1. Kebijakan Kementerian
Kesehatan dalam Pelayanan
KB Pasca Persalinan (KBPP)
Jakarta, 20 Juli 2020
dr. Lovely Daisy, MKM
Kasubdit Kesehatan Usia Reproduksi
Direktorat Kesehatan Keluarga
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
10. KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN KONTRASEPSI
PER MIX KONTRASEPSI (Absolut)
514
907
54
13
671
728
153
74
1448
1626
480
890
69
21
682
1014
147
51
1460
1894
288
753
55
5
542
733
126
38
1101
1439
2016
2017
2018
KOMPLIKASI BERAT KEGAGALAN KONTRASEPSI TOTAL KASUS
Sumber : BKKBN (Data Pelayanan Kontrasepsi 2016, 2017 dan Oktober 2018)
ASPEK EFEKTIVITAS?
11. Tingkat Putus Pakai
Kontrasepsi (2003-2017)
SDKI
2017
Bagaimana pelaksanaan
konseling ??
Alasan
Efek samping sebagai alasan utama putus pakai
KB; SDKI (2007) dan (2012) sebesar 18,1% dan
SDKI (2017) sebesar 30%
SDKI
2017
12. Kualitas Pelayanan Konseling KB
Indeks yang digunakan untuk mengukur
kualitas konseling KB yang diterima klien,
yang meliputi:
1. Informasi tentang metode lain ber-KB di
luar yang diketahui/dikehendaki klien,
2. Informasi tentang efek samping
kontrasepsi, dan
3. Informasi tentang hal yang perlu
dilakukan jika mengalami efek samping
kontrasepsi
57.6
49.2
36.8
Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3
MMI Indonesia: 30,4
ASPEK CLIENT-CENTERED?
30,4
Method Information Index (MII) Indonesia
Laporan Family Planning 2020 (FP2020) tahun 2016-2017
14. PROPORSI 4 TERLALU, RISKESDAS 2013
0
20
40
Terlalu muda
<20 tahun
Terlalu tua
>35 tahun
Terlalu dekat
<2 tahun
Terlalu
banyak >2
anak
8.4
12.1
33.7 32.3
15. CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN
TAHUN 2019
15 Sumber : Data Komdat tahun 2019
18. •1 2
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan
dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif
didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi
STRATEGI RPJMN 2020-2024
Peningkatan
kesehatan ibu, anak
dan
kesehatan
reproduksi
Percepatan
Perbaikan gizi
masyarakat
Peningkatan
pengendalian
penyakit
Penguatan Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
Peningkatan
pelayanan kesehatan
dan pengawasan
obat dan makanan
19. PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI
STRATEGI
INTERVENSI
Peningkatan Akses
Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Anak
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan
Pemberdayaan
Masyarakat
Penguatan Tata
Kelola
Upaya Terobosan
Peningkatan fasilitas kesehatan (Puskesmas, Bidan Praktek Swasta
dan 120 RSUD Kab/Kota) dalam penanganan kegawatdaruratan ibu
dan bayi, ketersediaan rumah tunggu kelahiran, keterjangkauan
layanan KB
Penempatan dokter spesialis (obgin, anak, penyakit dalam, anestesi,
bedah) sebanyak 700 orang per tahun, ketersediaan Unit Transfusi
Darah/Bank Darah RS di kab/kota, penguatan antenatal, persalinan,
dan postnatal sesuai standar, pengampuan & pembinaan dari RSUP
Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu & Anak, Kelas ibu hamil dan ibu
balita, Posyandu, pemanfaatan dana desa, peran PKK perencanaan
persalinan dan pencegahan komplikasi (ambulan desa, donor darah)
Penguatan upaya promotif & preventif di Puskesmas, pelacakan-
pencatatan-pelaporan kematian ibu dan bayi, pemantauan
implementasi regulasi
20. DUKUNGAN REGULASI TERKAIT PELAYANAN KB
UU No.
