1. MAKALALAH
DEMOKRASI PANCASILA
Kelompok :
1. Ika Uswatun Hasanah
2. Ikka Eswa Ayunda
3. Keti Sugiarti
4. Lolita Sari
5. Manan Abidin
6. Mila Kurnia Sari
7. Nihayatun Nikmah
STIKES HARAPAN BANGSA
PURWOKERTO
2014
0

2. BAB 1
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu
negara yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang
diketahui oleh hampir semua orang.
Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang
ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut
sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan tentang
kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Itu
merupakan sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan
etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama
demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatas
namakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi
adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu
agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar
hak-hak itu.
Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di
dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan
suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Di
Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara
demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan
tujuan membentuk masyarakat sosialis. Maka dari itu dalam makalah ini
penulis akan memaparkan tentang perkembangan dan penerapan demokrasi di
Indonesia.

3. 2
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana sejarah demokrasi?
2. Apa pengertian demokrasi?
3. Apa prinsip demokrasi?
4. Bagaimana pelaksanaan demokrasi?
5. Apa makna demokrasi?
6. Bagaimana demokrasi pancasila?
7. Bagaimana pendidikan demokrasi?
C. Tujuan
Tujuan pembahasan makalah ini adalah
1. Untuk mengetahui arti dari istilah demokrasi
2. Untuk mengetahui Landasan-landasan Demokrasi
3. Mengetahui Jenis–jenis Demokrasi
4. Untuk mengetahui Sejarah dan Perkembangan Demokrasi
5. Untuk mengetahui Penerapan Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan
Sehari-hari
D. Manfaat
Manfaat yang dapat diambil dari mempelajari makalah ini adalah
mengetahui dan mengerti apa itu sebenarnya demokrasi, kemudian dapat
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar.

4. BAB II
PEMBAHASAN
3
A. Sejarah Demokrasi
Secara etimologis istilah “demokrasi” berasal dari yunani kuno yang
diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya
dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan
hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan
dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18,
bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti
rakyat, dan kratos /cratein yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan
sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah
kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab
demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu
negara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian
kekuasaan dalam suatu negara dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari
rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Prinsip semacam ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika
fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu
besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan
beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan
pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan
berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari
lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan
anggota-anggotanya tanpa memperdulikan aspirasi rakyat, tidak akan
membawa kebaikan untuk rakyat.
Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel
(accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan

5. akuntibilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara
operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara
tersebut.
4
B. Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu
negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan
warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen)
dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan
independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga
negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip
checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan
melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang
berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga
perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan
menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif
dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak
sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang
memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum
dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil
penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui
pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh
seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara
sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga
negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). Kedaulatan rakyat yang
dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau

6. anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas.
Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung
tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan
rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian
banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak
besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah
akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi
meletakkan tokoh idola, bukan system pemerintahan yang bagus, sebagai
tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara,
masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang
sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya
memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu,
misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal,
narapidana atau bekas narapidana).
C. Berikut merupakan pendapat-pendapat tentang pengertian demokrasi:
1. Menurut Internasional Commision of Jurits
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana
kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka
atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang
bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah
rakyat.
5
2. Menurut Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat (government of the people, by the people, and for the people).
3. Menurut C.F Strong
Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari
masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin
bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan
kepada mayoritas itu.

7. 6
D. Jenis–jenis Demokrasi
Dalam sejarah politik Indonesia, kita setidaknya mengenal empat
macam demokrasi, yaitu demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan,
demokrasi parlementer (repsentatif democracy) , demokrasi terpimpin
(guided democracy), dan demokrasi Pancasila (Pancasila democracy):
1. Demokrasi Liberal (pemerintahan masa revolusi kemerdekaan) (1945-
1949)
Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan
mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi
politik di Indonesia. Demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan
berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1949, ada beberapa hal yang
fundemental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia
periode ini, yaitu :
a. Political franchise yang menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah
sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap
demokrasi, sehingga ketika kemerdekaan direbut, semua warga negara
yang sudah dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama,
tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan
kedaerahan.
b. Dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya
sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi
sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam
sejarah politik kita.
2. Demokrasi parlementer
Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950
sampai 1959, dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara
(UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Periode pemerintahan dalam
masa ini disebut sebagai pemerintahan parlementer, karena pada masa ini
merupakan kejayaan parlemen dalam sejarah politik Indonesia sebelum
masa repormasi. Periode itu dapat disebut juga sebagai
“Representative/Participatory Democracy”.

