1. ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA (IPeKB) INDONESIA
BAB I
ATRIBUT
Pasal 1
1. Lambang organisasi IPeKB Indonesia adalah segi lima warna biru muda
yang di dalamnya terdapat gambar keluarga dengan dua anak dan 8 pilar
berwarna biru tua yang menggambarkan 8 fungsi keluarga, ikatan pita
berwarna kuning emas bertuliskan IKATAN PENYULUH KELUARGA
BERENCANA INDONESIA, dan bertulis akronim: IPeKB INDONESIA serta
berpondasi tiga tangga berwarna biru tua.
2. Bendera organisasi IPeKB Indonesia dasar berwarna biru muda bergambar
lambang pada ayat satu, ukuran bendera menyesuaikan peraturan
organisasi yang berlaku.
3. PATAKA organisasi IPeKB Indonesia bentuk setengah elips dasar warna
biru tua bergambar lambang pada ayat satu, ukuran menyesuaikan
peraturan organisasi yang berlaku.
4. Lencana IPeKB Indonesia dalam ukuran kecil sesuai dengan sesuai
lambang IPeKB Indonesia pada ayat satu.
5. Kop surat berisi lambang organisasi di pojok kiri, nama organisasi, alamat,
nomor telepon, nomor fax, dan alamat email, dengan huruf resmi.
6. Stempel berbentuk lingkaran disesuaikan dengan lambang IPeKB
Indonesia dengan tinta biru.
7. Mars dan Hymne yang merupakan ciri khas yang akan diatur oleh
pengurus pusat.
8. Bentuk kartu anggota berlogo, tertulis identitas anggota yang disahkan
dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum pengurus
pusat, serta berlaku sepanjang yang bersangkutan masih menjadi anggota
organisasi.
9. Desain ukuran, warna, bentuk dan isi kartu anggota dibuat seragam oleh
DPP IPeKB Indonesia.

2. 10. Penerbitan kartu anggota (biasa, luar biasa dan kehormatan) ditetapkan
oleh DPP dan bisa dibuat oleh DPD IpeKB Indonesia.
11. Anggota IPeKB Indonesia memakai seragam batik yang ditetapkan dan
seragam lainnya.
12. Tata kelola tentang atribut selanjutnya diatur dalam peraturan
organisasi.
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2
Syarat menjadi anggota biasa adalah:
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan atau sebutan lain yang telah
disahkan peraturan, secara otomatis menjadi anggota IPeKB Indonesia.
Pasal 3
Syarat menjadi anggota luar biasa adalah:
1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus Cabang/
Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat IPeKB Indonesia.
2. Tenaga Kontrak atau Honorer aktif sebagai PLKB.
Pasal 4
Syarat menjadi anggota kehormatan adalah:
1. Tokoh Formal/Non Formal yang berpengaruh dalam Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK).
2. Mempunyai kepedulian dan peran serta dalam Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
3. Pernah aktif menjadi pengurus IPeKB Indonesia dan berintegritas.
4. Diminta kesediaannya oleh musyawarah/rapat pengurus dan yang
bersangkutan menyatakan kesediaannya.
5. Pensiunan PLKB/PKB, OPD KB dan BKKBN.

3. Pasal 5
Status keanggotaan seseorang sebagai anggota berhenti apabila meninggal
dunia, atas permintaan sendiri, dan atau dibatalkan oleh Dewan Pengurus
Pusat atas rekomendasi Dewan Kehormatan.
BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 6
Kewajiban anggota biasa adalah:
1. Aktif mengikuti setiap kegiatan organisasi.
2. Melaksanakan profesi dengan baik dan sungguh-sungguh.
3. Menjaga dan taat kepada kode etik profesi dan perilaku jabatan PKB.
4. Membayar iuran anggota dan sumbangan lain yang ditetapkan organisasi
5. Menggunakan atribut organisasi.
Pasal 7
Kewajiban anggota luar biasa dan anggota kehormatan adalah:
1. Mendukung aktivitas dan program kerja organisasi.
2. Aktif memberikan dukungan untuk kemajuan organisasi.
3. Aktif melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan untuk
kemajuan organisasi.
Pasal 8
Hak anggota biasa adalah:
1. Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
2. Mendapatkan peningkatan pengembangan profesi.
3. Mendapatkan manfaat dari kegiatan usaha organisasi.
4. Mendapat bantuan layanan hak kepegawaian yang diatur melalui
peraturan organisasi.

