TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARA (PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2014)

1. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
(PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2014)
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAWA BARAT.

2. DASAR HUKUM
1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 66 Tahun 1951 tentang Lembaga Negara;
4. PP No. 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
5. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota;
7. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Daerah;
9. Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
10.Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.

3. ASAS TATA NASKAH DINAS :
a. Asas efisiensi dan efektif
b. Asas pembakuan
c. Asas akuntabilitas
d. Asas keterkaitan
e. Asas kecepatan dan ketepatan; dan
f. Asas keamanan
PRINSIP-PRINSIP :
a. Ketelitian
b. Kejelasan
c. Singkat dan padat, dan
d. Logis dan meyakinkan.

4. PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS
a. Penyelenggaraan surat masuk
b. Pengelolaan surat keluar
c. Tingkat keamanan naskah dinas
d. Kecepatan proses
e. Penggunaan kertas surat
f. Pengetikan sarana administrasi dan
komunikasi perkantoran
g. Penetapan warna dan kualitas kertas

5. a. Pengelolaan surat masuk :
1)Diagendakan, diklasifikasikan dan didistribusikan ke
pengelola;
2)Ditindaklanjuti
3)Diarsipkan.
b. Pengelolaan surat keluar :
1)Diparaf secara berjenjang, diagendakan
2)Ditandatangani, diberi nomor, tanggal dan distempel
3)Dikirimkan
4)Diarsipkan.

6. c. Tingkat keamanan naskah dinas :
1) Sangat Rahasia (SR)
2) Rahasia (R)
3) Penting (P)
4) Konfidensial (K)
5) Biasa (B)
d. Kecepatan Proses :
1) Amat segera/kilat -- 24 jam setelah diterima
2) Segera --2 x 24 jam setelah diterima
3) Penting -- 3 x 24 jam setelah diterima
4) Biasa --- paling lama 5 hari kerja setelah diterima

7. e. Penggunaan kertas surat
1) Kertas HVS 80 gram
2) Kertas bebas asam (PH 7,0) bebas lignin (utk
produk hukum)
3) Kertas yang memiliki kadar keasaman rendah (PH
7,0-8,5) dan bebas lignin
4) Kertas HVS di atas 80 gram
5) Kertas surat berlambang negara warna kuning
emas dicetak dan logo daerah berwarna warna
diatas kertas 80 gram
6) Kertas folio/F4 (215x330 mm) utk surat menyurat
7) Kertas A4 (210x297 mm) utk makalah, paper dan
laporan
8) Kertas A5 (165x215 mm) utk pidato

8. f. Pengetikan Sarana Administrasi dan Komunikasi
1) Penggunaan jenis huruf pica
2) Arial 12 atau disesuaikan dgn kebutuhan
3) Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan
4) Utk produk huk, jenis huruf bookman old style
huruf 12, spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.
g. Penetapan warna dan kualitas kertas
1) Untuk produk hukum yang dittd oleh Gub dan
Wagub, menggunakan kertas concorde
2) Warna putih dan kualitas kertas terbaik.

9. NASKAH DINAS
1. Bentuk dan susunan produk hukum
2. Bentuk dan susunan naskah dinas surat

10. Produk hukum
a. Peraturan Daerah
b. Peraturan Gubernur
c. Peraturan Bersama
d. Peraturan DPRD
e. Keputusan Gubernur
f. Keputusan DPRD
g. Keputusan Pimpinan DPRD
h. Keputusan Badan Kehormatan DPRD

11. NASKAH DINAS SURAT
1. Surat edaran
2. Surat biasa
3. Surat keterangan
4. Surat perintah
5. Surat izin
6. Kesepakatan Bersama
7. Perjanjian Kerjasama
8. Surat Perjalanan Dinas
9. Surat kuasa/surat kuasa
khusus
10. Surat undangan
11. Surat keterangan
melaksanakan tugas
12. Surat panggilan
13. Nota dinas
14. Lembar disposisi
15. Telaahan staf
14. Pengumuman
15. Laporan
16. Rekomendasi
17. Surat pengantar
18. Radiogram
19. Lembaran daerah
20. Berita daerah
21. Berita acara
22. notulen
23. Memo
24. Daftar hadir
25. Piagam
26. Sertifikat
27.STTPP
28.Persetujuan Bersama

