SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 31
Descargar para leer sin conexión
KONTROVERSI PENYALURAN BLSM
DALAM SOROTAN MEDIA

MEDIA MONITORING BLSM
PADA ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
PERIODE 22 JUNI – 11 JULI 2013
SHARE ISU BLSM
BLSM tepat Sasaran; 67
Pengawasan BLSM; 76
Penyimpangan BLSM; 65

Penolakan
BLSM; 99

Data BLSM; 225

Solusi Lokal BLSM; 9

Pengembalian BLSM; 55

Insiden BLSM; 104
Kritik BLSM; 149

• Kesalahan data BLSM menjadi isu yang paling banyak
diangkat media.
SHARE MEDIA
Detik.com; 76
Merdeka.com; 79

Okezone.com; 114

MetroTVNews.com;
190

RMOL; 38

Kompas.com; 108

• Media yang paling konsen memantau penyaluran
BLSM adalah Metrotvnews.com.
FOKUS PEMBERITAAN BLSM DALAM BERITA
600
500
400
300
200
100
0

In title

In news

• BLSM banyak dijadikan judul dalam berita di media, hal
ini menunjukkan BLSM banyak menjadi fokus
pemberitaan.
TEMUAN 1 # BLSM ON MEDIA
• Ketidakakuratan data yang dimiliki oleh pemerintah yang menjadi acuan
dalam menentukan penerima BLSM menjadi isu utama dalam
pemberitaan media.
• Ketidakakuratan data ini juga yang menjadi sumber masalah yang akhirnya
mendatangkan kritik dan penolakan dari berbagai daerah serta konflik
sosial karena BLSM dianggap tidak tepat sasaran.
• Media dalam satu bulan terakhir ini cukup intensif memberikan BLSM
terutama terkait banyaknya kritikan yang disampaikan oleh berbagai
pihak. Media yang paling aktif mengikuti isu BLSM adalah
Metrotvnews.com dan Okezone.com. Dimana kedua media ini merupakan
media yang selalu mengambil posisi “oposisi” terhadap pemerintah.
• Media lain yang cukup aktif mengikuti BLSM adalah Kompas.com
• Media banyak menempatkan isu BLSM ini sebagai judul berita yang
menunjukkan keseriusan media memantau isu ini.
TONE PEMBERITAAN BLSM
350
300
250
200
150
100
50
0

Positif

Negatif

Netral

• Tone Pemberitaan BLSM didominasi pemberitaan
yang bernada negatif.
PENILAIAN BLSM
Salah Sasaran

277

Tepat Sasaran

67

0

50

100

150

200

250

• Banyak kalangan yang menilai BLSM salah sasaran.

300
TEMUAN 2 # TONE
• Banyaknya kritik yang disampaikan kepada pemerintah
terkait BLSM ini juga terlihat dari tone negatif yang
mendominasi pemberitaan media. Bahkan tone positif
terkait isu BLSM ini tidak sampai 10 persen yang artinya
BLSM dianggap gagal dijalankan oleh pemerintah.
• Hal ini juga terlihat dari penilaian yang disampaikan oleh
masyarakat yang mengganggap BLSM tidak tepat
sasaran. Yang menilai BLSM tepat sasaran tidak lebih dari
30 persen pemberitaan.
PIHAK PENOLAK BLSM
Lainnya
Partai
Pengamat/Akademisi
Ormas/LSM
Masyarakat
Gubernur
Bupati/Walikota
Camat
Kades
0

5

10

15

20

25

• Media banyak memberitakan masyarakat dan partai
dalam menolak BLSM.
DAERAH KADES DAN CAMAT PENOLAK BLSM
sulsel
Bengkulu
Aceh
Yogyakarta
sumut
Jabar
Jatim
Jateng
0

1

2

3

4

5

6

• Kades dan Camat di provinsi Jatim dan Jabar paling
banyak menolak BLSM.
MASYARAKAT PENOLAK BLSM
Jakarta
Sumbar
Sulbar
Sulut
Sulsel
Yogyakarta
Jabar
Jatim
Jateng
0

1

2

3

4

5

6

7

• Masyarakat yang menolak BLSM banyak diberitakan
media berasal dari Jawa Timur.
PARTAI PENOLAK BLSM
Gerindra