4. Pasal 9
Hak anggota luar biasa dan kehormatan adalah:
1. Memilih dan dipilih menjadi anggota dewan pembina.
2. Memberikan rujukan dan referensi kebijakan program kerja.
3. Mendapatkan manfaat dari kegiatan usaha organisasi.
BAB IV
HUBUNGAN TATA KERJA
Pasal 10
Hubungan tata kerja organisasi meliputi:
1. Hubungan tata kerja, koordinasi dan konsultasi antar Dewan Pengurus
Cabang, Daerah dan Pusat dilakukan secara berjenjang dan beretika.
2. Dewan Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang dapat melakukan hubungan
konsultasi dan koordinasi dengan Dewan Pembina masing-masing.
3. Dewan Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang dapat berhubungan dengan
mitra / organisasi lain diatur berdasarkan peraturan organisasi.
Pasal 11
Bagan struktur organisasi tertuang dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga
(ART ).
BAB V
KEPENGURUSAN
Pasal 12
Syarat umum menjadi pengurus adalah:
1. Anggota biasa diusulkan dan dipilih oleh Musyawarah Nasional,
Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.
2. Bersedia bekerja secara tim, mengabdi dan bertanggung jawab menjadi
pengurus.
3. Memiliki Integritas dan berkompeten mengelola organisasi.
4. Mendedikasikan tenaga, waktu, pikiran untuk kemajuan organisasi.

5. Pasal 13
Tugas Pengurus
1. Menjalankan program kerja yang telah ditetapkan oleh MUNAS, MUSDA
dan MUSCAB.
2. Menggali potensi sumber daya yang sah untuk optimalisasi pencapaian
program kerja.
3. Menyampaikan laporan secara berjenjang setiap 1 (satu) tahun sekali.
4. Menyelenggarakan MUNAS, MUSDA danMUSCAB.
5. Memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan anggota.
6. Membantu peningkatan profesionalisme anggota.
Pasal 14
Pengurus inti (Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum)
berhalangan tetap/berhenti dari jabatannya, apabila:
1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Beralih status keanggotaan dari anggota biasa menjadi anggota luar
biasa/kehormatan sampai maksimal tiga bulan.
4. Keanggotaan dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
5. Merangkap jabatan sebagai pengurus inti (dalam jabatan yang sama) di
organisasi IPeKB pada tingkatan yang berbeda maksimal 12 bulan.
Pasal15
1. Pengurus yang dikemudian hari beralih status keanggotaan menjadi
anggota luar biasa/ kehormatan, tetap dapat menjalankan tugasnya
sampai ada keputusan hasil rapat pengurus.
2. Apabila pengurus meninggal dunia, mengundurkan diri dan atau tidak
dapat melaksanakan tugas maka jabatannya diisi oleh anggota biasa yang
ditetapkan melalui rapat pengurus.
3. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap karena meninggal dunia,
mengundurkan diri dan atau tidak dapat melaksanakan tugas, maka
jabatannya dilaksanakan sementara oleh Sekretaris Umum dan

6. Bendahara Umum sampai telah ditentukan penggantinya pada
Musyawarah Umum berikutnya.
4. Apabila Sekretaris Umum dan Bendahara Umum berhalangan tetap maka
jabatannya dilaksanakan sementara oleh anggota/pengurus lainnya yang
dipilih melalui Rapat Pengurus.
5. Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Umum berhalangan tetap maka:
a. Bila waktu yang tersisa dalam masa baktinya kurang dari enam bulan
dilaksanakan oleh Bendahara Umum.
b. bilawaktu yang tersisa dalam masa baktinya lebih dari enam bulan
dilaksanakan Musyawarah Luar Biasa.
BAB VI
STRUKTUR KEPENGURUSAN
Pasal 16
Struktur Pengurus meliputi Dewan Pengurus dan Dewan Pembina.
1. Dewan Pengurus meliputi, Pengurus Inti, Pengurus Teras dan Pengurus
Harian.
2. Pengurus Inti adalah pengurus yang dipilih oleh Musyawarah Umum
meliputi Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Umum/Sekretaris dan
Bendahara Umum/Bendahara.
3. Pengurus Teras adalah yaitu Ketua I, Ketua II (wakil ketua umum),
Sekretaris I, Sekretaris II (wakil sekretaris umum) dan Bendahara I,
Bendahara II (wakil bendahara).
4. Pengurus Harian adalah bagian penting pengurus yang aktif
melaksanakan kegiatan yang terhimpun dalam Departemen/
Pengembangan Departemen, Bidang dan Seksi serta Unit Pelaksana
Teknis.
5. Kelengkapan Dewan Pengurus Pusat (DPP) IPeKB Indonesia meliputi:
a. Departemen Organisasi dan Kepengurusan:
1) Bidang Pembinaan Pengurus dan Anggota
2) Bidang Penguatan Organisasi Profesi
3) Bidang Monitoring dan Evaluasi

