Mengulas mengenai konflik yang terjadi dalam pengelolaan Sunday Moring (Sunmor) UGM, antara DPPA dengan Paguyuban Pedagang

1. Tugas Akhir Mata Kuliah Manajemen Konflik
Konflik Pengelolaan Sunday Morning UGM
Dosen Pengampu : Haryanto, Drs. MA
ArieRuhyanto, M.Sc
Disusun oleh
Iqbal Natsir Assidiqi (11/317975/SP/24856)
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Gadjah Mada
2014

2. Pendahuluan
Pasar Sunday Morning atau yang lebih dikenal dengan sapaan Sunmor merupakan
pasar tiban yang diadakan setiap hari minggu. Sunmor kerap kali dijadikan sebagai tempat
pilihan dalam berbelanja. Selain karena harga yang ditawarkan disini lebih murah dari harga
toko, juga karena terdapat banyak pilihan barang dagangan dan pedagang. Sehingga warga
masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga dan kualitas yang sesuai dengan
diinginkan. Keberadaan Sunmor bisa ditemui di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya di
Kota Yogyakarta.
Sunmor di Yogyakarta berada di kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).
Karena lokasinya itu, masyarakat memanggil pasar tiban ini dengan istilah Sunmor UGM.
Sunmor UGM pada awalnya diselenggarakan di Jl. Boulevard atau tepat di depan gedung
Grha Sabha Pramana (GSP)UGM. Munculnya pasar tiban ini merupakan bentuk inisiatif dari
UGM untuk membantu masyarakat yang pada waktu itu sedang dalam kondisi pemulihan
perekonomian pasca krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Seiring dengan
perkembangan waktu, jumlah pengunjung dan pedagang di Sunmor UGM semakin
bertambah dan lokasi yang ada tidak mampu menampung pengunjung dan pedagang lagi.
Melalui berbagai pertimbangan, akhirnya lokasi Sunmor UGM dipindahkan ke kawasan
Lembah UGM.
Semenjak dipindahkan lokasinya, perkembangan Sunmor UGM menjadi semakin
pesat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni lokasinya tidak berada di dalam
kampus, dan lahan yang digunakan ialah ruas jalan utama yang menjadi prasarana penunjang
kegiatan akademis di UGM. Ruas jalan yang digunakan memang cukup panjang. Hal ini
membuat lokasi ini mampu menampung lebih banyak lagi pedagang dan pengunjung yang
datang. Ditunjang dengan adanya Masjid Kampus UGM dan beberapa kantong parkir yang
membuat kawasan ini cocok apabila dijadikan sebagai area penyelenggaraan Sunmor.
Apalagi kawasan Lembah UGM memang telah lama menjadi salah satu ikon di UGM.
DPPA dan Paguyuban Pedagang
Sadar dengan keberadaan Sunmor UGM yang sangat memasyarakat, UGM pun
mengambil kebijakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk
mengamankan area Sunmor, UGM membangun beberapa pos keamanan di sekitar area
lembah UGM. Pos keamanan ini dijaga oleh Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus

3. (SKKK) yang memang menjadi satuan keamanan resmi di kampus UGM. Sedangkan untuk
mengelola kawasan Sunmor, UGM menetapkan Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan
Aset (DPPA) sebagai lembaga resmi yang akan mengelola kawasan Sunmor UGM. DPPA
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kawasan Sunmor UGM, termasuk di
dalamnya pembagian lahan untuk berjualan dan lahan yang digunakan untuk kegiatan
penunjang Sunmor, seperti tempat parkir. Tidak hanya itu, DPPA juga memiliki kewenangan
dalam bagian administrasi para pedagang. Sehingga semua pedagang di Sunmor UGM harus
memiliki ijin berjualan dari DPPA agar dapat berjualan secara resmi.
Meski pengelolaan Sunmor UGM merupakan kewenangan dari DPPA UGM, namun
para pedagang juga tidak diam saja dan membentuk paguyuban pedagang sendiri. Paguyuban
pedagang ini selain sebagai wadah para pedagang dalam berjualan, tetapi juga sebagai salah
satu pihak yang menjadi penengah apabila terjadi permasalahan di dalam internal pedagang.
Paguyuban memiliki legitimasi di kalangan pedagang sehingga mampu menjadi penengah
atau bahkan menjadi pihak yang mengambil keputusan. Hingga saat ini, sudah terdapat 4
paguyuban pedagang yang terbagi sesuai dengan lokasi berjualan. Keempat paguyuban
tersebut adalah Paguyuban Fajar Wiradigama (pedagang kuliner), Paguyuban Sinar Pagi
(non-kuliner), Paguyuban Notonagoro (non-kuliner), dan P2TKPU-Paguyuban Pedagang
Taman Kupu-Kupu UGM (non-kuliner). Seluruh paguyuban ini juga tergabung ke dalam
Himpunan Paguyuban Pelaku Usaha Kecil Sunday Morning UGM. Selanjutnya pengelolaan
Sunmor dilakukan oleh pihak UGM dengan melibatkan para pedagang melalui perwakilan
paguyuban-paguyuban tersebut. Akan tetapi, ada sebagian kecil pedagang yang enggan untuk
bergabung ke dalam paguyuban pedagang.
Awal Mula Konflik
Konflik ini sendiri bermula ketika pihak DPPA berniat memindahkan lokasi Sunmor.
Lokasi yang selama ini digunakan berada di Jl. Notonagoro dan Jl. Olahraga atau berada di
area lembah UGM. Sementara lokasi baru yang ditetapkan oleh DPPA sendiri berada di Jl.
Lingkar Timur UGM, yakni di sepanjang jalan yang dimulai dari bundaran Fakultas Filsafat
menuju ke arah timur hingga Fakultas Peternakan dan ke utara hingga Selokan Mataram.
Alasan dari pemindahan lokasi ini sendiri adalah dalam rangka untuk mendukung kegiatan

4. akademis dan non-akademis bagi seluruh civitas akademia UGM dan menjalankan
masterplan pengembangan wilayah kampus UGM yang telah ditetapkan sebelumnya. 1
Kegiatan akademis memang diliburkan pada hari Sabtu dan Minggu, namun tidak
dengan kegiatan non-akademis. Contohnya adalah event kegiatan mahasiswa, olahraga,
maupun kegiatan lain yang melibatkan mahasiswa, karyawan, maupun dosen UGM. Selama
ini, keberadaan Sunmor oleh pihak DPPA dianggap mengganggu jalannya kegiatan tersebut,
walaupun ada pula pihak yang dapat memakluminya. Terlebih lagi, ruas Jl. Notonagoro dan
Jl. Olahraga merupakan jalur masuk utama ke beberapa fakultas di lingkungan kampus UGM.
Sehingga, apabila lokasi Sunmor dipindahkan ke Jl. Lingkar Timur, maka kegiatan nonakademis dapat berjalan seperti pada hari-hari biasa tanpa ada gangguan yang berarti.
Masterplan pengembangan wilayah meliputi seluruh wilayah kampus UGM dimana
salah satunya ialah pembangunan Wisdom Park yang berada di depan Masjid Kampus UGM.
Pembangunan Wisdom Park ini sendiri bertujuan untuk menyediakan ruang terbuka bagi
seluruh civitas akademia maupun masyarakat umum yang diharapkan mampu menjadi ruang
interaksi bagi masyarakat umum. Selain itu, di dalam area Wisdom Park ini juga terdapat
embung yang berfungsi sebagai daerah resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas air
tanah di area kampus UGM. Lokasi pembangunan taman ini berada persis di samping Jl.
Notonagoro, lokasi dimana Sunmor diselenggarakan. Pihak DPPA sendiri meminta agar para
pedagang untuk mau direlokasi agar proses pembangunan tidak terganggu dan pedagang
sendiri tidak terkena dampak buruk dari pembangunan taman ini.
Pemindahan lokasi Sunmor tidak hanya berkutat pada pengembangan wilayah
kampus, tetapi juga pada integrasi antara UGM dengan warga masyarakat yang tinggal di
sekitar kampus UGM seperti dengan warga di Padukuhan Karang Malang. UGM ingin agar
warga yang bertempat tinggal di sekitar Karang Malang ini mendapatkan dampak positif
dengan adanya Sunmor. Sebagai pihak yang menginisiasi pemindahan lokasi Sunmor, UGM
sendiri mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Sunmor. Pihak UGM
juga berupaya untuk mengadakan dialog kepada tokoh dan masyarakat Karang Malang
terkait relokasi Sunmor ini.
1
Wandana, Jefri Satria. Assidiqi, Iqbal Natsir. Bakir, Mahasin Kholil. 2013. Sinergitas Pengelolaan Sunday
Morning UGM. Tugas Akhir Mata Kuliah Internship

