1. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KECAMATAN SEBAGAI
UPAYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
(Studi Pada Kantor Camat Poasia Kota Kendari)
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial (S.Sos) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Haluoleo
OLEH:
SIRAJUDDIN PUTRA
C1A1 08 134
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2012

2. HALAMAN PENGESAHAN
Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk di pertahankan di hadapan
Panitia Ujian Skripsi pada tingkat Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo Kendari.
Judul : Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Sebagai Upaya Pelayanan
Kepada Masyarakat (Studi Pada Kantor Camat Poasia Kota
Kendari)
Nama : Sirajuddin Putra
No. Stambuk : C1A1 08 134
Jurusan : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kendari, 2012
Menyetujui ,
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. H. Akhyar Abdullah, M.Si Dra. Nurjannah, MA
NIP. 19610121 198803 1 004 NIP. 19671231 199803 2 004
Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Negara
Drs. H. Muh. Amir M.Si
NIP. 19690316 1989031 001

3. HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
Berjudul:
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KECAMATAN SEBAGAI UPAYA
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
(Studi Pada Kantor Camat Poasia Kota Kendari)
Disusun Oleh:
SIRAJUDDIN PUTRA
C1A1 08 134
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo guna memperoleh Sarjana Program Strata
Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Program Studi Administrasi
Negara pada hari Jumat, 29 Juni 2012, dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat
dan dinyatakan lulus.
PANITIA UJIAN
1. Ketua : Drs. H.Akhyar Abdullah, M.Si (.......................................)
2. Sekretaris : Drs. H. Justawan, M.Si (...................................... )
3. Anggota : 1. Asriani, S.Ip, MA (.......................................)
2. Dra. Nurjannah, MA (.......................................)
3. Drs. H. Muh. Amir, M.Si (.......................................)
Kendari, Juni 2012
Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Unhalu,
Drs. H. Rekson S. Limba, M.Si
NIP. 19530812 197411 1 002

4. ABSTRAK
Sirajuddin Putra (C1A1 08 134) ; Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan
Sebagai Upaya Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Pada Kantor Camat Poasia).
Skripsi dibimbing oleh: 1). Bapak Akhyar Abdullah. 2). Ibu Nurjannah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan aparatur pemerintah
Kecamatan Poasia dalam melaksanakan program kerja terhadap pelayanan kepada
masyarakat dan untuk mengetahui kaitan antara program kerja dengan pelayanan
kepada masyarakat. Masalahnya adalah bagaimana upaya pelaksanaan program
kerja Kecamatan Poasia terhadap pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjawab
permasalahan digunakan analisis deskriptif analitis.
Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pagawai pada Kantor Camat Poasia
yang berjumlah 29 orang. Dari jumlah populasi yang diteliti tersebut,kemudian
dilakukan metode penarikan semapel dengan teknik total sampling yaitu dengan
mengambil seluruh jumlah populasi menjadi responden penelitian. Selain
penetapan responden juga ditetapkan informan penelitian yaitu Camat Kambu dan
tokoh masyarakat di empat kelurahan yang ada di Kecamatan Poasia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Camat Poasia selaku pemerintahan di
Kecamatan Poasia telah melaksanakan program kerjanya dengan baik, hal ini
terlihat dari pelaksanaan program-program penguatan internal, pembangunan dan
pemberdayaan kemasyarakatan, pembangunan kewilayahan telah dilakukan
dengan baik dan muara dari program ini adalah pelaksanaan pelayanan yang
maksimal kepada masyarakat dengan menerapkan asas transparansi dan
akuntabilitas yang juga telah memberikan kepuasan kepada masyarakat di
Kecamatan Poasia.

5. KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu
Wata’ala atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Shalawat serta
salam juga senantiasa penulis haturkan kepada sosok idola ummat Rasulullah
Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dan panutan
penulis dalam bertingkah laku, sehingga hal tersebut menjadi motivasi untuk
penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan
Program Kerja Kecamatan Sebagai Upaya Pelayanan Kepada Masyarakat
(Studi Pada Kantor Camat Poasia Kota Kendari) “. Dalam penelitian ini,
hamabatan dan kesulitan penulis dapatkan dalam teknis pelaksanaannya, namun
atas Rahmat Allah Subhanahu Wata’ala dan bantuan, dukungan, serta doa dari
berbagai pihak sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Olehnya
itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada
Ayahanda tercinta “ H.Muh. Arsyad Wahid “ dan Ibunda “ Hj. St. Syahriah
Rusmin” yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan, pengorbanan, dan
bantuan baik berupa materil, moril, motivasi, dan kasih saying serta doa yang
tulus dan ikhlas selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih juga penulis
ucapkan kepada Bapak Drs. H. Akhyar Abdullah, M.Si selaku pembimbing I
dan Ibu Dra. Nurjannah, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan
bimbingan dan pengarahan sejak awal penulisan skripsi ini hingga selesai.
Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang ikut serta
membantu dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya kepada :

6. 1. Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS., selaku Rektor Universitas Haluoleo
Kendari.
2. Drs. H. Rekson S. Limba, M.Si., selaku Dekan beserta para Pembantu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo
3. Drs. H. Muh. Amir, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi dan Muh.
Nasir, S.Sos, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi.
4. Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu
Administrasi yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan
pengetahuan selama mengikuti pendidikan
5. Pimpinan dan seluruh staf pegawai kantor Camat Poasia Kota Kendari serta
seluruh masyarakat Poasia , atas bantuan dan kerjasamanya khususnya dalam
memberikan informasi yang relevan menyangkut penelitian ini.
6. Ucapan Spesial Penulis sampaikan kepada kakak saya Zulfikar Putra, SH dan
adikku Maharani Arsyad serta ucapan khusus penulis ucapkan pula kepada
teman-teman Aktivis Dakwah Kampus Universitas Haluoleo, khususnya
Astipin, Muhiyadin, Saleh, Rahmat, Rahmat Hidayat, Rusdi, Sabar, Indah,
Nurhijah, Risnawati, Sri, Andini, Icha dan seluruh sahabat di MPM Ulul
Albaab FISIP, FK-MPM Unhalu, UKKI Unhalu, Puskomda FSLDK Sultra
dan lain-lainnya yang telah memotivasi serta memberikan dukungan dan
semangat sehingga penulis mendapat spirit dalam menyelesaikan penelitian
ini sampai selesai.
7. Ucapan Khusus juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat terdekatku :
Akbal, Dedi, Inal, Rocky, Ruslan, Hasan, Agus, Ipphank, Ima, Vivi, Iyan

7. yang telah menemaniku dengan berbagi suka dan duka. Dan kepada
Murabbiku Ust. Syuaib, S.Pd yang senantiasa memberikan motivasi spiritual
dalam rangka mendorong penulis menyelesaikan studi.
8. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara
Angkatan 2008 atas kebersamaannya selama ini. Terima Kasih banyak.
Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa
masih banyak kekurangan dan kesalahan yang masih jauh dari kesempurnaan
yang disebabkan keterbatasan penulis baik dari segi pengetahuan, tenaga, maupun
materi. Karenanya, segala saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua
pihak sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis juga
memdoakan semoga Allah Subhanahu Wata’ala Senantiasa memberikan
perlindungan, rahmat, dan hidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu.
Dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa
Robbal ‘Alamin.
Kendari, Juni 2012
Penulis

8. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL …....………………............…………………………. i
HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ...................................................... iii
ABSTRAK ................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ................................................................................. v
DAFTAR ISI ................................................................................................ viii
DAFTAR TABEL ........................................................................................ vii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ……………........………...........…….…………...... 1
...
B. Rumusan Masalah ………………..................……….………....….. 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................... 7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Program Kerja ……………………...................…..........… 8
B. Konsep dan Kedudukan Kecamatan ……........................…...……. 18
.
C. Konsep Pelayanan Kepada Masyarakat ……………….…......….... 22
D. Kerangka Pikir ................................................................................. 29
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian ……………….........…………....….................... 30
B. Populasi dan Sampel ………..................……………..………...… 30
C. Teknik Pengumpulan Data ………...................………..…....…..... 31
D. Teknik Analisis Data ....................................................................... 32
E. Definisi Operasional ......................................................................... 33
F. Operasional Variabel Penelitian ........................................................ 34
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kecamatan Poasia ............................................... 36

9. B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Kecamatan ........................................................................................ 43
C. Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Poasia ............................... 54
D. Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Sebagai Upaya
Pelayanan Kepada Masyarakat ......................................................... 67
E. Kaitan Pelaksanaan Program Kerja Terhadap
Pelayanan Kepada Masyarakat ......................................................... 72
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................................... 74
B. Saran ................................................................................................. 75
DAFTAR PUSTAKA

10. DAFTAR TABEL
Tabel Hal
1. Luas Wilayah, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kelurahan Kecamat Poasia .................................................. 37
2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kelurahan Tahun 2011 .......................................................... 39
3. Sarana dan Prasarana Kantor Camat Poasia
Keadaan Tahun 2012 ............................................................................ 41
4. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Program Pelayanan
Administrasi perkantoran ...................................................................... 55
5. Tanggapan Responden Mengenai Upaya Pelaksanaan Program
Peningkatan Disiplin Aparatur yang dilakukan Camat Poasia ............. 57
6. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Program Peningkatan
Peran Serta Masyarakat ......................................................................... 61
7. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam ......................................... 63
8. Tanggapan Responden Terhadap Upaya Kecamatan Poasia dalam
Melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan di Bidang
Ekonomi dan Sosial Budaya ................................................................. 66
9. Tanggapan Responden Mengenai Transparansi Kecamatan Poasia
Dalam Hal Pelayanan Kepada Masyarakat ........................................... 69
10. Daftar Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Aparatur
Kecamatan Terhadap Pengurusan Administrasi Kecamatan .................. 71

11. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap instansi ataupun organisasi dalam menjalankan aktivitasnya,
melakukan usaha-usaha tertentu agar dapat mencapai tujuan bersama yang
telah ditentukan. Bahkan dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut
banyak cara yang dilakukan, diantaranya dengan cara merumuskannya
dalam sebuah program kerja, ataupun hanya sekedar membuat langkah-
langkah strategis untuk dapat mencapai tujuan tersebut.
Berkaitan dengan hal ini, maka penyusunan program kerja menjadi
salah satu hal yang sangat sering untuk dilakukan, apalagi bagi instansi
pemerintahan seperti kecamatan. Penyusunan program kerja juga menjadi
salah satu cara bagi kecamatan dalam upaya untuk mencapai tujuan
bersama yang telah di tetapkan.
Soepardi dalam Eryanto (2003 : 29) mengemukakan bahwa sebuah
Program kerja yang disusun oleh suatu organisasi mengacu pada visi misi
yang ada dan terjabarkan dalam bentuk program. Jabaran program ini
biasanya terspesifikasi dalam sebuah langkah-langkah strategis untuk
menjawab setiap masalah-masalah yang ada, sekaligus juga untuk
mencapai target-target yang menjadi tujuan bersama.
Bagi sebuah instansi seperti kecamatan, pola pelaksanaan program
kerjanya meliputi pembangunan wilayah kecamatan, pelayanan kepada

12. masyarakat dan pengefektifan pelaksanaan aparatur kecamatan, dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
Kecamatan Poasia yang merupakan salah satu instansi kewilayahan
dalam lingkup Kota Kendari, juga memainkan perannya sebagai satu
perangkat dalam pemerintahan kota. Sebagai satu kesatuan, setiap program
ataupun agenda pemerintah kota akan di maksimalkan pula oleh
pemerintah kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah
kota di wilayah kecamatan.
Secara umum, Kecamatan Poasia berada dalam wilayah Kota
Kendari dan terdiri dari 4 kelurahan yakni; Kelurahan Anduonohu,
Kelurahan Rahandouna, Kelurahan Anggoeya, dan Kelurahan Matabubu.
Kantor Kecamatan Poasia terletak pada Kelurahan Rahandouna, dan
memiliki 29 orang staff selaku aparatur kecamatan yang membantu kerja
seorang camat. Aparatur kecamatan tersebut terdiri dari Sekertaris
Kecamatan yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
Sub Bagian Perencanaan, dan Pelaporan Keuangan. Selain itu, aparatur
Kecamatan Poasia juga terdiri atas tiga seksi yakni, Seksi Pemerintahan
dan Pelayanan Umum, Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Ketertiban Umum yang kesemuanya membantu memudahkan pekerjaan
camat dalam hal program kerja ataupun aktivitas lainnya sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi dari setiap seksi atapun sub bagian yang ada dalam
kecamatan poasia dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama.

13. Dalam rangka untuk dapat merealisasikan tujuannya, maka
Kecamatan Poasia juga menerapkan pelaksanaan program kerja yang akan
dimaksimalkan selama berjalannya kepemerintahan di kecamatan tersebut.
Dan pada dasarnya yg menjadi program kerja di Kecamatan Poasia adalah
program turunan dari pemerintahan kecamatan yang sebelum-sebelumnya.
Program kerja yang kemudian akan dimaksimalkan oleh seluruh aparatur
Kecamatan Poasia muaranya adalah upaya seluruh aparatur kecamatan
untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun
diantaranya secara teknis tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pada dasarnya upaya Kecamatan Poasia dalam menjalankan
program kerjanya adalah bertujuan untuk menguatkan internal, yang dalam
hal ini adalah aparatur kecamatan dan juga memberikan pelayanan yang
maksimal kepada masyarakat.
Adapun program kerja Kecamatan Poasia meliputi program
pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan disiplin
aparatur, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian
kinerja dan keuangan, program peningkatan peran serta masyarakat,
program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam, dan
program perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya.
Berkaitan dengan upaya Kecamatan Poasia dalam melaksanakan
program kerjanya dalam rangka untuk memaksimalkan pelayanan kepada
masyarakat di Kecamatan Poasia, maka menjadi menarik untuk melihat

14. bagaimana upaya yang dilakukan aparat Kecamatan Poasia untuk dapat
merealisasikan hal tersebut.
Menurut pengamatan awal penulis, upaya yang dilakukan
Kecamatan Poasia untuk melaksanakan program kerja demi maksimalnya
pelayanan kepada masyarakat, sudah berjalan sebagaimana mestinya
hanya saja dalam pelaksanaanya belumlah maksimal. Hal ini dikarenakan
perangkat kecamatan sebagian belum menekuni kegiatan sehari-harinya.
Mereka kurang tanggap dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya,
sehingga terkesan aparatur kecamatan bekerja hanya ketika mendapat
instruksi langsung dari camat selaku pimpinan. Kenyataan ini
menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kecamatan Poasia masih cukup
lemah dalam penerapannya sebagai birokrasi di lingkup kecamatan,
dimana dalam pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan
pelayanan kepada masyarakat masih seringkali bergantung kepada camat,
dalam hal bagaimana bekerja secara teknis. Karena memang kurangnya
inisiatif yang ada dalam diri aparatur Kecamatan Poasia dalam
melaksanakan agenda-agenda harian ataupun yang berkaitan langsung
dengan program kerja di Kecamatan Poasia.
Ketidakmasimalan perangkat kecamatan dalam menjalankan
program kerja, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya ini
sangat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman
perangkat-perangkat kecamatan, khususnya aparatur kecamatan dalam
berorganisasi dan pemerintahan. Salah satu yang melatar belakangi hal ini

15. adalah latar belakang pendidikan dari aparatur kecamatan yang sebagian
besarnya hanyalah lulusan Sekolah Menengan Atas (SMA).
Kendala lain yang menunjukkan ketidak maksimalan pelaksanaan
program kerja yang dilakukan oleh Kecamatan Poasia adalah kondisi
sumber daya manusia, dalam hal ini aparatur/pegawai kecamatan yang
masih kurang menerapkan disiplin kerja dalam keseharian pelaksanaan
kerja mereka, terutama berkaitan dengan disiplin waktu para pegawai.
Selain itu, kurang arifnya para pegawai ketika melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai aparatur kecamatan, sehingga terkesan pekerjaan yang
dilakukan tidak berdasarkan tupoksi yang ada.
Salah satu hal yang juga menjadi kendala sekaligus penghambat
dalam upaya pelaksanaan program kerja Kecamatan Poasia adalah
minimnya dana yang ada di kas Kecamatan Poasia. Kurangnya pemasukan
dari dana bergulir seperti P2KP ataupun berupa dana taktis dari
Pemerintah Kota yang masuk ke kas Pemerintah Kecamatan membuat
pelaksanaan kerja menjadi terhambat. Keberadaan dana ini sangatlah
penting untuk mendukung terlaksananya program kerja di Kecamatan
Poasia, karena selain untuk memudahkan dalam hal sarana dan prasarana,
dana ini juga berfungsi sebagai instrument pendukung dalam hal motivasi
kerja bagi pegawai (upah kerja/insentif,pen). Sehingga yang terjadi untuk
memenuhi hal-hal tersebut, camat selaku pimpinan dalam kecamatan
menggunakan dana kas pribadinya agar dapat memudahkan pelaksanaan

16. beberapa program kecamatan. (Wawancara dengan Camat Poasia, 18
Desember 2011)
Berdasarkan dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa terdapat
kendala-kendala yang dihadapi oleh unsur kecamatan, dalam hal ini
pegawai, staf, dan camat poasia selaku pimpinan Kecamatan Poasia dalam
upayanya untuk melaksanakan program kerja dalam rangka untuk
memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Poasia.
Berdasarkan kenyataan dan latar belakang di atas, penulis tertarik
untuk mengangkat topik dan melakukan penelitian dengan judul
“Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Sebagai Upaya Pelayanan
Kepada Masyarakat (Studi Pada Kantor Camat Poasia Kota Kendari)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana upaya pelaksanaan program kerja Kecamatan Poasia
terhadap pelayanan kepada masyarakat ?
2. Bagaimana kaitan pelaksanaan program kerja dengan pelayanan
kepada masyarakat ?

17. C. Tujuan dan Manfaat penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan
Poasia dalam melaksanakan program kerja terhadap pelayanan
kepada masyarakat.
b. Untuk mengetahui kaitan antara pelaksanaan program kerja dengan
pelayanan kepada masyarakat.
2. Manfaat Penelitian
a. Sebagai informasi dan bahan masukan bagi pemerintah dan
masyarakat di Kecamatan Poasia mengenai pelaksanaan program
kerja kecamatan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
b. Dapat menjadi bahan bacaan dan sumber referensi bagi masyarakat
umum dan pihak-pihak terkait yang ingin melakukan penelitian
dengan judul ataupun obyek penelitian yang sama.

18. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Program Kerja
Program merupakan perangkat data/perencanaan yang dirumuskan
dalam bentuk perencanaan-perencanaan (Wikipedia.com). Sedangkan
Menurut Hans Hochholzer dalam E Hetzer (1983 : 11), Program merupakan
kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh
suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan
swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan.
Suatu program disusun berdasarkan atas tujuan ataupun target yang ingin
dicapai. Susunan perencanaan program-program tersebut disebut sebagai
program kerja.
Menurut Santosa dalam Soesanto (1995 : 17) program kerja adalah
suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan
tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh
suatu organisasi. program kerja ini menurut Joko Santosa akan menjadi
pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas organisasi. Program
kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.
Selain itu, salah satu pengertian program kerja adalah program-program yang
nyata yang mungkin untuk diimplementasikan untuk mencapai misi
perusahaan atau organisasi (Journal; Shvoong)
Sejalan dengan pandangan di atas, E Hetzer (1983 :25) berpendapat
bahwa program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan di muka bagian

19. mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk
mengenai cara pelaksanaannya. Aktivitas menggambarkan di muka ini
biasanya menyangkut juga jangka waktu penyelesaian, penggunaan material
dan peralatan yang diperlukan, pembagian wewenang, dan tanggung jawab
serta kejelasan lainnya yang dianggap perlu. Menurut E Hetzer (1983 : 25),
setelah ditetapkannya target dan tujuan dari program, maka tindakan yang
harus diambil dalam program kerja dapat di rinci sebagai berikut:
1. Sarana dan Prasarana
Kondisi dan kemampuan semua sarana dan prasarana yang ada, tujuannya
untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana tersebut masih layak
operasi atau tidak, bila masih layak operasi, maka apa saja perbaikan dan
penyempurnaan harus dilakukan, untuk menjalankan program 1 tahun
kedepan.
2. Metode
Semua metode yang digunakan dan proses yang dijalankan untuk
menjalankan program kegiatannya.
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia
Untuk mengetahui kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap metode
dan proses kerja oleh pimpinan organisasi untuk memenuhi sampai dimana
kemampuan anggota dalam melaksanakan pekerjaannya.
4. Semangat Kerja
Seorang pimpinan harus mengetahui kondisi pengurus dan sifat bawahan
mereka, sehingga seorang pimpinan mampu memberi semangat kerja pada

20. pengurus tentang kebajikan dan sistem imbalan yang mencakup nilai
intensif dan penilaian prestasi kerja.
Ada tiga alasan pokok menurut E. Hetzer (1983 : 26), mengapa
program kerja perlu disusun oleh suatu organisasi :
1. Efisiensi Organisasi
Dengan telah dibuatnya suatu program kerja oleh suatu organisasi,
maka waktu yang dihabiskan oleh suatu organisasi untuk memikirkan
bentuk kegiatan apa saja yang akan dibuat tidak begitu banyak,
sehingga waktu yang lain bisa digunakan untuk mengimplementasikan
program kerja yang telah dibuat.
2. Efektifitas Organisasi
Keefektifan organisasi juga dapat dilihat dari sisi ini, dimana dengan
membuat program kerja oleh suatu organisasi maka selama itu telah
direncanakan sinkronisasi kegiatan organisasi antara bagian
kepengurusan yang satu dengan bagian kepengurusan yang lainnya.
3. Target Organisasi
Sebuah program kerja disusun salah satunya karena dilator belakangi
oleh keinginan untuk mencapai target ataupun tujuan dari sebuah
organisasi. dan program kerja merupakan sarana atupun anak tangga
untuk mencapai target ataupun puncak dari tujuan sebuah organisasi.

21. Program kerja akan dibuat oleh suatu organisasi sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi yang bersangkutan, jenis-jenis
program kerja dapat dibedakan antara lain :
1. Menurut rentang waktu perencanaan
a. Program kerja untuk satu periode kepengurusan
Jenis program kerja ini biasanya dibuat oleh organisasi untuk satu
periode kepengurusan, sehingga kegiatan rapat kerja (raker) organisasi
hanya dilakukan sekali dalam satu periode kepengurusan dan untuk
tahap selanjutnya akan diadakan evaluasi dan koordinasi dari program
kerja yang telah ditetapkan.
b. Program kerja untuk waktu tertentu
Jenis program kerja seperti ini disusun untuk suatu jangka waktu
tertentu biasanya triwulan, caturwulan, semester, dan lain-lain. Dalam
pembuatan metode program kerja seperti ini, maka akan ditemui
bahwa suatu organisasi akan mengadakan rapat kerja (raker) organisasi
lebih dari sekali dalam satu periode kepengurusan.
2. Menurut sifat program kerja
a. Program kerja yang bersifat terus menerus (continue)
Program kerja seperti ini akan dilakukan secara terus menerus (tidak
hanya sekali) oleh suatu organisasi, kesulitan pengimplementasian
program kerja umumnya akan dihadapi saat pertama kali
melaksanakan jenis program kerja ini.

22. b. Program kerja yang bersifat insidental.
Program kerja seperti ini umumnya hanya dilakukan pada suatu waktu
tertentu oleh suatu organisasi dan biasanya dengan mengambil
momentum-momentum waktu yang penting.
c. Program kerja yang bersifat tentatif.
Program kerja seperti ini sifatnya akan dilakukan sesuai dengan
kondisi yang akan datang. Alasan dibuatnya program kerja ini adalah
karena kurang terjaminnya faktor-faktor pendukung ketika
diadakannya perencanaan mengenai suatu program kerja lain.
3. Menurut targetan organisasi.
a. Program kerja jangka panjang
Program kerja jangka panjang harus sesuai dengan cita-cita/tujuan
pembentukan organisasi, serta visi dan misi dari organisasi. program
kerja model ini dibuat karena kemungkinan untuk merealisasikan
program dalam jangka waktu yang pendek tidak memungkinkan untuk
dilaksanakan.
b. Program kerja jangka pendek
Program kerja jangka pendek adalah program kerja organisasi dalam
suatu periode tertentu, yang jangka waktunya berkisar antara satu
sampai tiga tahun, yang dirancang untuk memenuhi berbagai
kebutuhan organisasi pada masa tersebut. Dalam hubungannya dengan
program kerja jangka panjang, dalam program kerja jangka pendek ini

23. dibuat bagian-bagian program kerja yang dapat direalisasikan dalam
jangka waktu dekat.
Program kerja dibuat berdasarkan atas kerangka yang telah disusun
secara matang. Adapun kerangka penyusunan program kerja menurut Andilie
Under (1991 : 25) mencakup beberapa aspek sebagai berikut :
1. Perencanaan
Seorang pimpinan harus bisa memilih program kerja yang menjadi
prioritas utama dalam sebuah organisasi yang menguntungkan,
menentukan sebuah kepanitiaan dan menentukan bidang-bidang
yang dibutuhkan, menentukan garis-garis besar dan tata cara
pelaksanaan program kerja dari tiap-tiap bidang, mengalokasikan
sumberdaya dan mengontrol jalannya pelaksanaan.
2. Program kerja prioritas
“Nama program kerja” yang menjadi prioritas.
3. Tujuan : mengapa punya program kerja ?
a. Mendidik/membangun sekelompok.....(siapa)....agar dapat
membuat/mengembangkan....(apa)......dengan waktu.....(berapa
lama).....dengan harapan terbentuk menjadi (bagaimana).....
dengan segala keterbatasan yang ada.
b. Program kerja dapat mengurangi apa ?
c. Apa hasilnya untuk organisasi ?
d. Apa kelanjutan dari program kerja (terobosan) ?

24. 4. Isu : analisis system
a. Kenapa program kerja ini sampai diajukan ?
b. Kelemahan, kekuatan dari organisasi (dari dalam)
c. Peluang, ancaman dari organisasi (dari luar)
5. Cakupan : untuk siapa dan area cakupan seberapa besar ?
a. Diperuntukkan kepada siapa ?
b. Seberapa besar daerah cakupannya ?
6. Waktu
a. Butuh berapa tahap ?
b. Tiap tahun butuh berapa lama ?
Dalam sebuah organisasi pemerintahan seperti kecamatan, program kerja
yang dimiliki secara umum merupakan bagian dari perangkat program pemerintah
daerah. Program kerja kecamatan pada umumnya meliputi aspek perencanaan,
aspek pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, serta evaluasi dan
pelayanan.
Aspek perencanaan yang dimaksudkan disini adalah perencanaan dalam
hal perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, perencanaan
pembangunan wilayah, perencanaan tata ruang, dan sebagainya. sementara aspek
pembangunan fisik dan non fisik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
pembangunan fisik yang kegiatan pembangunannya diarahkan untuk menyediakan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan publik, sedangkan pembangunan nonfisik
mencakup sisi pelayanan dan pemberdayaan yang menjadi inti pembangunan
kualitas sumberdaya manusia. Sedangkan aspek evaluasi dan pelayanan mencakup

25. system evaluasi capaian pembangunan, evaluasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat, dan evaluasi kondisi internal kecamatan, selain itu aspek pelayanan
dalam program kecamatan meliputi pelayanan dalam hal urusan administrasi
kependudukan, catatan sipil, dan urusan keagrariaan masyarakat.
Dari hal tersebut diatas, dapat diklasifikasikan program kerja kecamatan
meliputi hal-hal berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran yang dimaksudkan
disini adalah terkait dengan pelayanan kepada aparatur kecamatan dalam
hal untuk memaksimalkan kinerja dari aparatur kecamatan. Adapun item
program pelayanan adiministrasi perkantoran ini adalah :
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa alat tulis kantor
f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
h. Penyediaan jasa makanan dan minuman
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur yang dimaksudkan disini
adalah program yang tujuannya untuk meningkatkan rasa disiplin aparatur

26. kecamatan demi memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Adapun item program peningkatan disiplin aparatur ini adalah :
a. Pengefektifan apel pagi
b. Pengefektifan system reward and punishment
c. Pengefektifan sidak kelurahan
d. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja
keuangan
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
program yang bertujuan untuk melaporkan ikhtisar capaian kinerja SKPD
dan laporan keuangan di akhir semester ataupun di akhir tahunnya.
Adapun item dari program ini adalah :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian realisasi
kinerja SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4. Program peningkatan peran serta masyarakat
Program peningkatan peran serta masyarakat yang dimaksudkan
dalam penelitian ini adalah program yang tujuannya untuk memberikan
pembinaan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran serta
masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas
daerah, dalam hal ini kecamatan. Adapun item program ini adalah :

