Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
Similar a RendahnyaPendaftaranTanahKawasanPerbatasan
Similar a RendahnyaPendaftaranTanahKawasanPerbatasan (20)
RendahnyaPendaftaranTanahKawasanPerbatasan
- 1. Rendahnya Kegiatan Pendaftaran Tanah di Perbatasan (Studi Kasus Kecamatan Paloh) MAGISTER ADMINISTRASI PERTANAHAN FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2015 Disusun Oleh : Indra Gumilar NIM : 95115002
- 2. LATAR BELAKANG TUJUAN DAN SASARAN KARAKTERISTIK WILAYAH ANALISIS Skenario Program KESIMPULAN & REKOMENDASI Kerangka Pikir Kegiatan Pertanahan
- 3. Tujuan dan Sasaran Karakteristik Wilayah Analisis Latar Belakang Kesimpulan & Rekomen. Latar Belakang Batas Darat Wilayah Negara di Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. (UU 43/2008 tentang Wilayah Negara) Perbatasan Indonesia memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena wilayah perbatasan Indonesia saat ini masih tertinggal. Bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pembangunan di kawasan perbatasan adalah sektor pertanahan. Peran pertanahan sebagai pelaksana kegiatan legaisasi aset dalam rangka penguatan hak-hak masyarakat atas tanah. Legalisasi aset dalam bentuk sertipikasi tanah memiliki nilai strategis memperkokoh kedaulatan NKRI dengan secara yuridis melakukan penguasaan dan klaim atas bidang tanah tersebut (effective occupation). Masih banyak hambatan/kendala dalam melakukan pendaftaran tanah di kawasan perbatasan sehingga menyebabkan rendahnya kegiatan pendaftaran tanah di kawasan perbatasan. Diperlukannya peningkatan kegiatan pendaftaran tanah di wilayah perbatasan dengan melakukan identifikasi dan pemecahan masalah secara tepat.
- 4. Tujuan dan Sasaran Karakteristik Wilayah Analisis Latar Belakang Kesimpulan & Rekomen. Tujuan dan Sasaran Tujuan : Meningkatkan kegiatan pendaftaran tanah di kawasan perbatasan dalam rangka mensejahteraan masyarakat. Sasaran : Mengidentifikasi masalah-masalah penyebab rendahnya kegiatan pendaftaran tanah. Menyusun strategi pemecahan masalah. Menyusun program kegiatan yang tepat dilakukan dalam rangka peningkatan kegiatan pendaftaran tanah.
- 5. Tujuan dan Sasaran Karakteristik Wilayah Analisis Latar Belakang Kesimpulan & Rekomen. Karakteristik Umum Karakteristik Pertanahan Karakteristik Wilayah
- 6. Karakteristik Umum Ekonomi Sosial Sarana & Pra Kebijakan Fisik Dasar Administrasi No Nama Desa 1 Kalimantan 2 Matang Danau 3 Tanah Hitam 4 Malek 5 Nibung 6 Sebubus 7 Temajuk 8 Mentibar Kecamatan Paloh terletak di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Batas Kecamatan Paloh : Sebelah Utara : Laut Cina Selatan Sebelah Selatan : Kecamatan Teluk Keramat Sebelah Barat : Laut Cina Selatan Sebelah Timur : Malaysia dan Kecamatan Sajingan Besar
- 7. Kecamatan Paloh terletak di Bagian Utara Kabupaten Sambas atau diantara 1°35’ - 2°05’ Lintang Utara dan 109°38’ Bujur Barat - 109°388’ Bujur Timur. Luas Wilayah ± 71.980 Ha Karakteristik Umum Ekonomi Sosial Sarana & Pra Kebijakan Fisik Dasar Geografis
- 8. Karakteristik Umum Ekonomi Sosial Sarana & Pra Kebijakan Fisik Dasar Jarak Antar Wilayah Sumber : BPS (Kabupaten Sambas Dalam Angka, Tahun 2012
- 9. No Mata Pencaharian Persentase 1 Petani 86,15 2 Buruh Tani 9,63 3 Nelayan 0,32 4 Pedagang 0,59 5 Pengusaha Industri 0,11 6 Jasa 1,71 7 PNS/TNI/POLRI 0,67 8 Lain-lain 0,83 86.15 9.63 0.32 0.59 0.11 1.71 0.67 0.83 Persentase Sumber : Laporan BPN, Inventarisasi Perbatasan di Kecamatan Paloh, Tahun 2013 Karakteristik Umum Ekonomi Sosial Sarana & Pra Kebijakan Fisik Dasar Mata Pencaharian
- 10. Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka, Tahun 2003 Karakteristik Umum Ekonomi Sosial Sarana & Pra Kebijakan Fisik Dasar PDRB Kecamatan Paloh