40/2004
tentang SJSN
UU No. 36/2009
tentang
Kesehatan
Permenkes No. 28/2014
tentang Pedoman Pelaksanaan
Program JKN
Perpres No. 82/2018
tentang Jaminan Kesehatan
Permenkes No. 97/2014
tentang Pelayanan Kesehatan
Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan, Masa Sesudah
Melahirkan, Peyelenggaraan
Pelayanan Kontrasepsi, serta
Pelayanan Kesehatan Seksual
Permenkes No. 99 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Permenkes
No. 71/2013 tentang Pelayanan
Kesehatan pada JKN
Permenkes No. 6/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkes Nomor 52/2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Permenkes No. 76/2014
tentang Pedoman INA CBG dalam
Pelaksanaan JKN
Permenkes No. 12/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan No 59/2014 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Progra Jaminan Kesehatan
UU No. 52/2009
tentang
Perkembangan
Kependudukan
dan
Pembangunan
Keluarga
21. PENGUATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KB
Pentingkatan
awareness
masyarakat dan
PUS terkait pentingnya
perencanaan kehamilan melalui
kelas ibu hamil, konseling KB
bagi PUS dengan kondisi atau
masalah kesehatan khusus, dan
pemberian konseling kespro
bagi catin
Peningkatan
kapasitas tenaga
kesehatan melalui: pelatihan dan
orientasi KBPP, pelatihan gawat
darurat maternal neonatal,
Sosialisasi Pedoman KB WHO
dan Orientasi Roda KLOP, dsb
Memanfaatkan
teknologi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan
KB dengan pengembangan Roda
KLOP dalam versi android dan
menyusun metode pembelajaran
jarak jauh (e-learning)
Meningkatkan
monitoring dan
evaluasi terhadap
pelayanan KB yang diberikan
oleh petugas kesehatan
22. PEDOMAN KB WHO ADAPTASI INDONESIA
Adaptasi dari pedoman-pedoman ini diharapkan dapat
menjadi acuan dalam penyediaan dan peningkatan
pelayanan KB di Indonesia
23. Keluarga Berencana
• Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran
anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur
kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan
sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga
yang berkualitas.
23
▪ Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu
pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal,
memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang
ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
▪ Pelayanan kontrasepsi adalah serangkaian kegiatan terkait
dengan pemberian, pemasangan/pencabutan suatu metode
kontrasepsi dan tindakan-tindakan lain dalam upaya mencegah
kehamilan.
KB pada kondisi khusus:
KB Pasca Persalinan (KBPP)
KB Pasca Keguguran (KBPK)
24. Menunda kehamilan (usia klien < 20 tahun,
atau klien yang memiliki masalah
kesehatan)
Mengatur jarak kehamilan (minimal 2
tahun)
Menghentikan kesuburan (khususnya pada
klien berusia > 35 tahun dan memiliki anak
≥3)
Tindakan pemberian pelayanan
kontrasepsi dilakukan pada:
Tujuan Reproduksi:
Pasangan Suami Istri
Sasaran:
a. Masa interval
b. Pascapersalinan
c. Pascakeguguran
d. Pelayanan kontrasepsi darurat
PELAYANAN KONTRASEPSI
25. Pelayanan Kontrasepsi
25
Pascapelayanan
Kontrasepsi
• Pemberian konseling
• Pelayanan
medis/rujukan
3
Pelayanan
Kontrasepsi
• Pemberian kondom, pil,
suntik, pemasangan atau
pencabutan implant,
pemasangan atau
pencabutan AKDR,
pelayanan tubektomi,
pelayanan vasektomi
• Pelayanan kontrasepsi
dapat dilakukan pada:
1. Masa Interval
2. Pasca Persalinan
3. Pasca Keguguran
4. Pelayanan kontrasepsi
darurat
2
Prapelayanan
• Pemberian komunikasi,
informasi dan edukasi
• Pelayanan konseling
• Penapisan kelayakan
medis
• Permintaan persetujuan
tindakan tenaga
kesehatan
1
26. 26
No. METODE
Masa perlindungan Kandungan
Modern/
Tradisional
MKJP
Non
MKJP
Hormonal
Non-
Hormonal
Modern
Tradisional
1. AKDR √ √ √
2. Implan √ √ √
3. Tubektomi √ √ √
4. Vasektomi √ √ √
5. Suntikan √ √ √
6. Pil √ √ √
7. Kondom √ √ √
8.
