1. 1
SISTEM DIGITALISASI PAJAK PADA PEMBAYARAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
Istikomah Dwi Lestari
Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
istikomahdwilestari@mhs.uingusdur.ac.id
ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh adanya sistem digitalisasi
pajak untuk kemudahan masyarakat dalam membayar pajak pada pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Metode penelitian ini mengunakan pendekatan
pustaka yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel ilmiah yang sesuai dengan
topik dan fokus penelitian. Hasil kajian pustaka pada penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa adanya permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat
ketika akan membayar wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu harus antre
dan berdesak-desakan dengan masyarakat lain yang memiliki tujuan yang sama
menjadi suatu kendala yang dialami masyarakat dan harus dilakukan inovasi agar
tidak menjadi permasalahan yang menjamur. Solusi yang dapat dilakukan yaitu
dengan melakukan penerapan sistem digitalisasi pajak melalui implementasi sistem
elektronik perpajakan dengan menggunakan metode pembayaran secara on-line
yang berupa e-registrastion dan e-billing yang dapat memberikan kemudahan
masyarakat dalam pembayaran wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan dapat
meminimalisir ketidakpatuhan masyarakat dalam pembayaran wajib Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) mereka.
Kata Kunci: Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), On-line.
PENDAHULUAN
Negara Indonesia memiliki tujuan yang terdapat pada alinea empat
pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan
tersebut diantaranya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut
tentunya diperlukan faktor pendukung yang dapat menunjang agar dapat mencapai
tujuan yang yang sudah dicanangkan sejak kemerdekaan Indonesia (Ayza, 2017).
Salah satunya yaitu faktor finansial, sebuah negara pasti memerlukan adanya modal
yang bisa digunakan untuk menjalankan operasional negara untuk mencapai tujuan-
tujuan tersebut. Faktor finansial merupakan faktor yang memiliki kaitan erat dengan
hal keuangan (Nizar, 2017). Keuangan di Indonesia didapatkan dari pendapatan
2. 2
negara yang dikelola oleh pemerintah. Salah satu sumber pendapatan yang dikelola
di Indonesia adalah pajak.
Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat
untuk digunakan sebagai modal dalam rangka menjalankan aktivitas negara.
Adanya perolehan pajak yang besar, tentunya akan menunjang berkembangnya
fasilitas serta infrastruktur yang ada di suatu negara (Thian, 2021). Pemungutan
pajak merupakan suatu upaya untuk negara mendapatkan pendapatan. Pemungutan
pajak di Indonesia telah diatur dengan Undang-undang yang sudah berlaku dan
disetujui oleh pemerintah yang didasarkan pada norma hukum dengan tujuan agar
kesejahteraan umum dapat tercapai (Sutedi, 2022). Dalam Undang-undang Nomor
28 tahun 2007 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Wajib pajak dibebankan kepada masyarakat Indonesia dengan berbagai jenis
pembayaran. Jenis-jenis pembayar pajak tersebut sudah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor-242/PMK.03/2014.
Salah satu jenis wajib pajak yang umum dibayarkan oleh seluruh
masyarakat Indonesia adalah Pajak Kendaraan Bermotor atau sering disebut dengan
(PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis wajib pajak nasional
bagi masyarakat yang memiliki kendaraan untuk selanjutnya diakumulasi sebagai
pendapatan untuk daerah. (PKB) sangat bernilai signifkan bagi suatu daerah karena
dengan adanya Pajak ini dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berguna
untuk mengembangkan daerah tersebut agar lebih maju. Pembayaran pajak
kendaraan bermotor dilakukan di satu tempat yang dijadikan tempat pelayanan
untuk pembayaran wajib pajak masyarakat, biasanya terletak di pusat daerah.
Pembayaran wajib pajak dikoordinir ditempat tersebut dan masyarakat dapat
mendatangi pusat pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor sesuai dengan
terdaftarnya kepemilikan kendaraan bermotor mereka. Tentunya hal tesebut
menjadi suatu kendala dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena
harus mendatangi pusat kota dan biasanya prosesnya sangat lama dikarenakan
banyak orang yang berdatangan dengan tujuan yang sama sehingga terjadi antrean
3. 3
yang panjang dan menjadi suatu masalah yang terkadang dikeluhkan oleh
masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Atas permasalahan
tersebut juga dapat menimbulkan kemalasan bagi masyarakat yang hendak
membayar pajak kendaraan bermotor kemudian mengakibatkan banyak yang tidak
patuh terhadap wajib pajak tersebut. Sehingga diperlukan inovasi cara pembayaran
pajak kendaraan bermotor dengan memanfaatkan teknologi yang canggih melalui
sistem digitalisasi pajak.
Upaya pelaksanaan sistem digitalisasi pajak dapat dilakukan melalui
peningkatan sistem dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara on-line.