8. Masa Demokrasi Parlementer merupakan masa kejayaan
demokrasi di Indonesia, hampir semua elemen demokrasi dapat kita
temukan dalam perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia.
a. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang
sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan
kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi
tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet
harus meletakkan jabatan.
b. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat
tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga
sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial.
c. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar
mereka tidak berkurang sama sekali, sekalipun tidak semua warga
negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal.
d. Dalam masa pemerintahan parlemeter, daerah-daerah memperoleh
otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas
desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur
hubungan kekuasaan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Sejak berakhirnya Pemilihan Umum 1955, Presiden Soekarno
sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai
politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat berorientasi pada
kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan
politik nasional secara menyeluruh.
Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses
politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut
dengan demokrasi tidak lain merupakan perwujudan kehendak presiden
dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang
paling berkuasa di Indonesia. Adapun karakteristik yang utama dari
perpolitikan pada era Demokrasi Terpimpin adalah :
7

9. a. Mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik, bukan
untuk mempersiapkan diri dalam kerangka kontestasi politik untuk
mengisi jabatan politik di pemerintahan (karena Pemilihan Umum
tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari
tarik menarik anatara Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai
Komunis Indonesia.
b. Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti-kebebasan
pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh
8
Soekarno.
c. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan
antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah. Daerah-daerah
memiliki otonomi yang terbatas.
4. Demokrasi Pancasila (demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru)
Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi
yang singkat, yaitu antara tahun 1965 samapai 1968, ketika Jenderal
Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian
dikenal sebagai Orde baru.
Orde Baru memberikan pengharapan baru, terutama yang berkaitan
dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa
Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno menjadi lebih demokratik.
Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, pengganti presiden
yang otoriter ternyata seorang otoriter juga.
Ada beberapa indikator demokrasi yang digunakan pada masa
demokrasi yang berlabel pancasila ini, yaitu :
a. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah
terjadi. Kecuali yang terdapat pada jajaran yang lebih rendah, seperti:
gubernur, bupati/ walikota, camat dan kepala desa. Kalaupun ada
perubahan, selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan
wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap
sama.

10. b. Pemilihan Umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemilihan
Umum telah dilangsungkan sebanyak enam kali, dengan frekwensi
yang teratur, yaitu setiap lima tahun sekali. Tetapi, kalau kita
mengamati kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia
bisa disimpulkan amat jauh dari semangat demokrasi.
Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :
a. Demokrasi Langsung
b. Demokrasi Tidak Langsung
Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas :
a. Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)
b. Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)
Menurut dasar yang menjadi titik perhatian atau prioritasnya,
9
demokrasi dibedakan atas :
a. Demokrasi Formal
b. Demokrasi Material
c. Demokrasi Campuran
Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan
negara, demokrasi dibedakan atas :
a. Demokrasi Sistem Parlementer
b. Demokrasi Sistem Presidensial
E. Landasan-landasan Demokrasi
1. Pembukaan UUD 1945
a. Alinea pertama yang berbunyi Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
b. Alinea kedua yang berbunyi Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu
gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.
c. Alinea ketiga yang berbunyi Atas berkat rahmat Allah Yang Maha
Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan
kebangsaaan yang bebas.
d. Alinea keempat yang berbunyi Melindungi segenap bangsa.

11. 10
2. Batang Tubuh UUD 1945
a. Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang “Kedaulatan adalah ditangan rakyat”.
b. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
c. Pasal 6 yaitu tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
d. Pasal 24 dan Pasal 25 yaitu tentang Peradilan yang merdeka.
e. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang Persamaan kedudukan di dalam hukum.
f. Pasal 28 yaitu tentang Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
3. Lain-lain
a. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
b. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
F. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila
1. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila
Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional
Indonesia menurut Pancasila dan Undang-indang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, yang sebagai berikut:
a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang maha Esa
b. Demokrasi dengan kecerdasan
c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
d. Demokrasi dengan rule of law
e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan Negara
f. Demokrasi dengan hak asasi manusia
g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
h. Demokrasi dengan otonomi daerah
i. Demokrasi dengan kemakmuran
j. Demokrasi yang berkeadilan social
Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada faham kekeluargaan
dan Kegotong-royongan yang ditujukan untuk:
a. Kesejahteraan rakyat
b. Mendukung unsur-unsur kesadaran hak ber-ketuhanan Yang Maha Esa
c. Menolak atheisme

12. d. Menegakkan kebenaran yang berdasarkan kepada budi pekerti yang
11
luhur
e. Mengembangkan kepribadian Indonesia
f. Menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat,
kasmani dan rohani, lahir dan bathin, hubungan manusia dengan
sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya.
G. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa
periodesasi:
1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ).
Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang
ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum
berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi
fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal
itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum
MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan
dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari
kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah
mengeluarkan :
a. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP
berubah menjadi lembaga legislatif.
b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan
Partai Politik.
c. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan
sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer
2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
a. Masa demokrasi Liberal 1950 – 1959
Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai
lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai
kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas

13. politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.
Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal
disebabkan :
b. Dominannya partai politik
c. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
d. Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS
12
1950
Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 :
a. Bubarkan konstituante
b. Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
c. Pembentukan MPRS dan DPAS
3. Masa demokrasi Terpimpin 1959 – 1966
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No.
VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan
musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua
kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan
nasakom dengan ciri:
a. Dominasi Presiden
b. Terbatasnya peran partai politik
c. Berkembangnya pengaruh PKI
H. Makna Demokrasi di Indonesia
Oleh Bani Saksono (wartawan Harian Ekonomi Neraca) Kata
Demokrasi dilihat dari sudut bahasa atau etimologis, berasal dari bahasa
unani, yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang artinya
pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa demis-cratein atau demos-cratos
berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.
Robert Dahl menyebutkan bahwa demokrasi adalah sikap pemerintah
terhadap kehendak rakyatnya. Dalam kancah kebangsaan dab bernegara,

14. belakangan timbullah istilah demokrasi ekonomi, demokrasi kebudayaan, dan
demokrasi sebagai jati diri suatu bangsa. Ada pula muncul istilah demokrasi
Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Repubik Indonesia.
Bagaimana dengan praktik berdemokrasi di Indonesia? Salah satu sila
dalam Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan /perwakilan. Ada dua cara untuk membuat
kebijaksanaan atau satu keputusan. Yaitu dilakukan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat atau kata sepakat. Kata sepakat tentu diambil dengan
memperhatikan suara atau aspirasi mayoritas dan minoritas.
Itu sebabnya, dalam demokrasi Pancasila tidak dikenal istilah diktator
mayoritas dan tirani minoritas. Ketika mayoritas berkuasa, kelompok
minoritas akan mendapat pengayoman hingga dapat hidup berdampingan. Hal
itu sejalan dengan ajaran Rahmatan lil alamin yang dibawa Nabi Muhammad.
Dulu, saat masih diajarkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila
(PMP), para siswa di sekolah maupun di kampus-kampus diajarkan
pendidikan berperilaku atau berbudi pekerti. Di situ terdapat ajaran untuk
saling menghormati satu sama lain, menghormati perbedaan, tapi perbedaan
itu jangan diterapkan dengan cara memaksakan kehendak. Pelajaran lainnya
adalah sikap tenggang rasa.
Namun, kini, dalam praktiknya, sikap tenggang rasa itu sudah mulai
luntur atau sirna di kalbu masyarakat. Terbuktinya, masih banyak anak muda
yang gagah perkasa enggan memberikan tempat duduknya di kereta atau
angkutanumum kepada para orang tua (lansia), ibu hamil, dan yang membawa
anak-anak.
Dalam alam demokrasi sekarang ini, setiap orang dilindungi hak
pribadinya, termasuk untuk menyamaikan gagasan, aspirasinya, serta berperan
dalam setiap pengambilan keputusan. Di balik hak itu, tentu ada kewajiban.
Setiap individu juga dikenai kewajiban untuk melaksanakan atau mengikuti
kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan bersama.
Lalu bagaimana dengan kasus sikap mbalelo yang dilakukan para
kader partai politik dalam pemilihan presiden (Pilpres) yang akan
13

15. dilaksanakan pada 9 Juli mendatang? Jika kita menganut azas demokrasi,
sikap individu tidak boleh bertentangan dengan keputusan kolektif.
Negara Indonesia menjamin hak setiap orang, warga negara, elite
politik, tokoh masyarakat. Namun, dalam hidup bermasyarakat dan bernegara,
semuanya harus sejalan dengan peraturan yang telah dibuat melalui proses
pengambilan keputusan yang demokratis, baik secara aklamasi atau
musyawarah untuk mufakat maupun pemungutan suara. Jika tidak, akan
timbullah berbagai tindakan pemaksaan kehendak dan anarkis.
I. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang
pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibebaskan menyelenggarakan
kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara,
berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan mengawasi jalannya
pemerintahan. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah
berjalan sempurna. Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintah
yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Seperti
meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya kemacetan di jalan,
semakin parahnya banjir, dan masalah korupsi.
Dalam kehidupan berpolitik di setiap negara yang kerap selalu
menikmati kebebasan berpolitik namun tidak semua kebebasan berpolitik
berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena pada hakikatnya semua sistem
politik mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Demokrasi
adalah sebuah proses yang terus menerus merupakan gagasan dinamis yang
terkait erat dengan perubahan. Jika suatu negara mampu menerapkan
kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dengan sempurna, maka negara
tersebut adalah negara yang sukses menjalankan sistem demokrasi.
Sebaliknya, jika suatu negara itu gagal menggunakan sistem pemerintahan
demokrasi, maka negara itu tidak layak disebut sebagai negara demokrasi.
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem
pemerintahan yang demokrasi, kita sudah sepatutnya untuk terus menjaga,
14

