Sistem politik Indonesia mengalami perubahan sejak masa Orde Lama yang menganut sistem parlementer hingga Orde Baru yang menerapkan demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Baru, kekuasaan presiden menjadi sangat dominan sementara lembaga-lembaga lain seperti parlemen menjadi lemah. Militer juga memiliki peran politik yang besar di bawah doktrin dwifungsi yang berdampak pada pelanggaran HAM.

1. SISTEM POLITIK INDONESIA
Pengenalan dan Sejarah Sistem
Politik
Pertemuan 2

2. Pokok Bahasan
1. Pengertian Sistem Politik
2. Ciri-ciri, Unsur-unsur dan Sifat Sistem
3. Sejarah Sistem Politik di Indonesia

3. 1. What is System?
2. What is Politics?

4. Beberapa ahli yang mengemukakan definisi
sistem,antara lain sebagai berikut:
1. Menurut Campbell (1979: 3), sistem adalah himpunan
komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-
sama berfungsi untuk mencapai tujuan.
2. Awad (1979: 4), sistem adalah sehimpunan komponen atau
subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai
dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Konontz dan O. Donnell (1976: 14), sistem bukan wujud fisik,
melainkan ilmu pengetahuan yang disebut sebagai sistem
yang terdiri atas fakta, prinsip, doktrin, dan lainnya.

5. Ciri- Ciri Sistem :
-mempunyai tujuan
-mempunyai batas
-memiliki sifat terbuka
-saling bergantung dan berhubungan
-adanya suatu proses
-memiliki mekanisme kontrol
Unsur-unsur Sistem :
-adanya sekumpulan objek
-adanya interaksi atau hubungan
antara elemen-elemen
-adanya sesuatu yang mengikat
elemen-elemen tersebut menjadi
suatu kesatuan
-berada dalam suatu lingkungan yang
kompleks

6. Sistem Unsur-unsur Tujuan
Tubuh Organ-organ,
kerangka
homeostatis
Negara Legislatif,
eksekutif, yudikatif
kesejahteraan
DPR Komisi, anggota,
gedung
Undang-undang

7. “Politik” menurut Andrew Heywood:
1. Politik sbg seni pemerintahan
2. Politik sbg hubungan publik
3. Politik sbg kompromi dan konsensus
4. Politik sbg kekuasaan

8. Sistem Politik – David Easton :
Interaksi yang terjadi dalam masyarakat melalui berbagai
macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi
yang bekerja dalam mencapai suatu tujuan (negara)

9. Sistem Politik
Sekumpulan pendapat, prinsip, yang
membentuk satu kesatuan yang berhubungan
satu sama lain untuk mengatur pemerintahan
serta melaksanakan dan mempertahankan
kekuasaan dengan cara mengatur individu
atau kelompok individu satu sama lain atau
dengan negara dan hubungan negara dengan
negara.

10. Sejarah Sistem Politik di Indonesia
1. Masa Orde Lama (Parlementer)
2. Masa Orde Baru
3. Hubungan Lembaga-lembaga Politik Orde Baru
4. Hubungan Negara dan Masyarakat
5. Peran Militer, Parpol dan Dampaknya terhadap HAM

11. Sejarah Sistem Politik di Indonesia
1. Masa Orde Lama (Parlementer)
- (1950-1959) / UUDS 1950 : Pembubaran RIS diiringi dengan demo
menuntut pembentukan Negara Kesatuan.
- Menganut sistem parlementer semu dimana parlemen tidak mempunyai
kedudukan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, presiden
dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat dan presiden berhak
membubarkan parlemen.
- UUDS 1950 yang bersifat “sementara” dikarenakan menunggu
terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun
konstitusi baru. Pemilihan Konstituante pada Pemilu 1955 berhasil
memilih konstituante secara demokratis, tetapi gagal membentuk
konstitusi baru hingga berlarut-larut.

12. ● Banyak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan
(sistem politik) pada masa ini yang memaksa Presiden Seokarno untuk
mengeluarkan Dektrit Presiden 5 Juli 1959: pembubaran konstituante
dan berlakunya kembali UUD 1945 dengan harapan kehiduapan negara
yang stabil.
● Pada masa ini, tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat, semua
lembaga yang pernah ada dibubarkan oleh Presiden diganti dengan
orang-orang pilihan Presiden sendiri. Presiden Soekarno
mendeklarasikan diri sebagai presiden seumur hidup. Sebagai
akibatnya berkembang ideologi Nasakom, dan Indonesia keluar dari
organisasi dunia, yaitu PBB. Akhir dari masa demokrasi terpimpin
adalah pemberontakan PKI pada tahun 1965.