27. a. Pembinaan agama di tingkat kecamatan (MTQ/STQ tingkat
kecamatan)
b. Pembinaan Kelurahan se-Kecamatan
5. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah program yang
menitikberatkan kepada pembangunan fisik di sector wilayah kecamatan.
Adapun item program ini adalah :
a. Penyelenggaraan musrembang RKPD
c. Koordinasi perencanaan tata ruang, ESDM, dan lingkungan hidup
d. Kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan
Swadaya (BSP2S) dan peningkatan kualitas rumah
e. Inventarisasi data bidang perumahan masyarakat yang tidak mampu
tahun 2011
6. Program perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya
Program perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya
yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah program pemerintah
kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan
kehidupan sosial budaya masyarakat. Adapun item dari program ini
adalah:
a. Koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi
b. Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya
c. Koordinasi dan strategi penanganan kemiskinan

28. d. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
e. Mengadakan pelatihan UKM dan wirausaha mandiri
Program-program inilah yang kemudian menjadi acuan dalam hal
memaksimalkan program kerja di kecamatan. Target utama dari program-
program kecamatan ini adalah maksimalnya pembangunan dan tentunya
pelayanan kepada masyarakat.
B. Konsep dan Kedudukan Kecamatan
Menurut Widjaya (2001 : 30) Kecamatan merupakan Perangkat
Daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai
wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh seorang camat, Dengan dibantu
oleh beberapa orang staf yang menduduki posisi-posisi tertentu dalam
struktur organisasi kecamatan.
Camat berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota melalui Sekertaris Daerah. Sebagaimana perangkat-
perangkat daerah lainnya, Camat yang merupakan pimpinan wilayah
kecamatan yang memiliki wewenang, tugas, dan fungsi seperti yang sudah
tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan, yang digambarkan sebagai berikut :
a. Wewenang Camat
Dalam PP No.19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat (2), Camat
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
yang meliputi aspek :

29. 1. Perizinan;
2. Koordinasi;
3. Rekomendasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan dan;
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan
Pelaksanaan atas kewenangan-kewenangan Camat tersebut
mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup
Kecamatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
a. Tugas Camat
Dalam PP No.19 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1), Camat
melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;

30. 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau
Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
b. Fungsi Kecamatan
Kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang
digambarkan dalam PP No.19 Tahun 2008 pasal 15, juga memiliki
fungsi sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewewenangan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan
kemasyarakatan dari Bupati;
2. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan
keagrariaan;
3. Pembinaan Politik Dalam Negeri;
4. Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
6. Pembinaan Pembangunan yang meliputi pembinaan
perekonomian, produksi, dan distribusi;
7. Pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
8. Pembinaan pendidikan dan kesejahteraan;

31. 9. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
10. Pembinaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Menurut Sjamsul Sjardi (2006 : 17), dalam melaksanakan tugas
pimpinan setiap unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di
lingkungan kecamatan, camat selaku pimpinan wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan kecamatan serta dengan
instansi lain diluar kecamatan untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing. Selain itu, setiap pejabat struktural dalam lingkungan
kecamatan wajib melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap
bawahannya.
Setiap pejabat struktural dalam lingkungan kecamatan bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Selain itu, setiap pejabat struktural dalam lingkungan kecamatan wajib
mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasannya
masing-masing serta menyiapkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural
dibawahnya, dan dalam rangka pembinaan kepada bawahannya masing-

32. masing wajib melakukan rapat berkala. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya,
camat memiliki tata kerja dan hubungan dengan perangkat lain. Adapun tata
kerja camat adalah sebagai berikut :
1. Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan lain
disekitarnya.
2. Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan untuk
meningkatkan kinerja Kecamatan.
3. Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.
Sedangkan hubungan kerja camat dengan perangkat-perangkat lainnya
adalah sebagai berikut :
1. Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten
bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
2. Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah
kerja kecamatan, bersifat koordinasi teknis fungsional.
3. Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, Lembaga Swadaya
Masyarakat, Partai Politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya
di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.
C. Konsep Pelayanan Kepada Masyarakat
Sebelum membahas mengenai konsep pelayanan kepada masyarakat,
maka terlebih dahulu akan diberikan gambaran tentang pengertian dan

33. konsep mengenai pelayanan sebagai bentuk gambaran yang jelas terhadap
permasalahan yang akan dihadapi dan di bahas.
Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dahlan, Dkk.,
1995 : 646) menyatakan bahwa pelayanan adalah “usaha memenuhi
kebutuhan orang lain.” Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang
ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat
tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Dalam pengertian lain, Sugiarto
(2002 : 216) mendefinisikan pelayanan sebagai upaya maksimal yang
diberikan oleh petugas pelayanan dari sebuah perusahaan industry untuk
memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan sehingga tercapai kepuasan.
Selain itu, Cravens (1998 : 2003) mengungkapkan pengertian pelayanan
yaitu upaya dalam memenuhi permohonan untuk menspesifikasikan produk-
produk seperti data kinerja, permohonan untuk rincian, pemrosesan pesanan
pembelian, penyelidikan status pesanan, dan layanan garansi.
Sementara pengertian lain, mengenai pelayanan adalah suatu bentuk
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di
pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa
dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku (KEPMENPAN 81/93 dalam Indra
Sufian : 2004). Tunggal dalam Sugiarto (2002 : 217) , menyebutkan bahwa
pelayanan sering disebut sebagai jasa yang diberikan oleh perusahaan.
Artinya bahwa adanya suatu perbuatan yang dilaksanakan suatu pihak

34. terhadap pihak yang lain. Sejalan dengan hal tersebut, Normann (1991 : 14)
menyatakan karakteristik pelayanan sebagai berikut :
a. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat
berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
b. Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan
merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial.
c. Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat
dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya yang terjadi
dalam waktu dan tempat yang bersamaan.
Karakteristik tersebut dapat menjadi dasar pemberian pelayanan
terbaik. Pengertian lebih luas disampaikan Daviddow dan Uttal dalam
Sutopo dan Suryanto (2003 : 9) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja
yang mempertinggi kepuasan pelanggan.
Berdasarkan pengertian pelayanan diatas, maka dapat di definisikan
pengertian pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah
pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003
(Menpan, 2003 : 2) tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum
adalah “segala kegiatan pelayanan yang dilaksankan oleh penyelenggara
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Penyempurnaan definisi pelayanan publik menurut KEP/25M.PAN/2/2004
dalam Normann, 1991 : 38, yaitu segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan publik sehingga upaya pemenuhan kebutuhan penerima

35. pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pelayanan publik saat ini menjadi hal yang sangat krusial. Pelayanan
publik merupakan fenomena yang terjadi di negeri ini, setiap orang
membicarakannya antara baik dan buruk pelayanan tersebut. Penilaian yang
dirasakan tersebut dapat dirasakan ketika seseorang datang ke kantor
kecamatan untuk membuat KTP, atau membuat Akta Kelahiran di Catatan
Sipil, dan lain-lain. Seharusnya pada pelayanan yang disebut konsumen
adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari aktifitas yang dilakukan
oleh petugas organisasi pemberi layanan tersebut dan setiap organisasi
mempunyai kategori pelanggan internal yaitu seluruh anggota organisasi
sedangkan eksternal adalah masyarakatnya sehingga istilah pelayanan
diartikan sebagai pelayanan kepada seluruh anggota masyarakat dalam
anggota masyarakat dalam rangka memuaskan pelanggan eksternal.
Menurut Moenir (1995 : 197-200), agar pelayanan dapat memuaskan
pelanggan, petugas yang melayani harus memenuhi empat kriteria pokok :
a. Tingkah laku yang sopan
b. Cara menyampaikan sesusatu yang berkaitan dengan apa yang
seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan
c. Waktu menyampaikan yang tepat
d. Keramah tamahan
Lebih lanjut ditambahkan oleh Moenir (1995 : 88) dalam pelayanan
kepada masyarakat terdapat beberapa faktor pendukung yang penting seperti

36. kesadaran petugas yang melaksanakan pekerjaan, aturan yang melandasi
tugas pekerjaan, organsiasasi sebagai system, alat kerja, dan sarana
prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan. Jadi,
kesimpulannya bahwa pelayanan mempunyai hubungan yang kuat antara
loyaltas pelanggan dan kepuasan pelanggan dimana hubungan ini saling
mengukuhkan dan saling melengkapi dalam pelayanan, dan kesemuanya itu
tergantung pada kualitas pelayanannya.
Berkaitan dengan kualitas pelayanan, adalah sesuatu yang dirasakan
langsung oleh pelanggan yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai
penerima layanan. Kualitas pelayanan ini jika dilihat dari perspektif
masyarakat sebagai penerima layanan, maka dimensinya adalah pelayanan
yang kurang maksimal ataupun pelayanan yang maksimal (pelayanan yang
prima). Kedua dimensi ini sangat berkaitan erat dengan pemberi layanan,
yang dalam hal ini adalah anggota organisasi.
Berkaitan dengan pelayanan yang prima yang dalam hal ini adalah
pelayanan yang baik/maksimal, SESPANAS LAN dalam Nurhasyim (2004 :
16) menyatakan bahwa yang dimaksud pelayanan yang prima adalah :
a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau
pengguna jasa
b. Pelayanan yang prima ada bila ada standar pelayanan
c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar.
Sedangkan yang belum ada standar pelayanan yang terbaik dapat

37. diberikan pelayanan yang mendekati apa yang dianggap
pelayanan standard an pelayanan yang dilakukan secara maksimal
d. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas; masyarakat
eksternal dan internal
Pelayanan yang maksimal/prima sebagaimana tuntutan pelayanan
yang memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyararatan bahwa
setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang
professional, dengan demikian kulitas kompetensi profesionalisme menjadi
sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi untuk memuaskan
masyarakat sebagai penerima layanan. Kepuasan tersebut dapat dilihat dari
kualitas pelayanan yang tercermin dari asas-asas pelayanan publik berikut
(berdasarkan SK Menpan Nomor 63/2003 tentang pedoman umum
penyelenggaraan pelayanan publik) :
1. Transparansi,
Pelayanan dengan transparansi ini yakni pelayanan yang
bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti. Prinsip pelayanan dengan transparansi ini harus dilakukan
dengan transparan, sehingga institusi diharapkan menetapkan jaringan
informasi yang dibutuhkan masyarakat secara lengkap, sehingga
memungkinkan masyarakat membuat keputusan secara rasional dan
meminimalkan resiko.

