Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Hak Asasi Manusia

Más Contenido Relacionado

Hak Asasi Manusia

  1. 1.  PENGERTIAN HAM MENURUT BAHASA  PENGERTIAN HAM MENURUT ISTILAH  PENGERTIAN HAM MENURUT UU NO. 39 TAHUN 1999  SEJARAH PERKEMBANGAN HAM  HUBUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN  BENTUK PELANGGARAN HAM  GENDER  SIFAT PELANGGARAN HAM  HAMBATAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA  PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA DAFTAR PEMBAHASAN
  2. 2.  HAK : kewenangan atau kewajiban melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ASASI : segala sesuatu yang mempunyai sifat yang sangat mendasar dan sangat fundamental. “Hak asasi Manusia (HAM) adalah sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.” PEGERTIAN Menurut Bahasa
  3. 3.  Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, diihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.  PENGERTIAN Menurut Istilah
  4. 4.   Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. PENGERTIAN Menurut UU no. 39 tahun 1999
  5. 5.  Kalangan ahli HAM menyatakan bahwa konsep ini bermula dan berkembang di Eropa baru kemudian merambah ke Negara-negara lain. Untuk melacak embrio dan sejarah perkembangan konsep HAM, perlu dijelaskan sejarah Hak Asasi Manusia. Meskipun HAM baru dideklarasikan pada tahun 1948, namun embrionya sudah ada mulai sejak zaman sebelum masehi. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan social control kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Seiring dengan perkembangan konstitusi dunia. SEJARAH Perkembangan HAM
  6. 6.  Hak adalah sesuatu yang dimiliki seseorang Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesorang Hak tidak bisa dipisahkan dari kewajiban. Hak sesorang dibatasi oleh hak orang lain, kewajiban sesorang menghormati hak orang lain. Dengan begitu setiap orang akan mendapatkan kebebasan yang sama. HUBUNGAN Hak & Kewajiban
  7. 7.  BENTUK Pelanggaran HAM
  8. 8.  Yakni suatu pembatasan, pelecehan atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia, atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan beserta politik yang selanjutnya berimbas pada pengurangan, bentuk penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar kehidupan. BENTUK Pelanggaran HAM
  9. 9.  Yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapat pengakuan dari seseorang ataupun orang ketiga. BENTUK Pelanggaran HAM
  10. 10.  Sifat Pelanggaran HAM Pelanggaran HAM berat  Genosida. Yaitu pelanggaran HAM berat yang merusak jiwa atau kelompok baik fisik maupun mental. Ex: narkoba, perang  pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dll. Pelanggaran HAM ringan  tidak mengancam jiwa manusia  berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi  kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat dan sebagainya.
  11. 11.  gender adalah gerakan perempuan yang ingin memiliki kedudukan yang sama dengan laki laki. Gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang ditengah masyarakat yang berupaya membuat persamaan peran, perilaku, mentalitas, karakter antara laki- laki dan perempuan.( Women study ensiklopedi 2006) GENDER
  12. 12. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Identitas gender adalah definisi seseorang tentang dirinya, sebagai laki-laki atau perempuan, yang merupakan interaksi kompleks antara kondisi biologis dan berbagai karakteristik perilaku yang dikembangkan sebagai hasil proses sosialisasi. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.
  13. 13. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya (Laki- laki lebih banyak dari perempuan atau sebaliknya) Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.
  14. 14.  HAMBATAN Penegakan HAM di Indonesia Kondisi Sosial Budaya (stratifikasi sosial) Komunikasi dan Informasi Kebijakan Pemerintah Perangkat Perundangan Aparat dan Penindakannya
  15. 15. PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA
  16. 16.  ZAMAN PENJAJAHAN  organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo (1908)  Sarekat Islam (1911)  Indische Partij (1912)  Partai Komunis Indonesia (1920)  Perhimpunan Indonesia (1925)  Partai Nasional Indonesia (1927). Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa kolonial ,penjajahan,dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah.
  17. 17.  1945-1950 Pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen Periode 1950-1959 (masa perlementer).  Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi.  kebebasan pers.  Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis  Kontrol parlemen atas eksekutif.  perdebatan HAM secara bebas dan demokratis. Periode Setelah Kemerdekaan
  18. 18.  Periode 1959-1966 (demokrasi terpimpin) Masa ini merupakan bentuk penolakan presiden Soekarno terhadap sistem Demokrasi Parlementer yang di nilai sebagai produk barat karena tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki cara tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Periode 1966-1998 (Orde Baru Pelanggaran HAM Orde Baru dapat dilihat dari kebijakan politik Orde Baru yang bersifat Sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah . Periode Setelah Kemerdekaan
  19. 19.  Periode pasca Orde Baru perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, pengesahan UU tentang HAM, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian di gabung dengan Departeman Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departeman Kehakiman dan HAM, penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam amandemen UUD 1945, pengesahan UU tentang pengadilan HAM Periode Setelah Kemerdekaan

×