Hanura

PDIP

PKS

PKPI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

• PDIP paling banyak melakukan penolakan mengenai
BLSM.
TEMUAN 3 # PENOLAKAN BLSM
• BLSM banyak mendapat penolakan dari masyarakat dan partai
politik.
• Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat didasarkan pada
ketidakakuratan data penerima BLSM. Pihak yang menurut
masyarakat seharusnya tidak menerima, justru menerima dana
BLSM. Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan
justru tidak mendapatkan BLSM.
• Penolakan utamanya dikomandoi oleh Kepala Desa dan Camat.
Bahkan oleh Ketua RT. Penolakan aparat desa ini karena merasa
mereka tidak dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam menyusun
daftar penerima BLSM. Padahal menurut mereka, mereka yang
paling mengetahui kondisi riil warganya masing-masing.
TEMUAN 3 # PENOLAKAN BLSM
• Penolakan juga disampaikan oleh Partai Politik yang sejak awal
menolak kenaikan BBM yaitu PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura
dan satu partai non parlemen, PKPI. Namun PDIP yang paling
aktif menyuarakan penolakannya terhadap BLSM. Alasan
utamanya adalah BLSM hanya dijadikan alat politik (alat
pencitraan) pemerintah untuk meraih simpati masyarakat.
Disamping itu, BLSM dianggap tidak akan mampu mengurangi
beban masyarakat bahkan akan menimbulkan konflik sosial di
masyarakat.
• Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat menjadi dua provinsi yang
Kepala Desa dan Camat serta masyarakatnya paling banyak
melakukan penolakan terhadap BLSM.
KESALAHAN DATA BLSM
BPS pakai data 2011

Daerah bingung data

Warga minta didata

Tidak berhak tapi menerima

Pindah tempat tinggal

Penerima sudah meninggal

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

• Isu yang berkembang terkait kesalahan data BLSM adalah
banyaknya pihak yang tidak berhak menerima tetapi
menerima BLSM.
KESALAHAN DATA BLSM DI DAERAH
30
25
20
15
10
5
0

• Jateng, Jatim dan Jabar paling banyak diberitakan
terkait kesalahan data BLSM
TEMUAN 4 # KESALAHAN DATA
• Kesalahan data penerima BLSM menjadi isu utama yang paling banyak
diberitakan media.
• Persoalan data yang paling banyak dipermasalahkan adalah banyak
orang-orang yang seharusnya tidak berhak menerima BLSM tapi justru
menerima dan mendapatkan BLSM.
• Hal ini disebabkan karena pemerintah menggunakan data BPS tahun
2011 yang sudah mengalami banyak perubahan pada tahun 2013.
• Persoalan semakin rumit karena pemerintah daerah tidak dilibatkan
dalam penentuan warga yang mendapatkan BLSM terutama Kepala
Desa dan Camat. Hal ini menyebabkan banyak aparat desa yang
menolak BLSM.
• Secara keseluruhan, permasalahan data ini banyak terjadi di provinsiprovinsi yang ada di Pulau Jawa seperti Jatim, Jabar, Jateng dan DKI
Jakarta.
ISU KRITIK BLSM
Lainnya
Lahirkan sifat malas
Menghina kehrmtn & martbt bngs
Konflik sosial
Alat politik (pencitraan dsb)
Gagal sejahterakan rakyat
Gagal atasi inflasi
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

• Kritikan BLSM banyak dikaitkan sebagai alat politik atau
pencitraan.
• Berikutnya adalah BLSM banyak memicu konflik sosial di
masyarakat.
PENYIMPANGAN BLSM
Lainnya
Dana BLSM 'disunat'
Penerima dimintai sumbangan
Punya rumah permanen/kontrakan
Punya kendaraan
PNS/TNI/Polri
Pakai Perhiasan
Pakai BB/Smartphone
0

2

4

6

8

10

12

14

16

• Salah sasaran dalam BLSM banyak ditunjukkan dalam
beberapa kejadian dalam penerimaan BLSM yaitu warga
memakai perhiasan dan memiliki smartphone.
PENGAWASAN BLSM
Lainnya

