ppt tentang konstitusi negara di indonesia memuat pengertian , jenis dll. tugas sekolah sma kelas 10 sem1

1. Konstitusi Negara Indonesia
Aisyah N.H

2. •
•
•
•
•
Pengertian Dasar Negara
HUBUNGAN DASAR
NEGARA DENGAN
KONSTITUSI
Herman Heller
Oliver Cromwell
Lasalle
Bolingbroke
C.F. Strong
Pengertian Konstitusi
Sifat dan Fungsi Konstitusi
Substansi Konstitusi
Negara
Kedudukan Konstitusi
Cara Membentuk dan Meru-bah
Konstitusi

3. PENGERTIAN KONSTITUSI
Pengertian luas
”Konstitusi” berarti keseluruhan
dari ketentuan-ketentuan dasar
atau hukum dasar (droit
constitunelle). Konstitusi, ada yg
dalam bentuk dokumen tertulis
ada juga yang tidak tertulis
(pelopor Bolingbroke).
Pengertian sempit (terbatas)
”Konstitusi” berarti piagam dasar
atau undang-undang dasar
(loi constitunelle), yaitu suatu
dokumen lengkap mengenai
peraturan-peraturan dasar
negara, contoh UUD 1945
(pelopor Lord Bryce dan C.F.
Strong).

4. Konstitusi
Herman Heller
Pendapat
Oliver Cromwell
Lasalle
Struycken
Konstitusi ≠ UUD
Konstitusi = UUD
• Herman Heller, Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari
pada Undang-Undang Dasar.
• Struycken, Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi
memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi dari pada
negara.

5. C. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA
Sifat Konstitusi
Sifat Umum Konstitusi :
 Normatif, aturan yang harus ditaati oleh penyelenggara
negara dan warga negaranya.
 Nominal, pilihan pasal yg dilaksanakan oleh penguasa.
 Semantik, UUD hanya sebagai simbol sedangkan aturan
bernegara menurut kemauan politik penguasa.

6. Sifat pokok konstitusi negara :
 Flexible, agar mudah mengikuti perkembangan jaman (Inggris
dan Selandia Baru).
 Rigid, agar tidak mudah dirubah hukum dasarnya (Amerika,
Kanada, Jerman dan Indonesia)
K
O
N
S
T
I
T
U
S
I
Sifat Umum
Flexible/Luwes
Rigid / Kaku
Ditentukan
Dengan
Ukuran
Cara Merubah Konstitusi
Apakah Konstitusi itu mudah atau tidak
mengikuti perkembangan jaman

7. FUNGSI KONSTITUSI
Fungsi Pokok, Konstitusi
atau UUD adl untuk
membatasi kekuasaan
pemerintah agar tidak
sewenang-wenang,
sehingga hak-hak warga
negara dapat terlindung
(Konstitusionalisme).
Fungsi Umum :
 Kontrol Penyelenggaraan
negara,
 Indikator keberhasilan
pemerintahan,
 Kontrak sosial antara warga
negara dengan
penyelenggara negara.

8. Memuat tentang ;
Substansi
Konstitusi








Tujuan negara,
Lembaga negara,
Pembagian kekuasaan,
Hak asasi manusia,
Sistem pemerintahan,
Hubungan pusat dan daerah,
Prosedur penyelesaian pertikaian,
Pengawasan penjabat negara &
perubahan konstitusi.

9. CARA PEMBENTUKAN & MENGUBAH KONSTITUSI
1) Cara Pembentukan
No
Dengan Cara
Keterangan
1.
Pemberian
 Raja memberikan suatu UUD, dan kekuasaan akan
dijalankan oleh suatu badan tertentu.
 UUD itu timbul, karena takut akan timbul revolusi. Dng
UUD kekuasaan raja dibatasi.
2.
Sengaja
Dibentuknya
 Pembuatan suatu UUD dilakukan setelah negara itu
didirikan.
3.
Cara
Revolusi
 Pemerintahan baru hasil revolusi, dng perse-tujuan
rakyat/pemerintah mengambil suatu permusyawaratan
untuk menetapkan UUD.
4.
Cara Evolusi
 Melakukann perubahan secara berangsur-angsur
membentuk UUD baru.

10. 2) CARA MENGUBAH
No
Dengan Cara
Keterangan
1.
Oleh Badan
Legislatif/
Perundangan
Biasa
Dilakukan oleh Badan Legislatif, hanya harus dengan
syarat yang lebih berat dari pada membuat undangundang biasa (bukan Undang-Undang Dasar).
2.
Referandum
Yaitu dengan jalan pemungutan suara diantara rakyat
yang mempunyai hak suara.
3
Oleh Badan
Khusus
Badan khusus yang bertugas hanya untuk mengubah
Undang-Undang Dasar saja.
4.
Khusus di Negara Perubahan UUD itu baru dapat terjadi jika mayoritas
Federasi
negara-negara bagian dari federasi itu tadi menyetujui
perubahan.

11. SEJARAH KONSTITUSI YANG ADA DI INDONESIA
• Periode berlakunya UUD 1945:
18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
• Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949:
27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
• Periode UUDS ' 50:
17 agustus 1950 - 5 juli 1959
• Periode kembalinya ke UUD 1945:
5 juli 1959-1966
• Periode UUD 1945 masa orde baru:
11 maret 1966- 21 mei 1998
• Periode Transisi:
21 mei 1998 - 19 Oktober 1999
• Periode UUD 1945 Amandemen:
21 Oktober 1999 - Sekarang