Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

01. Kebijakan dan Landasan DB.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

01. Kebijakan dan Landasan DB.pdf

  1. 1. KEBIJAKAN DAN LANDASAN HUKUM PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD) DR.PM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
  2. 2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 2 2 PERMEN PUPR 01/2020 Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang pembiayaannya baik sebagian/seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah Permen PUPR Nomor: 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  3. 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 3 PERMEN PUPR 12/2017  Lumsum fixed price (Perpres 54/2010) 3  Lumsum dengan variasi: a. Penawaran lumsum, b. pembayaran bisa gabungan lumsum dan harga satuan; c. harga kontrak bisa berubah. PERMEN PUPR 1/2020  Peran Konsultan sebagai Manajer Kontrak a. Membantu penyiapan basic design, b. Membantu review biaya pekerjaan, c. Membantu tender, d. Memeriksa perubahan kontrak, e. Membantu audit, dll  Peran Konsultan sebagai pengawas POKOK PERUBAHAN
  4. 4. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 4 PERMEN PUPR 12/2017  Dasar model perikatan berdasarkan FIDIC SILVER BOOK (EPC/Turnkey Contract) dan Perpres 54/2010 4  Dasar model perikatan berdasarkan FIDIC YELLOW BOOK (Plant and Design-Build Contract) dan Perpres 16/2018 PERMEN PUPR 1/2020  Step by step, rancangan kontrak sudah harus memperoleh pendapat ahli kontrak kerja konstruksi sebelum ditetapkan PPK  Kurang prosedural, pendapat ahli hukum kontrak dilakukan sebelum kontrak ditandatangani POKOK PERUBAHAN  Penyelesaian sengketa lebih terstruktur  Penyelesaian sengketa belum jelas
  5. 5. ASPEK PERENCANAAN PERATURAN MENTERI PUPR 1/2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA
  6. 6. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 6 PERMASALAHAN PERMEN PUPR 1/2020 Pekerjaan kompleks berupa pekerjaan yang memenuhi kriteria: a. mempunyai risiko tinggi; b. memerlukan teknologi tinggi; c. menggunakan peralatan yang didesain khusus; d. memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan; dan/atau e. memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi Permen PUPR 12/2017 belum mengakomodir pekerjaan dengan ketidakpastian tinggi untuk dilaksanakan dengan DB PERMEN PUPR 12/2017 6 #01 PEKERJAAN KETIDAKPASTIAN TINGGI Pekerjaan kompleks meliputi pekerjaan yang: a. memerlukan teknologi tinggi; b. mempunyai risiko tinggi; c. menggunakan peralatan yang didesain khusus; dan/atau d. pekerjaan yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
  7. 7. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 7 PERMASALAHAN PERMEN PUPR 1/2020 Pekerjaan mendesak berupa pekerjaan yang memenuhi kriteria: a. secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat; b. segera dimanfaatkan; dan c. pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah. Perlu diperjelas Kriteria pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan PERMEN PUPR 12/2017 7 #02 KRITERIA PEKERJAAN MENDESAK Pekerjaan tertentu yaitu pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan
  8. 8. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 8 Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tersedia konsultan manajemen konstruksi sejak persiapan pengadaan sampai dengan serah terima akhir hasil pekerjaan; PERMASALAHAN Ketentuan Pengguna Jasa tidak disiapkan secara baik sehingga menimbulkan permasalahan saat pelaksanaan pekerjaan 1) Dalam hal belum tersedia konsultan manajemen konstruksi maka PA/KPA membentuk Tim Teknis. 2) Tim teknis bekerja sampai dengan tersedianya konsultan manajemen konstruksi. 8 #03 KETENTUAN PENGGUNA JASA Konsultan manajemen konstruksi memiliki tugas: b. membantu Pokja Pemilihan dan PPK dalam proses pemilihan Penyedia jasa pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build). PERMEN PUPR 12/2017 PERMEN PUPR 1/2020 Termasuk membantu penyiapan KETENTUAN PENGGUNA JASA
  9. 9. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 9 Penetapan pagu Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun ditetapkan oleh PPK berdasarkan hasil reviu pagu anggaran yang dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi. PERMASALAHAN HPS ditetapkan sama dengan pagu anggaran, sementara dasar perhitungan pagu anggarannya dipertanyakan oleh Auditor bagaimana cara menghitungnya karena belum ada BOQ/rincian HPS ditetapkan oleh PPK berdasarkan nilai pagu anggaran. 9 #04 ‘HPS’ PEKERJAAN DB PERMEN PUPR 12/2017 PERMEN PUPR 1/2020
  10. 10. ASPEK PEMILIHAN PERATURAN MENTERI PUPR 1/2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA
  11. 11. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 11 a.pembobotan teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan b.pembobotan harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). PERMASALAHAN Terdapat perubahan pembobotan: a. Perpres 54/2010, diatur bobot teknis maksimal 10- 30% dan bobot harga 70-90%, b. Perlem LKPP 9/2018, besaran bobot teknis antara 60-70% dan bobot harga antara 30-40%. • Pokja menetapkan dalam LDP bobot teknis sebesar 10% sampai dengan 30%. • Pokja menetapkan dalam LDP bobot biaya sebesar 70% sampai dengan 90%. 11 #05 BOBOT TEKNIS DAN BOBOT HARGA PERMEN PUPR 12/2017 PERMEN PUPR 1/2020
  12. 12. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 12 PERMASALAHAN Rancangan kontrak untuk pekerjaan DB hanya 1 jenis kontrak, yaitu kontrak lumsum. PPK menetapkan jenis Kontrak dalam rancangan Kontrak yang berbentuk Kontrak Lump Sum 12 #06 RANCANGAN KONTRAK PERMEN PUPR 12/2017 PERMEN PUPR 1/2020 Perubahan rancangan kontrak, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA, atau PPK dan Penyedia berdasarkan pada Penawaran Harga Lumsum dan pembayarannya dapat berbentuk lumsum atau gabungan lumsum dan harga satuan Bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi dapat diberlakukan sebagai harga satuan dengan ketentuan: a. memiliki desain tipikal dari PPK; b. memiliki daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (schedule of rates); dan c. diakibatkan oleh kondisi lapangan.
  13. 13. ASPEK KONTRAK PERATURAN MENTERI PUPR 1/2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA
  14. 14. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 14 (1) Perubahan Kontrak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui adendum Kontrak. (2) Perubahan Kontrak dipertanggungjawabkan secara teknis dan profesional. PERMASALAHAN Perubahan nilai kontrak lumsum akibat penambahan atau pengurangan output. Perubahan Kontrak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terjadi: a. perubahan Ketentuan Pengguna Jasa; b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan/atau c. perubahan terkait administrasi 14 #07 PERUBAHAN KONTRAK PERMEN PUPR 12/2017 PERMEN PUPR 1/2020
  15. 15. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 15 (1) Perubahan Kontrak dapat mengakibatkan penambahan nilai Kontrak. (2) Dalam hal penambahan nilai Kontrak akhir melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. persetujuan PA; dan b. tender secara terpisah atau penunjukan langsung dalam hal merupakan satu kesatuan konstruksi. PERMASALAHAN Pekerjaan penambahan dalam kontrak lumsum yang nilainya akan melebihi 10%. 15 #08 PEKERJAAN TAMBAH > 10% PERMEN PUPR 12/2017 PERMEN PUPR 1/2020 Perubahan harga kontrak harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari harga kontrak awal.
  16. 16. ASPEK PASCAKONTRAK RANCANGAN PERATURAN MENTERI PUPR 1/2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA
  17. 17. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 17 PERMASALAHAN Pemeriksa melakukan audit pekerjaan DB yang menggunakan kontrak lumsum dengan cara audit pekerjaan dengan harga satuan dengan meminta rincian kuantitas dan harga satuan pekerjaan. 1. Dalam melakukan evaluasi harga, total harga penawaran peserta tender tidak melebihi nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build). 2. Total harga penawaran peserta tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Penawaran Harga Lumsum 17 #09 AUDIT PEKERJAAN Penawaran Harga Lumsum adalah penawaran yang dilakukan oleh peserta tender yang harga penawarannya bersifat keseluruhan dan tidak terinci PERMEN PUPR 12/2017 PERMEN PUPR 1/2020 Kontrak Lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa sepanjang Ketentuan Pengguna Jasa tidak berubah.
  18. 18. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 18 (1) Penyedia harus menyiapkan daftar nilai perolehan aset sesuai ketentuan pencatatan aset barang milik negara. (2) Daftar nilai perolehan aset digunakan hanya untuk kepentingan pencatatan aset barang milik negara. PERMASALAHAN Kesulitan dalam pencatatan aset BMN untuk pekerjaan DB BELUM DIATUR 18 #10 PENCATATAN ASET BMN PERMEN PUPR 12/2017 PERMEN PUPR 1/2020
  19. 19. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I 19 PERMASALAHAN Diperlukan adanya lembaga independen yang mendampingi setiap adanya perubahan kontrak dan mendampingi ketika pemeriksaan auditor. 19 #11 KONSULTAN MK Konsultan manajemen konstruksi memiliki tugas: c. membantu pengguna jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak; f. membantu pengguna jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan. PERMEN PUPR 12/2017 PERMEN PUPR 1/2020 Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tersedia konsultan manajemen konstruksi yang bertanggung jawab membantu PPK dan Pokja ULP dalam penjaminan mutu (quality assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
  20. 20. TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

×