Metode Amenorhe
Laktasi (MAL) √ √ √
9. KB Alamiah √ √ √
10. Senggama Terputus √ √ √
Kategori Metode Kontrasepsi
27. Harus dilakukan sesuai standar oleh nakes di fasyankes
Dapat dilakukan/diberikan di fasyankes atau fasilitas lain
MAL :Metode Amenore Laktasi
AKDR : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
Non metode
kontrasepsi jangka
panjang
(Non MKJP)
Metode kontrasepsi
jangka panjang
(MKJP)
Suntik
Pil
Kondom
MAL
KB Alamiah
AKDR
Implan
Vasektomi
Tubektomi
Pilihan Metode Kontrasepsi
Pelayanan Kontrasepsi Dalam Program KB
(Permenkes No.97/2014)
KONDOM
Utamakan :
29. Waktu penggunaan
kontrasepsi:
Masa Nifas
(0-42 hari)
KBPP dalam masa nifas
Periode waktu
yang digunakan
oleh program
Menurut WHO Pelayanan KBPP diberikan dalam waktu 0-12 bulan setelah melahirkan.
Sesuai kepentingan program Indonesia membagi menjadi:
(>42 hari – 12 Bulan)
KBPP setelah masa nifas
KB Interval >12 Bulan
30. • Kembalinya
kesuburan pasca
persalinan tidak terduga dan
kadang dapat terjadi
sebelum datangnya
menstruasi (rata-rata pada
ibu yang tidak menyusui,
ovulasi terjadi pada 45 hari
pasca persalinan atau lebih
awal)
• Resiko untuk Hamil kembali
dalam 6 bulan pertama
KBPP
Secara umum, hampir
semua metode
kontrasepsi dapat digunakan
sebagai metode KB PP
Tujuan KB PP: mengatur
jarak kelahiran/ kehamilan
yang aman dan sehat dan
menghindari kehamilan yang
tidak diinginkan
KB Pascapersalinan (KBPP)
31. Jarak Kehamilan
yang Sehat
• Menunggu setidaknya 24
bulan setelah kelahiran
terakhir
• Setelah keguguran,
menunggu setidaknya 6 bulan
sebelum hamil kembali
• Remaja harus menunggu
sampai usia setidaknya 20
tahun sebelum hamil pertama
kali
Risiko Kehamilan
yang Rapat
• Kehamilan yang tidak di
inginkan
• Penguguran Kehamilan
yang tidak aman
• Resiko komplikasi
kehamilan dan persalinan
pada ibu
• Resiko komplikasi Pada
Bayi
33. PMK 97/2014
Paling berpotensi
untuk mencegah missed
opportunity KB PP
pemasangan AKDR
dalam 10 menit setelah
plasenta lahir (atau
sebelum penjahitan
uterus pada SC)
Waktu Pemasangan Definisi
Angka
Ekspulsi
Observasi
Insersi dini
pascaplasenta
Dalam 10 menit
setelah plasenta
lahir
9,5-12,5% Ideal : angka
ekspulsi rendah
Insersi segera
pascapersalinan
10 menit – 48 jam
pasca persalinan
25-37 % Cukup aman
Insersi tunda
pascapersalinan
>48 jam – 4 minggu
pasca persalinan
TIDAK
DIREKOMEN
DA SIKAN
Risiko tinggi
perforasi, ekspulsi
dan infeksi
Perpanjangan
interval
pascapersalinan
>4 minggu pasca
persalinan
3-13% Aman
AKDR Pasca plasenta
34. Apakah Konseling berpengaruh terhadap
keberhasilan KBPP?