12. PROSES PENETAPAN
1. Perda, Pergub dan Kepgub yang dittd oleh gub, wagub dan sekda,
serta naskah dinas surat dlm bentuk lembaran daerah dan berita
daerah difasilitasi oleh Biro Huk.HAM.
2. Perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama yang dittd oleh Gub,
Wagub, Sekda dan Kep. OPD difasilitasi oleh Biro Otda dan
Kerjasama.
3. Naskah produk hukum yang akan dittd oleh Gub. Wagub dan Sekda,
diajukan dengan nota dinas dari Asisten Pem.Huk.HAM.
4. Penetapan produk hukum, perjanjian kerjasama dan kesepakatan
bersama yang diprakarsai oleh OPD/Biro, diproses melalui
pengajuan dari Kepala OPD/Biro kepada Sekda
5. Sekda mendisposisikan usul penetapan produk huk :
a. Peraturan dan Keputusan didisposisi kpd Biro Hukum
b. Perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama didisposisi
kepada Biro Otda dan Kerjasama
6. Pengaturan mengenai naskah dinas perjanjian kerjasama dan
kesepakatan bersama ditetapkan dengan peraturan gubernur
tersendiri.
7. Kepala OPD/Kepala Biro pemrakarsa bertanggungjawab atas
substansi produk hukum yang diajukan.

13. PENGGUNAAN
ATAS NAMA, UNTUK BELIAU DAN KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS,
PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT.
1. Atas nama (a.n.)  pelimpahan wewenang dlm hubungan internal
antara atasan kpd pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya.
2. Untuk beliau (u.b.)  pelimpahan wewenang dlm hubungan internal
antara atasan kpd pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya
3. Tanggungjawab penggunaan a.n. dan u.b. tetap berada pada pejabat
yang melimpahkan wewenang, dengan ketentuan pejabat yang menerima
pelimpahan wewenang hrs mempertanggungjawabkan kpd pejabat yang
melimpahkan.
4. Pelaksana tugas (Plt.)  pejabat sementara pada jabatan tertentu yg
mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, krn
pejabat definitif belum dilantik. Diangkat dengan keputusan Kep. OPD
atau Keputusan Gubernur dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Plt
bertanggungjawab atas naskah dinas yang dikeluarkan.
5. Pelaksana tugas harian (Plh.) pejabat definitif berhalangan sementara.
Diangkat dgn. Keputusan Kep.OPD atau Kep. Gub., dan berlaku paling
lama 3 (tiga) bulan. Plh mempertanggungjawabkan naskah dinas yang
dikeluarkan kpd pejabat definitif.
6. Penjabat (Pj.) pejabat sementara untuk jabatan Gubernur. Pj
melaksanakan tugas pemerintahan s/d dilantiknya pejabat definitif.

14. PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN
PENGGUNAAN TINTA
1.setiap naskah dinas sebelum dittd, dilakukan pemarafan
terlebih dahulu, sbg bentuk pertanggungjawaban atas
materi muatan, substansi, redaksi dan pengetikan.
2.Dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan
vertikal.
3.Khusus produk hukum, diparaf pada setiap lembar oleh
kepala OPD/Biro pemrakarsa.
4.Paraf meliputi :
a. Paraf hierarkhi
b. Paraf koordinasi

15. PARAF HIERARKHI
1. Naskah dinas sblm dittd oleh Gub, Wagub, Sekda,
Assisten, Sekret. DPRD, dan Kep. OPD hrs diparaf terlebih
dahulu oleh paling banyak 3 (tiga) org pejabat secara
berjenjang, dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yg
akan menandatangani.
2. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang
akan menandatangani naskah dinas tsb tidak
memerlukan paraf.
3. Naskah dinas dalam bentuk surat yang jumlahnya lebih
dari 1 (satu) lembar dan naskah dinas dalam bentuk
produk hukum, setiap lembarnya diparaf pada pojok
kanan kertas bagian bawah.
4. Naskah dinas surat yang mempunyai lampiran, pada
lembar lampiran di pojok kanan bagian atas ditulis
lampiran : surat, nomor dan tanggal serta ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang.

16. PARAF KOORDINASI
1.Naskah dinas dalam bentuk produk hukum yang materinya
menyangkut kepentingan unit lain, sblm dittd oleh pejabat
yg berwenang, harus diparaf oleh unit pengolah pada tiap
lembarnya, sedangkan unit lain yg terkait dan Biro Hukum
dan HAM memaraf pada lembar terakhir.
2.Naskah dinas dalam bentuk surat yang materinya
menyangkut kepentingan unit lain, sblm dittd hrs diparaf
oleh unit pengolah dan unit terkait pada lembar terakhir.
3.Paraf koordinasi dibubuhkan di sebelah kiri nama pejabat
atau jabatan.

