Tabloid Diplomasi Edisi Agustus 2017

1. tidak untuk diperjualbelikan Diplomasitabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemluwww. Kemlu.go.id No. 108 tahun x tabloid Tgl. 15 agustus - 14 sepembeR 2017 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 Media Komunikasi dan Interaksi Derap Langkah Diplomasi Era Presiden Jokowi Menlu RI : Wajah Damai Politik Luar Negeri Diekspresikan Untuk Menciptakan Kesejukan Global Diplomasi Indonesia Bergerak Sistematis Sesuaikan Tantangan Global

2. Surat Pembacacatatan redaksi Dengan semakin menguatnya globalisasi ekonomi, peran diplomasi ekonomi dari suatu negara tentunya menjadi aspek dan instrumen yang sangat penting di dalam kebijakan luar negeri. Dalam hal ini diplomasi ekonomi diartikan sebagai langkah-langkah atau strategi dalam memanfaatkan hubungan internasional guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang mencakup kegiatan ekspor, impor, investasi, kerja sama teknik, dan perjanjian perdagangan bebas. Bagi Indonesia, isu diplomasi ekonomi adalah salah satu isu prioritas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Melalui “diplomacy for people”, Kemenlu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan perdagangan dan investasi, serta memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di dunia internasional. Salah satu potensi yang dimiliki dan merupakan peluang bagi diplomasi ekonomi Indonesia adalah bantuan Kerja Sama Teknik (KST), yaitu bantuan berupa peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, lokakarya, pengiriman tenaga ahli, dan peralatan teknik yang diberikan Indonesia kepada negara-negara lain yang membutuhkan. Upaya ini tentu saja dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang dalam meningkatkan perdagangan, investasi dan promosi pariwisata Indonesia, khususnya di negara-negara yang berpotensi sebagai pasar non- tradisional, seperti di Pasifik Selatan, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, Amerika Selatan dan Karibia. Terkait hal tersebut, Kemenlu dan para pemangku kepentingan lainnya, tentunya harus bersinergi dan inovatif dalam mengembangkan program bantuan KST. Kedepannya, program ini memiliki potensi besar sebagai elemen dari “diplomacy for the people” secara dua arah, baik bagi masyarakat Indonesia maupun bagi masyarakat dunia, khususnya masyarakat negara penerima bantuan KST. Dengan demikian maka KST memiliki efektivitas yang tinggi dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia kedepan. Salam Diplomasi. Melati Andria W. (Mahasiswa Universitas Al-Azhar, Jakarta) Para pembaca setia Tabloid Diplomasi yang terhormat, pada edisi ini kami menyuguhkan seputar derap langkah diplomasi Indonesia, khususnya di era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Menlu Retno. Di ranah diplomasi internasional, beberapa langkah penting telah ditempuh oleh Indonesia, khususnya dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia, menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global. Sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif, pemerintah Indonesia secara aktif mengambil peran kepemimpinan di tingkat regional dan global. Dalam hal ini, Indonesia meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai bagian dari perjuangan membangun kerja sama internasional dan tantangan dunia yang lebih adil, sejajar dan saling menguntungkan. Tiga artikel yang mengupas hal tersebut, kami tempatkan dalam rubrik Fokus Utama. Dan sebagai pelengkap, kami juga menurunkan tujuh artikel seputar wajah diplomasi Indonesia dalam rubrik Fokus. Selanjutnya, berbagai langkah dan terobosan diplomasi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI, kami suguhkan dalam beberapa artikel di rubrik Sorot. Pada edisi ini, sorotan kami tujukan pada upaya pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Berikutnya, peluncuran Kartu Diaspora yang dilandasi oleh semangat untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat Indonesia di luar negeri; Negosiasi isu global compact tentang migrasi dan pengungsi guna memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, serta kontribusi Indonesia dalam menampung sementara para pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri; Ekspor Indonesia ke Argentina; serta target pasar non tradisional dan pariwisata Indonesia. Sebagaimana biasanya, kami juga menampilkan berbagai topik menarik lainnya yang kami kemas dalam rubrik Lensa, diantaranya mengenai produk biji kopi Indonesia di Brazil dan apresiasi PBB kepada Indonesia dalam perlindungan hak pekerja migran. Demikian topik yang kami ulas pada edisi ini, dimana sebagai negara besar, diplomasi Indonesia tidak hanya mengupayakan kepentingan nasional semata, karena Indonesia juga layak dan sangat penting artinya untuk berkontribusi kepada dunia. Selamat membaca, dan semoga bermanfaat. Salam Diplomasi.

3. 9 fokus daftar isi Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber. Wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi. Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email: tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id FOKUS UTAMA 4 Derap Langkah Diplomasi Era Presiden Jokowi 6 Diplomasi Indonesia Bergerak Sistematis Menyesuaikan Tantangan Global 7 Menlu Retno Menggerakkan Diplomasi Dengan Insting Keibuan FOKUS 8 Menlu RI Mendapat Penghargaan Award Sebagai Agent of Change dari PBB 9 Menlu RI : Wajah Damai Politik Luar Negeri Diekspresikan Untuk Menciptakan Kesejukan Global 10 Membumikan Diplomasi Indonesia 11 Islam Moderat Dalam Diplomasi Indonesia 12 Islam Moderat Sebagai Instrumen Diplomasi Publik 13 Ulang Tahun Emas ASEAN: Gelorakan Semangat Sentralitas dan Kesatuan ASEAN SOROT 14 Peringati ASEAN Day, Kemenlu RI Selenggarakan Rangkaian Event Bertemakan “ASEAN Adalah Kita” 15 Peluncuran Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) 16 Mengenal Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri 17 Indonesia Negosiasikan Isi Global Compact tentang Migrasi & Pengungsi LENSA 18 Ekspor Indonesia ke Argentina Terus Meningkat 19 Senegal Jadi Target Pasar Non-Tradisional RI 20 Wisatawan Korea ke Indonesia Naik Lebih dari 45 Persen 21 Zahret El Bon Brazili Optimistis Gunakan 150 Kontainer Biji Kopi Indonesia di tahun 2017 23 Kunjungi Gubernur Aleppo, Komitmen RI Pada Program “Rebuild Syria” 24 PBB Apresiasi Indonesia Dalam Perlindungan Hak Pekerja Migran Menlu RI : Wajah Damai Politik Luar Negeri Diekspresikan Untuk Menciptakan Kesejukan Global PENANGGUNG JAWAB Duta Besar Niniek K. Naryatie (Plt. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik) Al Busyra Basnur (Direktur Diplomasi Publik) Azis Nurwahyudi (Sekretaris Direktorat Jenderal IDP) REDAKTUR Wahono Yulianto ANGGOTA REDAKTUR Agus Heryana Arif Suyoko Devdy Risa Meylia Wulandari PENYUNTING/EDITOR Cherly Natalia Palijama Amalia Maryafanti Khariri Cahyono DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI Arya Daru Pangayunan Ibnu Sulhan SEKRETARIAT Mahendra Hesty M. Lonmasa Darmia Dimu Orchida Sekarratri Agus Usmawan Kistono Alamat Redaksi Direktorat Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, Lt. 12 Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat Telp. 021- 68663162,3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035 Tabloid Diplomasi edisi bahasa Indonesia dan Inggris dapat didownload di : http://www.tabloiddiplomasi.org Email : tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal IDP Kementerian Luar Negeri R.I.

4. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 Derap Langkah Diplomasi Era Presiden Jokowi D i ranah diplomasi internasional, beberapa langkah penting telah ditempuh oleh Kementerian Luar Negeri di era kepemimpinan Presiden Jokowi, khususnya dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia, menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global. Salah satu langkah penting diplomasi Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia adalah diselenggarakannya KTT Luar Biasa ke-5 OKI di Jakarta. KTT ini bertujuan untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al- Sharif. KTT menghasilkan sebuah resolusi yang menegaskan kembali posisi negara-negara OKI terhadap permasalahan Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Di era Presiden Jokowi, Indonesia menempati peringkat ke-11 negara kontributor Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB, dimana Indonesia telah mengirimkan sebanyak 2.867 personil. Disamping itu, Indonesia memiliki visi untuk dapat mengirimkan sebanyak 4.000 personil hingga tahun 2019. Di sisi lain, sejak tahun 2012 hingga Juli 2016, Indonesia juga telah mengirimkan sebanyak 73 personil Tim Pengamat Indonesia (TPI) untuk International Monitoring Team di Filipina Selatan. Sementara itu, pada penyelenggaraan ASEAN- US Summit di bulan Februari 2016, Presiden Jokowi memimpin sidang di sesi pembahasan mengenai terorisme dengan menyerukan mengenai pentingnya moderasi, perdamaian dan toleransi. Di era Presiden Jokowi, upaya perlindungan WNI terus ditingkatkan melalui pendataan dalam database e-perlindungan. Sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada segenap WNI yang berada di luar negeri, Kemenlu telah melakukan pendataan. Hingga Juli 2016, sudah terdapat sebanyak 2.769.484 WNI yang telah terdaftar dalam database e-perlindungan. Pada periode Januari- Juli 2016, sebanyak 7.492 kasus perlindungan telah diselesaikan dari sebanyak 10.904 kasus perlindungan yang ada, Seiring dengan kemajuan dan beragam kekayaan budaya bangsa Indonesia, kini Bahasa Indonesia mulai berkembang dan dipelajari oleh bangsa-bangsa lain. Minat masyarkat luar negeri untuk mempelajari bahasa Indonesia meningkat pesat pada dua dekade terakhir. FOKUS UTAMA 4 No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017

5. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 FOKUS UTAMA 5 serta menyelesaikan 191 kasus perdagangan manusia dari 257 kasus pedagangan manusia yang ada. Di samping itu, Kemenlu RI juga telah berhasil membebaskan 37 WNI dari ancaman hukuman mati, dan membebaskan 16 WNI yang disandera. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri, Kemenlu RI menerapkan strategi perlindungan melalui pencegahan, deteksi dini, serta perlindungan secara cepat dan tepat. Di sisi lain, diterapkan pula Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Strategi ini didukung dengan Community Engagement penguatan database e-perlindungan dan payung hukum, serta koordinasi dan edukasi masyarakat. Kedaulatan NKRI ditegakkan melalui berbagai upaya perundingan perbatasan, dimana Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 10 negara, yaitu; Papua Nugini, Malaysia, Timor Leste, India, Vietnam, Palau, Filipina, Thailand, Australia dan Singapura. Dan memiliki perbatasan darat dengan 3 negara, yaitu; Papua Nugini, Malaysia dan Timor Leste. Indonesia memiliki 18 perjanjian batas maritim dan 27 perjanjian batas darat dengan negara- negara tetangga. Pada periode Agustus 2015 – Juli 2016, Indonesia telah melaksanakan 6 perundingan batas maritim dan 13 perundingan penegasan batas darat. Indonesia juga telah menunjuk utusan khusus penetapan batas maritim Indonesia-Malaysia untuk mempercepat proses negosiasi perbatasan kedua negara. Dan Indonesia menegaskan Kepulauan Natuna sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif, pemerintah Indonesia secara aktif mengambil peran kepemimpinan di tingkat regional dan global. Dalam hal ini, Indonesia meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai bagian dari perjuangan membangun kerja sama internasional dan tantangan dunia yang lebih adil, sejajar dan saling menguntungkan. Indonesia telah memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas kepada 600 peserta dari 76 negara Pasifik dan Afrika. Khusus untuk Palestina, Indonesia telah melaksanakan 154 program untuk 1.774 peserta. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia untuk pertama kalinya diundang dalam G7 Outreach Meeting yang membahas tema tentang stabilitas dan kesejahteraan di Asia, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan perempuan. Presiden Jokowi diminta menjadi pembicara utama pada sesi stabilitas dan kesejahteraan di Asia. Pada pelaksanaan G20 Summit, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk menyinergikan kebijakan fiskal, moneter dan reformasi struktural guna perbaikan ekonomi dunia. Sedangkan di KTT ASEAN, Indonesia menekankan pentingnya sentralitas ASEAN untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Indonesia juga mendorong kerja sama maritim, pemberdayaan UMKM, infrastruktur dan konektivitas, serta pemberantasan kejahatan lintas-batas. Selain itu, Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk mendukung kemerdekaan Palestina.[] Dok. satunusanews.id No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017

6. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 FOKUS UTAMA 6 Diplomasi Indonesia Bergerak Sistematis Menyesuaikan Tantangan Global Pemajuan isu demokrasi Indonesia tercermin dari pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) 2016 serta pembentukan dan persiapan BDF chapter Tunisia pada Oktober 2017. Partisipasi negara-negara di BDF juga terus meningkat, dimana pada 2015 tercatat 79 negara sedangkan pada 201 6 meningkat menjadi 95 negara. Dalam penyelesaian konflik Palestina/ Timur Tengah, Indonesia menunjuk Konsulat Kehormatan dan mendirikan rumah sakit di Palestina. Sedangkan dalam penyelesaian masalah Arab Saudi dan Iran, Indonesia melakukan shuttle diplomacy. Dan untuk memperkuat perannya di OKI, Indonesia membentuk Contact Group on Peace and Reconciliation. Peningkatan dukungan publik di luar negeri melalui pemberian Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) terlihat dari terus meningkatnya jumlah peserta dan negara. Pelaksanaan BSBI 2015 diikuti oleh 70 peserta dari 39 negara, pada 2016 diikuti oleh 60 peserta dari 40 negara, dan pada 2017 diikuti oleh 60 peserta dari 47 negara. Di bidang perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI), dilakukan terobosan berupa dukungan infrastruktur dan pengembangan sumber daya, termasuk SDM melalui pelatihan dan sistem pengukuran kinerja. Terobosan lainnya adalah berupa pembangunan sistem perlindungan WNI dan BHI melalui standardisasi prosedur dan pelayanan perlindungan. Capaian yang berhasil diraih dalam bidang perlindungan WNI dan BHI, diantaranya pengurusan hak-hak WNI seperti asuransi, gaji tertunggak dan kompensasi WNI pada rentang waktu Januari 2016- Juni 2017, adalah sebanyak 21.181 kasus yang berhasil diselesaikan. Selanjutnya dalam hal pemulangan WNI repatriasi dan deportasi, pada rentang waktu Januari 2016-Juni 2017, adalah sebanyak 46.486 WNI yang berhasil dipulangkan. Upaya pembebasan WNI dari ancaman hukuman mati pada rentang waktu Januari 2016-Juni 2017, adalah sebanyak 76 WNI yang berhasil dibebaskan. Disamping itu, Indonesia juga berhasil membebaskan 25 WNI yang disandera di Filipina dan 4 WNI yang disandera di Somalia. Dalam bidang diplomasi ekonomi, Kemenlu RI melakukan beberapa terobosan, yaitu: membuka pasar non- tradisional di kawasan Asia dan Afrika; menyelenggarakan temu bisnis; mendorong ekspor produk halal; memfasilitasi informasi antara investor asing dan pelaku bisnis nasional; meningkatkan promosi Indonesia di kawasan, dan membuka restoran Indonesia di negara-negara akreditasi. Adapun capaian yang diraih dalam upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia, diantaranya berupa ekspor 150 gerbong kereta api dan pesawat CN 235 ke Senegal dan Thailand, dilakukannya pembangunan pabrik mie instan di Serbia pada September 2016 dengan nilai investasi sebesar Rp 152 milliar, serta meningkatnya investasi di Indonesia. Realisasi investasi dari negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Tenggara senilai USD 9,78 juta pada 2016. Di bidang perdagangan, nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eropa meningkat 8,6% pada 2016. Sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia juga meningkat 19,82% pada 2016. Untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sepanjang tahun 2016, Indonesia mengintensifkan 20 perundingan batas maritim dan 16 perundingan batas darat. Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan kepastian hukum untuk pengelolaan sumber daya alam dan investasi di daerah perbatasan. Capaian yang diraih sepanjang periode Juni 2016- Juni 2017 adalah dicapainya kesepakatan Perjanjian Garis Batas Laut dan penyelesaian tahap akhir penentuan batas darat antara Indonesia- Singapura, Indonesia-Filipina, dan Indonesia-Timor Leste. Berikutnya adalah kesepakatan Indonesia-Malaysia mengenai MoU Survey and Demarcation batas darat Kalimantan dan Sabah.[] PENINGKATAN PERAN INDONESIA DI KAWASAN DAN DUNIA INTERNASIONAL DAPAT DILIHAT DARI PEMBAHASAN LAPORAN HAM INDONESIA PADA UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) DEWAN HAM PBB SIKLUS KETIGA DIMANA 103 NEGARA MENYATAKAN DUKUNGAN TERHADAP HAM INDONESIA. SELANJUTNYA, REKOMENDASI ISU PAPUA TURUN DARI UPR SIKLUS KEDUA, SERTA PELAKSANAAN PELAPORAN UPR 2017 DAN 2013. Dok. reuters

7. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 FOKUS UTAMA 7 Dok. Menlu Retno Menggerakkan Diplomasi Dengan Insting Keibuan Retno Marsudi menjadi wanita pertama di Indonesia, dan juga Asia Tenggara yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Selain mendapat amanat untuk menjalin kerjasama internasional di sektor kepulauan dan kelautan, Retno juga melanjutkan tugas Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri 2001-2009 yang kala itu memiliki misi meningkatkan kualitas para diplomat muda Indonesia dengan memberikan pembinaan pendidikan yang lebih baik. Menjadi menteri luar negeri RI perempuan pertama merupakan suatu tanggung jawab yang besar dan berat buat Retno, dan melaui tugas barunya sebagai Menteri Luar Negeri dia ingin menyampaikan pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar namun tidak membatasi ruang gerak perempuan untuk bergerak diberbagai bidang. Terkadang beberapa pihak mengatakan bahwa antara muslim dengan women empowerment agak tidak nyambung. Indonesia ingin menyampaikan bahwa Islam, demokrasi, dan women empowerment ini bisa dilakukan pada saat yang sama. Dalam sambutan singkat saat menerima menerima penganugerahan Award sebagai Agent of Change, dari UN Women dan Global Partnership Forum (GPF) Menlu Retno menyebutkan bahwa Indonesia akan selalu berada di garis terdepan dalam mendorong dialog. Melalui dialog, konflik dapat dicegah dan perbedaan mampu dijembatani. Hal ini diakuinya tidaklah terlepas dari “insting keibuan” yang dimilikinya sebagai seorang perempuan. Retno LP Marsudi, lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 27 November 1962 dan resmi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada 27 Oktober 2014 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (2014-2019). Sebelumnya dia menjabat sebagai Duta besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda di Den Haag, dan dia adalah dubes karir termuda dalam sejarah Indonesia. Dalam keseharian, Retno LP Marsudi dikenal sebagai pribadi yang energik, tegas, dan ramah. Sosok Retno oleh rekan- rekannya di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda dipandang berwibawa tapi mudah didekati. Ia dikenal terbuka dengan perubahan. Retno juga memiliki konsep bahwa diplomasi Indonesia di tingkat internasional akan lebih