7. b. Departemen Kompetensi dan kesejahteraan:
1) Bidang Pengembangan Kompetensi
2) Bidang Kepegawaian dan Kesejahteraan
3) Bidang Kode Etik Profesi
c. Departemen Kemitraan dan Pengabdian Masyarakat:
1) Bidang Kerjasama dan Kemitraan
2) Bidang Pengabdian Masyarakat
3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
d. Departemen Harmonisasi pengelolaan dan Pendayagunaan
1) Bidang Pengelolaan PKB oleh Pusat
2) Bidang Pendayagunaan oleh daerah
3) Bidang advokasi dan Bantuan Hukum
e. Pengembangan Departemen:
1) Kampung KB
2) Sertifikasi dan Angka Kredit PKB
3) Koperasi dan Pameran
4) Pendidikan dan Pelatihan
5) Publikasi dan Media
6. Kelengkapan Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPeKB Indonesia dan Dewan
Pengurus Cabang (DPC) IPeKB Indonesia meliputi:
a. Bidang Organisasi dan Kepengurusan:
1) Seksi Pembinaan Pengurus
2) Seksi Penguatan Organisasi
3) Seksi Monitoring dan Evaluasi
b. Bidang Kompotensi dan kesejahteraan:
1) Seksi Pengembangan Kompotensi
2) Seksi Peningkatan Kesejahteraan
3) Seksi Peningkatan Prestasi
c. Bidang Kemitraan dan Pengabdian Masyarakat:
1) Seksi Kemitraan
2) Seksi Pengabdian Masyarakat
3) Seksi Pemberdayaan Perempuan danMasyarakat

8. d. Bidang Advokasi, Kependudukan dan Hukum:
1) Seksi Advokasi dan Penggerakan
2) Seksi Kependudukan
3) Seksi Bantuan Hukum
e. Unit Pelaksana Teknis (UPT):
1) Unit Sertifikasi dan angka kredit PKB
2) Unit Koperasi dan Pameran
3) Unit Pendidikan dan Pelatihan
4) Unit Publikasi dan Media
7. Pengurus Teras I membina urusan internal (Departemen/Bidang 1 dan 2)
dan Pengurus Teras II membina urusan eksternal (Departemen/Bidang c
dan d).
8. Khusus untuk Pengembangan Departemen dan UPT pembinaan
urusannya akan diatur melalui Peraturan Organisasi (PO).
9. Kelengkapan struktur Dewan Pengurus Daerah DPD) dan Dewan
Pengurus Cabang (DPC) disesuaikan dengan kondisi daerah.
10. Struktur Organisasi DPD dan DPC dapat mengacu pada contoh terlampir.
BAB VII
DEWAN PENASEHAT, DEWAN PEMBINA DAN DEWAN KEHORMATAN
Pasal 17
1. Dewan Penasehat dan Dewan Pembina berada pada setiap tingkatan
wilayah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota).
2. Dewan Penasehat dan Dewan Pembina terdiri dari:
a. Satu orang Ketua merangkap anggota
b. Wakil Ketua merangkap anggota
c. Anggota
3. Dewan Penasehat dan Dewan Pembina meliputi unsur jabatan dan unsur
perorangan.
4. Unsur jabatan dan perorangan yang ditetapkan sebagai anggota Dewan
Penasehat dan Dewan Pembina adalah mereka yang memiliki dedikasi,
integritas dan kepedulian yang tinggi terhadap program Kependudukan
dan Keluarga Berencana (KKB).

9. 5. Jumlah dan komposisi unsur jabatan dan perorangan yang ditetapkan
sebagai anggota Dewan Penasehat dan Dewan Pembina disesuaikan
dengan struktur organisasi yang ada di Pusat, Daerah dan Cabang.
6. Mekanisme pembinaan dari Dewan Penasehat dan Dewan Pembina akan
diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).
7. Dewan kehormatan PKB berada pada tingkatan pusat dan provinsi.
8. Dewan Kehormatan melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan dan
penindakan.
9. Susunan, tugas dan kewenangan Dewan kehormatan PKB diatur dalam
kode etik profesi.
10. Mekanisme pembinaan dari Dewan Penasehat dan Dewan Pembina akan
diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).
Pasal 18
Syarat umum menjadi anggota Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan
Dewan Kehormatan adalah:
1. Menunjukkan kepedulian dan peran serta dalam bidang Kependudukan
dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
2. Anggota Dewan Penasehat dan Dewan Pembina diusulkan oleh peserta
musyawarah dan ditetapkan oleh rapat pengurus.
3. Anggota Dewan kehormatan diusulkan oleh rapat pengurus, dalam
komando ketua umum.
4. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari ketua dan wakil ketua yang
otomatis dijabat oleh ketua umum dan ketua I.
5. Dewan Kehormatan dibantu oleh komisi pembinaan, pengawasan dan
penindakan.
6. Anggota Dewan Penasehat dan Dewan Pembina berhenti karena meninggal
dunia, mengundurkan diri dan tidak aktif melaksanakan tugas.
7. Pergantian anggota Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan
Kehormatan ditetapkan melalui rapat pengurus.