Masyarakat

Menteri

KPK ikut awasi

0

10

20

30

40

50

60

• Menteri adalah pihak yang paling banyak melakukan
pengawasan.
TEMUAN 5 # KRITIK DAN
PENYIMPANGAN BLSM
• Banyak kalangan yang mengkritik kebijakan BLSM yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Alasan yang paling utama disampaikan adalah akan terjadinya
konflik sosial di masyarakat karena kecemburuan antar masyarakat.
Apalagi jika penerima dana BLSM adalah orang yang dianggap mampu.
• Dalam beberapa kasus, penerima BLSM ternyata banyak yang berasal dari
kalangan keluarga mampu, terbukti mereka mempunyai perhiasan dan
kendaraan saat menerima BLSM. Tidak hanya itu, ada juga penerima BLSM
yang merupakan pegawai negeri atau anggota TNI.
• Alasan lain adalah BLSM hanya akan dijadikan alat pencitraan oleh
pemerintah untuk meraih dukungan publik.
• Hal ini bisa juga diperkuat dengan banyaknya Menteri dan pejabat
pemerintah yang secara langsung mengawasi proses pencairan BLSM di
kantor pos.
INSIDEN PEMBAGIAN BLSM
Lainnya
Perkelahian
Segel kantor lurah
Demo
Cidera/pingsan/meninggal
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

• Dalam pembagian BLSM ternyata banyak menimbulkan
aksi demo di masyarakat.
PENGEMBALIAN BLSM
Salah alamat

Tidak dikenal

Kartu Ganda

Tidak ada pemberitahuan

Menolak BLSM

Meninggal

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

• Faktor pengembalian BLSM banyak disebabkan oleh
penolakan BLSM oleh masyarakat, kepala desa dan
camat.
SOLUSI BLSM DI TINGKAT DAERAH
BLSM ditambah, ditanggung pemda

BLSM belum cair, pemkab bagikan sembako

0

1

2

3

4

5

6

• Pembagian sembako adalah solusi yang banyak
digunakan oleh beberapa daerah dalam mengatasi
permasalahan BLSM.
DAERAH YANG BERMASALAH
35
30
25
20
15
10
5
0

• Daerah yang paling banyak masalah adalah di pulau
Jawa, terutama Jateng, Jatim dan Jabar.
DEMO DAN SEGEL KANTOR
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

• Di Jawa Timur paling banyak terjadi demo dan
penyegelan kantor akibat dari kesalahan BLSM.
TEMUAN 6 # INSIDEN BLSM
• Berbagai insiden terjadi dalam proses pencairan BLSM seperti
demonstrasi dan penyegelan kantor desa atau kelurahan. Hal ini
disebabkan karena beberapa kepala desa menolak membagikan kartu
penerima BLSM karena dianggap bisa menimbulkan konflik di
masyarakat.
• Demo dan penyegelan kantor banyak terjadi di provinsi-provinsi di
Jawa terutama Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
• Untuk menghindari terjadinya konflik, beberapa kepala daerah
mencoba mencarikan solusi dengan memberikan bantuan lain kepada
masyarakat yang tidak menerima BLSM seperti bantuan sembako dan
lain-lain.
• Insiden lainnya adalah banyaknya masyarakat yang mengembalikan
dan menolak BLSM. Pengembalian BLSM ini terjadi karena penerima
BLSM sudah meninggal dunia atau sudah tidak berada di alamat yang
dimaksud.
KESIMPULAN & SARAN
Sumber utama yang menjadi persoalan dalam penyaluran BLSM
adalah ketidakakuratan data yang digunakan pemerintah.
• Implikasi
Ketidakakuratan data ini menyebabkan munculnya masalah
seperti penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran, konflik sosial
di masyarakat dan lain-lain.
• Saran
Pemerintah sebaiknya menggunakan data terbaru dalam
menentukan penerima BLSM. Untuk itu, harus dilakukan
pendataan ulang terhadap masyarakat penerima BLSM.
KESIMPULAN DAN SARAN
Program BLSM tidak tepat sasaran karena banyak penerima
BLSM merupakan orang yang mampu.
• Implikasi
Tujuan BLSM sebagai alat untuk meringankan beban masyarakat
miskin tidak tercapai.
• Saran
Pemerintah harus meninjau ulang pencairan BLSM jika tidak
menginginkan terjadinya konflik sosial di masyarakat.
KESIMPULAN DAN SARAN
Daerah-daerah di Pulau Jawa menjadi daerah yang paling
banyak terjadi permasalahan BLSM.
• Implikasi
Segala persoalan yang terjadi akan dengan mudah terekam
pemberitaan media karena akses informasi yang begitu cepat.
• Saran
Pemerintah sebaiknya melakukan pendataan secara
komprehensif terutama di daerah-daerah yang rawan konflik
dan padat penduduk.
Kontroversi Penyaluran BLSM Dalam Sorotan Media