38. Adapun unsur-unsur pelayanan dengan menerapkan sikap
transparansi/keterbukaan ini dalam arti prosedur/tata cara, persyaratan,
satuan kerja penanggungjawab pemberi pelayanan umum, meliputi
hal-hal sebagai berikut :
a. Waktu penyelesaian
b. Kepastian biaya
c. Akurasi system
d. Fasilitas dan peralatan
2. Akuntabilitas
Akuntabilitas dalam pelayanan maksudnya adalah
pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, norma sosial, dan
kepatuhan yang berlaku.
Adapun unsur pelayanan dengan menerapkan sikap
akuntabilitas dalam hal pertanggungjawaban kepada penerima
pelayanan publik yang dalam hal ini masyarakat adalah :
a. Pengelolaan keluhan-keluhan publik.
b. Menjamin hak-hak masyarakat untuk mengajukan keluhan.
Pada organisasi publik seperti kecamatan , peningkatan pelayanan
menjadi studi utama untuk meningkatkan kualitas kenyamanan kepada
masyarakat. Organisasi publik yang bersifat pengaturan dan pelayanan
dalam menjalankan tugasnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

39. 1. Orientasi pelayanan dalam menjalankan tugas aparatur
pemerintah tidak berorientasi pada kekuasaan.
2. Netralis dalam menjalankan tugasnya, baik pengaturan maupun
pelayanan aparatur pemerintah tidak bersifat membeda-bedakan.
3. Orientasi kerja adalah efektifitas dan produktifitas.
4. Sikap adil dalam memberikan pelayanan kepada warga atau
masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi atau
perbedaan berdasarkan berbagai peraturan tertentu (Siagian, 12 :
1992)
D. Kerangka Pikir
Kerangka pikir merupakan gambaran secara singkat mengenai
hubungan-hubungan antar variabel, yaitu antara variabel bebas
(independent), dengan variabel terikat (dependent). Kerangka pikir ini
menjelaskan secara sistematik judul dari penelitian ini.
Adapun yang menjadi kerangka pikir dari penelitian ini adalah dapat
dijelaskan dalam bagan berikut :
! " # $
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan system pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program peningkatan peran serta masyarakat
Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumberdaya alam
Program perencanaan pembangunan BAB III
ekonomi dan
sosial budaya

40. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Camat Poasia, Kota
Kendari. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan atas beberapa pertimbangan
tertentu, diantaranya adalah karena Kantor Camat Poasia merupakan salah
satu wilayah kerja Pemerintah Kota Kendari yang urusan pemerintahan
dan pembangunannya cukup kompleks dengan berbagai permasalahan dan
kendala-kendala yang sangat beragam. Selain itu, lokasi ini dipilih karena
Kantor Camat Poasia merupakan wilayah tempat tinggal penulis, sehingga
program-program Kecamatan yang bersentuhan dengan masyarakat dapat
dirasakan langsung oleh penulis, sehingga dalam pelaksanaannya dapat
dikontrol dan di evaluasi.
B. Populasi dan Sampel
Oleh karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan tentang
bagaimana pelaksanaan program kerja Kecamatan Poasia sebagai upaya
pelayanan kepada masyarakat, maka adapun populasi yang ada dalam
penelitian ini meliputi seluruh aparatur Kecamatan Poasia, yang
berjumlah 29 orang, yang terdiri dari Camat Poasia, Sekertaris Camat, sub
bagian, kepala seksi, dan staff kecamatan lainnya. Dari populasi tersebut,
kemudian dilakukan metode penarikan sampel dengan teknik Total
Sampling ataupun keseluruhan populasi dijadikan sebagai informan
penelitian.

41. Selain itu, informan lain dalam penelitian ini adalah masyarakat
Kecamatan Poasia, dalam hal ini adalah 4 orang tokoh masyarakat yang
terdiri dari 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Poasia, yaitu Kelurahan
Anduonohu, Kelurahan Rahandouna, Kelurahan Anggoeya, dan Kelurahan
Matabubu.
C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah terdiri dari data
primer dan data skunder yang diperlukan melalui teknik-teknik sebagai
berikut :
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang
dilakukan dengan teknik mengumpulkan data-data dengan membaca
dan mencatat bahan-bahan tertulis dari berbagai sumber, seperti
literature/buku bacaan, karya ilmiah, teori-teori dari internet, dan
sumber-sumber lain yang ada relevansinya dengan judul penelitian.
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang
dilakukan untuk mengumpulkan data-data dengan cara meneliti
langsung pada obyek yang hendak diteliti. Untuk memperoleh data
lapangan, maka digunakan teknik-teknik sebagai berikut :
a. Angket, adalah perolehan data melalui daftar isian pertanyaan
kepada responden terpilih. Dilakukan dengan cara mengajukan
pertanyaan secara tertulis dan sistematis kepada responden untuk
memperoleh data tentang pelaksanaan program kerja Kecamatan
Poasia, sehingga dapat memberikan mengenai evaluasi

42. pelaksanaan program kerja terhadap pelayanan kepada
masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
angket campuran, dimana daftar isian yang berisikan pertanyaan
pilihan dengan memberi tanda centang, digabungkan dengan
daftar isian yang memungkinkan reponden menuliskan alasan
kenapa memilih salah satu dari daftar pilihan pertanyaan.
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung
dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah
disiapkan sebelumnya.
c. Pengamatan, yaitu mengamati secara langsung aktivitas yang
dilakukan oleh aparat kecamatan, sehubungan dengan upaya
mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan
program kerja Kecamatan dalam rangka untuk pelayanan kepada
masyarakat Kecamatan Poasia.
d. Kaji dokumen, yaitu dengan mempelajari dan atau mengecek
laporan-laporan pelaksanaan tugas masing-masing aparat,
terutama tugas yang berkaitan dengan masalah penelitian.
D. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara
deskriptif analitis. Jadi, dari data-data yang ada baik yang diperoleh dari
studi kepustakaan maupun dari hasil data lapangan, dikumpulkan untuk
kemudian diklasifikasikan. Setelah itu, di analisis guna memperoleh
gambaran dari kenyataan yang ada.

43. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis terhadap daftar
kuesioner yang disajikan kepada responden, dimana pilihan jawaban
sangat baik, cukup baik, dan kurang baik diukur dengan
mengakumulasikan salah satu jawaban pilihan reseponden. Dan untuk
mengukur persentasenya, jumlah responden yang memilih salah satu dari
tiga pilihan jawaban tersebut kemudian dikalikan dengan 100 untuk
mengukur persentasenya dan dibagi dengan total responden.
E. Definisi Operasional
Berdasarkan konsep yang telah dipaparkan pada bab tinjauan
pustaka, maka dirumuskan definisi operasional penelitian sebagai berikut :
1. Program kerja yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
keseluruhan rancangan kerja yang telah disusun dan menjadi
tanggung jawab seluruh aparatur kecamatan untuk dilaksanakan.
2. Pelaksanaan program kerja kecamatan yang dimaksudkan dalam
penelitian ini adalah peranan yang dilakukan oleh seluruh aparatur
kecamatan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat
dinamis.
3. Pelayanan kepada masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini
adalah segala upaya yang dilakukan oleh unsur-unsur organisasi yang
dalam hal ini adalah aparatur Kecamatan Poasia dalam melakukan
pelayanan kepada anggota internal dan eksternal. Anggota internal
yang dimaksudkan adalah staf, tata usaha, pegawai, dan aparatur
kecamatan lainnya yang juga memiliki hak untuk diberi pelayanan,

44. dalam hal ini adalah berupa pemenuhan hak-hak pegawai, penyediaan
sarana dan prasarana penunjang kerja, dan lain sebagainya. Sementara
anggota eksternal yang dimaksudkan adalah masyarakat umum yang
ada dalam Kecamatan Poasia yang sangat berhak untuk diberikan
pelayanan yang maksimal demi untuk kepuasaan masyarakat terhadap
aparatur kecamatan. Pelayanan yang diberikan dapat berupa pelayanan
yanh diberikan ketika akan mengurus KTP, Kartu Keluarga, Surat
Keterangan, dan lain sebagainya.
F. Operasional Variabel Penelitian
Variabel Subvariabel Indikator Kegiatan
Program Program pelayanan penyediaan jasa surat 1. Pengadaan
Kerja admninistrasi menyurat, penyediaan sarana prasarana
perkantoran jasa administrasi dan bahan
pustaka
keuangan, penyediaan
kecamatan
jasa kebersihan kantor, 2. Pemberian
penyediaan bahan bacaan insentif bagi
dan peraturan perundang- aparatur teladan
undangan
Program peningktan pengefektifan system 1. Apel pagi rutin
disiplin aparatur reward and punishment, 2. Pengadaan
pengefektifan sidak seragam dan ID
kelurahan, pengefektifan card
apel pagi 3. Arisan bulanan
Program peningkatan penyusunan laporan 1. Laporan akhir
pengembangan capaian kinerja SKPD, kepegawaian
system pelaporan penyusunan laporan 2. Laporan akhir
capaian kinerja dan keuangan akhir tahun keuangan
keuangan
Program peningkatan pembinaan agama di 1. MTQse-
peran serta tingkat kecamatan, kecamatan
masyarakat pembinaan kelurahan se- 2. Pelatihan untuk
kecamatan lurah
Program perencanaan penyelenggaraan 1. Musrembang
prasarana wilayah dan musrembang, tingkat kelurahan
sumberdaya alam inventarisasi data dan kecamatan
perumahan masyarakat 2. Pendampingan
tidak mampu, kegiatan BSP2S

