Perbup Blitar no 24 tahun 2020 (salinan)

1. BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat
terdampak pandemik corona virus disease 2019
(covid-19) di Kabupaten Blitar yang mengakibatkan
dibatasinya aktivitas masyarakat dalam hal
pemenuhan kebutuhan sehari-hari dipandang perlu
memberikan bantuan;
b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah,
diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu,
sinergi serta akuntabel untuk memastikan dan
mengawasi kecukupan, ketersediaan, dan distribusi
kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak Corona
Virus Disease 2019;
SALINAN

2. - 2 -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan
Pertanggungjawaban, serta Pemantauan dan Evaluasi
Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak
Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Blitar;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

3. - 3 -
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. - 4 -
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 18/A);
12. Peraturan Bupati Blitar Tahun 78 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 79/A)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Tahun 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2020 Nomor 21/A);
Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. - 5 -
3. Keputusan Bupati Blitar Nomor
188/185/409.206/KPTS/2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA PEMANTAUAN
DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN BLITAR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Blitar.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial.
8. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

6. - 6 -
BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum
pelaksanaan Bantuan Sosial bagi masyarakat terdampak
penyebaran Corona Virus Disease 2019.
(2) Bantuan Sosial ini bertujuan:
a. meringankan beban masyarakat akibat Corona Virus
Disease 2019;
b. mendukung ketersediaan kebutuhan pokok bagi
masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019;
dan
c. menjaga agar dunia usaha masing-masing tetap
hidup.
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penganggaran;
b. pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban;
dan
c. pemantauan dan evaluasi.
BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 4
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Bantuan
Sosial bagi masyarakat yang terdampak pada belanja
tidak terduga.
(2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam bentuk barang dan/atau
uang sesuai kebutuhan.

7. - 7 -
BAB IV
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pendataan
Pasal 5
(1) Sasaran penerima Bantuan Sosial adalah individu warga
masyarakat Kabupaten Blitar yang terdampak dengan
kriteria tertentu dan telah dilakukan verifikasi oleh
Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan
antisipasi dan penanganan dampak Corona Virus Disease
2019.
(2) Data yang digunakan sebagai dasar pemberian Bantuan
Sosial adalah data masyarakat miskin dalam basis data
terpadu Kementerian Republik Indonesia kecuali
masyarakat yang telah mendapat bantuan melalui
program keluarga harapan dan bantuan pangan non
tunai.
(3) Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dalam Keputusan
Bupati.
Bagian Kedua
Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban
Pasal 6
Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan
pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai
kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak pandemik
Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan tahapan:
a. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait
dengan antisipasi dan penanganan dampak pandemik
Corona Virus Disease 2019 mengajukan rencana
kebutuhan belanja untuk mengantisipasi dan menangani
dampak ekonomi, paling lama 1 (satu) hari kepada

8. - 8 -
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah;
b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada
Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait
dengan antisipasi dan penanganan dampak pandemik
Corona Virus Disease 2019, paling lama 1 (satu) hari
terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
c. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak
pandemik Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan
mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
d. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf c
diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat
Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi
dan penanganan dampak pandemik Corona Virus
Disease 2019;
e. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum
tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Perangkat
Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi
dan penanganan dampak pandemik Corona Virus
Disease 2019;
f. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait
dengan antisipasi dan penanganan dampak pandemik
Corona Virus Disease 2019 bertanggung jawab secara
fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan
penanganan dampak ekonomi yang dikelolanya; dan
g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi
dan penggunaan dampak pandemik Corona Virus
Disease 2019 disampaikan oleh Perangkat Daerah yang
secara fungsional terkait dengan antisipasi dan
penanganan dampak pandemik Corona Virus Disease
2019 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
berupa:
1. dokumen pengadaan barang/jasa dan berita acara
serah terima barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang
ditunjuk untuk melakukan pengadaan bahan pokok;

9. - 9 -
2. bukti pengepakan dan pendistribusian barang, serta
tanda terima penerima Bantuan Sosial oleh Perangkat
Daerah yang ditunjuk untuk melakukan pengepakan
dan pendistribusian barang; dan
3. bukti transfer bendahara umum daerah ke masing-
masing Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk
melakukan proses pengadaan barang/jasa atau ke
masing-masing penerima Bantuan Sosial berupa uang
oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk
melakukan pencairan dana.
Pasal 7
(1) Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bantuan
Sosial dilakukan secara bertahap.
(2) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melakukan
proses pengadaan barang/jasa dapat menunjuk Penyedia
Barang/Jasa berdasarkan peraturan perundang-
undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melakukan
proses pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
(4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Penyedia Barang/Jasa harus memiliki kemampuan
untuk melaksanakan pekerjaan dengan memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. menandatangani Pakta Integritas;
b. memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kualitas
barang sesuai spesifikasi;
c. domisili usaha di wilayah Kabupaten Blitar;
d. memiliki izin usaha dan kelengkapan operasional
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
e. mampu menyediakan produk lokal dari usaha mikro
kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Blitar.
(5) Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) bertanggung jawab secara penuh terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

10. - 10 -
Pasal 8
(1) Jenis Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
(2) Jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dievaluasi berdasarkan pertimbangan tertentu.
Pasal 9
(1) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melakukan
proses pengadaan barang/jasa menyerahkan bahan
pokok kepada pengurus gudang, disertai dengan berita
acara serah terima barang/jasa.
(2) Pengurus gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah, yang
selanjutnya dilakukan pengemasan sesuai paket
Bantuan Sosial.
(3) Paket Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial untuk
didistribusikan, disertai dengan berita acara serah
terima barang/jasa.
(4) Masyarakat yang namanya telah ditetapkan sebagai
penerima Bantuan Sosial diberikan kupon pengambilan
sebagai alat tukar.
(5) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan
kepada petugas pendistribusi di tempat yang telah
ditentukan untuk ditukar dengan paket Bantuan Sosial.
(6) Pendistribusian kepada penerima dilakukan oleh Dinas
Sosial dibantu TNI dan/atau Polri dan Perangkat Daerah
yang ditunjuk.
(7) Pelaksanaan pendistribusian sebagaimana dimaksud
ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan mematuhi
protokol kesehatan dalam penanganan Corona Virus
Disease 2019.

11. - 11 -
BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10
(1) Dalam rangka menjaga kualitas dan ketersediaan serta
jaringan pendistribusian, dilakukan pemantauan dan
evaluasi.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Bidang Perekonomian.
(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara berkala sesuai tahap
penyaluran atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
(4) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada
Bupati sebagai bahan evaluasi.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Blitar Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2019 Nomor 24/E) tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

12. - 12 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 9 April 2020
BUPATI BLITAR,
ttd
RIJANTO
Diundangkan di Blitar
pada tanggal 9 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
ttd
TOTOK SUBIHANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 24/E
SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006