10. Pasal 19
1. Tugas Dewan Penasehat dan Dewan Pembina adalah:
a. Memberi masukan kepada pengurus dalam pengelolaan organisasi
b. Memberi dukungan kepada pengurus untuk kemajuan organisasi
c. Sebagai mediator terhadap pemangku kepentingan dan mitra
organisasi
d. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi
2. Tugas Dewan Kehormatan PKB adalah:
a. Melakukan pembinaan perilaku anggota organisasi
b. Melakukan pengawasan atas perilaku anggota organisasi
c. Melakukan penindakan atas pelanggaran kode etik
BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 20
1. Musyawarah terdiri dari Musyawarah Umum dan Musyawarah Luar Biasa.
2. Musyawarah umum dilakukan pada akhir masa jabatan kepengurusan,
sekaligus memilih dan menetapkan pengurus yang baru.
3. Musyawarah Umum untuk Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/
Kota selanjutnya disebut Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah
Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab).
4. Pelaksanaan Musyawarah Umum dilaksanakan oleh pengurus di setiap
tingkatan.
5. Musyawarah Umum disetiap tingkatan sah dilaksanakan, apabila dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 utusan peserta.
6. Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan apabila ada hal-hal yang mendesak
untuk diselesaikan menyangkut kepentingan organisasi dan dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 utusan peserta.
7. Hak suara dalam Musyawarah Nasional adalah utusan dari unsur
Pengurus Pusat, unsur Pengurus Daerah dan khusus unsur Pengurus
Cabang adalah sebesar dua puluh persen dari jumlah Dewan Pengurus
Cabang (DPC) dalam provinsi yang bersangkutan dan membawa surat
mandat dari DPD.

11. 8. Hak suara dalam musda adalah utusan dari unsur pengurus DPD dan
pengurus inti DPC.
9. Hak suara dalam Muscab adalah dari unsur pengurus DPC dan seluruh anggota.
Pasal 21
1. Musyawarah Kerja IPeKB Indonesia disebut MUKER dilaksanakan
minimal 2 (dua) tahun sekali, guna membahas evaluasi dan perencanaan
program.
2. Musyawarah Kerja untuk tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
selanjutnya disebut Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Musyawarah
Kerja Daerah (Mukerda) dan Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab).
3. Peserta Mukernas adalah DPP, utusan DPD, utusan DPC dan undangan.
4. Peserta Mukerda adalah DPD, utusan DPC dan undangan.
5. Peserta Mukercab adalah DPC, Anggota dan undangan.
6. Undangan musyawarah kerja adalah mitra kerja, dewan pembina, mantan
pengurus, pemerintah dan pemerintah daerah.
Pasal 22
Macam-macam rapat:
1. Rapat Kerja yaitu:
a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dihadiri oleh DPP dan undangan,
dilaksanakan minimal 1 ( satu ) tahun sekali.
b. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dihadiri DPD dan undangan,
dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
c. Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dihadiri oleh DPC dan undangan,
dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
2. Rapat Koordinasi adalah rapat yang dihadiri oleh unsur Pimpinan
Pengurus, Dewan Penasehat dan Dewan Pembina, dilaksanakan minimal
6 (enam) bulan sekali.
3. Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh unsur Ketua, Sekretaris
dan Bendahara di Pusat, Daerah dan Cabang, dilaksanakan minimal 3
(tiga) bulan sekali.
4. Rapat Konsultasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Cabang/ Daerah
yang dihadiri oleh pengurus setingkat di atasnya.

