Sinkronitas Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Pertanian Indonesia Dengan Agenda Pembangunan dan Kebijakan Pertanian Dunia
•
1 like•411 views
Dokumen tersebut membahas tentang sinkronisasi kebijakan kerja sama pertanian Indonesia dengan agenda pembangunan dan kebijakan pertanian global. Dokumen menjelaskan tantangan pembangunan pertanian Indonesia dan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan agenda pembangunan berkelanjutan PBB seperti SDGs. Dokumen juga membahas kebijakan pertanian Indonesia untuk meningkatkan produksi beberapa komoditas strategis serta upaya menyink
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (16)
Similar to Sinkronitas Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Pertanian Indonesia Dengan Agenda Pembangunan dan Kebijakan Pertanian Dunia
Similar to Sinkronitas Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Pertanian Indonesia Dengan Agenda Pembangunan dan Kebijakan Pertanian Dunia (20)
More from Hermanto .
More from Hermanto . (12)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
Sinkronitas Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Pertanian Indonesia Dengan Agenda Pembangunan dan Kebijakan Pertanian Dunia
- 1. 4/4/17 1 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian SINKRONITAS KEBIJAKAN KERJA SAMA LUAR NEGERI PERTANIAN INDONESIA DENGAN AGENDA PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN PERTANIAN DUNIA Seminar Nasional “Agenda Pembangunan dan Kebijakan Pertanian Negara Mitra”, Kementerian Pertanian. Hotel Sukajadi Bandung 6 Oktober 2015 Slide - 372 I. PENDAHULUAN II. KEBIJAKAN PERTANIAN INDONESIA III. AGENDA PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN PERTANIAN GLOBAL IV. SINKRONISASI KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTANIAN INDONESIA DAN GLOBAL V. KESIMPULAN OUTLINE
- 3. 4/4/17 3 Lanjutan… Ø Tantangan pembangunan pertanian ke depan semakin kompleks dan multidimensi, tidak hanya terbatas pada lingkup nasional, tetapi sangat terkait dengan masalah-masalah di tingkat global Ø Masing-masing negara menghadapi persoalan pembangunan pertanian yang berbeda-beda. Ø Sinkronitas kebijakan kerjasama pertanian Indonesia dengan agenda pembangunan dan kebijakan pertanian global perlu diidentifikasi untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan global dan peningkatan standar hidup layak secara berkelanjutan. MAKNA SINKRONITAS • Kamus Merriam Webster: Synchronicity = the quality or fact of being synchronous/kualitas atau fakta yang menjadi sinkron • Synchronicity explains "meaningful coincidences” (kebetulan yang bermakna) • Sinkronitas adalah segala sesuatu sangat berhubungan satu dengan yang lain dengan adanya koneksi di dalam ketidaksadaran kolektif. • Dalam konteks kebijakan pertanian, kecenderungan kebijakan pertanian Indonesia untuk mengikuti atau selaras dengan agenda pembangunan dan kebjakan pertanian global.