- 11. No Nama Desa Jumlah Penduduk Total Laki-laki Perempuan 1 Kalimantan 805 807 1,612 2 Matang Danau 1,958 2,001 3,959 3 Tanah Hitam 1,476 1,526 3,002 4 Malek 865 895 1,760 5 Nibung 1,237 1,239 2,476 6 Sebubus 3,689 3,669 7,358 7 Temajuk 914 896 1,810 8 Mentibar 979 936 1,915 Total 11,923 11,969 23,892 11923 11969 1 10 100 1000 10000 100000 Kecamatan Paloh Laki-Laki Perempuan Sumber : Laporan BPN, Inventarisasi Perbatasan di Kecamatan Paloh, Tahun 2013 Karakteristik Umum Ekonomi Sosial Sarana & Pra Kebijakan Fisik Dasar Penduduk
- 12. Sumber : Bappeda Kabupaten Sambar 2003 Karakteristik Umum Ekonomi Sosial Sarana & Pra Kebijakan Fisik Dasar Tingkat Pendidikan
- 13. Sumber : Bappeda Kabupaten Sambar 2003 Karakteristik Umum Ekonomi Sosial Sarana & Pra Kebijakan Fisik Dasar Prasarana Pendidikan dan Kesehatan
- 14. Sumber : Bappeda Kabupaten Sambar 2003 Karakteristik Umum Ekonomi Sosial Sarana & Pra Kebijakan Fisik Dasar Prasarana Transportasi
- 15. Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2012 Karakteristik Umum Ekonomi Sosial Sarana & Pra Kebijakan Fisik Dasar Pegawai Instansi Pemerintah Jumlah Pegawai Instansi Pemerintah di Kabupaten Sambas Pada Tahun 2011
- 16. Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sambas, 2003 Karakteristik Umum Ekonomi Sosial Sarana & Pra Kebijakan Fisik Dasar Objek Pariwisata Objek Wisata di Kecamatan Paloh
- 17. Sumber : Bappeda Kabupaten Sambar 2003 Karakteristik Umum Ekonomi Sosial Sarana & Pra Kebijakan Fisik Dasar Kebijakan Pengembangan Kawasan Arahan kebijakan tertuang di dalam PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. RTRWN telah menetapkan 9(sembilan) kawasan perbatasan Negara beserta 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan, yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan kegiatan masyarakat di perbatasan ternasuk pelayanan kegiatan lintas batas. Kawasan Kecamatan Paloh ditetapkan sebagai salah satu PKSN yang terfokus pada wilayah di jalan masuk perbatasan Paloh - Aruk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang terspesialisasi sebagai lokasi pengembangan industri kayu dan industri hasil perkebunan rakyat
- 18. Karakteristik Umum Ekonomi Sosial Sarana & Pra Kebijakan Fisik Dasar ATURAN DAN REGULASI Beberapa aturan yang membahas mengenai tanah adat yaitu : a. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA b. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan c. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan d. Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat e. SE No. 3/SE/IV/2014 Kepala BPN RI tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat Sedangkan aturan yang membahas mengenai pensertipikatan tanah adat yaitu Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Adat Yang Berada di Kawasan Tertentu. Beberapa aturan yang membahas mengenai kehutanan yaitu : a. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan b. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan c. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Sedangkan aturan yang membahas mengenai pensertipikatan tanah di kawasan kehutanan yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI No. 79 Tahun 2014, No PB.3/Menhut-11/2014, No. 17/PRT/M/2014, No. 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
- 19. Penguasaan Total (ha) Departemen Kehutanan 51.857,124 Hak Milik Adat 8.321,620 Ijin Lokasi 2.612,642 Perorangan diatas TN 5.621,814 Tanah Negara Bebas 3.506,979 Grand Total 71.920 PENGUASAAN TANAH 72 % 12 % 4 % 8 % 5 % Departemen Kehutanan Hak Milik Adat Ijin Lokasi Perorangan diatas TN Tanah Negara Bebas Sumber : Laporan BPN, Inventarisasi Perbatasan di Kecamatan Paloh, Tahun 2013 Karakteristik Pertanahan Pemilikan Penggunaan Penguasaan