Di era modern, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa transaksi melalui sistem on-line
dapat memberikan kemudahan akses dalam segala hal. Adanya sistem digitalisasi
pajak ini memungkinkan untuk menunjang kemudahan masyarakat dalam
pembayaran pajak kendaraan bermotor.
PEMBAHASAN
Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah tercantum bahwa seseorang yang memiliki kepemilikan atas
kendaraan bermotor maka akan dikenai wajib pajak atas kendaraan bermotor
tersebut. Pajak kendaraan bermotor tergolong dalam jenis pajak provinsi atau
daerah. Pajak kendaraan bermotor dikenakan kepada jenis kendaraan yang dimiliki
secara pribadi atau badan, yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut.
Tarif yang dikenakan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan
sesuai dengan jenis kendaraan yang dimiliki dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah
yang dipungut untuk masa pajak 12 bulan secara berturut-turut sejak kendaraan
bermotor tersebut terdaftar.
Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
sudah diatur dalam Undang-undang untuk selanjunya diakumulasi kedalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sering dikenal dengan sebutan
APBD (Thian, 2021). Pajak Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan wilayah
daerah kendaraan bermotor tersebut terdaftar. Pemerintah Daerah menetapkan
tempat untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berada di Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). SAMSAT merupakan tempat
4. 4
pelayanan yang dikelola oleh 3 instansi diantaranya Polri, Dinas Pendapatan
Provinsi, dan PT. Jasa Raharja untuk menerbitkan Surat Tanda Kendaraan bermotor
(STNK) dan Tanda Kendaraan bermotor (TKB) serta dikaitkan dengan pendapatan
negara melalui Pajak Kendaraan bemotor (PKB), Bea Balik Nama kendaraan
bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas jalan
(SWDKLLJ) (Suharno, 2022). SAMSAT biasanya terletak pada pusat operasional
suatu daerah dan hanya berjumlah satu saja didaerah tersebut. Di SAMSAT tidak
hanya melayani PKB saja melainkan terdapat pelayanan lain yang dijadikan satu
atap dengan pelayanan PKB. Dalam pelaksanaan pembayaran PKB masyarakat
membayar wajib pajak tersebut sesuai dengan dimana kendaraan milik mereka
terdaftar. Adanya satu tempat yang dijadikan untuk pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor, tentunya memiliki kelemahan karena pelayanannya digabungkan dengan
unit pelayanan lain. Kelemahan tersebut yaitu membludaknya masyarakat yang
akan membayar wajib pajak sehingga menimbulkan antrean yang sangat panjang
karena zaman sekarang sangat banyak masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi
yang digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Adanya kendala yang satu
ini menjadikan masalah yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat ketika akan
membayar wajib pajak. Masalah tersebut juga dapat menimbulkan munculnya
masalah yang lain yaitu masyarakat menjadi enggan membayar wajib pajak
kendaraan bermotor karena malas untuk mengantri dan bedesak-desakan dengan
masyarakat lain yang memiliki tujuan yang sama. Hal ini berpengaruh pada
ketidapatuhan masyarakat dalam membayar wajib pajak. Padahal jika masyarakat
tidak membayar wajib pajak kendaraan bermotor maka kepemilikan kendaraan
tersebut dapat dikenai denda atas ketidakpatuhan tersebut dan berpengaruh pada
ketidak-legalan kendaraan yang mereka miliki. Ketika tidak membayar pajak maka
Surat Tanda Kendaraan bermotor milik mereka tidak diperbarui dan ketika hal itu
diketahui oleh pihak berwajib maka kendaraan mereka akan terkena tilang. Tetapi
kebanyakan masyarakat tidak menghiraukan aktibat dari hal tersebut, mereka lebih
memilih menghindar dari pihak berwajib agar tidak terkena tilang.
Permasalahan tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ketika
permasalahan tersebut dibiarkan maka akan berakibat fatal terhadap perkembangan
pembangunan yang sedang dilakukan di Indonesia. Sistem pembayaran pajak di
5. 5
suatu negara dapat memengaruhi masyarakatnya dalam membayar wajib pajak
yang sudah dibebankan kepada mereka (Sintaro, 2021). Untuk mengatasi
permasalahan ini perlu dilakukan inovasi dalam meng-upgrade tata cara atau sistem
administrasi perpajakan dengan memanfaatkan adanya sistem digitalisasi pajak
agar menjadi lebih efektif dan efisien. Digitalisasi merupakan suatu proses
pengalihan dari yang awalnya masih secara konvensional menjadi sesuatu yang
lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin canggih.