16. memperbaiki, dan melengkapi kualitas-kualitas demokrasi yang sudah ada.
Demi tercapainya suatu kesejahteraan, tujuan dari cita-cita demokrasi yang
sesungguhnya akan mengangkat Indonesia kedalam suatu perubahan.
15
J. Pendidikan Demokrasi
Pendidikan dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian
bangsa indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. pendidikan yang
dimaksud adalah model pendidikan yang berorientasi pembangunan karakter
bangsa melalui pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek
pembelajaran melalui cara-cara pebelajaran yang demokratis, partisipatif,
kritis, kreatif, dan menantang aktualisasi diri mereka. Dalam konteks ini,
proses belajar tidak lagi menjadi monopoli dosen maupun guru, tetapi menjadi
milik bersama dan menjadikan proses belajar sebagai wadah untuk dialog dan
belajar bersama.
Pendidikan model ini sangat relevan bagi pengembangan pendidikan
demokraasi, yang biasa dikenas sebagai pendidikan kewargaan (Civic
Education). Sebagai komponen warga negara, pengalaman mahasiswa dan
siswa dalam praktik berdemokrasi di kelas akan sangat berharga bagi proses
transpormasi nilai-nilai demokrasi dan HAM dalam kehidupan sosial. Kampus
dan sekolah dengan demikian dapat berfungsi sebagai laboratorium dan katalis
demokrasi. Tetapi, menjadikan kampus dan sekolah sebagai tempat
pendadaran demokrasi tidak akan maksimal tanpa dukungan komponen civitas
akademika, staf, karyawan, dan pimpinan.
Peran lembaga pendidikan tinggi sangatlah penting dan strategis dalam
proses pengembangan budaya demokrasi di kalangan generasi muda. sejarah
telah membuktikan bahwa mahasiswa adalah tulang punggung gerakan
reformasi. mahasiswa tercatat sebagai kekuasaan genuine dari gerakan
reformasi di indonesia. ketulusan, semangat, dan keberpihakan pada nasib
rakyat dan masa depan indonesia telah menjadikan mahasiswa sebagai agen
perubahan di indonseia yang selalu diperhitungkan dari masa ke masa.

17. K. Penerapan Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hari
16
1. Di Lingkungan Keluarga
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat
diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a. Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara;
b. Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja;
c. Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama.
2. Di Lingkungan Masyarakat
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat
diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a. Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya;
b. Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa
diskriminasi;
c. Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya;
d. Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi;
3. Di Lingkungan Sekolah
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat
diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a. Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan;
b. Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan
kita;
c. Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk
menyelesaikan masalah;
4. Di Lingkungan Kehidupan Bernegara
Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara
dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
a. Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik;
b. Menghargai perbedaan yang ada pada rakyat;
c. Mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan berrsama untuk
menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan.

18. BAB III
PENUTUP
17
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah:
1. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan suatu negara yaitu
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2. Jenis-jenis demokrasi antara lain Demokrasi Liberal, Demokrasi
parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila.
3. Landasan-landasan Demokrasi yaitu terdapat pada Batang Tubuh UUD
1945, Pembukaan UUD 1945, Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998
tentang hak asasi, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
4. Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hal
tersebut dapat dibuktikan dengan dibebaskan menyelenggarakan kebebasan
pers, kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara, berkumpul,
mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan mengawasi jalannya
pemerintahan.
5. Penerapan budaya demokrasi dapat dilakukan di lingkungan keluarga
misalnya terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama, di
lingkungan masyarakat dengan bersedia mengakui kesalahan yang telah
dibuatnya, di lingkungan sekolah dengan bersedia bergaul dengan teman
sekolah tanpa membeda-bedakan dan lain-lain.
B. Saran
Dengan adanya makalah ini, diharapkan masyarakat mengerti serta
mengetahui asas pemerintahan demokrasi dan dapat menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadikan Negara Indonesia menjadi
Negara demokratis yang sebenarnya.

19. DAFTAR PUSTAKA
Abdulkarim, Aim, Drs, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan Jilid 2”. Bandung:
18
Grafindo Media Pratama.
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
Mahfud MD, Moh. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi tentang
Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan). Jakarta: Rineka Cipta.