Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa APBN 2020 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dan beberapa kegiatan strategis lainnya. Belanja pendidikan ditetapkan Rp508,1 triliun untuk meningkatkan kualitas SDM. Investasi pembiayaan sebesar Rp29 triliun diarahkan untuk pengembangan SDM dan perguruan tinggi.

1. Konferensi Pers
24 September 2019
KEMENTERIAN KEUANGAN

2. Kementerian Keuangan
RAPBN
APBN
5,3 3,1 14.400 5,4 65 734 1.191
5,3 3,1 14.400 5,4 63 755 1.191
Pengangguran (%) Kemiskinan (%) Gini Rasio (indeks) Indeks Pembangunan
Manusia
RAPBN
APBN
4,8 – 5,1 8,5 – 9,0 0,375 – 0,380 72,51
4,8 – 5,0 8,5 – 9,0 0,375 – 0,380 72,51
Asumsi Dasar
Ekonomi Makro
Target
Pembangunan
Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2020
memperhatikan perkembangan ekonomi terkini
Terdapat perubahan pada harga
dan lifting minyak dengan
mempertimbangan harga minyak
dunia dan prospek lifting minyak
ke depan
Upaya meningkatkan
kesejahteraan a.l ditunjukkan
dengan kesepakatan untuk
menurunkan target tingkat
pengangguran di dalam APBN
2020
2

3. Kementerian Keuangan
APBN 2020
Postur
Kontribusi penerimaan
perpajakan terus dioptimalkan
dan dilakukannya peningkatan
belanja negara yang lebih
berkualitas (spending better)
(Rp triliun)
3

4. Kementerian Keuangan
diarahkan semakin sehat dan adaptif menghadapi risiko perekonomian
4
Defisit APBN Tahun 2020 dijaga 1,76% PDB
Rasio defisit thd PDB tahun 2020
terendahdalam lima tahun terakhir
Defisit Keseimbangan Primer
diturunkan bertahap Kearah positif
Penerimaan perpajakan untuk mendukung daya saing
dengan target yang lebih optimal & realistis
Belanja Negara semakin fokus
pada programyang produktif
Pembiayaan anggaran semakin menurun
dimanfaatkan untuk mendukung
peningkatan daya saing

5. Kementerian Keuangan
1,240.4 1,285.0
1,343.5
1,518.8
1,643.1
1,861.8 1,865.7
8.2
3.6
4.6
13.0
8.2
12.6
5.8
2.9
13.4
10.5 13.5
14.8
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2015 2016 2017 2018 2019
Outlook
2020
RAPBN
2020
APBN
PPh Migas Pajak nonmigas
Kepabeanan dan Cukai Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan (%)
Pertumbuhan Pajak nonmigas (%)
Meningkatkankepatuhan wajibpajak
Perbaikan kualitas pelayanan, penyuluhan,dan
pengawasanmelalui penguatansistemITdan
administrasi perpajakan
ImplementasiKeterbukaanInformasi
Perpajakan(AEoI)
Kebijakan
Ekstensifikasibarangkenacukaidan Penyesuaiantarif
cukaihasil tembakau
(dalam triliun Rupiah)
11.6
10.8 10.7
11.4 11.1
11.6
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019 APBN 2020
Tax Ratio (% PDB)
5
Perpajakan 2015-2020
Optimalisasi penerimaan negara disertai dukungan terhadap
perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal
Penerimaan Perpajakan menjadi Rp1.865,7 T
(RAPBN: Rp1.861,8 T)
1. Kenaikan PPh Migas →perubahan asumsi dasar
ekonomi makro dan parameter migas
2. Kenaikan PBB dan cukai hasil tembakau→ extra
effort