17. PENULISAN NAMA PEJABAT YANG MENANDATANGANI
1. Penulisan nama Gubernur dan wakil gubernur
pada naskah dinas produk hukum maupun surat
tidak menggunakan gelar
2. Penulisan nama pejabat selain gubernur dan wakil
gubernur menggunakan gelar, NIP dan pangkat.
3. Penulisan nama Sekda pada pengundangan produk
hukum serta naskah dinas lembaran daerah dan
berita daerah tidak menggunakan gelar.

18. PENANDATANGANAN
GUBERNUR MENANDATANGANI
a. PRODUK HUKUM:
1) Peraturan Daerah
2) Peraturan Gubernur
3) Peraturan Bersama Gubernur
4) Keputusan Gubernur

19. b. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
1. Instruksi
2. Kesepakatan Bersama
3. Perjanjian kerjasama
4. Surat edaran
5. Surat biasa
6. Surat keterangan
7. Surat perintah
8. Surat izin
9. Surat kuasa/surat kuasa
khusus
10.Surat undangan
11.Surat keterangan
melaksanakan tugas
12.Surat panggilan
12.Nota dinas
13.Lembar disposisi
14.Pengumuman
15.Laporan
16.Rekomendasi
17.Radiogram
18.Berita acara
19.Memo
20.Piagam
21.Sertifikat
22.STTPP

20. WAKIL GUBERNUR MENANDATANGANI
1. Atas nama Gubernur :
a. Dalam bentuk produk hukum keputusan Gubernur;
b. Dalam bentuk dan susunan :
Surat edaran, Surat biasa, Surat keterangan, Surat
perintah, Surat izin, Surat keterangan melaksanakan
tugas, Nota dinas, Lembar disposisi, pengumuman,
radiogram, berita acara, piagam, dan sertifikat.
2. Berdasarkan surat kuasa/kuasa khusus, bertindak untuk dan
atas nama Pemda, menandatangani kesepakatan
bersama/perjanjian kerjasama atau dengan sebutan lain,
sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Wakil Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk :
srt biasa, srt keterangan, srt perintah, srt izin, srt keterangan
melaksanakan tugas, nota dinas, lembar disposisi, telaahan
staf, laporan, rekomendasi, dan memo.

21. SEKRETARIS DAERAH
1. Atas nama Gubernur menandatangani :
a. Produk hukum Keputusan Gubernur
b. Dalam bentuk srt edaran, srt biasa, srt keterangan, srt perintah,
srt izin, srt undangan, srt keterangan melaksanakan tugas, srt
panggilan, nota dinas, pengumuman, radiogram, berita acara,
piagam, sertifikat, dan STTPP.
2.Berdasarkan surat kuasa/srt kuasa khusus bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah menandatangani kesepakatan
bersama/perjanjian kerjasama atau dengan sebutan lain.
3.Menandatangani naskah dinas dalam bentuk :
srt biasa, srt keterangan, srt perintah, srt izin, SPD, srt kuasa/srt
kuasa khusus, srt undangan, srt keterangan melaksanakan tugas,
srt panggilan, nota dinas, lembar disposisi, telaahan staf,
pengumuman, laporan, rekomendasi, srt pengantar, lembaran
daerah, berita daerah, berita acara, notulen, memo, daftar hadir,
dan sertifikat.

22. ASISTEN
1. Atas nama Sekretaris Daerah menandatangani : srt biasa, srt
keterangan, srt perintah, SPD, srt undangan, srt panggilan,
radiogram, nota dinas, laporan, srt pengantar, dan daftar hadir.
2. Atas nama Sekda menandatangani visum surat perjalanan dinas
untuk kepala OPD yang melaksanakan perjalanan dinas sesuai
jejaring koordinasi masing-masing asisten.
3. Menandatangani dalam bentuk surat : nota dinas, lembar
disposisi, telaahan staf, laporan, surat pengantar, notulen, dan
memo.
STAF AHLI
Menandatangani : nota dinas, telaahan staf dan laporan.

