EXECUTIVE SUMMARY
PPID KAB. TORAJA UTARA
Presentasi Keterbukaan Informasi
Badan Publik Tahun 2022
Makassar, 28 September 2022
Presenter :
IGNASIUS RANTETARUK, S.Sos
Ka. Bidang Komunikasi Publik

SEKRETARIAT
Dinas Komunikasi Informatika
Statistik & Persandian
Komp. Perkantoran Marante,
Jl. Poros Rantepao – Palopo KM. 4, Tondon,
Kab. Toraja Utara.

Presiden RI Joko Widodo
The 2021 Open Government Partnership Global Summit
15 September 2022
Saat ini tata kelola pemerintahan
yang baik, good governance telah
menjadi norma. Prinsip Keterbukaan,
Akuntabilitas, Transparansi dan
Inklusivitas menjadi keniscayaan
dalam mengelola pemerintahan.”
“

Dalam perjalanan mewujudkan amanat UU
KIP No. 14 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara sebagai Badan Publik telah
menerbitkan tiga produk kebijakan yang
dimulai pada tahun 2015.
kebijakan transparansi
01

KEPBUP TORAJA UTARA NO. 455/X/2015
Tentang Penetapan Kembali Tim Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi Pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
KEPBUP TORAJA UTARA NO. 420/III/2022
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
PERBUP TORAJA UTARA NO. 24 TAHUN 2018
Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
Pembentukan produk kebijakan keterbukaan informasi di badan public
Pemerintah kabupaten Toraja Utara secara garis besar mengacu pada
UU No. 14/2008, PP No. 61/2010, Permendagri No. 3/2017 dan
Permenkominfo No. 8/2019
kebijakan transparansi

struktur kelembagaan
02
Struktur kelembagaan PPID Kabupaten Toraja
Utara mengacu pada Perbup Toraja Utara Nomor
24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
Guna mengharmonisasian struktur kelembagaan PPID
mengikuti PERMENKOMINFO No. 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kongkuren
Bidang Komunikasi Dan Informatika, maka melalui
KEPBUP Toraja Utara 420/III/2022 PPID Utama yang
dulunya diduduki oleh pejabat eselon III, diubah menjadi
pejabat eselon II yang membidangi urusan Komunikasi
Publik.

sarana prasarana
03
Tempat pelayanan informasi publik PPID Utama
berlokasi di Kantor Diskominfo.SP Gedung
Perkantoran Kabupaten Toraja Utara Jl. Poros
Rantepao - Palopo Km 4, Kecamatan Tondon.
Ruang Pelayanan Informasi Publik berada bersama
ruang Media Center.

sarana prasarana
Ruang Pelayanan Media Center Dinas Kominfo.SP
Mobiler Layanan Meja Layanan 1 unit; Kursi Petugas dan Pemohon Informasi 3 Unit
Perangkat Komputer PC AIO 1 Unit; Printer 1 Unit
Internet Wi-Fi Publik
Formulir Pelayanan Form Permohonan; Form Keberatan; Tanda Bukti Penerimaan Permohonan
Informasi dan Tanda Bukti Penerimaan Tanggapan Permohonan Informasi Publik

sarana prasarana
FRONT DOOR MEDIA CENTER / PPID
FRONT DESK PPID

sarana prasarana
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI FORMULIR KEBERATAN INFORMASI

sarana prasarana
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI FORMULIR KEBERATAN INFORMASI

Kanal layanan elektronik
04
Untuk menunjang aksesibilitas pelayanan
informasi publik, sejak tahun 2018 Dinas
Kominfo.SP Toraja Utara dengan didukung
oleh Kementerian Dalam Negeri telah
menyediakan website PPID yang mulai
dimanfaatkan di tahun 2019.
http://ppid.torajautarakab.go.id/

Selain kanal layanan informasi publik
berbasis elektronik, PPID Kab. Toraja Utara
juga menerima pelayanan informasi
melalui e-mail.
ppid@torajautarakab.go.id/
Kanal layanan elektronik

sarana prasarana
Sumber daya manusia
05
Dalam pelaksanaan fungsi teknis
pengelolaan layanan informasi publik, PPID
Kabupaten Toraja Utara didukung oleh
pegawai internal di lingkungan pemerintah
dan Tenaga Kontrak Daerah yang
komposisinya sebagian besar berasal dari
Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan
Persandian dan 1 (satu) pegawai dari
Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Standar operasional prosedur
06
Agar pelaksanaan teknis pelayanan
informasi publik dapat berjalan secara
sistematis, tepat dan terukur SDM PPID
didukung 5 (lima) Standar Operasional
Prosedur Informasi Publik