mengutamakan diplomasi ekonomi. Retno menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 3 Semarang dan merupakan alumni Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lulusan termuda Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM pada 1985 ini, bahkan sudah direkrut oleh Kementerian Luar Negeri RI sebelum merampungkan kuliahnya, berkat prestasi akademik yang cemerlang. Presiden Joko Widodo mengenal Retno LP Marsudi sebagai sosok pekerja keras, tegas, dan visioner dengan latar belakang sebagai diplomat yang kenyang pengalaman. Bagi Retno, dunia diplomasi sangatlah menarik dan dinamis, dimana seorang diplomat harus menjalani mobilitas yang tinggi dan berinteraksi dengan berbagai golongan masyarakat. “Walaupun saya akui, ketika profesi ini dipegang seorang wanita, ada tantangan tersendiri, apalagi bila sudah berkeluarga. Tapi saya sangat menikmati profesi ini” ujarnya. Retno mulai membangun kariernya di Kemenlu pada 1986 dengan menjadi staf di Biro Analisa dan Evaluasi untuk kerjasama ASEAN. Dia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Satu bidang ekonomi di Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda pada tahun 1997 sampai dengan 2001. Selanjutnya Retno diangkat menjadi Direktur Amerika dan Eropa (Amerop) pada tahun 2001 dan Direktur Eropa Barat pada tahun 2003. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Retno mengemban tanggung jawab untuk menjaga citra Indonesia di mata dunia serta menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara di Eropa dan Amerika. Retno diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia pada tahun 2005. Selanjutnya Retno menjabat sebagai Direktur Jenderal Eropa dan Amerika yang mengawasi hubungan Indonesia dengan 82 negara di Eropa dan Amerika. Jabatan terakhirnya sebelum menjadi menteri adalah sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012. Belanda adalah tempat yang tak asing bagi Retno karena dulu dia juga mendapatkan gelar magister di Haagse Hoge School Belanda. Ibu dari dua orang putra, Dyote Marsudi dan Bagas Marsudi ini juga pernah mempelajari studi Hak Asasi Manusia (HAM) di Universitas Oslo. Perhatiannya terhadap HAM juga ditunjukkan dengan bergabungnya Retno dalam Tim Pencari fakta pembunuhan Munir Said Thalib pada tahun 2004. Selain itu, Retno juga berpengalaman sebagai Utusan Khusus Presiden untuk masalah Aceh (2004) dan Moratorium Utang (2005). Retno pernah berkesempatan memimpin berbagai negosiasi multilateral dan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa, ASEM (Asia-Europe Meeting), dan FEALAC (Forum for East Asia-Latin America Cooperation). Prestasi lain yang pernah diterima Retno adalah penghargaan Order of Merit dari Raja Norwegia pada Desember 2011. Penghargaan diberikan atas kontribusi luar biasa Dubes Retno dalam memperkuat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Norwegia. Retno juga telah menerima anugerah SOSOK RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI BUKANLAH SOSOK YANG ASING, KARENA ITULAH PRESIDEN JOKO WIDODO MENUNJUK DIPLOMAT SENIOR INI SEBAGAI MENTERI LUAR NEGERI RI 2014-2019, MENGGANTIKAN PENDAHULUNYA, MARTY NATALEGAWA.

8. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 FOKUS 8 penghargaan tertinggi Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau dari Kepala Negara Raja Willem-Alexander di Istana Noordeinde, Den Haag. Sosok Ibu Retno seperti menambah satu lagi barisan wanita hebat yang turut memberikan kontribusi nyata bagi negara. Ia dikenal sebagai diplomat yang profesional dan kompeten dalam bidangnya namun tak melupakan kodratnya sebagai seorang ibu yang selalu mendidik anak-anaknya untuk mandiri. Tantangan demi tantangan dalam menjalankan amanah rakyat selalu dijalankan dengan sepenuh hati berkat dukungan keluarga tersayang. Hal tersebut semakin menginspirasi saya sebagai tunas muda untuk semakin aktif berkontribusi bagi bangsa dan negara tanpa memandang adanya perbedaan gender. Disela-sela tugasnya yang padat dan membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi, Bu Retno memiliki hobby mendengarkan Gending Jawa. “Gending Jawa adalah salah satu obat stress bagi saya, karena saya adalah orang Jawa. Dari kecil saya di didik dengan lingkungan dan value-value Jawa. Biasanya kemanapun saya pergi, saya selalu membawa rekaman gending Jawa karena pada saat saya mendengarkan gending Jawa ini maka suasananya saya rasakan menjadi teduh”. Bu Retno, merasakan alunan gending jawa membantu mengembalikan konsentrasi, dan mengarah kepada sesuatu yang akan ia putuskan. “Bisanya saya menarik nafas dulu, saya dengarkan musik gending Jawa, kemudian juga ada tambahan berupa irisan aroma bunga Sedap Malam dan daun Pandan yang membuat saya menjadi lebih tenang”. Demikian tutur Menlu mengakhiri perbincangannya. Menlu RI Mendapat Penghargaan Award Sebagai Agent of Change dari PBB Di sela-sela berlangsungnya Sidang Majelis Umum PBB di New York, pada tanggal 20 September 2017, Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi menerima penganugerahan Award sebagai Agent of Change, dari UN Women dan Global Partnership Forum (GPF). UN Women adalah lembaga PBB yang bertugas memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sementara GPF adalah lembaga non-profit yang bertujuan memajukan kemitraan inovatif bagi pembangunan. GPF memiliki komitmen untuk mendukung PBB dalam memajukan pembangunan berkelanjutan. Pemberian award ini merupakan pengakuan atas berbagai terobosan yang dilakukan oleh Menlu Retno Marsudi, khususnya dalam memajukan Agenda 2030 dan pembangunan berkelanjutan, serta penanganan berbagai isu global melalui diplomasi kemanusiaan dan perdamaian. Saat ini, Indonesia sangat aktif melakukan berbagai upaya untuk membantu penyelesaian krisis di berbagai negara, termasuk di Rakhine State, Myanmar. Menlu RI telah mengambil prakarsa untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk di Myanmar dan Bangladesh. Formula 4+1 yang ditawarkan Indonesia