Más contenido relacionado

Más de Indonesia Media Monitoring Center (IMMC)

Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online NasionalKetika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online NasionalIndonesia Media Monitoring Center (IMMC)
 
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...Indonesia Media Monitoring Center (IMMC)
 

Más de Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) (20)

Laporan Monitoring Tanggapan Publik terhadap Susunan Kabinet Jokowi-Jk
Laporan Monitoring Tanggapan Publik terhadap Susunan Kabinet Jokowi-JkLaporan Monitoring Tanggapan Publik terhadap Susunan Kabinet Jokowi-Jk
Laporan Monitoring Tanggapan Publik terhadap Susunan Kabinet Jokowi-Jk
 
Laporan Monitoring Online Media Revolusi Mental Jokowi
Laporan Monitoring Online Media Revolusi Mental JokowiLaporan Monitoring Online Media Revolusi Mental Jokowi
Laporan Monitoring Online Media Revolusi Mental Jokowi
 
Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014
Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014
Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014
 
Satrio Piningit Dalam Perspektif Kompasianer
Satrio Piningit Dalam Perspektif KompasianerSatrio Piningit Dalam Perspektif Kompasianer
Satrio Piningit Dalam Perspektif Kompasianer
 
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online NasionalKetika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
Ketika Jokowi Disadap : Analisis Monitoring Pada Enam Media Online Nasional
 
Analisis Pemberitaan Kontroversi Mobil Murah “LCGC”
Analisis Pemberitaan Kontroversi Mobil Murah “LCGC”Analisis Pemberitaan Kontroversi Mobil Murah “LCGC”
Analisis Pemberitaan Kontroversi Mobil Murah “LCGC”
 
Karut Marut Ujian Nasional Dalam Perspektif Media
Karut Marut Ujian Nasional Dalam Perspektif MediaKarut Marut Ujian Nasional Dalam Perspektif Media
Karut Marut Ujian Nasional Dalam Perspektif Media
 
Coverage Mapping for Governor Election at West Java Indonesia 2013
Coverage Mapping for Governor Election at West Java Indonesia 2013Coverage Mapping for Governor Election at West Java Indonesia 2013
Coverage Mapping for Governor Election at West Java Indonesia 2013
 
Immc's company profile
Immc's company profileImmc's company profile
Immc's company profile
 
Media monitoring worldwide anti drugs day 2012
Media monitoring worldwide anti drugs day 2012Media monitoring worldwide anti drugs day 2012
Media monitoring worldwide anti drugs day 2012
 
Response mapping for fuel price hike
Response mapping for fuel price hikeResponse mapping for fuel price hike
Response mapping for fuel price hike
 
The dynamics of labor's coverage in indonesia
The dynamics of labor's coverage in indonesiaThe dynamics of labor's coverage in indonesia
The dynamics of labor's coverage in indonesia
 
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
 
Konflik Politik Mesir : Respon Pemerintah & Ekspektasi Masyarakat
Konflik Politik Mesir : Respon Pemerintah & Ekspektasi MasyarakatKonflik Politik Mesir : Respon Pemerintah & Ekspektasi Masyarakat
Konflik Politik Mesir : Respon Pemerintah & Ekspektasi Masyarakat
 
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub Jabar
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub JabarRiset Media Monitoring IMMC - Pilgub Jabar
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub Jabar
 
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub NTB
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub NTBRiset Media Monitoring IMMC - Pilgub NTB
Riset Media Monitoring IMMC - Pilgub NTB
 
Tentang IMMC
Tentang IMMCTentang IMMC
Tentang IMMC
 
Riset Media IMMC Hari Anti Tembakau 2012
Riset Media IMMC Hari Anti Tembakau 2012Riset Media IMMC Hari Anti Tembakau 2012
Riset Media IMMC Hari Anti Tembakau 2012
 
Riset Media IMMC Hari Buruh Se-Dunia 2012
Riset Media IMMC Hari Buruh Se-Dunia 2012Riset Media IMMC Hari Buruh Se-Dunia 2012
Riset Media IMMC Hari Buruh Se-Dunia 2012
 