Konseling yang efektif sangat berpengaruh pada
keberhasilan program KBPP:
▪ Konseling sangat penting untuk meningkatkan
cakupan KBPP segera. Jika mendapatkan
konseling berkualitas, 32,7% responden
memutuskan untuk menggunakan KBPP
segera, jauh lebih tinggi dibandingkan 9,8%
pada kelompok yang tidak mendapatkan
konseling (PPFP Choice study)
▰ Konseling KB selama kunjungan kehamilan,
diharapkan dapat membantu ibu memutuskan
metode KB apa yang akan dipakai segera
setelah persalinan 34
Pelayanan KB Pasca Persalinan
dapat dimulai pada kunjungan
antenatal, proses kelahiran dan
kunjungan post natal. Inisiasi KB
PP dapat dimulai dengan
konseling yang adekuat disetiap
proses diatas
35. Penguatan Konseling
Penguatan Konseling
KBPP
Konseling KB pada PUS
Penapisan Kriteria Kelayakan
Medis klien sebelum
menggunakan kontrasepsi
Konseling Perencanaan Kehamilan
bagi pasangan ODHA termasuk
pemilihan kontrasepsi
Pemberian informasi
terkait perencanaan
keluarga bagi catin
Menggunakan ABPK, Klien
akan diperkenalkan jenis dan
metode kontrasepsi
Keputusan ber-KB
Setelah klien memahami tentang
jenis dan metode kontrasepsi,
selanjutnya akan dilakukan
penapisan kondisi medis klien
apakah .
Penapisan kelayakan medis
penggunaan kontrasepsi
Konseling KBPP harus dilaksanakan
sebelum melahirkan, khususnya
diberikan pada saat pemeriksaan
kehamilan
Penguatan KBPP
38. DAMPAK COVID 19 TERHADAP PELAYANAN KB
1. Gangguan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan
Kesehatan termasuk pelayanan KB KR
▪ Petugas kesehatan sibuk dengan respons
COVID-19
▪ Fasilitas kesehatan tutup atau membatasi
layanan
▪ Kurangnya ketersediaan APD
2. Masyarakat menahan diri dari
mengunjungi fasilitas kesehatan
karena kekhawatiran tentang
paparan COVID-19 atau karena
pembatasan mobilitas
3. Gangguan distribusi yang
mengakibatkan ketersediaan
alokon terbatas
4. Pelatihan bagi provider berhenti
atau tidak berjalan dengan
optimal
Pelayanan KB
adalah masalah kesehatan
masyarakat yang memerlukan
perhatian khusus selama
pandemi
Walaupun dalam kondisi Pandemi Covid 19,
tetap saja diharapkan semua PUS terutama
4T tetap menggunakan kontrasepsi
dengan berbagai metode,
supaya tidak terjadi kehamilan
yang tidak diinginkan
Dengan keterbatasan pergerakan, akses
layanan untuk mendapatkan kelanjutan
layanan kontrasepsi terganggu.
Hal ini dapat meningkatkan terjadinya
kehamilan yang tidak diinginkan
karena kurangnya akses ke layanan
kontrasepsi.
40. Himbauan pada PUS
Tunda dan atau rencanakan kehamilan dengan baik
sampai kondisi pandemi berakhir dengan memperhatikan:
• Kriteria Layak Hamil
• Kemudahan Akses mendapatkan
pelayanan Kesehatan yang
berkualitas
Pastikan menggunakan alat atau obat kontrasepsi bagi PUS yang ingin menunda
kehamilan atau tidak ingin hamil lagi
41. Pelaksanaan Pelayanan KB
Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru
Senantiasa menerapkan:
Prinsip pecegahan
penularan Covid 19
Dilakukan dengan
tetap memperhatikan
protokol Kesehatan
pencegahan
penularan Covid 19
Dilakukan dengan
memperhatikan
zonasi wilayah
Penguatan metode KBPP
dan mengutamakan KB
metode jangka panjang
42. Pelaksanaan Pelayanan KB berdasarkan Zonasi Wilayah
NO KRITERIA ZONA HIJAU DAN ZONA KUNING ZONA ORANGE DAN ZONA MERAH
1 Teknis Umum
Pelaksanaan
Pelayanan
• Pelayanan KB dapat dilaksanakan tetapi
dilakukan dengan pengaturan jumlah
pasien dan waktu pelayanan yang dilakukan
secara tele registrasi
• Dilakukan anamnesa melalui teleregistrasi
terkait: gejala dan risiko tertular covid
(dengan menelusuri riwayat kontak),
konsultasi penggunaan KB dapat dilakukan
dengan tatap muka dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan
• Melakukan validasi hasil anamnesa
teleregistrasi dengan melakukan triase.