23. KEPALA OPD
1. Atas nama Gubernur menandatangani :
a. Produk hukum berupa keputusan Gubernur.
b. Naskah dinas srt biasa, srt keterangan, srt perintah, srt undangan,
dan sertifikat.
2. Menandatangani Keputusan berdasarkan pendelegasian wewenang dari
Gubernur dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menandatangani Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Bersama
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menandatangani Naskah dinas dalam bentuk : srt biasa, srt keterangan,
srt perintah, srt izin, SPD, srt kuasa/srt kuasa khusus, srt undangan,
srt keterangan melaksanakan tugas, srt panggilan, nota dinas, lembar
disposisi, telaahan staf, pengumuman, laporan, rekomendasi, berita
acara, memo, srt pengantar, daftar hadir, dan sertifikat.
KEPALA BANDIKLAT
Atas nama Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk : srt
biasa, srt undangan, pengumuman, radiogram, piagam, sertifikat, dan
STTPP.

24. SEKRETARIS DPRD, SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI
1. Atas nama Gubernur menandatangani :
a. Produk hukum berupa keputusan Gubernur
b. Naskah dinas dalam bentuk : srt biasa, srt keterangan, srt perintah,
srt undangan, dan sertifikat.
2. Berdasarkan srt kuasa/srt kuasa khusus dari Gubernur, bertindak utk
dan atas nama Pemerintah Daerah, menandatangani kesepakatan
bersama/perjanjian kerjasama atau dengan sebutan lain.
3. Menandatangani naskah dinas :
srt biasa, srt keterangan, srt perintah, srt izin, srt perjanjian, SPD, srt
kuasa/srt kuasa khusus, srt undangan, srt keterangan melaksanakan
tugas, srt panggilan, nota dinas, lembar disposisi, telaahan staf,
pengumuman, laporan, rekomendasi, berita acara, memo, dan daftar
hadir.
KEPALA BIRO
1. Untuk beliau Sekretaris Daerah menandatangani : srt biasa, srt
keterangan, srt perintah, srt izin, srt perjanjian, srt kuasa, srt
undangan, srt ket. melaksanakan tugas, srt panggilan, rekomendasi
dan berita acara.
2. Menandatangani : SPD, nota dinas, lembar disposisi, telaahan staf,
laporan, memo dan daftar hadir.

25. KEPALA UPT DINAS/BADAN
1. Atas nama Kepala Dinas/Badan menandatangani naskah dinas : srt
biasa, srt keterangan, srt perintah, nota dinas, berita acara, dan
daftar hadir.
2. Berdasarkan srt kuasa/srt kuasa khusus dari Gubernur bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Daerah menandatangani
kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama atau dengan sebutan
lain.
3. Menandatangani naskah dinas dalam bentuk : srt biasa, srt
perintah, srt perjanjian, SPD dan srt kuasa/srt kuasa khusus.
SEKRETARIS, KABAG TU, KABID DAN WADIR
1. Atas nama kepala OPD menandatangani naskah dinas : srt biasa,
srt undangan, srt keterangan, srt perintah, nota dinas, laporan, dan
daftar hadir.
2. Menandatangani naskah dinas : srt biasa, srt keterangan, srt kuasa,
srt undangan, nota dinas, lembar disposisi, telaahan staf, laporan,
memo, dan daftar hadir.

26. KABAG DAN KABID
1. Atas nama Kepala Biro serta atas nama Kepala OPD
menandatangani : srt biasa, srt keterangan, srt perintah, nota
dinas dan daftar hadir.
2. Menandatangani : srt perintah, nota dinas, lembar disposisi,
telaahan staf, laporan, dan daftar hadir.
KEPALA SEKRETARIAT KPID
1.Menandatangani : srt biasa, srt perintah, SPD, nota dinas, lembar
disposisi, laporan, telaahan staf dan daftar hadir.
KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SUBBIDANG DAN KEPALA SEKSI
1. Atas nama Sekretaris, Kabag dan kabid menandatangani : srt
perintah, nota dinas dan daftar hadir
2. Menandatangani : nota dinas, telaahan staf, dan laporan.

27. PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN
1. Pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.
2. Penandatanganan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama dituangkan dalam
bentuk surat kuasa/surat kuasa khusus.
PENOMORAN
1.Penomoran produk hukum serta naskah dinas surat berbentuk Lembaran Daerah dan
Berita Daerah dilakukan oleh Biro Hukum dan HAM.
2. Penomoran peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
3.Penomoran produk hukum bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
4. Penomoran produk hukum bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi
dan nama Biro terkait substansi produk hukum.
5. Penomoran naskah dinas surat ditandatangani oleh Gubernur, Wagub, Sekda, Asisten,
dan Karo di luar naskah dinas surat berupa Lembaran Daerah dan Berita Daerah
dilakukan oleh Biro Humasprotum.
6. Penomoran Kepgub yang ditandatangani kepala OPD atas nama Gubernur dilakukan
oleh Sekretaris/Kabag TU OPD dan berkoordinasi dengan Biro HukHAM.
7. Penomoran Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama atau sebutan lainnya
dilakukan oleh Sekretaris/Kabag TU OPD berkoordinasi dengan Biro Otdakerjasama.
8. Penomoran naskah dinas surat ditandatangani Kepala OPD dilakukan oleh
Sekretaris/Kabag TU OPD.