6. Kementerian Keuangan
6
❑ super deduction utk kegiatan vokasi & litbang;
❑ mini tax holiday utk investasi sampai dengan Rp500 miliar;
❑ investment allowance utk industri padat karya;
❑ PPh DTP antara lain untuk sektor panas bumi, PPh SBN Valas, dan
Penghapusan Piutang PDAM 2020.
❑ Insentif PPN bagi impor dan penyerahan barang strategis →
mesin dan peralatan pabrik;
❑ PPN tidak dipungut atas impor dan penyerahan jasa dan alat
angkut tertentu (a.l. kapal laut, pesawat udara dan kereta
api).
Insentif PPh
Insentif PPN
PPh tumbuh 13,6% dan PPN tumbuh 15,7%
PPh dan PPN menjadi instrumen yang mendukung iklim investasi dan daya
saing, melalui insentif fiskal disertai perbaikan administrasi perpajakan

7. Kementerian Keuangan
Kebijakan kepabeanan dan cukai dilakukan melalui extra effort dan sekaligus
mendukung kemudahan bisnis, menurunkan dwelling time, dan mengurangi
tingkat penyelundupan
▪ Penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau dan
pemberantasan pita cukai ilegal
▪ Ekstensifikasi barang kena cukai baru (a.l.
kantong plastik)
▪ Melanjutkan program pemberantasan
penyelundupan dan penertiban barang kena
cukai ilegal
▪ Melanjutkan kebijakan penertiban importir,
eksportir dan cukai berisiko tinggi
▪ Penyempurnaan implementasi Sistem
Kepatuhan Pengguna Jasa (SKPJ)
▪ Pengembangan/perluasan fasilitas
kemudahan impor tujuan ekspor (KITE)
untuk industri kecil dan menengah (IKM)
Kebijakan Kepabeanan dan Cukai tahun 2020 a.l :
7
179.6 179.0 192.5 205.5 205.6 221.9 223.1
11.0
(0.3) 7.5 6.7 0.1 8.5
2015 2016 2017 2018 2019
Outlook
2020
RAPBN
2020
APBN
Bea & Cukai (triliun) Pertumbuhan (%)
Insentif Kepabeanan dan Cukai
❑ Fasilitas kepabeanan a.l. kepada kawasan berikat, gudang berikat,
kemudahan impor tujuan ekspor, dan kawasan ekonomi khusus;
❑ Bea Masuk ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk industri
tertentu

8. Kementerian Keuangan
Peranan PNBP sektor Nonmigas
8
terus diperkuat disertai peningkatan layanan kepada masyarakat
Peningkatan Efisiensi BUMN dan Kinerja BLU
▪ Mempertimbangkan cashflow BUMN dan
kemampuan keuangan BUMN.
▪ Pengembangan usaha dan penugasan
Pemerintah.
▪ Pelayanan BLU yang lebih profesional.
Peningkatan Pelayanan dan Penyesuaian Tarif
▪ Mempertimbangkan daya beli dan pengembangan
dunia usaha.
▪ Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN).
Penyempurnaan Tata Kelola
• implementasi UU PNBP dan penyempurnaan
regulasi pelaksanaan UU PNBP
• Perluasan penggunaan teknologi informasi dalam
rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan
Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA yang
Optimal, Efektif dan Efisien
▪ Penyempurnaan regulasi dan kontrak.
▪ Efisiensi kegiatan.
▪ Peningkatan kepatuhan dan intensifikasi
pengawasan.
(35.9)
2.5
18.8
31.5
(5.6)
(40.0)
(30.0)
(20.0)
(10.0)
-
10.0
20.0
30.0
40.0
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019 RAPBN 2020 APBN 2020
PNBP Migas (Triliun Rp) PNBP Nonmigas (Triliun Rp) Pertumbuhan (%)
(7,0)
(5,0)
255,6 262,0
311,2
409,3
386,3
359,3 370,0
PNBP Lainnya: 5 K/LTerbesar
1 2 3 4 5
Kemenkominfo
17,5
16,5
Kemenhub
7,3
7,1
Polri
10,4
10,0
Kemenristekdikti
2,3
2,7
Ke menkumham
3,5
3,6
APBN 2020
(triliu n Rupiah )
Outlook2019
(triliu n Rupiah )