- 4. 4/4/17 4 KEBIJAKAN PERTANIAN INDONESIAII ISU STRATEGIS LIMA TAHUN KE DEPAN 1. Kecukupan produksi komoditas strategis (padI, jagung, kedelai, tebu, sap, cabai dan bawang merah) serta pengurangan ketergantungan impor 2. Peningkatan daya saing produk di dalam negeri/ antisipasi pasar bebas AEC (ASEAN Economic Community 2015) 3. Pemantapan dan peningkatan daya saing produk pertanian di dunia internasional 4. Diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan tepung terigu 5. Peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteran petani
- 5. 4/4/17 5 KEBIJAKAN UMUM Kebijakan peningkatan swasembada beras, jagung dan kedelai, serta peningkatan produksi daging dan gula Kebijakan pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor serta bahan baku bioindustri Kebijakan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/ pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantinaan dan ketahanan pangan Kebijakan pengembangan kawasan pertanian Kebijakan fokus komoditas strategis Kebijakan pengembangan sarana, infrastruktur dan agroindustri di perdesaan sebagai landasan pengembangan bioindustri berkelanjutan Kebijakan tatakelola kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi q Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai q Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Daging q Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Gula q Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Cabai dan Bawang Merah PROGRAM SWASEMBADA PANGAN
- 6. 4/4/17 6 PERMASALAHAN DAN UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI Koordinasi: egosektoral à Sinergi, Harmonisasi, dan Simplifikasi Pembiayaan: skiim pembiayaan belum berpihak pada petani à Penugasan BRI untuk petani Kelembagaan: a. UPJA b. Penyuluhan c. Petani àRevitalisasi Kementerian Pertanian Input: Pupuk à Desentralisasi subsidi pupuk Benihà 6 tepat spesifik lokasi SDM: rumah tangga petani 10 terakhir menurun dari 31 jt menjadi 26 jt àMekanisasi/alsintan Kualitas panen: mutu rendah dan kehilangan hasil tinggi: 10,82% àAlsintan www.pertanian.go.id Konversi lahan: 60-100 ribu ha/th à Regulasi agraria Infrastruktur: 52% saluran irigasi rusak àPerbaikan irigasi PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG, KEDELAI Dampak perubahan iklim: kekeringan, banjir, dan jadwal tanam maju/mundur à KATAM terpadu & standing crop www.pertanian.go.id PERMASALAHAN DAN UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI GULA Pabrik sudah tua 69,3% à Membangun PG baru (BUMN dan Swasta) Pembiayaan: Persyaratan perolehan KKP-E rumit à Kemudahan persyaratan petani Dampak perubahan iklim: Kekeringan àPengairan, dengan pompanisasi Impor Gula: Lebih dari 3 juta ton à Regulasi tingkatkan produksi dan stop agraria PENINGKATAN PRODUKSI GULA Protas tebu: rendah, kurang dari 80 ton/ha àBongkar dan Rawat Ratoon Penggunaan bibit produktivitas rendah 60 % à Penggunaan benih unggul 6 tepat Hama-Penyakit: Penurunan produktivitas sampai 30% à Pengendalian H-P terpadu Tenaga Kerja: Terbatas dan sulit àMekanisasi, pengadaan alsintan
- 7. 4/4/17 7 Upaya khusus : 1. Menyediakan lahan pakan dan padang penggembalaan dengan kepasEan status dan infrastruktur penunjang 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perijinan 3. Menyusun regulasi dan kepasEan hukum 4. Mempercepat penambahan populasi sapi potong 5. Kebijakan pengendalian impor. 1. 2. 3. 4. Permasalahan KeEdakpasEan status dan ketersediaan lahan Infrastruktur yang Edak memadai/ menunjang Prosedur birokrasi yang rumit Importasi sapi dan daging sapi cenderung masih Enggi. PERMASALAHAN DAN UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI DAGING MASALAH § Produksi cabai dan bawang merah tidak merata sepanjang tahun, § Investasi irigasi mahal bagi petani § Harga berfluktuasi berdampak pada inflasi § Sentra bawang merah terkonsentrasi di Pulau Jawa § Pada bulan-bulan tertentu (Oktober - Maret) memicu impor Kementerian Pertanian UPAYA KHUSUS § Pemerataan produksi dan ketersediaan bulanan sepanjang tahun (Penanaman di musim kering/kemarau,Juli –Oktober) § Mendorong pengembangan sentra di luar Pulau Jawa § Fasilitasi sarana irigasi tetes § Pengembangan sistem perbenihan § Promosi konsumsi cabai kering olahan www.pertanian.go.id PERMASALAHAN DAN UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI CABAI DAN BAWANG MERAH
- 8. 4/4/17 8 AGENDA PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN PERTANIAN GLOBAL III TREND OF GLOBAL POPULATION & FOOD SUPPLY How to feed the world in the future, in a sustainable way ?