28. PENGUNDANGAN
1. PERDA yang telah ditetapkan diberi nomor wajib diundangkan
dalam Lembaran Daerah.
2. PERGUB, PERATURAN BERSAMA GUBERNUR dan PERATURAN
DPRD wajib diundangkan dalam berita daerah.
3. Pengundangan PERDA, PERGUB, PERATURAN BERSAMA
GUBERNUR dan PERATURAN DPRD dilakukan oleh Sekda dengan
fasilitasi Biro HukHAM.
AUTENTIFIKASI
1. PERDA, PERGUB, PERATURAN BERSAMA GUBERNUR dan KEPGUB
diautentifikasi oleh KEPALA BIRO HUKHAM.
2. PERATURAN DPRD, KEPUTUSAN DPRD, KEPUTUSAN PIMPINAN
DPRD, DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN diautentifikasi oleh
SEKRETARIS DPRD.

29. STEMPEL
1. Stempel jabatan yaitu stempel jabatan Gubernur dan Ketua
DPRD. Stempel Gubernur berisi nama jabatan dan menggunakan
lambang negara dengan pembatas tanda bintang. Stempel Ketua
DPRD berisi nama jabatan dan menggunakan lambang daerah
dengan pembatas tanda bintang. Yang berhak menggunakan
adalah Gubernur, Wagub, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD.
2. Stempel perangkat daerah terdiri dari stempel OPD, stempel
OPD utk keperluan tertentu, dan stempel UPT, yang berisi nama
Pemerintah Daerah, OPD dan UPT yang bersangkutan. Yang
berhak menggunakan adalah Kepala OPD, Kepala UPT atau
pejabat yang diberi wewenang.
3. Stempel OPD untuk keperluan tertentu digunakan untuk kartu
pegawai, tanda pengenal dan asuransi kesehatan.
4. Pemegang dan penyimpan stempel jabatan yaitu Kepala Biro
Humasprotum, Kepala Biro HukHAM dan Sekretaris DPRD.
5.Pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah oleh unit
yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap OPD.
6.Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel
ditetapkan dengan keputusan kepala OPD atas nama Gubernur.

30. KOP NASKAH DINAS DAN SAMPUL
1. Kop naskah dinas jabatan  untuk Gubernur menggunakan lambang negara warna
kuning emas dibawahnya tulisan GUBERNUR JAWA BARAT dengan huruf arial 12
ditempatkan dibagian tengah atas, dipergunakan untuk :
a. Produk hukum, kecuali kesepakatan bersama/perjanjian kerjasama.
b. Naskah dinas berbentuk surat, dibagian tengah bawah kecuali piagam, sertifikat, dan
STTP.
2. Lambang negara bertuliskan PROVINSI JAWA BARAT dengan huruf arial 12 di bagian
tengah atas untuk produk hukum.
3. Lambang daerah bertuliskan KETUA DEWAN PERWAKILAN di bagian tengah atas dengan
huruf arial 12 beserta alamat, nomor ditempatkan di bagian bawah untuk naskah dinas
surat.
4. Kop naskah dinas perangkat daerah  menggunakan lambang daerah berwarna, memuat
nama pemerintah daerah, nama OPD, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, website, e-mail,
nama tempat, dan kode pos pada bagian kiri kertas digunakan untuk naskah dinas
perangkat daerah dan UPT yang dittd oleh staf ahli, kepala OPD dan kepala UPT.
5. Sampul naskah dinas menggunakan kertas casing dengan warna :
a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan dgn menggunakan lambang negara warna
kuning emas, memuat nama jabatan, alamat, no. tlp, no. faks, website, e-mail, nama
tempat, dan kode pos pada bagian tengah atas.
b. coklat utk sampul naskah dinas perangkat daerah dgn menggunakan nama pemerintah
daerah, lambang daerah berwarna, nama OPD, alamat, no. tlp, no. faks, website, e-mail,
nama tempat, dan kode pos pada bagian tengah atas.
c. sampul dinas UPT  memuat nama Pemerintah daerah, lambang daerah, nama OPD,
nama UPT, alamat, no. tlp, no. faks, website, e-mail, nama tempat, dan kode pos.
d. Sampul naskah dinas undangan menggunakan lambang negara warna kuning emas
dicetak plat merah disebelah kiri sampul.