9. Kementerian Keuangan
Fokus Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020
9
• Peningkatan produktivitas/daya
saing SDM
• Bidang Pendidikan → perluasan
akses pendidikan, peningkatan
skill, enterpreneurship,
penguasaan ICT, dukungan
kegiatan penelitian
• Bidang Kesehatan →
percepatan pengurangan
stunting, penguatan promotif
preventif, melanjutkan program
jaminan kesehatan nasional
• Mengakselerasi
pengentasan kemiskinan
• Peningkatan akurasi data
dan perbaikan mekanisme
penyaluran,
• Sinergi/sinkronisasi antar
program
• Subsidi yang tepat sasaran
dan efektif
• Stabilitas ekonomi,
keamanan dan politik
• Mitigasi risiko bencana,
pelestarian lingkungan,
dan pengembangan EBT
• Penguatan fiscal buffer
• Mendorong efektivitas
birokrasi → produktivitas,
integritas & pelayanan publik
• Menjaga tingkat
kesejahteraan aparatur dan
pensiunan (antisipasi
reformasi pensiun)
• Birokrasi yang berbasis
kemajuan ICT
• Meningkatkan daya saing
investasi dan ekspor
• Mendukung tranformasi
industrialisasi (konektivitas,
pangan, energi, dan air) dan
antisipasi masalah sosial
perkotaan (air bersih,
sanitasi, pengelolaan
sampah, & transportasi
massal)
• Mendorong K/L
menggunakan skema
pembiayaan kreatif (KPBU:
VGF atau AP)
SDM yang
berkualitas
Penguatan Program
Perlindungan Sosial
Akselerasi
Pembangunan
Infrasruktur
Birokrasi yang
efisien, melayani,
dan bebas korupsi
Antisipasi
Ketidakpastian
Mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan &
penyelenggaraan Pemerintah → efisien dan efektif
Anggaran Pendidikan Rp508,1 T
Anggaran Kesehatan Rp132,2 T
Anggran Perlindungan Sosial
Rp372,5 T
Anggaran Birokrasi Rp261,3 T
Anggaran Infrastruktur Rp423,3 T
5

10. Kementerian Keuangan
Belanja Pemerintah Pusat
10
10
diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas
SDM dan beberapa kegiatan strategis ❑ Peningkatan kualitas SDM
KIP Kuliah
mendukungkelanjutan pendidikan masyarakatmiskin ke
jenjang yang lebih tinggi
Kartu Pra Kerja
untuk Peningkatan Produktivitas
Bagi Pencari Kerja
• Keberlanjutan penyediaan layanan kesehatan
(kenaikan besaran bantuan iuran)
❑ Penguatan Perlindungan Sosial
• Peningkatan akses pangan (Kartu Sembako)
❑ Pembangunan Infrastruktur
• Pemerataan pembangunan antar wilayah
• Percepatan pengembangan 4 destinasi wisata super
prioritas

11. Kementerian Keuangan
106.7
102.5
98.1
59.4
41.2
57.3
45.1 43.2
33.5 39.4
109.6
111.8
94.3
60.2
57.2 57.8
41.4
40.4
36.9 35.1
131.2
120.2
104.7
65.1
62.8
57.4
43.1
42.2 37.2 36.3
KEMENHAN KEMEN PUPR POLRI KEMENAG KEMENSOS KEMENKES KEMENHUB KEMENRISTEK
DIKTI
KEMENKEU KEMENDIKBUD
2018 2019 2020
RAPBN : 127,4
RAPBN : 90,3
RAPBN : 42,7
RAPBN : 35,7
11
Mendukung birokrasiyangefisien,
melayani, dan bebas dari korupsi,
serta menjaga tingkat kesejahteraan
aparatur negara/pensiun
Penajaman belanja barang
terutama belanja barang
non-operasional
Penguatan bantuan sosial
agar lebih tepat sasaran
Penguatan belanja modal untuk
meningkatkan kapasitas produksi
dan konektivitas antarwilayah
*) TidaktermasukBLU Kelapa Sawit
*)
diarahkan untuk lebih efisien, efektif, melayani, dan memberikan dorongan
terhadap pertumbuhan ekonomi
Belanja K/L tahun 2020