Penanganan Keberatan
Informasi
Penyusunan Daftar
Informasi Publik
Pelayanan Permohonan
Informasi Publik
Uji Konsekuensi
Informasi
Fasilitasi Sengketa
Informasi
Standar operasional prasarana
Standar Operasional Prosedur Informasi Publik PPID Kabupaten Toraja Utara
termuat dalam Lampiran PERBUP Toraja Utara No. 24 Tahun 2018
http://ppid.torajautarakab.go.id/front/dokumen/detail/300198857 http://ppid.torajautarakab.go.id/front/dokumen/detail/300198872 http://ppid.torajautarakab.go.id/front/dokumen/detail/300198864
http://ppid.torajautarakab.go.id/front/dokumen/detail/300198
873
http://ppid.torajautarakab.go.id/front/dokumen/detail/300198866

Pada tahun 2021 anggaran operasional
pelayanan Informasi pada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
yang melekat pada DPA Dinas Komunikasi
Informatika Statistik Dan Persandian tidak
dianggarkan secara spesifik.
kebijakan anggaran
07

Dinamika Anggaran Operasional PPID
2019 - 2022
Kebijakan anggaran
2019
5.000.000
15.000.000
25.000.000
2020 2021 2022
50.000.000
100.000.000

Pelayanan informasi publik PPID Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan
melalui dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Pelayanan
langsung dilakukan dengan pemohon mendatangi langsung ke meja
layanan informasi di Dinas Kominfo.SP dan Pelayanan tidak langsung
dengan mengunjungi website ppid.torajautarakab.go.id atau melalui
portal torajautarakab.go.id
ringkasan pelayanan
08

ringkasan pelayanan

ringkasan pelayanan
NO PEMOHON (Pekerjaan/Inisial) INFORMASI YANG DIMINTA TUJUAN
1 2 3 4
A. Melalui Dashboard Elektronik (Website PPID)
1 2 3 4
1 Karyawan Swasta / (DL) Rencana Induk TIK Kab, Toraja
Utara
Penelitian
2 PNS / (JE) Daftar Media Pers Lokal
(Toraja Utara 2021)
Penelitian
3 Peneliti / (NA) Dokumen Kerjasama Sister
City Toraja Utara – Selwin New
Zealand
Penulisan Jurnal
4 Mahasiswa / (SPM) Laporan realisasi anggaran dan
Neraca Pemda Toraja Utara
Tahun 2015-2021
Penulisan Paper
5 Karyawan Swasta / (DL) Daftar Media Pers Lokal
(Toraja Utara 2021)
Penelitian
A. Melalui Front Desk PPID
- - -
Logbook Pemohon Informasi tahun 2021

o Terpusatnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
yang mana layanan sepenuhnya berada pada PPID Utama
menjadi hambatan dalam pengelolaan pelayanan informasi
khususnya dalam hal koordinasi dan komunikasi data.
o Belum diarusutamakannya keterbukaan informasi publik
sebagai program kegiatan yang dapat membangun citra,
kepercayaan dan partisipasi publik, Kondisi ini turut
mempengaruhi dukungan kebijakan anggaran dalam
penyelenggaraan layanan keterbukaan informasi publik
o Belum tersedianya Daftar Informasi Publik dan Daftar
Informasi Dikecualikan yang telah disahkan melalui regulasi
daerah.
o Belum tersedianya media informasi pada setiap OPD baik
yang berbasis websitemaupun media sosial yang dapat
menunjang aksesibilitas dan penyebebarluasan informasi
publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
o Manajemen pendokumentasian (data fisik dan elektronik)
pada badan publik yang belum tertata secara baik.
o Dukungan Sumber daya manusia dalam penyelenggaran
layanan informasi yang masih sangat terbatas.
o Belum tersedianya dukungan instrumen kelengkapan
saranan prasarana yang memenuhi standar mutu pelayanan
publik seperti ketersediaan ruangan khusus pelayanan,
ruang/tempat tunggu dan juga media penyimpanan
dokumen arsip fisik.
kendala pelayanan 2021
09
i n t e r n a l
01
02
03
04
01
02
03

e k s t e r n a l
01
o Masih rendahnya keterlibatan badan publik Perangkat Daerah (28 OPD dan 21
Kecamatan) sebagai penguasa informasi program kegiatan sektoral dalam
pengelolaan informasi dan dokumentasi.
02
o Belum optimalnya pembinaan langsung Komisi Informasi ke Badan Publik
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
kendala pelayanan

01
Kepada Pimpinan Daerah dan
OPD untuk mendukung
penguatan kelembagaan PPID
02
03
04
Advokasi Anggaran
o Mendorong adanya komitmen dan
kebijakan untuk menyediakan
anggaran yang memadai dan
secara spesifik diperuntukkan bagi
operasional program dan kegiatan
PPID.
Membangun mekanisme
koordinasi dengan semua
perangkat daerah
penghasil/penguasa informasi
Koordinasi
Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis terkait penyelenggaraan
keterbukaan informasi publik
di setiap Perangkat Daerah
Kapasitas SDM
rekomendasi tindak lanjut
10

terima kasih