- 9. 4/4/17 9 Proyeksi kepemilikan lahan (1990-2025) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Sub-Saharan Africa West Asia and North Africa Rest of Asia (without China) Central and South America Hektar Tahun 1990 Tahun 2025 Sumber: Norse et al. 1992. Rata-rata luas garapan rumah tangga tani Sumber : BPS, 2014
- 10. 4/4/17 10 Jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut subsektor Sumber : Susenas, 2013 PERUBAHAN IKLIM
- 11. 4/4/17 11 Dampak perubahan iklim terhadap bencana alam dan penyakit Sumber: World Bank, 2010 BEBAN KEMISKINAN GLOBAL — Hampir 50% masyarakat miskin hidup di Asia Selatan (jumlah penduduk 30% dari total populasi dunia) — Beban kemiskinan yang paling besar terletak pada kelompok- kelompok tertentu (wanita & anak-anak).
- 12. 4/4/17 12 PRESENTASE PENDUDUK MISKIN (September 2014) 9.18 Indonesia 10,96 0 5 10 15 20 25 30 DKI Jakarta Bali Kalimantan Selatan Kep Bangka Belitung Banten Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kep Riau Sumatera Barat Maluku Utara Riau Kalimantan Barat Sulawesi Utara Jambi Jawa Barat Sulawesi Selatan Sumatera Utara Sulawesi Barat Jawa Timur Sulawesi Tenggara Jawa Tengah Sulawesi Tengah Sumatera Selatan Lampung DI Yogyakarta Aceh Nusa Tenggara Barat Bengkulu Gorontalo Maluku Nusa Tenggara Timur Papua Barat Papua Persentase Penduduk Miskin Provinsi (%) Persentase Penduduk Miskin Nasional (%) Sumber: BPS, 2015 PRESENTASE PENDUDUK MISKIN 1979-2013 !
- 13. 4/4/17 13 Tingkat Kemiskinan pada Rumah Tangga Petani Tahun 2002, 2005, 2008, dan 2011 Sumber: Data Susenas 2002, 2005, 2008, 2011 (diolah) Ket: K=Kota; D=Desa; K+D=Kota+Desa INDEX GINI NASIONAL 0.411 Nasional 0,413 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.500 Kepulauan Bangka Maluku Utara Aceh Jambi Sulawesi Barat Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Timur Sumatera Utara Lampung Kalimantan Selatan Kepulauan Riau Sumatera Barat Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Maluku Kalimantan Timur Riau Sumatera Selatan Bengkulu Jawa Tengah Kalimantan Barat Banten Bali Sulawesi Tengah Jawa Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Papua Barat DKI Jakarta Gorontalo DI Yogyakarta Papua Rasio Gini Provinsi Rasio Gini Nasional
- 14. 4/4/17 14 AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL 2030 Tantangan Global: • Kemiskinan yang kian meluas, • Perubahan iklim dan bencana alam, • Konflik berkepanjangan, • Kesenjangan ekonomi Pembangunan Milenium tahun 2000-2015 Sustainable Development Goals/SDGs 2016-2030 Hasil pertemuan: The United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) di Rio de Janeiro pada Juni 2012 (193 negara). 17 Agenda SDGs (kemiskinan, buta aksara, pengangguran, keadilan jender, dan kerusakan lingkungan) & 169 program Kemitraan global (antar negara, organisasi internasional/regional dan perusahaan multinasional) Memobilisasi sumber pendanaan, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkemban AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL 2030 Kunci sukses pencapaian MDGs dan SDGs terletak pada kinerja sektor pertanian : • Mayoritas penduduk miskin berada di negara-negara berkembang yang nafkah utamanya bergantung pada sektor pertanian. • Adanya keterkaitan yang sangat erat antara kemiskinan dan kerawanan pangan, sedangkan penghasil pangan adalah sektor pertanian. • Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim sehingga masa depan ketahanan pangan akan diwarnai oleh pertumbuhan pasokan pangan yang tidak stabil dan harga pangan makin volatil.