Kepada klien yang datang ke fasilitas
kesehatan.
• Pelayanan KB dapat dilaksanakan tetapi
dilakukan dengan pengaturan jumlah pasien
dan waktu pelayanan yang dilakukan secara
tele registrasi
• Akseptor KB sebaiknya tidak datang ke
petugas kesehatan untuk kontrol, kecuali
yang mempunyai keluhan, dengan syarat
membuat perjanjian terlebih dahulu dengan
petugas
• Dilakukan anamnesa melalui teleregistrasi
terkait:
- gejala dan risiko tertular covid
- konseling penggunaan KB,
(apabila masih dibutuhkan informasi
lanjutan dapat diberikan saat tatap
muka dengan waktu yang terbatas).
• Melakukan validasi hasil anamnesa
teleregistrasi dengan melakukan triase.
Kepada klien yang datang ke fasilitas
43. Pelaksanaan Pelayanan KB berdasarkan Zonasi Wilayah
NO KRITERIA ZONA HIJAU DAN ZONA KUNING ZONA ORANGE DAN ZONA MERAH
2 Pelayanan
Medis
Pemberian
Kontrasepsi
• Petugas Kesehatan dapat memberikan
pelayanan KB dengan syarat menggunakan
APD lengkap sesuai standar dan sudah
mendapatkan perjanjian terlebih dahulu dari
klien :
o Akseptor yang mempunyai keluhan
o Bagi akseptor AKDR atau Implan yang
sudah habis masa pakainya,
o Bagi akseptor Suntik yang datang sesuai
jadwal.
• Petugas Kesehatan dapat berkoordinasi
dengan PL KB dan Kader untuk minta bantuan
pemberian Pil KB kepada klien yang
membutuhkan yaitu:
o Bagi akseptor Pil ulangan sesuai jadwal
• Petugas Kesehatan dapat memberikan
pelayanan KB dengan syarat menggunakan
APD lengkap sesuai standar dan
memperhatikan protokol Kesehatan bagi klien
:
o Akseptor yang mempunyai keluhan
o Bagi akseptor AKDR atau Implan yang
sudah habis masa pakainya,
o Bagi akseptor Suntik dan pil yang datang
sesuai jadwal.
o Akseptor baru yang akan menggunakan
AKDR, implant, suntik dan pil dilakukan
penapisan kondisi medis menggunakan
Roda KLOP.
• Petugas Kesehatan dapat berkoordinasi
dengan PL KB dan Kader untuk minta
bantuan pemberian Pil KB kepada klien
yang membutuhkan yaitu:
o Bagi akseptor Pil ulangan sesuai jadwal
o Bagi akseptor Pil baru, tetapi yang
sudah konsultasi ke petugas Kesehatan
44. Pelaksanaan Pelayanan KB berdasarkan Zonasi Wilayah
NO KRITERIA ZONA HIJAU DAN ZONA KUNING ZONA ORANGE DAN ZONA MERAH
2 Pelayanan
Medis
Pemberian
Kontrasepsi
Petugas Kesehatan tetap memberikan pelayanan KBPP sesuai program yaitu dengan
mengutamakan metode MKJP (AKDR Pasca Plasenta atau MOW sesuai indikasi)
• Petugas Kesehatan dapat berkoordinasi
dengan PL KB dan Kader untuk minta
bantuan pemberian kondom kepada klien
yang tidak bisa datang kontrol ke petugas
Kesehatan
• Petugas Kesehatan dapat berkoordinasi
dengan PL KB dan Kader untuk minta
bantuan pemberian kondom kepada klien
yang membutuhkan yaitu :
o Bagi akseptor IUD atau Implan atau
suntik yang sudah habis masa pakainya,
tetapi tidak bisa kontrol ke petugas
kesehatan
• Petugas dapat memberikan pelayanan
MOW interval dan MOP di FKTP dan
FKTRL dengan menggunakan APD sesuai
standar dan memperhatikan protokol
pencegahan covid -19
• Tunda pelayanan MOW interval dan MOP,
hingga wilayah tersebut ditetapkan menjadi
zona hijau atau zona kuning (Akseptor dapat
disarankan menggunakan pilihan metode KB
lainnya
45. Pelaksanaan Pelayanan KB berdasarkan Zonasi Wilayah
