Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang penentuan status badan hukum (Idik Saeful Bahri)

1. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional tentang
Penentuan Status Badan Hukum
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.

2. Realita Modern
 Peningkatan intensitas kegiatan perdagangan
internasional dewasa ini mengakibatkan semakin
banyak pendirian badan hukum, seperti perusahaan
Perseroan Terbatas (PT) oleh pihak asing atau pihak
lokal yang mengadakan kerjasama patungan
(joint venture).

3. Muncul Permasalahan
 Sehubungan dengan pendirian badan hukum itu
masalah yang timbul adalah sistem hukum mana yang
dapat digunakan untuk menetapkan dan mengatur
status kewenangan yuridis suatu badan hukum yang
mengandung elemen asing.

4. Posisi Badan Hukum
 Badan hukum di sini adalah suatu perkumpulan atau
organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti
seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan
kewajiban, dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat
menggugat dan digugat di muka pengadilan.

5. Jenis Badan Usaha Berbadan Hukum
 Perusahaan yang menurut hukum Indonesia yang
sekarang tergolong sebagai perusahaan yang berbadan
hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan
Perseroan (Persero), dan Koperasi.
 Juga BUM Desa.

6. Asas Kewarganegaran PS
 Dalam teori dan praktek HPI berkembang beberapa
doktrin atau asas yang dapat digunakan untuk
menentukan status badan hukum, yaitu:
 a. Asas Kewarganegaraan atau Domisili
Pemegang Saham
Asas ini beranggapan bahwa status badan hukum
ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana
mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga
negara (lex patriae) atau berdomisili (lex domicile).

7. Asas Kewarganegaran PS
 Asas atau doktrin ini dianggap sudah kurang
menguntungkan karena kesulitan untuk menetapkan
kewarganegaraan atau domisili dari mayoritas
pemegang saham, terutama bila komposisi
kewarganegaraan atau domisili yang beraneka ragam
(beberapa negara).

8. Asas Centre of Administration
 b. Asas Centre of Administration / Business
Asas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan
yuridis suatu badan hukum harus tunduk pada
kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan
pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut.

9. Asas Centre of Administration
 Teori ini menghendaki agar hukum dari tempat
dimana suatu badan hukum memusatkan kegiatan
bisnis atau manajemennya harus digunakan untuk
mengatur status yuridis badan hukum yang
bersangkutan.
 Asas ini umumnya diterima di negara-negara yang
menganut sistem hukum Eropa Kontinental seperti
Italia, Spanyol, Perancis, Swiss, Jerman, dan Belanda.

10. Asas Place of Incorporation
 c. Asas Place of Incorporation
Asas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan
badan hukum sebaiknya ditetapkan berdasarkan
hukum dari tempat badan hukum itu didirikan /
dibentuk.

11. Asas Place of Incorporation
 Asas ini dianut di Indonesia (dan umumnya negara-negara
berkembang) sebagai reaksi terhadap penggunaan asas
Centre of Administration / Siege Social.
 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing, Pasal 3 ditetapkan bahwa :
“Pihak asing yang menanamkan modalnya di
Indonesia haruslah :
- mendirikan badan hukum berdasarkan hukum
Indonesia;
- dan badan hukum yang didirikan itu harus berkedudukan
di Indonesia.

12. Asas Centre of Exploitation
 d. Asas Centre of Exploitation
Asas ini beranggapan bahwa status dan kedudukan
badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari
tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan
operasional, eksploitasi, atau kegiatan produksi
barang maupun jasa.