13. 2. Masa Orde Baru
● Pada masa Orde Baru ini, pemerintah bertekad untuk menjalankan UUD
1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
● Sistem yang ditetapkan adalah Demokrasi Pancasila dan sistem
presidensial. Pada masa ini, kepemimpinan atau kekuasaan presiden
sangat besar dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik,
yang mengakibatkan terjadinya sentralistik kekuasaan pada presiden.
● Namun yang terjadi : Demokrasi tidak terlaksana, tidak ada rotasi
kekuasaan eksekutif, pembatasan rekrutmen politik, dan KKN
merajalela. Kepemimpinan Soeharto banyak sekali diwarnai dengan
adanya lobi politik yang tidak sehat.
● Adanya krisis moneter dan krisis sosial politik yang tak terkendali
terjadilah gelombanga demonstrasi mahasiswa pecah di mana-mana.
Rezim Soeharto benar-benar sedang diterpa badai, dan akhirnya
menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie pd tahun1988 (mulai era
reformasi)

14. 3. Hubungan Lembaga-lembaga Politik Orde Baru
● Rezim Orde Baru memiliki cara tertentu untuk mempertahankan
kekuasaan. Hampir tidak ada institusi politik di negeri ini yang tidak
berada dalam kontrol presiden. Lembaga kepresidenan yang begitu
kuat, menjadikan kabinet berada dalam posisi subordinatif, bahkan
parlemen tidak berdaya menghadapi kekuasaan eksekutif, termasuk
lembaga peradilan yang tidak bisa berdiri secara independen dan
menjadi instrumen kekuasaan rezim Orde Baru.

15. 4. Hubungan Negara dan Masyarakat
● Selama masa Orde Baru negara sangat kuat. Tidak ada perubahan
yang tidak dimulai dari negara. Masyarakat tidak memiliki ruang
partisipasi politik. Masyarakat dimobilisasi oleh negara. Partisipasi
bukan bermakna turut serta merencanakan, melaksanakan, dan
mengawasi kebijakan pembangunan.
● Pada bidang ekonomi. Kinerja pemerintah Orde Baru dalam
pembangunan ekonomi memberikan kesempatan rakyat meningkatkan
kesejahteraan. Pemerintah Orde Baru berhasil menaikkan produksi
beras, meningkatkan angka melek huruf, pelayanan kesehatan,
pendidikan, transportasi dan komunikasi serta membuka kesempatan
kerja di lapangan industri.
● Predikat sebagai “Bapak Pembangunan” menunjukkan bahwa presiden
memiliki peran yang besar dalam mencapai prestasi pembangunan
tersebut.

16. 5. Peran Militer dan Dampaknya terhadap HAM
● Rezim Orde Baru dapat dikatakan sebagai era kemenangan militer
karena peranannya menjadi sangat besar. ABRI (yang kemudian
berubah menjadi TNI) mengintervensi politik sipil melalui doktrin
dwifungsi. Dengan doktrin ini, militer memperoleh legitimasi untuk
masuk ke ranah politik sipil, antara lain dengan menempatkan tenaga
militer yang aktif ataupun pensiunan di MPR, DPR, DPRD, eksekutif,
dan staf pemerintah pusat ataupun daerah.
● Dalam konteks ini, sejalan dengan semakin tinggi tingkat kesadaran
politik masyarakat, sehubungan dengan meluasnya masyarakat yang
terdidik, semakin menyebar kekuatan kritis di masyarakat. Namun,
semakin kritis masyarakat, ternyata militer cenderung semakin represif.
Semakin represif militer, semakin banyak pelanggaran HAM dan
semakin sering muncul yang disebut dengan the state violence.

17. Referensi:
Sahya Anggara, 2013. Sistem Politik Indonesia. Penerbit Pustaka Setia:
Bandung.
Kustiawan, 2016. Sistem Politik Indonesia. Penerbit UMRAH Press:
Tanjungpinang.

18. TERIMA KASIH