12. Kementerian Keuangan
12
Anggaran Pendidikan
diarahkan untukpeningkatan kualitas
SDM sebagai bagian mewujudkan
kesejahteraandan keadilan rakyat
Rp508,1 T
APBN untuk
mempersiapkan
generasi muda
untuk peningkatan
kualitas SDM

13. Kementerian Keuangan
13
Investasi Pembiayaan
diarahkan untukpeningkatan kualitas
SDM sebagai bagian mewujudkan
kesejahteraandan keadilan rakyat
Rp29,0 T
APBN untuk
mempersiapkan
generasi muda
untuk peningkatan
kualitas SDM
• Dana Abadi Perguruan
Tinggi Rp5,0 T
pengembangan SDM dan sarana
dan prasarana dalam
mewujudkan perguruan tinggi di
Indonesia menuju World Class
University
• DPPN Rp18,0 T
➢ Program beasiswa untuk sekitar
5.000 orang mahasiswa baru
➢ pembiayaan penerima beasiswa yang
masih studi untuk 12.333 orang
mahasiswa
➢ mendanai 104 riset
• Dana Abadi Penelitian
Rp5,0 T
➢ meningkatkan kuantitas dan
kualitas SDM terkait riset yang
mampu berkompetisi secara global
➢ meningkatkan relevansi dan
produktivitas riset serta peran
pemangku kepentingan dalam
kegiatan riset
➢ Meningkatkan kontribusi riset
terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional
• Dana Abadi
Kebudayaan Rp1,0 T
menjamin keberlangsungan
upaya pemajuan kebudayaan
bagi generasi berikutnya

14. Kementerian Keuangan
14
diarahkan untukpeningkatan kualitas SDM
sebagai bagian mewujudkan kesejahteraan dan
keadilan rakyat
APBN untuk
mempersiapkan
generasi muda juga
melalui pelatihan kerja

15. Kementerian Keuangan
15
Anggaran Kesehatan
Rp132,2 TAPBN untuk meningkatkan
kesehatan rakyat Indonesia
5,2 % dari belanja negara

16. Kementerian Keuangan
16
APBN untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah, Miskin Dan Rentan Miskin Rp372,5 T

17. 17
Anggaran
InfrastrukturUntuk membangun infrastrukturdan daerah terpencil
Rp423,3 T

18. Kementerian Keuangan
186.0 174.2 166.4
216.9 212.4
187.6
-52.6
-6.3 -4.5
30.3
-2.1
-11.7
-100.0
-80.0
-60.0
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
2015 2016 2017 2018 Outlook
2019
RAPBN 2020
Subsidi Energi Subsidi non energi growth
Subsidi Non Energi
Subsidi diarahkan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi melalui
upaya perbaikan ketepatan sasaran
▪ Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar
dengan besaran subsidi menjadi Rp1.000/liter
▪ Subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG
tabung 3 kg
▪ Subsidi listrik diberikan pada golongan tarif
tertentu.
▪ Subsidi listrik diberikan secara tepat sasaran bagi
pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA
dengan mengacu pada DTPPFM.
▪ Meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengurangi
disparitas antarwilayah.
Subsidi Energi
Belanja Subsidi
Triliun rupiah
APBN 2020 Outlook 2019
125,3 T 142,6 T
Kebijakan :
62,3 T 69,8 T
• Validasi data penerima dan kebutuhan penerima pupuk bersubsidi ➔
e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)
• Perluasan penggunaan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi
• Peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi dan informasi publik
Kebijakan :
• Memperluas akses permodalan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) melalui subsidi bunga KUR
• Pengalokasian subsidi bantuan uang muka perumahan dan subsidi
selisih bunga kredit perumahan untuk mendorong kepemilikan
rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
APBN 2020 Outlook 2019
RAPBN: 199,7
TriliunRupiah
persen
APBN 2020
18