- 20. PETA PENGUASAAN TANAH Karakteristik Pertanahan Pemilikan Penggunaan Penguasaan
- 21. PEMILIKAN TANAH Sumber : Laporan BPN, Inventarisasi Perbatasan di Kecamatan Paloh, Tahun 2013 98% 1,86% 0 20 40 60 80 100 120 Belum Terdaftar Terdaftar • Pada umumnya, tanah di Kecamatan Paloh belum terdaftar. • Baru sekitar 1,86% dari luas wilayah kecamatan ini yang terdaftar Karakteristik Pertanahan Pemilikan Penggunaan Penguasaan
- 22. PETA PEMILIKAN TANAH Karakteristik Pertanahan Pemilikan Penggunaan Penguasaan
- 23. PENGGUNAAN TANAH Sumber : Laporan BPN, Inventarisasi Perbatasan di Kecamatan Paloh, Tahun 2013 Penggunaan Tanah Luas (Ha) Hutan belukar 10384,597 Hutan lebat 41725,020 Hutan sejenis 1501,920 Kantor 1052,920 Kebun Campuran 945,083 Kebun Karet 6766,976 Perkebunan Sawit 0,000 Rumah 407,596 Sawah Tadah Hujan 1814,223 Semak 5840,181 Tambak 506,588 Tanah terbuka sementara 39,746 Tegalan/Ladang 935,330 14% 58% 2% 1% 1% 9% 0% 1% 3% 8% 1% 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Karakteristik Pertanahan Pemilikan Penggunaan Penguasaan
- 24. PETA PENGGUNAAN TANAH Karakteristik Pertanahan Pemilikan Penggunaan Penguasaan
- 25. Tujuan dan Sasaran Karakteristik Wilayah Analisis Latar Belakang Kesimpulan & Rekomen. Pohon Masalah Analisis SWOT Analisis
- 26. Rendahnya Kegiatan Pendaftaran Tanah di Kawasan Perbatasan Kesadaran Masyarakat Untuk Mendaftarkan Tanahnya Kurang Masih sulitnya mensertipikatkan tanah adat Kondisi jalan yang rusak Aksesibilitas menuju lokasi dan pusat kabupaten sulit Masih sulitnya mensertipikatkan tanah di kawasan kehutanan Tingkat pendapatan masyarakat rendah Kurangnya Sosialisasi dari kantor pertanahan Rendahnya pemahaman terhadap hukum Tingkat pendidikan rendah Ketersediaan sarana transportasi kurang Sumber daya manusia kurang Terbatasnya aturan yang mengatur sertipikasi tanah di kawasan kehutanan Keterbatasan lowongan pekerjaan Tingkat pendidikan Rendah Terbatasanya aturan yang mengatur sertipikasi tanah adat Asksesibilitas menuju lokasi sulit Fasilitas sekolah Keinginan untuk b daripada Akses menuju loka Pembangunan belum perba Belum terkelolanya su daya alam dengan b Fasilitas sekolah bel memadai Keinginan untuk bek lebih tinggi daripada se Tingkat pendidikan R Pohon Masalah Hierarki Ke-1
- 27. Pohon Masalah Hierarki Ke-2, dst Kurangnya Sosialisasi dari kantor pertanahan Rendahnya pemahaman terhadap hukum Sumber daya manusia kurang Tingkat pendidikan Rendah Asksesibilitas menuju lokasi sulit Fasilitas sekolah belum memadai Keinginan untuk bekerja lebih tinggi daripada sekolah Moratorium penerimaan pns Penyebaran pegawai yang belum merata Tingkat pendidikan Rendah
- 28. Pohon Masalah Hierarki Ke-2 Kondisi jalan yang rusak Ketersediaan sarana transportasi kurang Akses menuju lokasi terbatas dan sulit Pembangunan belum merata pada kawasan perbatasan
- 29. Pohon Masalah Hierarki Ke-2 Terbatasanya aturan yang mengatur sertipikasi tanah adat
- 30. Pohon Masalah Hierarki Ke-2 Terbatasnya aturan yang mengatur sertipikasi tanah di kawasan kehutanan
- 31. Pohon Masalah Hierarki Ke-2 Tingkat pendidikan rendah Keterbatasan lowongan pekerjaan Belum terkelolanya sumber daya alam dengan baik Fasilitas sekolah belum memadai Keinginan untuk bekerja lebih tinggi daripada sekolah Keinginan untuk membantu orangtua tinggi
