawarah
Anggaran Desa
PEMBAHASAN
DAN PENYEPAKATAN
PELAKSANAAN APB Desa DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
MURENBANGCAM
SKALA DESA
SEKDES MENGKOMPILASI RAB AWAL
Di susun
Oleh Pelaksana
Kegiatan
EAVALUASI
OLEH BUPATI
Pembahasan
Di fokuskan pada
Kesesuaian dg RKP DesaPERUBAHAN
RAB
MENYUSUN
RAB

4. PTPKD
Kepala
Desa
PKPKD Sekdes
(Koordinat
or)
Kasi
(Pelaksan
a
Kegiatan)
Staf
Kaur
(Bendah
KEKUASAAN
PENGELOLAAN

5. KEKUASAAN
PENGELOLAAN
• Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah
Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang
dipisahkan
• Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan desa
• Wewenang Kades selaku PKPKDesa
– menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
– menetapkan PTPKD;
– menetapkan petugas yang melakukan pemungutan

6. SEKDES SELAKU KORDINATOR PTPKD
• Tugas Koordinator PTPKD :
– menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APB Desa;
– menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung
jawaban pelaksanaan APB Desa;
– melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
– menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa; dan
– melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran APB Desa.

7. KASI SELAKU PELAKSANA KEGIATAN
• Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana
kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai
tugas :
– menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya;
– melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di
dalam APB Desa;
– melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan
atas beban anggaran belanja kegiatan;
– mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
– melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
kepada Kepala Desa; dan
– menyiapkan dokumen anggaran atas beban

8. BENDAHARA DESA
• Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan
Keuangan, bertugas:
–menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar,
menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka
pelaksanaan APB Desa

9. PELAKSANAAN APB Desa
PENERIMAAN
• didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah
• dilarang melakukan pungutan
sebagai penerimaan desa selain
yang ditetapkan dalam peraturan
desa
• Bendahara dapat menyimpan
uang dalam Kas Desa pada
jumlah tertentu dalam rangka
memenuhi kebutuhan
operasional pemerintah desa
• Pengaturan jumlah uang dalam
kas desa ditetapkan dalam
Peraturan Bupati
PENGELUARAN
• didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah
• Pengeluaran desa yang
mengakibatkan beban APB Desa
tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan peraturan desa tentan
APB Desa ditetapkan menjadi
peraturan desa.
• Yag diperbolehkan hanya belanja
pegawai yang bersifat mengikat
dan operasional perkantoran yang
ditetapkan dalam peraturan kepal
desa .
• Penggunaan biaya tak terduga

10. ALUR PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DESA
BENDAHARA
DESA
REKENING
KAS DESA
1. Buku Kas Umum;
2. Buku Bantu Bank
Dana
Transfer
PADes
BUKTI
PENERIMAAN
Pendapatan
Lain-lain
1
2
3 4

11. Kepala
DesaSekertaris
Desa
Bendahara
Desa
Melaksanaan Kegiatan
PK
Pencairan Panjar 20 %
1. Buku Kas Pembantu Kegiatan
1. Buku Kas Umum
2. Buku Bantu Pajak
3. Register Panjar
4. Buku Bantu Bank
5. Buku Bantu Swadaya
6. Buku Register SPP
RAB
PNJAR
1 2
Di verivikasi
8
4
5
6
7
9
Di verivikasi
ALUR PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DESA
Alat Bukti/
SPJ
SPP
Di verivikasi
Pencairan SPP
10
11
12
13
14
15
17
16
3
Pengadaan Barang/Jasa