5. Penolakan dari Himpunan Pedagang dan Padukuhan Karang Malang
Himpunan Paguyuban Pelaku Usaha Kecil Sunday Morning UGMyang menaungi
empat paguyuban pedagang merasa keberatan apabila lokasi Sunmor dipindahkan ke lokasi
yang baru. Beberapa alasan yang melatarbelakangi penolakan tersebut antara lain adalah:
1. Lokasiyang baru dianggap tidak mampu menampung jumlah pedagang
Jl. Lingkar Timur yang akan digunakan sebagai lokasi Sunmor yang baru memiliki panjang
jalan yang lebih pendek dibandingkan dengan panjang Jl. Notonagoro dan Jl. Olahraga.
Panjang jalan yang lebih pendek ini dikhawatirkan tidak mampu menampung jumlah
pedagang yang mencapai 800 pedagang lebih. Lebar jalan juga tidak selebar Jl. Notonagoro,
sehingga para pengunjung yang datang akan berdesakan karena lahan baru lebih sempit
dibandingkan dengan lokasi yang lama.
2. Fasilitas yang ada masih kurang memadai
Fasilitas penunjang dianggap para pedagang masih kurang memadai, seperti tempat sampah,
akses ke air bersih, hingga toilet.
3. Belum adanya kata sepakat dalam dialog terakhir antara pedagang dengan pihak DPPA
UGM
Himpunan pedagang dan DPPA UGM belum mencapai kata sepakat dalam rencana relokasi
yang dilakukan oleh UGM. Himpunan mengaku, salah satu pasal di dalam perjanjian kontrak
antara pedagang dengan DPPA disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa para pihak akan
menyelesaikannya secara musyawarah guna mencapai mufakat. Musyawarah inilah yang
belum dilakukan oleh pihak UGM.
Ketiga alasan inilah yang digunakan oleh himpunan pedagang untuk menolak relokasi
yang dilakukan oleh pihak UGM. Bahkan, himpunan pedagang sempat mengadukan kasus
ini ke lembaga Ombudsman Republik Indonesia atau ORI.2 Himpunan pedagang tetap
bersikukuh tidak mau direlokasi sebelum tiga alasan diatas dapat dipecahkan bersama.
2
Edi, Cahyo Purnomo. 2013. Pedagang Sunmor Nilai Wisdom Park UGM Tak Jelas. Diakses dari laman
http://beritajogja.co.id/2013/12/09/pedagang-sunmor-nilai-wisdom-park-ugm-tak-jelas/ pada 5 Januari
2013 pukul 06.18 WIB

6. Senada dengan himpunan pedagang, Padukuhan Karang Malang yang merupakan
lokasi Sunmor yang baru juga menolak rencana relokasi ini. Alasannya hanpir sama dengan
pedagang, akan tetapi warga Karang Malang lebih menitikberatkan pada masalah sosialisasi
pembangunan Wisdom Park dan penyelesaian konflik antara DPPA dengan Himpunan
Pedagang. Selama ini, belum ada sosialisasi yang jelas mengenai pembangunan Wisdom
Park, sehingga warga Karang Malang juga kurang mengetahui mengenai pembangunan ini.
Penyelesaian konflik yang masih belum rampung ini dikhawatirkan akan mengganggu
kondisi para pedagang yang akan berjualan di lokasi baru, yakni di sekitar Karang Malang.
Tentu saja ini menjadi suatu ancaman yang tidak terlihat secara kasat mata bagi warga
sekitarnya.
Alasan DPPA
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemindahan lokasi ini adalah untuk
memperlancar kegiatan non-akademis di kampus UGM dan mewujudkan masterplan
pengembangan wilayah UGM. Namun dibalik itu semua, tugas DPPA yang paling utama
adalah untuk mengelola dan memelihara seluruh aset yang dimiliki UGM. Sementara itu,
Sunmor (termasuk pedagang di dalamnya) adalah bagian dari aset UGM, sehingga bukan
menjadi fokus perhatian utama dari pihak DPPA. Pihak DPPA tidak ingin terlalu larut dalam
mengelola Sunmor yang justru akan membuat pengelolaan di bagian lain menjadi
terbengkalai. Dengan kata lain, Sunmor bukanlah menjadi fokus utama DPPA, sehingga
wajar apabila pihak DPPA terkesan lambat dalam merespon segala dinamika yang terjadi di
Sunmor UGM, termasuk penolakan relokasi dari Himpunan paguyuban dan warga Karang
Malang.
Analisis Konflik
1. Tabel Konflik
Konflik yang terjadi di masyarakat dibagi ke dalam 3 jenis, yakni:
a. Konflik Laten
Konflik ini terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat konflik memiki tujuan atau
sasaran yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan cara dalam mencapai tujuan masingmasing.
b. Konflik Manifest