19. Kementerian Keuangan
19
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Meningkat Rp42,5 triliun dari Outlook 2019 diarahkan untuk :
Perbaikan kualitas layanan dasar publik Akselerasi daya saing Mendorong belanja produktif
• Mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan penguatan
kualitas SDM, terutama melalui bidang pendidikan, kesehatan,
air minum, perlindungan sosial, dan konektivitas antarwilayah.
• Meningkatkan daya saing melalui inovasi, kemudahan
berusaha, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan insentif
yang mendukung iklim investasi.
• Meningkatkan produktivitas terutama berorientasi ekspor
melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.
Rp856,9 T

20. Kementerian Keuangan
• Rata-rata per Desa
Rp960,6 juta (2019:
Rp933,9 juta)
• Mengoptimalkan peran
APIP pemda.
• Penguatan kapasitas
SDM perangkat desa
dan pendamping, serta
penguatan monitoring
dan evaluasi.
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 856,9
814,4
Triliun Rupiah
2019
2020
TKDD
117,6103,0
DBH
130,3125,7
DAK NONFISIK
• Menggunakan
minimal 50% DBH
CHT untuk
mendukung
program JKN.
• Memperluas
penggunaan DBH
DR.
• Memperkuat
implementasi
penggunaan 25
persen DTU untuk
belanja
infrastruktur.
427,1417,8
DAU
• Dukungan
pendanaan
kelurahan, Siltap
Perangkat Desa,
dan Pegawai PPPK.
• Menyempurnakan
formulasi DAU
untuk pemerataan
kemampuan fiskal
antardaerah.
• Memperkuat
implementasi
penggunaan 25
persen DTU untuk
belanja
infrastruktur.
72,265,9
DAK FISIK
15,010,0
DID
22,722,2
OTSUS &
DAIS DIY
72,069,8
DANA DESA
• Diarahkan untuk
peningkatan dan
pemerataan
infrastruktur layanan
publik.
• Memperkuat
kebijakan afirmasi.
• Penambahan bidang
Sosial dan
Transportasi Laut.
• Meningkatkan
kualitas SDM dan
daya saing daerah.
• Meningkatkan
kualitas
pengalokasian dan
penyaluran.
• Menyempurnakan
unit cost dan
memuktahirkan
data sasaran.
• Memperkuat DID
sebagai instrument
insentif yang lebih
fokus untuk
meningkatkan daya
saing dan perbaikan
kinerja daerah.
• Penguatan sistem
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan DID.
• Memperbaiki tata
kelola Otsus dan DTI
dengan memperkuat
peran APIP dalam
mengawasidan
memberikan
rekomendasi
penyaluran.
20

21. Kementerian Keuangan
TARGET
OUTPUT
DAK
FISIK
KESEHATANDAN KB
• Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar 6.452 Puskesmas
• Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 642 Rumah Sakit (RS)
• Penguatan Intervensi stunting di 260 kab/kota
• Pembangunan/Pengembangan/Alih fungsi Balai Penyuluhan KB
sebanyak 574 Unit
PENDIDIKAN
• Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas 14.392 Ruang
• Rehabilitasi dan pembangunan perpustakaan sekolah 7.968 Unit
PERTANIANProvinsi
• Pembangunan/Perbaikan UPTD 131 Unit
Kab./Kota
• Pembangunan Sumber-sumber Air 3.219 Unit
• Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian 213 unit
IKM
• Pembangunan Sentra IKM 12 Sentra
• Revitalisasi Sentra IKM 94 Sentra
SOSIAL
• Rehabilitasi panti sosial dan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
sebanyak 177 Unit
• Jumlah penerima peralatan bantu (Disabilitas, Lansia, Anak) sebanyak 7.834 Unit
LINGKUNGANHIDUP
DAN KEHUTANAN
Lingkungan Hidup
• Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah 14 unit
• Alat Pemantau Kualitas Air dan Udara 46 titik
Kehutanan
• Rehabilitasi sempadan sungai 10,5 Ha
• Sumur resapan 435 unit
PARIWISATA
• Pembangunan amenitas kawasan pariwisata di 186 daerah:
• Pembangunan atraksi daya tarik wisata di 306 daerah:
Target Output DAK Fisik (1)
21