Digitalisasi pajak dapat dilakukan dengan memberi kemudahan bagi masyarakat
yang ingin membayar wajib pajak kendaraan bermotor dengan adanya sistem
pelayanan pajak secara on-line tanpa harus datang ke SAMSAT dalam mengurus
pembayaran wajib pajak tersebut. Pemerintah dapat bekerjasama dalam upaya
menginovasi pembayaran wajib pajak untuk mendigitalisasi sitem perpajakan di
Indonesia. Pada era digital sekarang ini, Direktrorat Jenderal Pajak (DJP)
melakukan inovasi dengan memberikan fasilitas baru untuk sistem admisnistrasi
agar memudahkan masyarakat dalam membayar wajib pajak dengan tanpa harus
datang ke SAMSAT dan mengantre lagi. Hal ini dapat menjadi solusi dengan ada
yang menjadi kendala dan sering dikeluhkan oleh masyarakat (Qodariah et al.,
2018). Sistem digitalisasi pajak yang dikemukakan oleh DJP berupa implementasi
elektronik sistem perpajakan yang berupa e-registrastion dan e-billing. Sistem
elektronik perpajakan merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi internet
yang dapat mempermudah dalam menjalankan sistem administrasi pelayanan wajib
pajak (Astuti et al., 2020). E-registrastion adalah sistem pendaftaran atau registrasi
wajib pajak secara elektronik sebelum melakukan pembayaran wajib pajak secara
elektronik pula. Kepatuhan seseorang untuk mendaftarkan dirinya telah diatur
dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 yang
diharapkan dapat terjadi peningkatan dalam kepatuhan masyarakat wajib pajak
untuk mendaftarkan dirinya. Sedangkan e-billing merupakan sistem pembayaran
pajak secara elektronik dengan menggunakan internet yang didasarkan pada PMK-
32/PMK.05 tentang sistem penerimaan Negara secara elektronik dan Per-PJ/2014
tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik (Karisma, 2019). Masyarakat
yang telah mendaftarkan dirinya dalam e-registrastion maka akan mendapatakan
kode e-billing yang dapat digunakan untuk proses pembayaran wajib pajak yang
6. 6
dilakukan melalui ATM Bank atau kantor Pos. Cara pembayaran wajib pajak
melalui sistem elektronik tersusun dari e-registrastion yang berupa pendaftaran
sebelum akan melakukan pembayaran dan dilanjutkan dengan e-billing yaitu proses
pembayarannya. Kedua sistem ini secara signifikan dapat membantu masyarakat
dalam mempermudah pembayaran wajib pajak yang sebelumnya mengalami
kendala dalam pelaksanaannya. Adanya solusi tersebut dapat meminimalisir
adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
KESIMPULAN
Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat
untuk digunakan sebagai modal dalam rangka menjalankan aktivitas negara. Wajib
pajak dibebankan kepada masyarakat Indonesia terdapat berbagai jenis, salah
satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemerintah Daerah menetapkan tempat untuk pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor berada di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
Adanya satu tempat yang dijadikan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,
tentunya memiliki kelemahan karena pelayanannya digabungkan dengan unit
pelayanan lain. Kelemahan tersebut yaitu membludaknya masyarakat yang akan
membayar wajib pajak sehingga menimbulkan antrean yang sangat Panjang
sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi enggan membayar wajib pajak
kendaraan bermotor karena malas untuk mengantri dan bedesak-desakan dengan
masyarakat lain yang memiliki tujuan yang sama.
Untuk mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan inovasi dalam meng-
upgrade tata cara atau sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan
adanya sistem digitalisasi pajak yang berupa implementasi elektronik sistem
perpajakan yang berupa e-registrastion dan e-billing. Kedua sistem ini secara
signifikan dapat membantu masyarakat dalam mempermudah pembayaran wajib
pajak yang sebelumnya mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Adanya solusi
tersebut dapat meminimalisir adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar
Pajak Kendaraan Bermotor.
7. 7
DAFTAR PUSTAKA
Astuti, V. A. P., Sutanto, E. M., & Siddiq, F. R. (2020). Pengaruh Implementasi E-
System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non
Karyawan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). Jurnal
Ekonomi Dan Perbankan, Vol 5. No.
Ayza, B. (2017). Hukum Pajak Indonesia. Kencana.
Karisma, R. (2019). Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online (E – Billing).
Jurnal Hukum Perpajakan UNSRI.
Nizar, M. A. (2017). Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep Dan
Implementasinya Di Indonesia. Reasearch Gate.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor-242/PMK.03/2014.
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009
Per-PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik
PMK-32/PMK.05 tentang sistem penerimaan Negara secara elektronik
Qodariah, I. N. A., Suryadi, D., & Yuniati. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem
Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama X Di Jawa Barat). Jurnal
Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi.
Sintaro, P. (2021). Pengaruh Kemajuan Teknologi Dan Pengetahuan Perpajakan
Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Dengan Sistem
Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Kpp Ilir Barat I
Palembang). Jurnal STIE Multi Data.
Suharno. (2022). Panduan Lengkap Program Pengungkapan Sukarela Wajib
Pajak. PT Edukasi Insan Cerdas.
Sutedi, A. (2022). Hukum Pajak. Sinar Grafika.
Thian, A. (2021). Hukum Pajak. Andi Offset.
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-undang Nomor 28 tahun 2007