NO KRITERIA ZONA HIJAU DAN ZONA KUNING ZONA ORANGE DAN ZONA MERAH
3 Konseling • Konseling KB dapat dilakukan secara
langsung dengan menggunakan APD
dan mematuhi protokol pencegahan
penularan Covid-19, tetapi apabila
masih memungkinkan masih bisa
mengoptimalkan penggunaan media
online
• Konseling KB tidak dilakukan secara
langsung atau tatap muka, dapat
dialihkan melalui media online (WA,
SMS, HP, Aplikasi, dsb)
4 Penyampaian
keluhan dan
informasi
lebih lanjut
• Petugas kesehatan memberikan
konsultasi kepada klien menggunakan
wa/telepon atau menerima klien
secara langsung dengan
menggunakan APD dan
memperhatikan protocol pencegahan
covid-19
• Petugas kesehatan memberikan
konsultasi kepada klien menggunakan
wa/telepon.
46. Pelaksanaan Pelayanan KB berdasarkan Zonasi Wilayah
NO KRITERIA ZONA HIJAU DAN ZONA KUNING ZONA ORANGE DAN ZONA MERAH
5 Penggerakan
Masyarakat
• Petugas lapangan diperkenankan
untuk memberikan KIE dan
penyuluhan secara langsung tetapi
dengan jumlah terbatas dan
memperhatikan protokol pencegahan
covid-19
• Petugas lapangan tidak
diperkenankan untuk memberikan KIE
dan penyuluhan baik secara personal
maupun penyuluhan massal secara
langsung kepada masyarakat
• Pemberian KIE dapat dikombinasikan
dengan penggunaan media online
(WA, Telepon, Aplikasi smart phone,
dsb)
• Pemberian KIE dapat diberikan dengan
mengoptimalkan penggunaan media
online (WA, Telepon, Aplikasi smart
phone, dsb)
Optimalisasi pencatatan dan pemantauan akseptor serta berkoordinasi dengan bidan
setempat untuk memastikan tidak terjadi putus pakai bagi klien dimasa pandemi Covid
19
47. Hal-hal yang harus diperhatikan
1. Terapkan prinsip umum pencegahan penularan COVID-19 pada saat melakukan
pelayanan KB yaitu menggunakan APD sesuai standar, mencuci tangan dengan
sabun dan air mengalir setiap selesai melakukan pemeriksaan, dan menjaga
jarak badan minimal 1,5 meter dari klien
2. Lakukan triase klien, dan pastikan klien yang dilayani bukan penderita covid,
kontak erat atau kasus suspek. Bagi Akseptor yang positif covid, kontak erat
atau kasus suspek dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani covid dan
dianjurkan tidak melakukan hubungan seks selama masa ini sehingga
penggunaan kontrasepsi dapat ditunda dan diminta langsung dilakukan setelah
sembuh atau selesai masa pemantauan;
3. Informasikan ke klien bahwa mereka dapat mendapatkan informasi tentang KB
secara online antara lain melalui situs resmi BKKBN atau melalui konsultasi
dengan petugas kesehatan melalui wa/telepon;
52. No Indikator Definisi Operasional Formula
TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
1 Jumlah
Kabupaten/kota
yang
menyelenggara
kan pelayanan
kesehatan usia
reproduksi
DO/Kriteria Kabupaten/kota
yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan usia
reproduksi adalah:
1. Minimal 50% puskesmas
memberikan pelayanan
kesehatan reproduksi
calon pengantin (kespro
catin), dan;
2. Seluruh Puskesmas
mampu dan memberikan
pelayanan KB Pasca
Persalinan
Jumlah
Kab/Kota
Kab/Kota
yang
menyelengg
arakan
pelayanan
kesehatan
usia
reproduksi
120
kab/
kota
200
kab/
kota
320
kab/
kota
470
kab/
kota
514
kab/
kota
INDIKATOR RPJMN DAN RENCANA STRATEGIS (1)