Laporan Media Monitoring IMMC Putaran II Pilkada DKI 2012
Laporan Media Monitoring IMMC Putaran II Pilkada DKI 2012Laporan Media Monitoring IMMC Putaran II Pilkada DKI 2012
Laporan Media Monitoring IMMC Putaran II Pilkada DKI 2012
 

Kontroversi Penyaluran BLSM Dalam Sorotan Media

  • 1. KONTROVERSI PENYALURAN BLSM DALAM SOROTAN MEDIA MEDIA MONITORING BLSM PADA ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL PERIODE 22 JUNI – 11 JULI 2013
  • 2. SHARE ISU BLSM BLSM tepat Sasaran; 67 Pengawasan BLSM; 76 Penyimpangan BLSM; 65 Penolakan BLSM; 99 Data BLSM; 225 Solusi Lokal BLSM; 9 Pengembalian BLSM; 55 Insiden BLSM; 104 Kritik BLSM; 149 • Kesalahan data BLSM menjadi isu yang paling banyak diangkat media.
  • 3. SHARE MEDIA Detik.com; 76 Merdeka.com; 79 Okezone.com; 114 MetroTVNews.com; 190 RMOL; 38 Kompas.com; 108 • Media yang paling konsen memantau penyaluran BLSM adalah Metrotvnews.com.
  • 4. FOKUS PEMBERITAAN BLSM DALAM BERITA 600 500 400 300 200 100 0 In title In news • BLSM banyak dijadikan judul dalam berita di media, hal ini menunjukkan BLSM banyak menjadi fokus pemberitaan.
  • 5. TEMUAN 1 # BLSM ON MEDIA • Ketidakakuratan data yang dimiliki oleh pemerintah yang menjadi acuan dalam menentukan penerima BLSM menjadi isu utama dalam pemberitaan media. • Ketidakakuratan data ini juga yang menjadi sumber masalah yang akhirnya mendatangkan kritik dan penolakan dari berbagai daerah serta konflik sosial karena BLSM dianggap tidak tepat sasaran. • Media dalam satu bulan terakhir ini cukup intensif memberikan BLSM terutama terkait banyaknya kritikan yang disampaikan oleh berbagai pihak. Media yang paling aktif mengikuti isu BLSM adalah Metrotvnews.com dan Okezone.com. Dimana kedua media ini merupakan media yang selalu mengambil posisi “oposisi” terhadap pemerintah. • Media lain yang cukup aktif mengikuti BLSM adalah Kompas.com • Media banyak menempatkan isu BLSM ini sebagai judul berita yang menunjukkan keseriusan media memantau isu ini.
  • 6. TONE PEMBERITAAN BLSM 350 300 250 200 150 100 50 0 Positif Negatif Netral • Tone Pemberitaan BLSM didominasi pemberitaan yang bernada negatif.
  • 7. PENILAIAN BLSM Salah Sasaran 277 Tepat Sasaran 67 0 50 100 150 200 250 • Banyak kalangan yang menilai BLSM salah sasaran. 300
  • 8. TEMUAN 2 # TONE • Banyaknya kritik yang disampaikan kepada pemerintah terkait BLSM ini juga terlihat dari tone negatif yang mendominasi pemberitaan media. Bahkan tone positif terkait isu BLSM ini tidak sampai 10 persen yang artinya BLSM dianggap gagal dijalankan oleh pemerintah. • Hal ini juga terlihat dari penilaian yang disampaikan oleh masyarakat yang mengganggap BLSM tidak tepat sasaran. Yang menilai BLSM tepat sasaran tidak lebih dari 30 persen pemberitaan.
  • 10. DAERAH KADES DAN CAMAT PENOLAK BLSM sulsel Bengkulu Aceh Yogyakarta sumut Jabar Jatim Jateng 0 1 2 3 4 5 6 • Kades dan Camat di provinsi Jatim dan Jabar paling banyak menolak BLSM.
  • 11. MASYARAKAT PENOLAK BLSM Jakarta Sumbar Sulbar Sulut Sulsel Yogyakarta Jabar Jatim Jateng 0 1 2 3 4 5 6 7 • Masyarakat yang menolak BLSM banyak diberitakan media berasal dari Jawa Timur.
  • 12. PARTAI PENOLAK BLSM Gerindra Hanura PDIP PKS PKPI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • PDIP paling banyak melakukan penolakan mengenai BLSM.