- 15. 4/4/17 15 KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PENURUNAN KEMISKINAN ! Keterangan: a) SIM-1 = Simulasi 1; peningkatan produktivitas di sektor pertanian selama periode 2001-2012 b) SIM-2 = Simulasi 2; perkembangan luas lahan di sektor pertanian selama periode 2001-2012 c) SIM-3 = Simulasi 3; peningkatan produktivitas, dan perkembangan luas lahan di sektor pertanian selama periode 2001-2012 Sumber: Hermanto, et al, 2014 KEBIJAKAN PERTANIAN GLOBAL Sustainable Development Goals/SDGs 2016-2030 Pertanian inti dari pembangunan berkelanjutan Food and Nutrition Security Sustainable Agricultural Intensification Staretegi : 1. Mengembangkan sector pangan yang secara ekonomis efisien dan menguntungkan, secara soasial di terima masyarakat, dan sesuai secara lingkungan 2. Meningkatkan produksi dan perdagangan pangan dan menyempurnakan pengelolaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin 3. Mengupayakan perbaikan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil, serta miningkatkan daya saing dalam memproduksi pangan Staretegi : 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan, serta meningkatkan kinerja lingkungan pertanian 2. Mengembangkan sistem pertanian intensif ekologis Kebijakan Pertanian Global
- 16. 4/4/17 16 What is Sustainable Intensification (SI)? A new and still evolving concept • Sustainable crop production intensification provides opportunities for optimizing crop production per unit area, taking into consideration the range of sustainability aspects including potential and/or real social, political, economic and environmental impacts (FAO) • A process or system where agricultural yields are increased without adverse environmental impact and without the cultivation of more land (Pretty and Barucha, 2014) • Increase in food production from existing farmland in ways that place far less pressure on the environment and that do not undermine our capacity to continue producing food in the future (Garnett, et al, 2013). The scope of sustainable intensification
- 17. 4/4/17 17 Example of Sustainable Agricultural Intensification Indonesian Carbon Efficient Farming (ICEF) 1 .Pengembangan Ternak & Kandang Koloni 2.Instalasi Bio Gas 3 . Instalasi Bio Urine 4. Bangunan Pengolah Kompos15 1 2 3 4 Integrated Crop-Livestock Production Example of Sustainable Agricultural Intensification
- 18. 4/4/17 18 Multiple Cropping Example of Sustainable Agricultural Intensification WASTE MANAGEMENT Example of Sustainable Agricultural Intensification
- 19. 4/4/17 19 SINGKRONITAS KEBIJAKAN PERTANIAN GLOBAL Sustainable Development Goals/SDGs 2016-2030 Kebijakan Pertanian Indonesia 1. Food and Nutrition Security 2. Sustainable Agricultural Intensification Kebijakan Pertanian Global 4 Sasaran Strategis (2015-2018) 1. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan 2. Peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor 3. Penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergy 4. Peningkatan kesejahteraan petani • UU No 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan • UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan • PP No 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman • PP No 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman • PP No 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman • PP No 20 Tahun 2006 tentang Irigasi • UU No 18 tahun 2012 tentang pangan PENUTUP Ø Kunci sukses pencapaian agenda 2030 terletak pada kinerja sektor pertanian. Namun, tantangan pembangunan pertanian ke depan semakin kompleks dan multidimensi, tidak hanya terbatas pada lingkup nasional, tetapi sangat terkait dengan masalah-masalah di tingkat global. Karena itu, kemitraan global (antar negara, organisasi internasional/regional dan perusahaan multinasional) Ø Sinkronitas dan Policy Partnership diperlukan untuk mensinergikan kebijakan dan program pembangunan pertanian yang telah ditetapkan oleh negara mitra dalam rangka mendorong pengembangan kerjasama secara sinergitas dan saling melengkapi dalam implementasi pelaksanaan agenda 2030. Ø Kebijakan kerja sama luar negeri pertanian Indonesia sudah selaras atau mengikuti agenda pembangunan dan kebijakan pertanian dunia. Namun, penajaman kebijakan dan program pembangunan pertanian Indonesia masih tetap diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi lebih terfokus, ringkas, jelas, tegas dan konsisten terhadap agenda 2030.
- 20. 4/4/17 20