KEMENTERIAN KESEHATAN 2020 – 2024
53. KRITERIA 1.
Minimal 50% puskesmas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi
calon pengantin (kespro catin)
DEFINISI OPERASIONAL
Puskesmas memberikan pelayanan :
•konseling / komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kesehatan reproduksi calon pengantin dan
•skrining kesehatan bagi calon pengantin, minimal pemeriksaan status gizi meliputi :
(pemeriksaan berat badan, tinggi badan, penentuan IMT, pemeriksaan Lingkar Lengan Atas /
LiLa) dan tanda anemia (pemeriksaan konjungtiva dan pemeriksaan Hb)
Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan atau bidan dan atau perawat dan atau
petugas gizi)
DATA DUKUNG
• Laporan hasil pelayanan yang diberikan kepada calon pengantin
• Adanya pencatatan (kohort usia reproduksi)
54. KRITERIA 2.
Seluruh Puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca
Persalinan
DEFINISI OPERASIONAL
Puskesmas yang mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan dengan metoda cara modern
(AKDR/ pil/ suntik/ kondom/ MAL/ implan/ vasektomi) dilakukan dalam kurun waktu 0-42 hari setelah ibu
melahirkan.
KB Pasca Persalinan (KB PP) adalah pelayanan KB yang diberikan kepada PUS setelah persalinan sampai
kurun waktu 42 hari, dengan tujuan untuk menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan.
Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan atau bidan). Mempunyai minimal 2 (dua) orang
tenaga kesehatan yang kompeten yaitu :
• dokter dan atau
• bidan yang sudah mendapatkan pelatihan Contraceptive Technolgy Update (CTU)/ pelatihan keluarga
berencana (KB) / orientasi KB Pasca Persalinan (KBPP)
DATA DUKUNG
• Laporan hasil pelayanan KBPP bagi PUS (melalui data SIP)
55. Pelaksana Kegiatan
• Penanggung jawab kegiatan adalah pengelola program kesehatan
reproduksi / Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
• Penanggung jawab kegiatan adalah pengelola program kesehatan
reproduksi Puskesmas
• Penanggung jawab kegiatan adalah pengelola program Keluarga
Berencana Puskesmas
Tempat Pelaksanaan
Dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya
Waktu Pelaksanaan
Pelayanan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
56. Pencatatan dan pelaporan
• Petugas melakukan pelayanan dan mencatatkan dalam kohort kesehatan usia reproduksi
dan melaporkan melalui laporan program /Sistem Informasi Puskesmas (SIP) yang
selanjutnya dikirim ke Kabupaten/kota untuk dimasukan dalam aplikasi komunikasi data
program kesehatan keluarga (Komdat Kesga/Komdat Kesmas)
Waktu Pelaporan
Dilaporkan setiap Bulan
Pedoman yang dipakai
Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
Pedoman Pelayanan KB Pasca Persalinan di Fasilitas Kesehatan / Pedoman Pelayanan KB
57. Kabupaten/Kota
Lokus AKI-AKN
ACEH (3):
Pidie,
Bireuen,
Aceh
Utara
SUMUT (4):
Deli Serdang,
Mandailing
Natal, Asahan,
Nias Selatan
SUMBAR (4):
Kota Padang,
Pasaman Barat,
Pesisir Selatan,
Agam
RIAU (2):
Rokan Hilir,
Pelalawan
KEPRI (1):
Kota
Batam
JAMBI (1):
Tanjung
Jabung Timur
BENGKULU (2):