  • 13. TEMUAN 3 # PENOLAKAN BLSM • BLSM banyak mendapat penolakan dari masyarakat dan partai politik. • Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat didasarkan pada ketidakakuratan data penerima BLSM. Pihak yang menurut masyarakat seharusnya tidak menerima, justru menerima dana BLSM. Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan BLSM. • Penolakan utamanya dikomandoi oleh Kepala Desa dan Camat. Bahkan oleh Ketua RT. Penolakan aparat desa ini karena merasa mereka tidak dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam menyusun daftar penerima BLSM. Padahal menurut mereka, mereka yang paling mengetahui kondisi riil warganya masing-masing.
  • 14. TEMUAN 3 # PENOLAKAN BLSM • Penolakan juga disampaikan oleh Partai Politik yang sejak awal menolak kenaikan BBM yaitu PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura dan satu partai non parlemen, PKPI. Namun PDIP yang paling aktif menyuarakan penolakannya terhadap BLSM. Alasan utamanya adalah BLSM hanya dijadikan alat politik (alat pencitraan) pemerintah untuk meraih simpati masyarakat. Disamping itu, BLSM dianggap tidak akan mampu mengurangi beban masyarakat bahkan akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. • Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat menjadi dua provinsi yang Kepala Desa dan Camat serta masyarakatnya paling banyak melakukan penolakan terhadap BLSM.
  • 15. KESALAHAN DATA BLSM BPS pakai data 2011 Daerah bingung data Warga minta didata Tidak berhak tapi menerima Pindah tempat tinggal Penerima sudah meninggal 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 • Isu yang berkembang terkait kesalahan data BLSM adalah banyaknya pihak yang tidak berhak menerima tetapi menerima BLSM.
  • 16. KESALAHAN DATA BLSM DI DAERAH 30 25 20 15 10 5 0 • Jateng, Jatim dan Jabar paling banyak diberitakan terkait kesalahan data BLSM
  • 17. TEMUAN 4 # KESALAHAN DATA • Kesalahan data penerima BLSM menjadi isu utama yang paling banyak diberitakan media. • Persoalan data yang paling banyak dipermasalahkan adalah banyak orang-orang yang seharusnya tidak berhak menerima BLSM tapi justru menerima dan mendapatkan BLSM. • Hal ini disebabkan karena pemerintah menggunakan data BPS tahun 2011 yang sudah mengalami banyak perubahan pada tahun 2013. • Persoalan semakin rumit karena pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam penentuan warga yang mendapatkan BLSM terutama Kepala Desa dan Camat. Hal ini menyebabkan banyak aparat desa yang menolak BLSM. • Secara keseluruhan, permasalahan data ini banyak terjadi di provinsiprovinsi yang ada di Pulau Jawa seperti Jatim, Jabar, Jateng dan DKI Jakarta.
  • 18. ISU KRITIK BLSM Lainnya Lahirkan sifat malas Menghina kehrmtn & martbt bngs Konflik sosial Alat politik (pencitraan dsb) Gagal sejahterakan rakyat Gagal atasi inflasi 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 • Kritikan BLSM banyak dikaitkan sebagai alat politik atau pencitraan. • Berikutnya adalah BLSM banyak memicu konflik sosial di masyarakat.
  • 19. PENYIMPANGAN BLSM Lainnya Dana BLSM 'disunat' Penerima dimintai sumbangan Punya rumah permanen/kontrakan Punya kendaraan PNS/TNI/Polri Pakai Perhiasan Pakai BB/Smartphone 0 2 4 6 8 10 12 14 16 • Salah sasaran dalam BLSM banyak ditunjukkan dalam beberapa kejadian dalam penerimaan BLSM yaitu warga memakai perhiasan dan memiliki smartphone.
  • 20. PENGAWASAN BLSM Lainnya Masyarakat Menteri KPK ikut awasi 0 10 20 30 40 50 60 • Menteri adalah pihak yang paling banyak melakukan pengawasan.