7. Konflik ini terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat konflik memiki tujuan atau
sasaran yang sama, tetapi memiliki perbedaan cara dalam mencapai tujuan masingmasing.
c. Konflik Terbuka
Konflik ini terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat konflik memiki tujuan atau
sasaran dan cara yang berbeda. Konflik jenis ini akan berbahaya apabila terjadi.
Dalam kasus ini, pihak DPPA dan Himpunan Paguyuban Pedagang memiliki
kesamaan dalam tujuan atau sasaran, yakni mendapatkan kehidupan yang layak dengan
berdagang bagi pedagang dan pelaksanaan masterplan pengembangan wilayah bagi pihak
UGM. Sehingga bisa dikatakan bahwa kedua pihak memiliki tujuan yang sama, yakni
mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Akan tetapi, cara yang digunakan untuk
mencapai masing-masing tujuan berbeda, sehingga timbullah konflik yang terjadi seperti saat
ini.
Sasaran/tujuan
Selaras
Bertikai
Selaras
Harmonis
Konflik Laten
Bertikai
Konflik Manifest
Konflik Terbuka
Cara
Melalui tabel ini didapatkan gambaran bahwa konflik yang terjadi antara pihak DPPA
dengan Himpunan Paguyuban Pedagang berada pada Konflik Manifest. Konflik manifes
sendiri merupakan konflik yang terbuka namun pada batas-batas perbedaan pandangan dan
tidak mengarah pada konflik terbuka yang menyebabkan kerusakan.
2. Conflict Mapping Tools
Conflict Mapping Tools digunakan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat di
dalam suatu konflik serta hubungannya dengan aktor lain. Dalam kasus ini, aktor yang
berperan di dalamnya dapat dibagi menjadi tiga, yakni DPPA, Himpunan Paguyuban, dan
warga Karang Malang. Gambaran mengenai konflik ialah sebagai berikut

8. Himpunan
Paguyuban
Pedagang
DPPA
Ombudsman
Republik
Indonesia
Padukuhan
Karangmalang
Melalui Conflict Mapping Tools diatas dapat diketahui bahwa konflik yang terjadi
yakni antara DPPA dengan Himpunan Paguyuban Pedagang seperti yang digambarkan
dengan garis zig-zag. Padukuhan Karang Malang disini memiliki posisi untuk mendukung
Himpunan Paguyuban Pedagang, karena mereka menilai bahwa DPPA belum memberikan
sosialisasi yang jelas terkait dengan relokasi Sunmor. Sehingga warga Karang Malang
memberi dukungan kepada Himpunan Pedagang untuk menolak relokasi. Sedangkan
hubungan antara DPPA dengan warga Karang Malang yang semula baik-baik saja, kini
menjadi rusak. Hal ini disebabkan karena warga Karang Malang tidak mendapatkan
sosialisasi yang cukup mengenai pembangunan Wisdom Park dan relokasi Sunmor UGM.
Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia sendiri mendukung Himpunan Paguyuban
Pedagang.
Resolusi Konflik
Konflik yang terjadi antara DPPA dengan Himpunan Paguyuban Pedagang sendiri
merupakan konflik baru, karena awal mula konflik ini terjadi pada bulan September 2013
dimana DPPA berencana merelokasi Sunmor UGM. Oleh karena itu, permasalahan yang
terjadi belum terlalu kompleks sehingga kedua pihak dapat lebih mudah dalam
menyelesaikan konflik ini.
Penyelesaian
konflik
ini
dapat
ditempuh
dengan
cara
konsiliasi,
yakni
mempertemukan kedua pihak yang bertikai untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kata