Seluma,
Bengkulu Utara
SUMSEL (2):
Banyu Asin,
Musi Banyuasin
BABEL (2):
Bangka Selatan,
Belitung Timur
LAMPUNG (1):
Kota Bandar
Lampung
BANTEN (7):
Serang, Lebak,
Tangerang,
Pandeglang,
Kota Serang,
Kota Cilegon,
Kota
Tangerang
Selatan
DKI JAKARTA (3):
Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta
Timur, Kota Jakarta Utara
JABAR (21):
Indramayu, Bogor, Garut,
Sukabumi, Karawang,
Bandung, Bandung Barat,
Cirebon, Purwakarta, Kota
Bandung, Tasikmalaya,
Bekasi, Subang, Cianjur,
Kuningan, Kota Bekasi, Kota
Depok, Kota Tasikmalaya,
Majalengka,
Sumedang, Ciamis
JATENG (14):
Grobogan,
Brebes, Demak,
Cilacap, Batang,
Kota Semarang,
Banyumas,
Kendal,
Pemalang,
Boyolali, Sragen,
Klaten, Blora,
Tegal
JATIM (18):
Jember, Kota Surabaya, Pasuruan,
Bojonegoro, Banyuwangi, Sidoarjo,
Pamekasan, Gresik, Bondowoso,
Mojokerto, Tulungagung, Jombang,
Kediri, Malang, Lumajang, Sampang,
Situbondo, Magetan
DIY (1):
Bantul BALI (2):
Karang Asem,
Tabanan
NTB (2):
Lombok
Timur,
Lombok
Tengah
NTT (1):
Timor Tengah
Selatan
KALBAR (1):
Kubu Raya
KALTENG (2):
Kotawaringin Timur,
Kota Waringin Barat
KALTARA
(2):
Nunukan,
Bulungan
KALTIM (1):
Kutai
Kertanegara
KALSEL
(1):
Kota Baru
SULUT (2):
Kep. Talaud,
Bolaang
Mongondow Utara
GORONTALO (2):
Pohuwato, Boalemo
SULTENG (3):
Banggai
Kepulauan,
Donggala, Sigi
SULBAR (2):
Polewali Mandar,
Mamuju
SULSEL (1):
Gowa
SULTRA (2):
Bombana,
Konawe
Selatan
MALUT (2):
Kepulauan Sula, Kota
Tidore Kep.
MALUKU (3):
Maluku Tengah, Maluku
Tenggara, Buru
PAPBAR (2):
Manokwari, Fakfak
PAPUA (3):
Mimika, Merauke,
Asmat
Pada tahun 2020 disamping daerah ini, perlu
juga di mapping kab/kota yang dianggap
seluruh Puskesmas diwilayahnya akan
mampu memberikan pelayanan KBPP (30%
kab/kota) --- > untuk mencapai target
59. HARAPAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN
KB TERMASUK KB PASCA PERSALINAN
Melakukan
pemetaan
kemampuan
seluruh
Puskesmas
yang mampu
(SDM, sarana
prasarana, alat,
dll) dan
memberikan
pelayanan KB
termasuk KBPP
Meningkatkan
kapasitas
tenaga
kesehatan
dalam
melakukan
pelayanan KBPP
termasuk
pelaksanaan
Konseling
Memastikan
ketersediaan
alokon
khususnya
MKJP di
seluruh
fasyankes
penyedia
layanan KB
Mendorong
klien sudah
ber KBPP
(terutama
MKJP)
sebelum
pulang dari
fasyankes
setelah
melahirkan
Meningkatkan
koordinasi LP,
LS dan OP
termasuk
dalam
melakukan
pemantauan
dan evaluasi
Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota bersama
BKKBN Provinsi/OPD KB Kabupaten/ Kota agar:
60. Harapan terkait pelayanan KB dimasa Pandemi
Pelayanan KB dimasa Pandemi Covid 19 harus tetap
terlaksana guna menghindari kehamilan yang tidak
terencana
Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan KB wajib
menerapkan protokol Kesehatan pencegahan penularan
covid 19 & pengaturan pasien dengan tele registrasi
.
Semua pihak perlu berkolaborasi dalam meningkatkan
pengetahuan dan kepatuhan masyarakat dalam
menerapkan protokol Kesehatan pencegahan
penularan covid 19.
Tercapainya target indikator pelayanan KB KR dan
penurunan AKI & AKB