22. Kementerian Keuangan
Target Output DAK Fisik (2)
TARGET
OUTPUT
DAK
FISIK
TRANSPORTASILAUT
• Rehabilitasi/pengembangan fasilitas perairan 26 Unit
• Pembangunan bus air di 8 daerah
TRANSPORTASIPEDESAAN
• Pembangunan jalan pedesaan strategis 328 KM
• Peningkatan jalan pedesaan strategis 260 KM
KELAUTANDAN PERIKANAN
• Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Pelabuhan Perikanan/Dermaga 3.936
meter.
• Pengadaan Kapal Penangkap Ikan s.d 4 GT beserta mesin dan alat
penangkap 3.120 paket.
PASAR
• Revitalisasi 216 pasar rakyat tipe C dan D
IRIGASI
• Rehabilitasi daerah irigasi 147.876 Ha
• Pembangunan daerah irigasi 19.879 Ha
JALAN
• Peningkatan/Pembangunan Jalan 5,509 KM
• Penggantian/pembangunan Jembatan 11,875 meter
AIR MINUM
• Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan sebanyak
113.282 SR
• Peningkatan SPAM 199.387 SR
SANITASI
• Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat : 506 Unit IPAL dengan 838 SR
• Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 102 Unit
PERUMAHANDAN PEMUKIMAN
• Peningkatan kualitas rumah 36.555 Unit
• Pembangunan baru rumah layak huni 12.619 Unit
22

23. Kementerian Keuangan
Bantuan Operasional Sekolah
Bantuan Operasional PenyelenggaraanPAUD
Tunjangan Khusus Guru
2019 : 59 ribu 2020: 38 ribuguru
2019: 7,5 juta anak 2020: 7,4 juta anak
Tambahan Penghasilan Guru
2019 : 254ribu 2020 : 183ribuguru
2019: 46,9 Jutaatau218,5 ribusekolah
Tunjangan Profesi Guru
2019 : 1,2 juta guru 2020: 1,2 juta guru
RENCANA OUTPUT DAK NONFISIK TA 2020
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
.
2019: 925ribuorang 2020 : 882ribuorang
BOP Museum dan Taman Budaya
2019: 111/20 (museum/tamanbudaya)
2020: 106/20 (museum/tamanbudaya)
Bantuan Operasional Kesehatan
2019 : 9.909 Puskesmas
2020 : 9.993 Puskesmas dan18.919 Industri RumahTangga
Pangan
Bantuan Operasional KB
2019: 5.920dan18.309(balaipenyuluhanKBdanfaskes)
2020: 5.517dan18.001(balai penyuluhanKBdanfaskes)
Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
2019: 56.056 pesertadan1.279pendamping
2020: 63.570 pesertadan835pendamping
Pelayanan Administrasi Kependudukan
2019 : 34 Provdan508Kab/Kota
2020 : 34 Prov dan508Kab/Kota
Pelayanan Kepariwisataan
2019: 60.720/119 (pesertapelatihan/Tourist Inform Center)
2020: 103.720/73 (pesertapelatihan/Tourist Inform Center)
Bantuan BLPS
Kota yangtelah mengoperasikan PLTSasesuai dengan
PerpresNo.35/2018
2020: 45,9 Jutaatau218,5 ribusekolah
23