45. BSP2S dan peningkatan 3. Bedah
kulaitas rumah rumah,PNPM
Mandiri, Block
Grant,
Bahtreramas, dll
Program perencanaan koordinasi perencanaan 1. Pelatihan UKM
pembangunan pembangunan di bidang dan wirausaha
ekonomi dan sosial ekonomi, sosial, dan mandiri
budaya budaya, koordinasi dan 2. Program BLUD
strategi penanganan
kemiskinan
Pelayanan Transparansi 1. Waktu penyelesaian 1. Pelayanan
2. Kepastian biaya pembuatan KTP
3. Akurasi system 2. Pelayanan
4. Fasilitas dan peralatan pengurusan
catatan sipil
Akuntabilitas 1. Pengelolaan keluhan 1. Pembuatan
publik daftar keluhan
2. Menjamin hak-hak masyarakat
masyarakat untuk 2. Pembuatan
mengajukan keluhan kotak saran
kecamatan

46. BAB VI
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kecamatan Poasia
1. Letak Geografis
Kecamatan Poasia merupakan salah satu wilayah Kecamatan di
Kota Kendari yang secara geografis memiliki batas-batas wilayah
sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kendari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Abeli
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kambu
2
Luas wilayah daratan Kecamatan Poasia sebesar 43,52 Km atau
14,71 persen dari luas daratan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Luas wilayah menurut Kelurahan sangat beragam, Kelurahan
Anduonohu merupakan wilayah Kelurahan yang paling luas, kemudian
menyusul Kelurahan Rahandouna, Kelurahan Anggoeya, dan Kelurahan
Matabubu.
2. Keadaan Demografis
a. Jumlah Penduduk
Penduduk Kecamatan Poasia berdasarkan data terakhir tahun 2010
mencapai 20.231 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Poasia adalah 43,52
2
Km . Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, maka kepadatan

47. terus meningkat dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk Kecamatan
2
Poasia pada tahun 2010 adalah 465 jiwa per Km , dengan rincian
tingkat kepadatan tiap Kelurahan dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 1. Luas wilayah, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan
Kecamatan Poasia
Luas Penduduk Kepadatan Penduduk
No Kelurahan
(Km2) (Jiwa) (Per Km2)
1. Anduonohu 15,24 7.268 477
2. Rahandouna 12,62 8.174 648
3. Anggoeya 12,55 3.555 283
4. Matabubu 3,11 1.234 397
Sumber : Kantor Camat Poasia 2011
b. Persebaran Penduduk
Persebaran penduduk di Kecamatan Poasia tahun 2010 terpusat di
Kelurahan Rahandouna dan Anduonohu, dimana masing-masing
berkisar 8.174 jiwa untuk wilayah Rahandouna dan 7.268 jiwa untuk
wilayah Anduonohu. Penyebab utama terjadinya persebaran penduduk
di dua kelurahn ini dibandingkan dengan dua kelurahan lainnya adalah
karena semakin pesatnya kegiatan perekonomian penduduk dan
banyaknya pembangunan sarana perekonomian. Untuk penduduk
Kelurahan Anggoeya 3.555 jiwa dan Matabubu 1.234 jiwa. Rata-rata
penduduk Kelurahan mengalami peningkatan jumlah penduduk
dengan persebaran penduduk yang sama dengan tahun sebelumnya.

48. c. Struktur Umur, Jenis Kelamin, dan Keluarga
Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk di Kecamatan Poasia
tahun 2010 adalah 12.975 jiwa penduduk usia dewasa yang terdiri dari
6.255 jiwa laki-laki dan 6.720 jiwa perempuan. Untuk usia anak-anak
6.506 jiwa terdiri dari 3.379 jiwa anak laki-laki dan 3.127 jiwa anak
perempuan. Sedangkan usia lansia 750 jiwa terdiri dari 411 jiwa laki-
laki dan 339 jiwa perempuan.
Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk
penduduk perempuan disebut rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin
di Kelurahan Poasia pada tahun 2009 adalah 99, artinya setiap 100
penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Secara lebih
jelasnya mengenai persebaran rasio jenis kelamin di tiap kelurahan di
Kecamatan Poasia dapat dilihat melalui table berikut :
Tabel 2. Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin menurut
Kelurahan tahun 2010
No Kelurahan L P Jumlah Rasio
1. Anduonohu 3.853 3.415 7.268 112,83
2. Rahandouna 3.646 4.528 8.174 80,52
3. Anggoeya 1.913 1.642 3.555 116,50
4. Matabubu 633 601 1.234 105,32
Jumlah 10.045 10.186 20.231 98,61
Sumber : Kantor Camat Poasia 2011

49. d. Pendidikan
Sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN, maka sasaran
pembangunan pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan
perluasan kesempatan belajar disemua jenjang pendidikan mulai dari
Taman Kanak-kanak, sampai dengan Perguruan Tinggi. Upaya
penngkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksudkan
untuk menghasilkan manusia seutuhnya. Sedangkan perluasan
kesempatan belajar dimaksudkan agar penduduk usia sekolah yang
setiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan laju pertumbuhan
penduduk untuk dapat memperoleh kesempatan pendidikan seluas-
luasnya.
Perkembangan dunia pendidikan di Kecamatan Poasia dapat
dilihat dari banyaknya sarana pendidikan negrinya yaitu 1 TKN, 11
SDN, 1 SMPN, 2 SMAN. Sedangkan sarana pendidikan yang swasta
yaitu 12 TK swasta, 1 SD swasta, sedangkan untuk SMP, SMA, dan
AK/PT swasta belum ada.
3. Keadaan Pemerintahan Kecamatan
Keadaan Pemerintahan Kecamatan Poasia pada dasarnya berdiri
dan berjalan sebagaimana mestinya, yang pusat pemerintahannya dalam
hal ini Kantor Camat Poasia terletak di Kelurahan Rahandouna yang
merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Poasia yang fase
perkembangan dan peningkatan pembangunannya cukup pesat dari tahun
ke tahun, jika dibandingkan dengan tiga kelurahan lainnya.

50. Aparat pemerintahan Kecamatan Poasia secara keseluruhan
adalah tercatat sejumlah 28 orang yang terdiri dari Camat Poasia,
Sekertaris Camat, Sub bagian perencanaan dan pelaporan keuangan, sub
bagian umum dan kepegawaian, seksi pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat, seksi pemerintahan dan pelayanan umum, seksi pembinaan,
pemberdayaan, dan ketertiban masyarakat, serta beberapa orang staff
yang membawahi beberapa sub bagian dan seksi yang tergabung dalam
struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Poasia.
Salah satu hal yang sangat mendukung terlaksananya
pemerintahan di sebuah instansi pemerintahan adalah keberadaan sarana
dan prasarana. Dimana ketersediaan sarana dan prasarana tersebut akan
sangat membantu aparat dalam menjalankan dan melaksanakan tugas-
tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Keberadaan sarana dan prasarana yang dalam hal ini adalah
fasilitas penunjang kerja seluruh aparatur yang ada di Kantor Camat
Poasia secara umum dapat digambarkan masih cukup kurang, apalagi
bagi instansi pemerintahan sebesar Kantor Kecamatan Poasia yang
notabene nya telah mapan dalam segi administrasi dan pemerintahan.
Adapun untuk dapat mengetahui sarana dan prasarana yang dimiliki
Kecamatan Poasia, dapat dilihat pada tabel berikut :

51. Tabel 3. Sarana dan Prasarana Kantor Camat Poasia, Keadaan Tahun 2012
NO Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keadaan
1. Komputer 4 Unit Baik
2. Printer 2 Unit Baik
3. Meja 22 Buah Baik
4. Kursi 27 Buah Baik
5. Lemari 8 Buah Baik
6. Rak Buku 5 Buah Baik
7. Air Conditioner (AC) 1 Unit Baik
8. Water Closed (WC) 2 Buah Baik
9. Papan Profil 7 Buah Baik
10. Telepon - -
11. Alat Kebersihan :
12. a. Mesin Pemotong Rumput 5 Unit 4 Baik, 1 Rusak
b. Pacul 6 Buah Baik
c. Sapu Ijuk & Lidi 13 Buah Baik
d. Tong Sampah 5 Buah Baik
Jumlah 107 Buah/Unit
Sumber : Kantor Camat Poasia, Tahun 2012
Tabel diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan Poasia tergolong
sudah cukup baik. Hanya saja masih ada beberapa sarana dan prasarana
pendukung yang masih kurang dalam hal jumlah, apalagi bagi sebuah
instansi pemerintahan Kecamatan Poasia yang sudah tergolong mapan.
Hal ini terlihat dari minimnya sarana penunjang kerja aparatur
kecamatan, seperti perangkat computer dan printer. Keberadaan
computer dan printer ini sangatlah penting, karena kedua sarana ini
merupakan salah satu elemen penting dalam pelayanan kepada
masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Poasia.
Perangkat computer dan printer yang dimiliki masih kurang, mengingat