9. sepakat. Namun disini diperlukan pihak ketiga untuk menjadi penengah, karena kedua pihak
tetap mempertahankan ego masing-masing. Pihak ketiga sendiri bisa ditentukan oleh masingmasing pihak maupun pihak luar. Beberapa pihak yang dapat dijadikan alternatif menjadi
penengah ialah rektor UGM selaku pimpinan tertinggi UGM, Pemerintah Kabupaten Sleman
maupun Camat Depok, karena lokasi konflik berada di Depok, Sleman. Meskipun masuk ke
dalam wilayah kampus UGM, namun Camat Depok maupun Pemkab Sleman memiliki
legitimasi untuk menjadi penengah konflik.
Cara penyelesaian konflik dengan konsiliasi sendiri juga memiliki banyak
keuntungan, yakni terjaganya hubungan baik antara kedua pihak, terhindarnya konflik
terbuka, dan biaya untuk menyelesaikan konflik juga dapat ditekan. Konsiliasi juga lebih
mampu menghadirkan hubungan yang harmonis antara kedua pihak, karena proses negosiasi
tidak terlalu rumit dan kompleks. Namun dengan catatan, kedua pihak harus mampu
memahami kondisi yang terjadi dan mau mengerti tujuan dari kedua belah pihak yang saling
bertikai. Sehingga diharapkan pada akhirnya, DPPA mampu memahami kondisi yang
dihadapi oleh Himpunan Pedagang, dan Himpunan Pedagang mampu mengerti mengenai
konsep masterplan pengembangan wilayah yang telah dicanangkan oleh UGM.
Kesimpulan
Pengelolaan Sunmor bukanlah masalah sepele, karena menyangkut banyak aspek dan
kepentingan yang dipertaruhkan. Kelangsungan hidup ratusan pedagang di Sunmor dan target
implementasi masterplan pengembangan wilayah kampus UGM menjadi kedua hal yang
saling terkait namun memiliki cara pencapaian yang berbeda. Pihak DPPA UGM meminta
para pedagang untuk direlokasi ke lokasi Sunmor yang baru, sedangkan pihak Himpunan
Paguyuban Pedagang tidak setuju dengan lokasi baru yang dinilai kurang memadai. Dialog
yang terjadi juga tidak mencapai kata sepakat. Pada puncaknya, Himpunan Paguyuban
Pedagang memilih untuk melaporkan UGM kepada lembaga Ombudsman Republik
Indonesia atau ORI. Ditambah lagi penolakan dari warga Karang Malang karena sosialisasi
yang belum jelas dan penyelesaian konflik dengan pedagang juga belum rampung.
Namun untunglah konflik ini sendiri masih baru, sehingga belum banyak kepentingan
bermain di dalamnya dan penyelesaiannya bisa dilakukan dengan lebih mudah. Konsiliasi
konflik merupakan langkah terbaik untuk mencari solusi dan jalan keluar dari konflik yang
dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari masing-masing pihak untuk dapat
memahami kondisi pihak lain yang memiliki tujuan bersama yang sama-sama baik.

10. Daftar Pustaka
Assidiqi, Iqbal Natsir. 2013. Catatan Mata Kuliah Manajemen Konflik.
Wandana, Jefri Satria. Assidiqi, Iqbal Natsir. Bakir, Mahasin Kholil. 2013. Sinergitas
Pengelolaan Sunday Morning UGM. Tugas Akhir Mata Kuliah Internship
Edi, Cahyo Purnomo. 2013. Pedagang Sunmor Nilai Wisdom Park UGM Tak Jelas. Diakses
dari laman http://beritajogja.co.id/2013/12/09/pedagang-sunmor-nilai-wisdom-parkugm-tak-jelas/ pada 5 Januari 2013 pukul 06.18 WIB
Sodik. 2013. Ogah Direlokasi, Pedagang UGM Mengadu ke ORI. Diakses dari laman
http://daerah.sindonews.com/read/2013/10/09/22/792714/ogah-direlokasi-pedagangugm-mengadu-ke-ori pada 5 Januari 2014 pukul 06.35 WIB
Wardhana, Wisnu (Ed.) 2013. Sunday Morning: Warga Dukung Pedagang. Diakses dari
laman http://www.harianjogja.com/baca/2013/10/21/sunday-morning-warga-dukungpedagang-458195 pada 4 Januari 2013 pukul 22.42 WIB