  • 21. TEMUAN 5 # KRITIK DAN PENYIMPANGAN BLSM • Banyak kalangan yang mengkritik kebijakan BLSM yang dikeluarkan oleh pemerintah. Alasan yang paling utama disampaikan adalah akan terjadinya konflik sosial di masyarakat karena kecemburuan antar masyarakat. Apalagi jika penerima dana BLSM adalah orang yang dianggap mampu. • Dalam beberapa kasus, penerima BLSM ternyata banyak yang berasal dari kalangan keluarga mampu, terbukti mereka mempunyai perhiasan dan kendaraan saat menerima BLSM. Tidak hanya itu, ada juga penerima BLSM yang merupakan pegawai negeri atau anggota TNI. • Alasan lain adalah BLSM hanya akan dijadikan alat pencitraan oleh pemerintah untuk meraih dukungan publik. • Hal ini bisa juga diperkuat dengan banyaknya Menteri dan pejabat pemerintah yang secara langsung mengawasi proses pencairan BLSM di kantor pos.
  • 22. INSIDEN PEMBAGIAN BLSM Lainnya Perkelahian Segel kantor lurah Demo Cidera/pingsan/meninggal 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 • Dalam pembagian BLSM ternyata banyak menimbulkan aksi demo di masyarakat.
  • 23. PENGEMBALIAN BLSM Salah alamat Tidak dikenal Kartu Ganda Tidak ada pemberitahuan Menolak BLSM Meninggal 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 • Faktor pengembalian BLSM banyak disebabkan oleh penolakan BLSM oleh masyarakat, kepala desa dan camat.
  • 24. SOLUSI BLSM DI TINGKAT DAERAH BLSM ditambah, ditanggung pemda BLSM belum cair, pemkab bagikan sembako 0 1 2 3 4 5 6 • Pembagian sembako adalah solusi yang banyak digunakan oleh beberapa daerah dalam mengatasi permasalahan BLSM.
  • 25. DAERAH YANG BERMASALAH 35 30 25 20 15 10 5 0 • Daerah yang paling banyak masalah adalah di pulau Jawa, terutama Jateng, Jatim dan Jabar.
  • 26. DEMO DAN SEGEL KANTOR 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 • Di Jawa Timur paling banyak terjadi demo dan penyegelan kantor akibat dari kesalahan BLSM.
  • 27. TEMUAN 6 # INSIDEN BLSM • Berbagai insiden terjadi dalam proses pencairan BLSM seperti demonstrasi dan penyegelan kantor desa atau kelurahan. Hal ini disebabkan karena beberapa kepala desa menolak membagikan kartu penerima BLSM karena dianggap bisa menimbulkan konflik di masyarakat. • Demo dan penyegelan kantor banyak terjadi di provinsi-provinsi di Jawa terutama Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. • Untuk menghindari terjadinya konflik, beberapa kepala daerah mencoba mencarikan solusi dengan memberikan bantuan lain kepada masyarakat yang tidak menerima BLSM seperti bantuan sembako dan lain-lain. • Insiden lainnya adalah banyaknya masyarakat yang mengembalikan dan menolak BLSM. Pengembalian BLSM ini terjadi karena penerima BLSM sudah meninggal dunia atau sudah tidak berada di alamat yang dimaksud.
  • 28. KESIMPULAN & SARAN Sumber utama yang menjadi persoalan dalam penyaluran BLSM adalah ketidakakuratan data yang digunakan pemerintah. • Implikasi Ketidakakuratan data ini menyebabkan munculnya masalah seperti penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran, konflik sosial di masyarakat dan lain-lain. • Saran Pemerintah sebaiknya menggunakan data terbaru dalam menentukan penerima BLSM. Untuk itu, harus dilakukan pendataan ulang terhadap masyarakat penerima BLSM.
  • 29. KESIMPULAN DAN SARAN Program BLSM tidak tepat sasaran karena banyak penerima BLSM merupakan orang yang mampu. • Implikasi Tujuan BLSM sebagai alat untuk meringankan beban masyarakat miskin tidak tercapai. • Saran Pemerintah harus meninjau ulang pencairan BLSM jika tidak menginginkan terjadinya konflik sosial di masyarakat.
  • 30. KESIMPULAN DAN SARAN Daerah-daerah di Pulau Jawa menjadi daerah yang paling banyak terjadi permasalahan BLSM. • Implikasi Segala persoalan yang terjadi akan dengan mudah terekam pemberitaan media karena akses informasi yang begitu cepat. • Saran Pemerintah sebaiknya melakukan pendataan secara komprehensif terutama di daerah-daerah yang rawan konflik dan padat penduduk.