52. pelayanan yang maksimal yang perlu dilakukan oleh aparatur kecamatan
kepada masyarakat. Selain itu, tidak adanya sarana komunikasi resmi
milik Kecamatan Poasia berupa telepon. Hal ini terlihat dari model
komunikasi jarak jauh yang hanya menggunakan telepon seluler
(Handphone) pribadi masing-masing aparat kecamatan. Kemudian selain
itu, sarana lainnya semisal Air Conditioner (AC) yang hanya terdapat
diruangan camat saja.
Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah
Kecamatan Poasia tentunya akan berdampak negatif terhadap
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, utamanya dalam rangka
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jika hal ini terus
berlangsung, maka tidak menutup kemugkinan pelaksanaan tugas
aparatur kecamatan akan semakin terhambat sehingga upaya untuk
melaksanakan program kerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
menjadi susah untuk dimaksimalkan.
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan
Kantor Camat Poasia merupakan Instansi Pemerintahan yang
menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahannya berdasarkan pada
perangkat-perangkat organisasi yang saling terkait dan bekerjasama satu
sama lain. Perangkat-perangkat organisasi ini memiliki tugas dan fungsi
yang berbeda-beda, yang gunannya adalah untuk memudahkan dalam
penyelesaian pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

53. Perangkat organisasi inilah yang kemudian menjadi motor
penggerak roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara
fisik maupun non fisik di Kecamatan Poasia, khususnya dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. Perangkat organisasi ini dibuat dalam bentuk
struktur organisasi sesuai dengan kewenangan yang telah di gariskan oleh
pemerintah Kota Kendari, sebagaimana yang terlampir pada bagan struktur
organisasi Kecamatan Poasia berikut :

54. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN POASIA
(Berdasarkan Perda Walikota Kendari Nomor 43 Tahun 2008)
Camat
Drs. Hajar Aswad
Kelompok Sekretaris Camat
Jabatan Reynold Simanjuntak, SH
Fungsional
Kasubag Umum dan Kasubag Perencanaan dan
Kepegawaian Pelaporan
Muis, S.Si Nurlina, SH
Staf Staf
Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelaksanaan Pembangunan Kasi Pembinaan
Pelayanan Umum & Pemberdayaan Masyarakat Kemasyarakatan & Ketertiban
Umum
Drs. Munariang Muh. Awan Arma, SE La Halifa, S.Sos
Staf Staf Staf
Lurah-lurah
Lurah-lurah

55. Berdasarkan struktur organisasi kecamatan tersebut, dapat dilihat
bahwa setiap perangkat yang ada di Kecamatan Poasia memiliki tugas dan
fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan pos amanah yang mereka pegang
masing-masing. Hal ini tentunya untuk mempermudah pelaksanaan tugas
kecamatan dalam mewujudkan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan
yang maksimal kepada masyarakat.
Perbedaan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing perangkat
kecamatan tersebut telah ditetapkan berdasarkan peraturan Walikota
Kendari Nomor 43 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata
kerja Kecamatan Kota Kendari yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a. Camat
Camat adalah perangkat pemerintahan yang langsung berada di
bawah Bupati/Walikota, dan camat diangkat dari Pegawai Negri Sipil
(PNS) yang memenuhi syarat Bupati/Walikota atas usul Sekertaris
Daerah/Kota.
Camat merupakan aparatur pemerintah yang merupakan seorang
pimpinan tertinggi di sebuah wilayah kecamatan, yang diberikan tugas,
wewenang, dan tanggung jawab oleh pemerintah Kota Kendari untuk
melakukan pemerintahan pada lingkup wilayah Kecamatan dan
bekerja sama dengan seluruh bagian yang ada di dalam kantor tersebut.
Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung
kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan, dimana ia dibantu oleh

56. seluruh lapisan staf/aparat dalam jajaran Kantor Camat Poasia. Camat
menerima laporan dan menetapkan serta menandatangani target dan
sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Kecamatan.
b. Sekertaris Camat
Sekertaris Camat dipimpin oleh seorang sekertaris yang berada
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Sekretaris
Camat merupakan aparatur Kecamatan yang menjalankan tugas-tugas
administrasi Kecamatan dan melakukan koordinasi dengan setiap
bagian-bagian yang ada di dalam kantor Kecamatan dan melakukan
tugas administrasi kesekretariatan di dalam kantor guna membantu
Camat dalam melaksanakan kegiatan Kecamatan. Sekertaris Camat
membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Keuangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas,
sekertaris menyelenggarakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas
penyelenggaraan tugas urusan kecamatan dan kelurahan serta
administrasi keuangan dan perlengkapan;
b. Penyusunan rencana program tahunan kecamatan dan kelurahan;
c. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kecamatan
yang meliputi Tata Usaha Umum dan Kepegawaian serta
pengelolaan keuangan;

57. d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kepala-Kepala Seksi;
e. Perencanaan pengadaan kebutuhan barang inventaris dan
pemeliharaannya;
f. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan urusan
Kecamatan dan Pengelolaan administrasi Kecamatan;
g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat baik
didalam maupun diluar organisasi.
c. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kasubag Umum dan Kepegawaian merupakan aparatur Kecamatan
yang melaksanakan kegiatan dibagian administrasi umum dan
kepegawaian yang berfungsi untuk mengatur serta mengelola pegawai
dan melaksanakan kegiatan umum lainnya di dalam kantor, serta
melakukan koordinasi dengan bagian lain di dalam kantor dalam
melaksanakan pembangunan di Kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud
penjelasan diatas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis di sub bagian
administrasi umum dan kepegawaian kecamatan dan kelurahan;
b. Penyusunan kegiatan operasional penyelenggaraan administrasi
kecamatan;

58. c. Pelaksanaan pembinaan pengisian dan pemeliharaan buku
administrasi kecamatan;
d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan
dan tata Kearsipan;
e. Pelaksanan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai
lingkup Kantor Kecamatan;
f. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
g. Pelaksanaan urusan keprotokolan;
h. Pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan kantor;
i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris
kecamatan baik didalam maupun diluar organisasi.
d. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh
aparatur Kecamatan yang melaksanakan kegiatan di bidang keuangan
dan pelaporan serta melakukan perencanaan keuangan Kecamatan yang
akan digunakan dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan
tempatnya bertugas. Kegiatan ini mempunyai tanggung jawab terhadap
pelaksanaan rencana-rencana penggunaan anggaran keuangan dalam
pembangunan Kecamatan dan peningkatan pelayanan administrasi.
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Subbagian
Perencanaan dan Pelaporan Keuangan melaksanakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas
subbagian perencanaan dan pelaporan keuangan;

59. b. Perencanaan keuangan dari masing-masing seksi serta
membuat laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan dan kelurahan;
c. Penyediaan dan pemeliharaan data dan informasi kecamatan
dan kelurahan;
d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelaporan;
e. Pembuatan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan
kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan keuangan;
f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris
kecamatan baik di dalam maupun di luar organisasi.
e. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Camat
melalui Sekertaris Camat.
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas
membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya, Kepala Seksi
Pemerintahan dan Pelayanan Umum memiliki fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas-
tugas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan
umum

60. b. Penyusunan rencana dan program kegiatan operasional
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan dan
Pelayanan umum;
c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan administrasi kependudukan, catatan Sipil, dan
keagrarianan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring;
e. Pembuatan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan
Pemerintahan dan pelayanan umum di kecamatan;
f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat baik
didalam maupun diluar organisasi.
f. Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekertaris Kecamatan.
Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.

61. Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya, Kepala Seksi
Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menjalankan
fungsi-fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas
seksi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat;
b. Penyusunan rencana dan program kegiatan operasional
penyelenggaraan seksi pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat;
c. Pengumpulan dan pemeliharaan pemeliharaan data potensi
wilayah kecamatan;
d. Penyusunan pedoman pembinaan pemberdayaan usaha
ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
f. Pembuatan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan
tugaas seksi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat;
g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat baik
didalam maupun diluar organisasi.
g. Kepala Seksi Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum
Seksi Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Camat melalui Sekertaris Kecamatan.

62. Seksi pembinaan kemasyrakatan dan ketertiban Umum mempunyai
tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan urusan Kemasyarakatan dan Keterangan Umum.
Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Seksi Pembinaan
Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas
seksi pembinaan kemasyarakatan dan ketertiban umum;
b. Penyusunan rencana dan program kegiatan operasional
penyelenggaraan pembinaan kemasyarkatan dan ketertiban
umum;
c. Penyusunan pedoman pembinaan masyarakat, pemberdayaan
kesejahteraan keluarga, Keamanan dan Ketertiban Umum di
lingkup kecamatan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring;
e. Pembuatan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan
tugas Seksi Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketertiban
Umum;
f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat baik
didalam maupun diluar organisasi.
h. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahliannya.