31. PAPAN NAMA KANTOR
1.Jenis papan nama terdiri atas : papan nama kantor GUBERNUR
dan papan nama kantor PERANGKAT DAERAH.
2.Papan nama kantor GUBERNUR memuat lambang daerah
berwarna, tulisan kantor Gubernur, alamat, nomor telepon, nama
tempat dan kode pos.
3. Papan nama kantor PERANGKAT DAERAH memuat lambang
daerah berwarna, tulisan Pemerintah Daerah, nama OPD, alamat,
nomor telepon, nama tempat dan kode pos.
4. Papan nama kantor UPT Dinas/Badan memuat lambang daerah
berwarna, tulisan Pemerintah Daerah, nama OPD, nama UPT
Dinas/Badan alamat, nomor telepon, nama tempat dan kode pos.
5. Papan nama kantor GUBERNUR dan papan nama kantor
PERANGKAT DAERAH serta kantor UPT Dinas/Badan ditempatkan
pada tempat yang strategis, mudah dilihat, dan serasi dengan
letak serta bentuk bangunannya.
6. Bagi kantor OPD yang berada di bawah satu atap atau satu
komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua
nama OPD.

32. PERUBAHAN DAN PENCABUTAN
1. Perubahan dan pencabutan naskah dinas
diakukan dengan bentuk dan susunan naskah
dinas yang sejenis.
2. Penandatanganan perubahan dan pencabutan
dilakukan oleh pejabat yang menetapkan atau
pejabat diatasnya.

33. KETENTUAN PERALIHAN
1. Penggunaan kop naskah dinas jabatan yang baru (lambang
negara warna kuning emas dibawahnya bertuliskan
GUBERNUR JAWA BARAT bagi produk hukum dan surat
serta lambang daerah berwarna bertuliskan KETUA DEWAN
PERWAKILAN bagi surat) dilaksanakan pada saat
persediaan barang pada OPD telah habis pakai.
2. Jika belum tersedia kop naskah dinas jabatan yang baru
maka penetapan PERDA, PERGUB, KEPGUB yang
ditandatangani oleh Gubernur dan Wagub menggunakan
kop naskah dinas yang lama sesuai PERGUB NOMOR 33
TAHUN 2011.
3. Pengadaan barang cetakan kop naskah dinas jabatan yang
baru dilaksanakan pada perubahan APBD tahun 2014.

34. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Penggunaan format perjalanan dinas yang baru
(sesuai PERGUB NOMOR 50 TAHUN 2014)
dilaksanakan mulai Januari 2015.
2. Jika terdapat naskah dinas yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, dan
tidak diatur dalam PERGUB NOMOR 50 TAHUN 2014
maka dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan penomorannya mengacu
pada ketentuan yang diatur dalam Pergub ini.

35. Penggunaan atas nama (a.n.)
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,
---------------------------
Nama dan gelar
Pangkat
NIP
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA OPD,
----------------------------
Nama dan gelar
Pangkat
NIP
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
ASISTEN ADMINISTRASI,
----------------------------
Nama dan gelar
Pangkat
NIP
a.n. KEPALA OPD
SEKRETARIS/KABAG TU, KABID, WADIR,
---------------------------
Nama dan gelar
Pangkat
NIP
a.n. KEPALA DINAS/BADAN
KEPALA UPT
---------------------------------
Nama dan gelar
Pangkat
NIP

36. PENGGUNAAN UNTUK BELIAU (u.b.)
a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASSISTEN ADMINISTRASI
------------------------------
Nama dan gelar
Pangkat
NIP
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
ASISTEN ADMINISTRASI
u.b.
KEPALA BIRO ORGANISASI
--------------------------------------
Nama dan gelar
Pangkat
NIP

37. PENGGUNAAN Plt, Plh dan Pj.
Plt. GUBERNUR JAWA BARAT
WAKIL GUBERNUR
------------------------------
Plh. GUBERNUR JAWA BARAT
WAKIL GUBERNUR
----------------------------
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT
---------------------------

38. PARAF
HIERARKHI
(2) GUBERNUR JAWA BARAT, (1)
(3) NAMA
KOORDINASI
(2) (1) GUBERNUR JAWA BARAT
(3), (2), (1) NAMA

39. TERIMA KASIH