- 32. Analisis SWOT INTERNAL EKSTERNAL KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN 1. Sejumlah 86,15 % mata pencaharian penduduk di Kecamatan Paloh adalah petani yang menggarap lahannya sendiri 2. Penggunaan lahan pertanian (perkebunan, sawah, dll) yang luasnya cukup besar 3. Penggunaan Kawasan Hutan yang luasnya cukup besar 4. Banyaknya objek wisata di Kecamatan Paloh 1. Sosialisasi Pendaftaran Tanah Kurang 2. Aksesibilitas Menuju Lokasi Sulit 3. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum 4. Tingkat Pendidikan Rendah 5. Ketersediaan Sarana Transportasi Kurang 6. Potensi Sumber Daya Alam belum terolah dengan maksimal 7. Tingkat Pendapatan Masyarakat Rendah 8. Fasilitas Sekolah Belum Memadai 1. Adanya penerimaan pegawai honorer Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk ditempatkan di Kabupaten/Kota 2. Terbentuknya Badan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Paloh dan Sajingan Besar Kabupaten Sambas (BPPKP). 3. Terbentuknya BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) Kabupaten Sambas 4. Telah dilaksanakannya kegiatan Border Investment Summit untuk mendorong investasi masuk ke wilayah perbatasan 5. Adanya Program-Program terbaru Inovasi dari Kementerian Agraria 1. Terdapat jual beli tanah dengan warga di negara tetangga 2. Maraknya illegal logging di kawasan hutan yang dilakukan oleh warga/perusahaan negara tetangga 3. Masih belum selesainya kesepakatan penegasan batas antara Indonesia dan Malaysia
- 33. Analisis SWOT (STRATEGI) KEKUATAN (S) 1. Sejumlah 86,15 % mata pencaharian penduduk di Kecamatan Paloh adalah petani yang menggarap lahannya sendiri 2. Penggunaan lahan pertanian (perkebunan, sawah, dll) yang luasnya cukup besar 3. Penggunaan Kawasan Hutan yang luasnya cukup besar 4. Banyaknya objek wisata di Kecamatan Paloh KELEMAHAN (W) 1. Sosialisasi Tentang Pendaftaran Tanah Kurang 2. Aksesibilitas Menuju Lokasi Sulit 3. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum 4. Tingkat Pendidikan Rendah 5. Ketersediaan Sarana Transportasi Kurang 6. Potensi Sumber Daya Alam belum terolah dengan maksimal 7. Tingkat Pendapatan Masyarakat Rendah 8. Fasilitas Sekolah Belum Memadai PELUANG (O) 1. Adanya penerimaan pegawai honorer Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk ditempatkan di Kabupaten/Kota 2. Terbentuknya Badan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Paloh dan Sajingan Besar (PALSA) Kabupaten Sambas 3. Terbentuknya BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) Kabupaten Sambas 4. Telah dilaksanakannya kegiatan Border Investment Summit untuk mendorong investasi masuk ke wilayah perbatasan 5. Adanya Program-Program terbaru Inovasi dari Kementerian Agraria SO - STRATEGI 1. Meningkatkan sosialisasi tentang program-program legalisasi aset pertanahan kepada para petani (S1, O5) 2. Meningkatkan kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan BNPP, BPPKP dan Pemerintah Daerah (S1, S2, S3, O2, O3, O4) WO - STRATEGI 1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai kegiatan pendaftaran tanah kepada masyarakat (S1, S3, O1, O5) 2. Memprioritaskan program kegiatan pendafataran tanah di kawasan perbatasan (S1, S3, O1, O5) 3. Meningkatkan kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan BNPP, BPPKP dan Pemerintah Daerah (W2, W3, W4, W5, W7,W8, O2, O3, O4, O5) ANCAMAN (T) 1. Terdapat jual beli tanah dengan warga di negara tetangga 2. Maraknya illegal logging di kawasan hutan yang dilakukan oleh warga/perusahaan negara tetangga 3. Masih belum selesainya kesepakatan penegasan batas antara Indonesia dan Malaysia ST - STRATEGI 1. Meningkatkan sosialisasi kepada para petani tentang pemahaman hukum pendaftaran tanah (S1, S2, T1) 2. Meningkatkan kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan BNPP, BPPKP dan Pemerintah Daerah (S3, T2) WT - STRATEGI 1. Meningkatkan sosialisasi kepada para petani tentang pemahaman hukum pendaftaran tanah (S1, T1) 2. Meningkatkan kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan BNPP, BPPKP dan Pemerintah Daerah (S2, S3, S4, T2)