24. Kementerian Keuangan
pembiayaan utang yang produktif, efisien, memenuhi aspek kehati-hatian serta didukung dengan tata kelola
dan sistem manajemen risiko yang baik
Strategi Pembiayaan Utang
Kebijakan Pokok Pembiayaan Utang
24
Arah Kebijakan Pembiayaan Utang
Prudent
• pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar
29,4 – 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan
fiskal
• Menjaga keseimbangan makro dengan menjaga
komposisi utang domestik dan valas dalam batas
terkendali serta pendalaman pasar keuangan
• Mengoptimalkan
peran serta
masyarakat dalam
pasar obligasi
domestik (financial
deepening)
• Pengelolaan
utang secara
aktif melalui
manajemen
kewajiban dan aset.
380.9
403.0
429.1
372.0 373.9 351.9
49.0
5.8 6.5
-13.3
0.5
-5.9
-30.0
-10.0
10.0
30.0
50.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
2015 2016 2017 2018 2019
Outlook
2020
RAPBN
Pembiayaan Utang Growth (%)
362.3
407.3
441.8
358.4
381.8 389.3
36.9
12.4
8.5
-18.9
6.5
2.0
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
2015 2016 2017 2018 2019
Outlook
2020
RAPBN
SBN (neto) Growth (%)
Triliunrupiah persen Triliunrupiah persen
Pembiayaan Utang SBN (neto)
APBN
2020
APBN
2020
24

25. Kementerian Keuangan
Kesimpulan
APBN tahun 2020 dirancang untuk mendukung akselerasi peningkatan
daya saing dan kualitas sumber daya manusia
1
2
3
Risiko perlambatan ekonomi global di tahun 2019 dan 2020 diperkirakan
semakin nyata sehingga Pemerintah harus mengantisipasi dampaknya pada
perekonomian nasional termasuk antisipasi kebijakan fiskal ke depan
Postur APBN tahun 2020 diarahkan tetap ekspansif mendorong
perekonomian dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur
➢ Penerimaan negara terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan sekaligus
menjadi instrumen untuk menstimulasi perekonomian
➢ Belanja Negara Tahun 2020 fokus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan
khususnya pembangunan SDM
➢ Pembiayaan Anggaran yang efisien untuk kegiatan produktif
25

26. Kementerian Keuangan
Terima Kasih
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
26

27. Kementerian Keuangan
Hal Baru
Dan Strategis
Beberapa kebijakan dan inisiatif dalam APBN 2020
untuk meningkatkan penguatan kualitas Sumber
Daya Manusia dan Daya Saing
Insentif Perpajakan dalam rangka
Mendukung peningkatan Sumber
Daya Manusia dan daya saing
•Super deduction untuk kegiatan vokasi & litbang
•Mini tax holiday untuk investasi di bawah Rp500 miliar
•Investment allowance untuk industri padat karya
Peningkatan Kualitas SDM dan
Perlindungan Sosial
KIP Kuliah
Kartu Pra Kerja
untuk Peningkatan Produktivitas
Bagi Pencari Kerja
Kartu Sembako
mendukung kelanjutan
pendidikan masyarakat miskin
ke jenjang yang lebih tinggi
mendukung penguatan
perlindungan masyarakat
miskin akan akses pangan
Percepatan penyelesaian 4
destinasi pariwisata super
prioritas
Pengembangan destinasi wisata Danau
Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan
Mandalika dengan Sinergi lintas K/L dan
Pemda
Kuliah
27

28. Kementerian Keuangan
Hal Baru
Dan Strategis
Penguatan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
• Penguatan DAK Fisik pada 2
bidang baru: sosial dan
transportasi laut;
• Pengalokasian DAU Tambahan
untuk penyetaraan penghasilan
tetap (siltap) perangkat desa dan
penggajian Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Dana Abadi untuk SDM dan
Kebudayaan
❑ Dana Abadi Kebudayaan
❑ Dana Abadi Perguruan Tinggi
❑ Penambahan Dana Abadi Riset
secara signifikan
mendukung penurunan defisit transaksi
berjalan baik dalam jangka panjang
maupun jangka pendek
Penguatan Neraca Transaksi
Berjalan
Pemanfaatan hasil investasi dana
abadi untuk meningkatkan antara
lain pemajuan kebudayaan nasional,
dan peningkatan kualitas perguruan
tinggi, melalui:
Beberapa kebijakan dan inisiatif dalam APBN 2020
untuk meningkatkan penguatan kualitas Sumber
Daya Manusia dan Daya Saing
28