12. BAB IX
PRODUK HUKUM
Pasal 23
Produk Hukum Organisasi meliputi:
1. Peraturan Organisasi (PO) merupakan pedoman dasar yang mengatur
urusan organisasi dalam bidang-bidang tertentu sebagai acuan dalam
menjalankan roda organisasi.
2. Surat Keputusan Pengurus merupakan dasar yang mengikat untuk
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak pengurus dalam
menjalankan organisasi.
3. Surat Edaran Pengurus merupakan pemberitahuan dari pengurus yang
mendasari anggota berpartisipasi aktif dalam memajukan organisasi.
4. Surat Perintah Tugas merupakan penugasan dari pimpinan organisasi
kepada pengurus / anggota untuk melaksanakan tugas organisasi.
5. Surat Peringatan merupakan teguran/ peringatan yang ditujukan kepada
seseorang/ lembaga/ anggota untuk diketahui bahwa yang bersangkutan
telah melakukan tindakan/ sikap yang merugikan kepentingan organisasi.
6. Surat Pemberhentian dan atau Pembatalan Anggota merupakan tindakan
pengurus setelah surat peringatan tidak mendapat respon yang cukup.
Pasal 24
Penetapan Surat Keputusan Pengurus:
1. Susunan Dewan Pengurus Pusat ditetapkan dan disahkan oleh Ketua
Umum dan Sekretaris Umum.
2. Dewan Pengurus Pusat dilantik dan dikukuhkan oleh Kepala BKKBN atau
pejabat dari kementerian/ kelembagaan negara.
3. Susunan Dewan Pengurus Daerah ditetapkan dan disahkan dengan Surat
Keputusan Dewan Pengurus Pusat.
4. Dewan Pengurus Daerah dilantik oleh Dewan Pengurus Pusat dan
dikukuhkan oleh Pejabat Daerah di tingkat Provinsi.
5. Susunan Dewan Pengurus Cabang ditetapkan dan disahkan dengan Surat
Keputusan Dewan Pengurus Daerah.

13. 6. Dewan Pengurus Cabang dilantik oleh Dewan Pengurus Daerah dan
dikukuhkan oleh Pejabat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.
7. Apabila Dewan Pengurus Cabang sudah terbentuk, sementara Dewan
Pengurus Daerah belum terbentuk atau tak dapat menjalankan tugas
maka susunan pengurus ditetapkan dan disahkan dengan Surat
Keputusan Dewan Pengurus Pusat.
Pasal 25
Sistem administrasi organisasi ditetapkan melalui rapat kerja pengurus.
BAB X
TATA TERTIB PEMILIHAN
Pasal 26
1. Pemilihan Pengurus Inti (Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara
Umum) dilakukan melalui penetapan bakal calon dan pemilihan calon
tetap.
2. Penetapan bakal calon Pengurus Inti dilakukan dengan cara setiap utusan
daerah/cabang mengajukan paling banyak 3 (tiga) nama bakal calon
Ketua Umum, 3 (tiga) nama bakal calon Sekretaris Umum dan 3 (tiga)
nama bakal calon Bendahara Umum.
3. Bakal calon Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum yang
mendapat suara tertinggi 1 sampai 3 ditetapkan sebagai calon tetap.
4. Calon tetap Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum dipilih
oleh setiap peserta sidang dan memiliki 1 (satu) hak suara (one man one
vote), dan setiap peninjau hanya memiliki hak bicara.
5. Calon Ketua Umum, calon Sekretaris Umum dan calon Bendahara Umum
yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum
terpilih, Sekretaris Umum terpilih, dan Bendahara Umum terpilih.

14. Pasal 27
1. Penyusunan kepengurusan dilakukan oleh Ketua Umum terpilih,
Sekretaris Umum terpilih dan Bendahara Umum terpilih bersama Tim
Formatur.
2. Tim Formatur terdiri dari Pengurus Inti terpilih dan beberapa Utusan
Daerah.
3. Jumlah anggota formatur dari utusan daerah/ utusan cabang dan cara
pemilihannya ditetapkan oleh Majelis Sidang.
4. Tugas Tim Formatur adalah:
a. Membentuk kelengkapan susunan pengurus
b. Mengusulkan anggota Dewan Penasehat dan Dewan Pembina
c. Menindaklanjuti agar kepengurusan mendapat surat keputusan,
pelantikan dan pengukuhan sebagaimana diatur dalam pasal 25
d. Kepengurusan memperhatikan kemampuan kompetensi manajemen
berorganisasi dan keterwakilan daerah geografis
BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 28
1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui
Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Luar Biasa
(MUNASLUB).
2. Musyawarah Nasional sah apabila dihadiri oleh 2/3 Pengurus Pusat, dan
2/3 utusan Pengurus Daerah.
3. Keputusan musyawarah dianggap sah apabila disetujui oleh 1/2+1
anggota yang hadir.