- 34. Kerangka Pikir Kegiatan Pertanahan Issue Utama Aspek Penyebab Indikator Upaya yang dilakukan Tujuan Rendahnya Kegiatan Pendaftaran Tanah di Kawasan Perbatasan Kesadaran Masyarakat Untuk Mendaftarkan Tanahnya Kurang Masih sulitnya mensertipikatkan tanah adat Kondisi jalan yang rusak Aksesibilitas menuju lokasi dan pusat kabupaten sulit Masih sulitnya mensertipikatkan tanah di kawasan kehutanan Tingkat pendapatan masyarakat rendah Kurangnya Sosialisasi dari kantor pertanahan Rendahnya pemahaman terhadap hukum Tingkat pendidikan rendah Ketersediaan sarana transportasi kurang Terbatasnya aturan yang mengatur sertipikasi tanah di kawasan kehutanan Keterbatasan lowongan pekerjaan Tingkat pendidikan Rendah Terbatasanya aturan yang mengatur sertipikasi tanah adat Meningkatkan Sosialisasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Meningkatkan Anggaran Pengadaan Sarana Transportasi Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah daerah dalam Pengusulan Perda Tanah Adat dan Tata Ruang Meningkatkan Kerjasama dengan Investor Meningkatkan sosialisasi dan kegiatan diklat non formal kepada perangkat kecamatan, desa dan masyarakat Kegiatan Pendaftaran Tanah Meningkat Kegiatan usaha Masyarakat Berkembang Menurunnya Sengketa Tanah Kesejahteraan Masyarakat Meningkat Grand Skenario
- 35. Usulan Kegiatan dan Penambahan Anggaran Penambahan Sarana Transportasi Sosialisasi Kegiatan Pertanahan Pemberian Pengetahuan Pertanahan Kegiatan Kerjasama Eksternal dan Pengawasan Peningkatan Program-Program Kegiatan Pertanahan Peningkatan Aktivitas Menuju Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Peningkatan Kepahaman Masyarakat Terhadap Hukum Pertanahan Peningkatan Kegiatan Pendaftaran Tanah Kesejahteraan Masyarakat Meningkat Peningkatan Jumlah Tanah yang Terdaftar Kegiatan Program- Program Sertipikasi Tanah Usulan Penambahan Jumlah Pegawai Pengadaan Tempat Bekerja Sementara Peningkatan Aktivitas/ Usaha Perekonomian Masyarakat Skenario Program
- 36. Usulan Kegiatan dan Penambahan Anggaran PROGRAM TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAM PIHAK TERKAIT SUMBER PEMBIAYAAN Penyusunan Rencana Program Kegiatan Tahunan Mengusulkan penambahan anggaran, rencana kegiatan dan pegawai Kantor Petanahan Kabupaten Sambas Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri; Biro Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Petanahan Kabupaten Sambas
- 37. Usulan Penambahan Jumlah Pegawai PROGRAM TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAM PIHAK TERKAIT SUMBER PEMBIAYAAN Penyusunan Rencana Program Kegiatan Tahunan Mengusulkan penambahan anggaran, rencana kegiatan dan pegawai Kantor Petanahan Kabupaten Sambas Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Petanahan Kabupaten Sambas
- 38. Penambahan Sarana Transportasi PROGRAM TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAM PIHAK TERKAIT SUMBER PEMBIAYAAN Pengadaan Alat Tranportasi Laut dan Udara (Kapal dan Helikopter) Memudahan dan melancarkan aktivitas pendaftaran tanah serta akses menuju lokasi kegiatan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Biro Umum dan Biro Keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian Agaria dan Tata Ruang
- 39. Pemberian Pengetahuan Pertanahan PROGRAM TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAM PIHAK TERKAIT SUMBER PEMBIAYAAN 1. Kegiatan Diklat Pertanahan Tingkat Kecamatan Bagi Camat dan Kepala Desa beserta perangkatnya Memberikan pengetahuan tentang kegiatan pendaftaran tanah Perangkat kecamatan dan desa Kecamatan Paloh dan Desa-desa di Kecamatan Paloh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas
- 40. Sosialisasi Kegiatan Pertanahan PROGRAM TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAM PIHAK TERKAIT SUMBER PEMBIAYAAN 1. Kegiatan Sosialisasi Pertanahan Tingkat Kecamatan bagi Camat, Kepala Desa dan perangkat kecamatan serta desa Meningkatkan kerjasama dan kepahaman hukum terhadap pertanahan Perangkat kecamatan dan desa Kecamatan Paloh dan Desa-desa di Kecamatan Paloh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas 2. Kegiatan Sosialisasi Pertanahan Tingkat Desa Bagi Masyarakat Desa Meningkatkan kesadaran dan kepahaman hukum terhadap pertanahan Seluruh masyarakat dalam satu desa Kecamatan Paloh dan Desa-desa serta Dusun dan Masyarakat di Kecamatan Paloh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas
- 41. Pengadaan Tempat Bekerja Sementara PROGRAM TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAM PIHAK TERKAIT SUMBER PEMBIAYAAN Pengadaan Kantor Pertanahan Bayangan di Pusat Kecamatan Memudahkan dan melancarkan aktivitas kegiatan pendaftaran tanah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas yang sedang melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah Biro Umum Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, dan Kecamatan Paloh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas
- 42. Kegiatan Kerjasama Eksternal dan Pengawasan PROGRAM TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAM PIHAK TERKAIT SUMBER PEMBIAYAAN 1. Koordinasi dan Kerjasama Eksternal dengan BNPP Memberikan masukan dan usulan- usulan terkait kegiatan di bidang pertanahan dalam program kegiatan BNPP Rencana Program Kegiatan BNPP BNPP Kabupaten Sambas Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dan BNPP Kabupaten Sambas 2. Koordinasi dan Kerjasama Eksternal dengan BPPKP Memberikan masukan dan usulan- usulan terkait kegiatan di bidang pertanahan dalam program kegiatan BPPKP Rencana Program Kegiatan BPPKP BPPKP Kabupaten Sambas Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dan BPPKP Kabupaten Sambas 3. Koordinasi dan Kerjasama Eksternal dengan Pemerintah Daerah Memberikan masukan dan usulan- usulan terkait kegiatan di bidang pertanahan dalam program kegiatan Pemerintah Daerah Rencana Program Kegiatan Pemerintah Daerah Pemda Kabupaten Sambas Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dan Pemda Kabupaten Sambas
- 43. Kegiatan Program-Program Sertipikasi Tanah PROGRAM TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAM PIHAK TERKAIT SUMBER PEMBIAYAAN 1. Kegiatan Sertipikasi Tanah Petani Bagi Petani Pemilik Tanah Mensertipikatkan tanah-tanah pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan) Petani Pemilik Tanah Pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan) Dinas Perkebunan dan Pemda Kabupaten Sambas, Kecamatan Paloh, Desa-desa di Kecamatan Paloh dan Masyarakat Pemda Kabupaten Sambas, Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dan Masyarakat 2. Kegiatan Sertipikasi PRONA untuk setiap desa Mensertipikatkan tanah-tanah masyarakat dengan secara massal Masyarakat golongan ekonomi rendah dan menengah dalam satu desa yang belum pernah mensertipikatan tanahnya Pemerintah Daerah kabupaten Sambas, Kecamatan Paloh, Desa-desa di Kecamatan Paloh dan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan Masyarakat 3. Kegiatan Sertipikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Mensertipikatkan tanah-tanah masyarakat dengan penghasilan rendah Masyarakat berpenghasilan rendah yang mempuyai tanah tetapi tidak mempunyai rumah atau mempunyai rumah tidak layak huni Kementerian Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Kecamatan Paloh, Desa-desa di Kecamatan Paloh dan Masyarakat Kementerian Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, dan Masyarakat