63. 2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada dipimpin
oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.
4. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
C. Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Poasia
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran merupakan salah satu bagian
penting dalam upaya untuk memaksimalkan berjalannya pemerintahan
kecamatan secara efektif, karena hal ini bisa menjadi salah satu tolak
ukur tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja aparatur kecamatan.
Adapun yang menjadi bagian dari program pelayanan administrasi
perkantoran adalah sebagai berikut :
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

64. g. Penyediaan jasa makanan dan minuman
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Keberadaan program pelayanan administrasi perkantoran ini dinilai
penting karena akan berdampak pada semangat kerja yang timbul dari
aparatur kecamatan, karena berkaitan langsung dengan penunjang
terlaksananya kerja aparatur. Hal ini sesuai dengan apa yang
dikemukakan oleh Camat Poasia, Drs. Hajar Aswad (Wawancara, 4 Juni
2012) yang menjelaskan bahwa :
“.....Pada dasarnya seluruh aparatur kecamatan membutuhkan
sarana dan prasarana penunjang kerja mereka, baik berupa sarana
prasarana secara fisik ataupun berupa pelayanan administrasi
perkantoran. Hanya saja dalam berjalannya, hal ini (pelayanan
administrasi perkantoran,pen) belum begitu maksimal. Diantaranya
adalah penyediaan jasa administrasi keuangan yang memang dikarenakan
kurangnya dana khusus untuk menunjang kegiatan kecamatan berupa
dana taktis dari pemerintah kota. Namun kekhawatiran ini lambat laun
sudah dapat diminimalisir dengan dana kas kecamatan ataupun dana
pribadi camat.”
Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Kecamatan Poasia dalam
upayanya untuk melaksanakan program pelayanan administrasi
perkantoran belum begitu maksimal. Hal ini dikarenakan aparatur
Kecamatan Poasia masih terkendala dengan penyediaan jasa administrasi
keuangan yang dapat menunjang terlaksananya agenda-agenda ataupun
program kecamatan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan
kepada masyarakat.
Sementara itu, tanggapan responden mengenai upaya pelaksanaan
program pelayanan administrasi perkantoran adalah dapat dilihat pada
tabel berikut :

65. Tabel 4. Tanggapan responden mengenai pelaksanaan program
pelayanan administrasi perkantoran
No Tanggapan Responden Jumlah Tanggapan (%)
Responden
1. Sangat Baik 20 60,60
2. Cukup Baik 10 30,30
3. Kurang Baik 3 9,01
Jumlah 33 100
Sumber : Kuesioner, diolah 2012
Berdasarkan hasil angket diatas, 20 orang dari total 33 responden
menyatakan bahwa pelaksanaan program pelayanan administrasi
perkantoran sudah baik. Hal ini dapat diketahui dari angket campuran
yang diberikan peneliti kepada responden, dimana salah seorang
responden yang mengemukakan pelaksanaan program pelayanan
administrasi menyatakan bahwa alasannya memilih baik adalah karena
selama bekerja di Kantor Camat Poasia, kebutuhan responden ini sudah
merasa terpenuhi dalam hal sarana dan prasarana administrasi kantor.
Sementara, 10 orang menyatakan cukup dan 3 orang menyatakan kurang
dengan alasan masing-masing.
Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur
Kecamatan Poasia sudah melaksanakan program pelayanan administrasi
perkantoran dengan baik. Dengan berjalannya program pelayanan
administrasi perkantoran dengan baik, maka hal ini dapat menunjang
keberlangsungan aktivitas kerja aparatur kecamatan dengan efektif dan
efisien.

66. 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Demi keberlangsungan pemerintahan Kecamatan Poasia secara
efektif dan efisien, maka perlu ada instrument khusus untuk
meningkatkan kemampuan disiplin aparatur kecamatan.
Program peningkatan disiplin aparatur yang dimaksudkan dalam
program kerja ini adalah hal-hal penting yang dapat meningkatkan rasa
disiplin aparatur kecamatan. Hal-hal penting tersebut berupa :
a. Pengefektifan apel pagi
b. Pengefektifan system reward and punishment
c. Pengefektifan sidak kelurahan
d. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian, upaya
ini telah dilakukan oleh Camat Poasia untuk menerapkan disiplin
terhadap aparatur kecamatan termasuk jajaran dibawahnya semisal
kelurahan. Hal ini terlihat dengan intensnya apel pagi yang dilakukan
untuk mengevaluasi kinerja dari seluruh aparatur kecamatan. Dan di apel
pagi tersebut terkadang dilakukan pemberian reward (hadiah) bagi
aparatur kecamatan yang disiplin dan berprestasi, sementara itu
punishment (hukuman) bagi aparatur kecamatan yang tidak disiplin dan
tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Hal ini tergambar dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala
Subbagian Umum dan Kepegawaian, Musi, S.Si (Wawancara, 7 Juni
yang mengemukakan bahwa :

67. “......Camat Poasia memang telah maksimal menerapkan program
disiplin aparatur. Karena setiap aparatur Kecamatan Poasia, baik di
internal kecamatan itu sendiri ataupun kelurahan-kelurahan yang ada di
lingkup Kecamatan Poasia selalu dipantau dan diawasi keberjalanan
tugas-tugas masing-masing aparatur. Terlihat dengan rutinnya
pelaksanaan apel pagi di Kantor Camat Poasia untuk mengevaluasi
kinerja aparat kecamatan, dan terkadang kami mendampingi Camat
Poasia untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada kelurahan-
kelurahan untuk melihat keberlangsungan pelaksanaan program mereka.”
Hal ini bisa diukur dari tanggapan responden mengenai
pelaksanaan program disiplin aparatur yang dilakukan Camat Poasia,
Drs. Hajar Aswad seperti yang tergambar pada tabel berikut :
Tabel 5. Tanggapan responden mengenai upaya pelaksanaan program
peningkatan disiplin aparatur yang dilakukan Camat
Poasia
No Tanggapan Responden Jumlah Tanggapan (%)
Responden
1. Sangat Baik 32 96,97
2. Cukup Baik 1 3,03
3. Kurang Baik - -
Jumlah 33 100
Sumber : Kuesioner, diolah 2012
Berdasarkan data responden diatas, menunjukkan bahwa 32 orang
atau sebanyak 96,97 % dari jumlah 33 orang responden menyatakan
pelaksanaan program peningkatan disiplin aparatur yang dilakukan
Camat Poasia sudah baik, sementara 1 orang atau 3,03 % dari total
responden menyatakan cukup. Dari data kuesioner tersebut, responden
yang menyatakan upaya pelaksanaan program peningkatan disiplin
aparatur yang dilakukan Camat Poasia sudah baik, mengemukakan

68. alasannya bahwa dengan adanya apel pagi rutin yang diwajibkan Camat
Poasia kepada pegawainya dapat memberikan dampak peningkatan
disiplin pegawai. Karena dalam apel pagi itu ada arahan dan juga
evaluasi kinerja pegawai.
Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan untuk
menerapkan program disiplin aparatur sudah baik. Dan hal ini perlu
ditingkatkan agar tingkat disiplin aparat di Kecamatan Poasia semakin
tinggi.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Agar adanya kejelasan dan transparansi dalam hal capaian kerja
aparat dan pengelolaan anggaran di Kecamatan Poasia, maka perlu ada
program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja
dan keuangan. Adapun item-item yang akan dimaksimalkan dalam
program ini adalah :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian
realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Dari program tersebut, pelaksanaannya juga sudah dilakukan secara
maksimal oleh aparatur Kecamatan Poasia atau yang dalam hal ini adalah
menjadi tanggungjawab dari Kepala Subbagian Perancanaan dan
Pelaporan Keuangan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang

69. dilakukan dengan Camat Poasia, Drs. Hajar Aswad (Wawancara, 4 Juni
2012) yang mengemukakan bahwa :
“........ Laporan-laporan mengenai capaian keuangan di akhir tahun
ataupun dalam jangka semester sudah dilakukan oleh Kepala Subbagian
Perencanaan dan Pelaporan Keuangan berserta para stafnya dengan
cukup baik. Karena dalam keberlangsungan pemerintahan di Kecamatan
Poasia, laporan mengenai ikhtisar realisasi anggaran selalu terlaporkan.
Hal ini juga cukup membantu dalam hal evaluasi diakhir tahun. Sama
halnya dengan laporan capaian kinerja SKPD di Kecamatan Poasia.”
Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan
program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja
dan keuangan telah dilakukan dengan baik. Hal ini sangat penting, agar
realisasi capaian yang telah ditargetkan oleh Kecamatan Poasia dalam hal
keuangan dan kinerja aparatur bisa di ukur di akhir tahunnya.
4. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Salah satu program yang ada di Kecamatan Poasia adalah program
peningkatan peran serta masyarakat terhadap pembangunan di
kecamatan, yang dalam hal ini juga menjadi tanggung jawab dari
kelurahan yang ada di Kecamatan Poasia. adapun item dari program ini
adalah :
a. Pembinaan agama di tingkat Kecamatan (MTQ/STQ tingkat
kecamatan)
b. Pembinaan Kelurahan se-Kecamatan
Tolak ukur berjalannya program ini adalah dapat dilihat dari
wawancara yang dilakukan dengan Lurah Rahandouna, Drs. Mahmud
Kaido (Wawancara, 30 Mei 2012) yang mengungkapkan bahwa :

70. “......Upaya Kecamatan Poasia dalam memaksimalkan program
peningkatan peran serta masyarakat sudah cukup maksimal. Hal ini di
tunjukkan dengan rutinnya program-program pembinaan kelurahan yang
dilakukan oleh Camat Poasia dalam rangka memaksimalkan program
pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Misalnya dengan
melakukan pelatihan-pelatihan tentang pengadminsitrasian, menjadikan
lurah sebagai pembicara ataupun moderator dalam kegiatan-kegiatan
kecamatan, dan lain sebagainya yang menurut saya sangat berguna untuk
pembinaan kepada masyarakat....”
Selain itu, wawancara yang dilakukan dengan salah satu tokoh
masyarakat di Kelurahan Matabubu, Drs. H. Sahibu (Wawancara, 24 Mei
2012) mengungkapkan bahwa:
“......dalam hal peningkatan peran serta masyarakat yang dalam hal
ini dibidang keagamaan juga rutin dilakukan Kecamatan Poasia ditiap
tahunnya. Biasanya di momen bulan Ramadhan ataupun momen hari
besar islam lainnya diadakan lomba Mushabaqah Tilawatil Qur’an
(MTQ) di tingkat Kecamatan. Hal ini sangat baik dan berguna bagi
masyarakat, apalagi untuk meningkatkan pembinaan keagamaan di
masyarakat.”
Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa upaya yang
dilakukan aparat Kecamatan Poasia untuk program peningkatan peran
serta masyarakat sudah dilakukan dengan maksimal. Hal ini di dukung
dengan tanggapan responden mengenai pelaksanaan program
peningkatan peran serta masyarakat, seperti yang ada dalam tabel
berikut: