Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Paparan Permendagri No 78 Tahun 2020 OK.pptx
Similar to Paparan Permendagri No 78 Tahun 2020 OK.pptx (20)
Paparan Permendagri No 78 Tahun 2020 OK.pptx
- 1. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO. 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASAMAN BARAT SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 78 TAHUN 2020 OLEH DEFI IRAWAN, S.PD
- 2. Tata Cara Perhitungan dan penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dalam APBD 3. Peraturan Bupati Pasaman Pasaman Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DASAR HUKUM 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jabawan Penggunaan Bantuan Partai Politik; 2. Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
- 3. 1. Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota. 2. Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah pemilu DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota. 3. Bantuan Keuangan diberikan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik. 4. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud bersumber dari APBD kabupaten/kota. 5. Besaran nilai bantuan dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara/Daerah. Tata Cara Perhitungan dan penganggaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- 4. Perhitungan dan penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dalam APBD Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota melalui persetujuan Gubernur yang diajukan melalui permohonan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik ditingkat kabupaten/kota dan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kriteria meliputi: 1. Kondisi kemampuan keuangan daerah 2. Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya Persetujuan kenaikan bantuan keuangan partai politik Tahun 2022 di Kab. Pasaman Barat sebesar Rp. 5.167,14/Suara.
- 5. PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI DPRD KAB. PASAMAN BARAT NO NAMA PARTAI POLITIK JUMLAH SUARA SAH JUMLAH PEROLEHAN KURSI 1 PKB 8.404 2 2 PKS 16.363 3 3 PDIP 16.420 4 4 P. Golkar 23.370 5 5 P. Demokrat 28.833 6 6 PAN 20.461 4 7 PPP 9.560 2 8 PBB 8430 1 9 P. HANURA 16.895 2 10 NASDEM 13.345 3 11 P. GERINDRA 35.522 7 12 PERINDO 8.256 1 JUMLAH 205.859 40 PKB, 2 PKS, 3 PDIP, 4 P. Golkar, 5 P. Demokrat , 6 PAN, 4 PPP, 2 PBB, 1 P. HANURA , 2 P. NASDEM , 3 P. Gerindra, 7 PERIND O, 1 Sumber: SK Bupati No. 188.45/133/BUP-PASBAR/2022
- 6. PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 1. Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten 2. Surat permohonan bantuan keuangan partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris 3. Surat permohonan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi
- 7. Kelengkapan administrasi dalam Surat Permohonan bantuan keuangan partai politik 1. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing- masing Partai Politik 2. Fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota 4. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan 5. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik
- 8. 6. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 7. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik
- 9. Permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat daerah kabupaten/kota yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Penyelesaian Sengketa Kepengurusan dalam pengajuan permohonan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada tahun anggaran berjalan maka bantuan keuangan tidak dapat diberikan.
- 10. VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI Keanggotaan tim verifikasi terdiri dari unsur Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten/Kota, Dinas/Bagian Keuangan Kabupaten/Kota, Inspektorat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota Tim Verifikasi melakukan Verifikasi dan Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan melaporkan ke bupati/walikota Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik diketuai Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.
- 11. PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan bupati/walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah kabupaten/kota dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah kabupaten/kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan kepada bupati/wali kota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Penyampaian tanda bukti disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan
- 12. PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN a. seminar; b. lokakarya; c. dialog interaktif; d. sarasehan; e. workshop; dan f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik. 1. Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, berupa:
- 13. 2. bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik, berkaitan dengan: a. administrasi umum; b. berlangganan daya dan jasa; keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat, perjalanan dinas, transport, pengadaan barang inventaris, sewa kantor, honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten bagian keuangan telepon, internet dan listrik, air minum sekretariat, jasa pos dan giro, surat menyurat, media cetak dan elektronik
- 14. c. pemeliharaan data dan arsip; dan d. pemeliharaan peralatan kantor. penyimpanan data elektronik dan atau data manual pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat, dan pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat
- 15. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 16. TERIMA KASIH