mendapatkan apresiasi yang tinggi dari berbagai negara. Melalui Formula 4+1, Indonesia mendorong perlunya: pemulihan perdamaian dan stabilitas; menahan diri tidak menggunakan kekerasan; perlindungan bagi semua warga tanpa memandang agama dan suku; serta akses bantuan kemanusiaan. Disamping itu, Indonesia juga mendorong implementasi dari rekomendasi yang diusulkan dalam Kofi Annan Report. “Indonesia akan terus berkontribusi pada perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia. Perempuan telah menjadi kekuatan dan bagian dari solusi untuk menyelesaikan tantangan dunia” tegas Menlu Retno Marsudi dalam sambutannya saat Acara penganugerahan ini digelar. Lebih lanjut, Menlu Retno Marsudi menyebutkan bahwa Indonesia akan selalu berada di garis terdepan dalam mendorong dialog. Melalui dialog, konflik dapat dicegah dan perbedaan mampu dijembatani. Hal ini diakuinya tidaklah terlepas dari “insting keibuan” yang dimilikinya sebagai seorang perempuan. UN Women dan GPF menyebut bahwa sebagai Menlu Perempuan pertama RI, Menlu Retno Marsudi adalah sosok panutan dan sumber inspirasi bagi jutaan wanita baik di Indonesia maupun dunia. “Penganugerahan award ini akan menjadi pendorong agar saya bekerja lebih keras lagi. Bekerja lebih keras bagi rakyat dan bangsa Indonesia, bagi perdamaian dan kesejahteraan global, serta bagi para wanita di seluruh dunia,” pungkas Menlu RI menutup sambutannya.

9. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 FOKUS 9 Menlu RI : Wajah Damai Politik Luar Negeri Diekspresikan Untuk Menciptakan Kesejukan Global Kalau kita melihat sejarah, kemerdekaan Indonesia ini kita rebut tidak saja hanya melalui penggunaan senjata, tetapi diplomasi kita juga sudah bergerak untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia, tepatnya kita memperjuangkan kemerdekaan karena kita tidak memperolehnya begitu saja. Arti peran aktif diplomasi kita kelihatan menonjol setelah tahun 1945, ada beberapa event dan pertemuan dimana diplomasi kita banyak sekali berperan. Misalnya di tahun 1947 ada perundingan Linggarjati kemudian pada 1948 ada pertemuan atau perjanjian Renville, kemudian ada perundingan lagi pada 1949 di bulan Mei yaitu perundingan Roem Roijen sebelum pada akhirnya perundingan terjadi di Denhaag melaui perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB). Tetapi sejak 1945 kita memperoleh kemerdekaan itu, para diplomat kita pada saat itu sangat aktif untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara yang ada, misalnya negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, dan itu terjadi pada 1946. Setelah itu atas upaya diplomasi kita, maka beberapa negara lainnya di Timur Tengah juga mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Mesir. Misalnya Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia dan Afghanistan. Belum lagi dengan apa yang kita lakukan dalam konteks PBB. Sehingga kalau kita lihat didalam perjalanan perjuangan sebelum dan di awal kemerdekaan kita, maka diplomasi kita termasuk berada di garda yang paling depan, baik untuk merebut kemerdekaan maupun dalam mempertahankan kemerdekaan terutama dalam konteks untuk mendapatkan pengakuan negara baru Republik Indonesia. Kalau dulu kita merebut kemerdekaan, mempertahankan dan memperoleh pengakuan, tentunya yang kita perjuangkan sekarang adalah bagaimana eksistensi Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar, negara demokrasi terbesar ketiga, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dapat memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap kesejahteraan dan perdamaian dunia. Politik luar negeri kita mandatnya adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 45 adalah jelas yaitu ikut menjaga perdamaian dunia. Sekarang ini secara politik dan ekonomi, kita cukup stabil, kita diakui memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling stabil, pertumbuhan ekonomi kita secara rata-rata berada diatas pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagai negara terbesar di ASEAN, kita bersama- sama dengan negara ASEAN memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar kawasan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai dan sejahtera. Oleh karena itu diplomasi Indonesia terus bekerja terutama untuk membela atau memenuhi kepentingan nasional kita. Kita berusaha apapun yang kita lakukan, politik luar negeri, diplomasi yang kita lakukan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal yang paling dekat dengan kepentingan rakyat kita atau hal yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat kita adalah diplomasi kita didalam konteks perlindungan kepada warga negara Indonesia. Kita bekerja all out dalam melindungi masyarakat kita, pijakan kita adalah bahwa semakin rentan warga negara maka mesin proteksi yang digunakan harus semakin tinggi. Jadi itulah diplomasi yang sekarang kita lakukan, diplomasi yang kita dekatkan dengan kepentingan rakyat, diplomasi yang mengacu kepada kepentingan nasional dan yang tidak lupa bahwa dalam melakukan diplomasi ini ada kontribusi yang harus kita berikan atau ada tanggung jawab yang harus kita tunaikan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan dunia. Harapan saya, kita adalah negara yang besar, dan kita harus mempertahankan sebagai negara yang besar, bukan hanya dalam konteks ukuran negaranya saja, atau jumlah penduduknya yang banyak, tetapi sekaligus dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur dan maju, dimana keadilan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, karena ini merupakan suatu kunci. Salah satu kunci yang paling penting adalah bagaimana pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita, dan inilah yang terus diupayakan oleh presiden kita untuk mempersempit gap yang ada. Selain itu dengan kekokohan stabilitas politik dan ekonomi kita, maka sekali lagi, kita tidak hidup sendiri di dunia ini, kita hidup didalam kumpulan dari berbagai bangsa-bangsa di dunia, dan sebagai negara besar sudah layak dan sangat penting artinya bagi kita untuk terus berkontribusi kepada dunia. Sejauh ini kontribusi kita sangat dihargai, wajah damai politik luar negeri kita dilihat dan kita akan terus memberikan kontribusi kepada dunia. Dok. cdn.tempo.co

10. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 FOKUS 10 Membumikan Diplomasi Indonesia Belakangan ini cukup banyak pemimpin negara-negara sahabat yang berkunjung ke Indonesia, dan disini saya melihat ada tiga hal. Pertama, stabilitas politik. Kedua, stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen. Ketiga, karena peran kita di kawasan dan di dunia. Negara lain melihat bagaimana peran kita menjadi jembatan membantu negara lain, tanpa menimbulkan masalah. Karena itu, penting bagi mereka untuk datang ke Indonesia. Kita ini negara besar, jumlah penduduk besar, dan kemampuan ekonomi kita besar. Bread and butter dari hubungan diplomatik ada di ekonomi. Yang lain sifatnya lebih untuk membuka hubungan. Diplomasi yang membumi itu antara lain diplomasi ekonomi, karena ekonomilah yang akan membuat masyarakat merasakan buah dari diplomasi itu. Politik luar negeri yang saya terapkan sekarang adalah berusaha sedekat mungkin melindungi kepentingan rakyat kita. Secara umum, ada empat prioritas politik luar negeri: Pertama, melindungi kepentingan nasional. Kedua, melindungi WNI dan Badan Hukum Indonesia yang ada di luar negeri. Ketiga, meningkatkan diplomasi ekonomi. Keempat, meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional. Saya berasal dari keluarga sederhana yang hidup di desa. Saya tahu bagaimana hidupnya orang susah. Karena itu saya menempatkan diri sebagai pelayan dan pelindung WNI yang tersebar di seluruh dunia. Salah satu layanan baru dari Kemenlu yang sudah dua tahun lebih ini diadakan adalah SMS blast yang berisi kontak KBRI dan nomor hotline. Tiap WNI mendarat di luar negeri, buka ponsel, pasti ada tulisan kontak KBRI. Ini kelihatan sepele, tapi manfaatnya besar. Pada kasus TKI, KBRI biasanya memberikan perlindungan sementara di shelter. Tiap kali saya berkunjung ke konsulat, saya bicara langsung dengan mereka. Kesulitannya adalah kadang-kadang pada saat mereka ditanya bekerja di mana, jawabnya tidak tahu. Ditanya nama majikannya, juga tidak tahu. Siapa yang mengirim, mereka juga tidak tahu. Pada kasus semacam ini, butuh waktu untuk menelusuri. Pokoknya, yang penting dia selamat dulu. Salah satu upaya untuk melindungi TKI, saya mengunjungi TKI di ladang sawit di Johor Bahru dan di hadapan perusahaan, saya titipkan langsung mereka. Saya bilang, kalau ada apa- apa dengan warga negara dan TKI kami, Anda berhadapan dengan saya. Pada saat saya mendampingi Wapres Jusuf Kalla sarapan dengan Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani (6/4/2017), saya tersentuh dengan apa yang dikatakannya. Ia mengatakan, “The story of Indonesia is a story of achievement, of success. Tolerance and pluralism.” Karena menurut beliau, terciptanya damai, bersatu, demokrasi itu tidak bisa terjadi begitu saja. Harus ada upaya untuk menjadikan hal itu ada, dan terus dirawat. Jika itu hilang, belum tentu damai itu bisa terjadi lagi. Contohnya Afghanistan, bagaimana beratnya mereka menciptakan perdamaian di negara itu. Kita sangat beruntung. Sejak lahir, kita sudah tahu bahwa masyarakat kita berbeda-beda. Mari kita jaga supaya kebhinekaan itu tetap ada. Perdamaian dan stabilitas adalah basis dari semua mimpi yang ingin kita wujudkan, apa pun bisa diwujudkan kalau ada landasan itu. MENLU RI Menlu Retno Marsudi berbincang dengan para buruh migran yang dipulangkan dari Malaysia beberapa waktu lalu.

11. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 FOKUS 11 Wajah Islam Moderat Dalam Diplomasi Indonesia Di dunia muslim, ada harapan, kalau bukan asumsi bahwa ajaran Islam besar pengaruhnya dalam kehidupan politik termasuk politik luar negeri. Harapan ini bisa dipahami karena Islam berperan sebagai sumber nilai dan norma yang menuntun perilaku dan kehidupan masyarakat. Selain itu, Islam juga penting dalam legitimasi sosial dan politik dalam masyarakat. Asumsi dan harapan yang sama juga muncul dalam politik luar negeri Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia diharapkan berperan lebih besar dalam berbagai konflik Timur Tengah. Indonesia diharapkan menjadi model alternatif Islam. Namun mayoritas peneliti berpandangan bahwa Islam bukan merupakan elemen penting hubungan luar negeri Indonesia. Mayoritas studi politik luar negeri Indonesia di era Soekarno, Soeharto, dan bahkan reformasi menunjukkan hal itu. Mereka mengungkapkan bahwa Islam tidak memainkan peran signifikan apalagi dominan dalam politik luar negeri Indonesia. Islam bukan merupakan konsideran utama dan perannya hanya sekunder saja dalam politik luar negeri Indonesia. Tidak ada substansi Islam dalam politik luar negeri Indonesia. Pemerintah menghindari penggunaan identitas Islam dan berupaya agar politik luar negeri tidak dictated oleh Islam. Bahkan dari sisi retorika dan jargon, identitas Islam tidak pernah muncul dalam politik luar negeri Indonesia. Perubahan terlihat ketika artikulasi identitas Islam muncul dan disebut sebagai pola baru dalam politik luar negeri Indonesia. Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Indonesian Council on World Affairs (ICWA) tanggal 19 Mei 2005 di Jakarta, yang merupakan pidato perdana mengenai direksi politik luar negeri Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut identitas ke-Islaman menjadi proyeksi yang inheren dalam referensi mengenai bangsa Indonesia. Hal itu juga dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam forum G20. Sebagai kelanjutan, Indonesia terus berupaya memasukkan Islam moderat sebagai image- nya dalam politik global. Bahkan sebenarnya Islam moderat ini sudah dimulai sejak Bom Bali I 2002 dan menjadi salah satu prioritas politik luar negeri SBY. Indonesia memang serius dalam upaya memasukkan Islam moderat sebagai identitas barunya dalam politik global. Identitas baru Indonesia sebagai Islam moderat ini telah mendapat apresiasi luar negeri. Program-program yang dijalankan meliputi fasilitasi interfaith dialogue, inter-civilization dialogue, dan menjadi tuan rumah International Conference of Islamic Scholars (ICIS) yang berupaya mempromosikan aspek moderat peradaban Islam. Agenda-agenda itu diorganisasikan di bawah supervisi Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Dua hal yang sering juga disebut adalah upaya Indonesia menjadi ‘Jembatan Islam-Barat’ serta ‘Jembatan Antar Dunia Islam’. Setelah sekian lama sejak kemerdekaan hingga awal era reformasi tidak dijadikan identitas dan bahkan dihindari, akhirnya pemerintahan SBY mengartikulasikan Islam sebagai identitas dalam politik luar negeri Indonesia. ISLAM BUKAN MERUPAKAN KONSIDERAN UTAMA DAN PERANNYA HANYA SEKUNDER SAJA DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA. TIDAK ADA SUBSTANSI ISLAM DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA. PEMERINTAH MENGHINDARI PENGGUNAAN IDENTITAS ISLAM DAN BERUPAYA AGAR POLITIK LUAR NEGERI TIDAK DICTATED OLEH ISLAM. Dok. indonesiaberbicara.org

12. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 FOKUS 12 No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 Islam Moderat Sebagai Instrumen Diplomasi Publik Dalam ranah kebijakan luar negeri, Islam telah mendapatkan posisi yang penting. Identitas Islam Moderat berusaha dicitrakan oleh Indonesia sebagai entitas negara yang penting dalam hubungan internasional. Pentingnya faktor Islam dalam kebijakan luar negeri ini sangat berbeda dengan kebijakan luar negeri pada beberapa masa sebelumnya, terutama sebelum peristiwa 9/11. Sebelum terorisme menjadi isu internasional, faktor Islam cenderung dihindari meski mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Dengan melihat adanya pluralisme, modernitas, dan demokrasi yang berjalan, pemerintah Indonesia kemudian bekerja sama dengan masyarakat dari kelompok-kelompok Islam moderat berupaya menunjukkan identitasnya dengan membedakan diri dari negara- negara muslim lain terutama di kawasan Timur Tengah. Pasang surut perpolitikkan yang ada di kawasan tersebut hampir sama dengan pengalaman Indonesia yang pernah dipimpin oleh pemerintahan otoriter. Hal ini menginspirasi Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam rangka menunjukkan Islam moderat sebagai model alternatif bagi dunia Islam. Selain itu, upaya penunjukan identitas tersebut juga dilakukan sebagai respons atas adanya ekspektasi dunia Barat yang ingin memahami dan mendekatkan diri dengan dunia Islam. Pentingnya upaya menangkal terorisme dengan membangun jaringan Islam moderat disadari oleh Barat dengan melihat Indonesia sebagai aktor penting terutama di kawasan Asia tenggara. Dengan pengalaman demokrasi dan Islam moderatnya, Indonesia diharapkan mampu berperan dalam menjembatani antara dunia Islam dengan Barat. Dengan adanya peran Indonesia sebagai mediator tersebut, Indonesia telah berupaya untuk menunjukkan eksistensinya sebagai aktor penting di kancah internasional. Hal ini tidak lepas dari cara pandang Indonesia terhadap dunia yang salah satu sasarannya adalah meningkatkan peran Indonesia dalam pergaulan internasional, dan motivasi tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Bebas-Aktif. Interfaith Dialogue Dalam upaya memperbaiki citra negara setelah mencuatnya isu terorisme berkedok agama, salah satu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri RI adalah Interfaith Dialogue. Ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan menjadi bagian dari program diplomasi publik Kemenlu, yaitu sebagai inovasi dalam strategi diplomasi dengan pendekatan internasional dan domestik (intermestik) terutama setelah munculnya isu terorisme. Kegiatan interfaith dialogue yang bertujuan untuk meningkatkan rasa saling pengertian antar agama ini melibatkan berbagai aktor non- negara seperti NGOs, media, pemimpin agama, dan pemuda. Tidak hanya aktor domestik, interfaith dialogue juga dilakukan dengan merangkul aktor pemerintah dan masyarakat dari negara lain. Dalam konteks internasional, yang menjadi faktor pendorong munculnya interfaith dialogue diantaranya ialah globalisasi dan mencuatnya isu agama dalam hubungan internasional, meningkatnya label Islam sebagai agama terorisme, unilateralisme Amerika Serikat, serta fenomena meningkatnya diplomasi multijalur. Sementara itu, dalam ranah domestik, faktor yang mempengaruhi adalah adanya kendala hukum dan kapasitas institusi dalam menghadapi isu terorisme, ketegangan persepsi antara dunia Barat dengan Islam, kebutuhan untuk menciptakan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia, serta kebutuhan untuk mencitrakan Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang damai dan toleran. Dialog antar agama ini berpotensi menjadi soft power bagi Indonesia. Dengan melihat masyarakat moderat, peran komunitas agama mulai dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan luar negeri tanpa mengurangi arti penting Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan utama. Pelaksanaan interfaith dialogue ini telah memberikan kontribusi dalam diplomasi Indonesia. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepada para pemimpin agama untuk menyuarakan pesan perdamaian dan membantu memperbaiki citra negara. Selain itu, dengan adanya interfaith dialogue, isu-isu low politics seperti pendidikan, gender, pemuda dan ekonomi menjadi aspek penting dalam merespons terorisme dari pada hanya fokus pada isu keamanan militer. Manfaat lain yang bisa didapat dengan adanya interfaith dialogue adalah kesempatan untuk memperluas jaringan bagi para pemimpin dan institusi agama. Melalui upaya ini, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat pun dapat terjalin, baik secara domestik maupun internasional. International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Dalam melaksanakan diplomasi publik sebagai upaya untuk memperbaiki citra negara, diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat tidaklah cukup. Dalam hal ini, diplomasi publik perlu mempertimbangkan kemampuan aktor-aktor non-negara yang ada dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Kesadaran untuk melakukan upaya perbaikan citra ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai entitas negara. Peristiwa 9/11 yang dinilai telah menimbulkan ketegangan antara Barat dengan Islam juga direspons oleh kalangan ulama Islam di Indonesia. Salah satunya adalah berupa dibentuknya International Conference of Islamic Scholars (ICIS) dengan dukungan pemerintah. ICIS merupakan forum yang digagas sebagai tempat untuk menyatukan persepsi para ulama dan ilmuwan Islam di Dok. okezone.com

13. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 FOKUS 13No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 Dok.okzone.com seluruh dunia tentang Islam itu sendiri dan tantangannya di era global. Peserta di dalam ICIS berasal dari berbagai kalangan mulai dari ulama, akademisi, cendekiawan, maupun utusan kedutaan dari berbagai negara. Forum yang didirikan sejak tahun 2004 ini sebenarnya merupakan upaya Nahdlatul Ulama (NU) - sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia - untuk memperkenalkan Islam Moderat. Islam moderat sendiri dimaknai sebagai sesuatu yang tidak liberal maupun fundamental. Dalam hal ini konsep Islam moderat yang diusung dalam forum tersebut adalah keseimbangan antara keimanan dan toleransi. Islam liberal dengan toleransinya dinilai dapat mereduksikan iman. Sementara itu Islam fundamental atau ekstrim justru tidak memberikan ruang toleransi. Sehingga dalam hal ini keseimbangan antara keimanan dan toleransi merupakan konsep Islam moderat sebagai sesuatu yang tidak liberal maupun fundamental. ICIS ditujukan untuk menyatukan persepsi ulama Islam di seluruh dunia bahwa umat Islam perlu berpandangan moderat sebagaimana konsep rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam) yang ada dalam agama Islam. Pandangan ini begitu penting untuk menghilangkan persepsi tentang Islam yang telah diasosiasikan dengan agama teroris, terutama dengan adanya isu ketegangan antara Islam dan Barat. Meski didukung pemerintah Indonesia, secara struktural ICIS tidak berafiliasi dengan pemerintah karena sifatnya non-official. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa aktor non- official atau non-pemerintah juga mempunyai kepentingan melakukan hubungan diplomatik dalam menanggapi isu internasional. Hal ini memberikan pemahaman bahwa diplomasi bukan satu- satunya aktivitas yang dapat dilakukan oleh pemerintah. ICIS memang tidak berarti menggantikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, melainkan berposisi sebagai pelengkap dalam kaitannya dengan kebutuhan pemerintah untuk mempromosikan Islam dan Demokrasi Indonesia. ICIS sebagai salah satu forum yang didukung pemerintah Indonesia memiliki sifat yang tidak kaku. Forum ini lebih terbuka dari pada forum seperti Organization of the Islamic Conference (OIC) yang keanggotaannya bersifat state- based. Semua kalangan baik akademisi, ulama, maupun utusan negara dapat bergabung dalam ICIS. ICIS menjadi media penting dalam komunikasi antara ulama dan ilmuwan Islam Indonesia dengan berbagai kalangan masyarakat internasional. Dengan jaringannya yang luas dan sifatnya yang terbuka, ICIS telah menjadi forum dialog bagi berbagai kalangan. Terciptanya forum tersebut menjadi media dalam mempromosikan citra positif Indonesia sebagai negara demokratis dan Islam terbesar yang moderat. Ulang Tahun Emas ASEAN: Gelorakan Semangat Sentralitas dan Kesatuan ASEAN Jakarta: “Peringatan 50 tahun ASEAN merupakan momentum yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat peran ASEAN di kawasan sebagai motor penggerak integrasi ekonomi dan kerja sama di segala bidang,” tegas Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir, pada saat membuka Simposium 50 tahun ASEAN: “Sentralitas dan Kesatuan ASEAN” di Kementerian Luar Negeri, Jakarta (13/7). Dengan tema “Sentralitas dan Kesatuan ASEAN”, simposium difokuskan untuk membahas isu-isu terkini berdasarkan 3 pilar ASEAN, yaitu Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya. Kegiatan Simposium dilaksanakan selama 2 hari dengan sesi yang akan dikhususkan pada masing- masing pilar ASEAN. Pada sesi pilar ekonomi, pembahasan difokuskan pada berbagai kemajuan, tantangan dan rencana implementasi ASEAN Economic Community, pembahasan ASEAN Connectivity serta prospek kerja sama ASEAN dan Regional Comprehensive Partnership (RCEP). Pada sesi berikutnya dibahas mengenai pilar sosial budaya yang mengangkat tema ASEAN Identity, Migrant Workers, Drug Free Community dan Gender Mainstreaming. Sedangkan pada sesi terakhir, yakni pilar politik dan keamanan dibahas mengenai Regional Security Architecture, South China Sea, Treaty of Amity and Cooperation, dan Maritime Security. Simposium ini diselenggarakan sebagai salah satu capaian organisasi khususnya dari aspek kontribusi intelektual. Simposium diharapkan mampu menjadi ajang bertukar pikiran dan pandangan mengenai perkembangan serta capaian ASEAN ke depan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah, pelaku usaha dan akademisi. Simposium ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN serta didukung oleh Perwakilan RI di negara-negara ASEAN. Kegiatan menghadirkan narasumber dari 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN, para ahli dari lembaga kajian (Habibie Center, CSIS), Sekretariat ASEAN, dan Universitas Pertahanan. Hasil kegiatan ke depan akan disusun menjadi suatu buku untuk disampaikan pada ASEAN Ministerial Meeting yang sekaligus memperingati 50 tahun ASEAN di Manila, Filipina, pada Agustus 2017. Secara umum, peringatan 50 tahun ASEAN diharapkan dapat memperkuat sentralitas dan kesatuan ASEAN dalam cakupan politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, serta menghasilkan rumusan terkait strategi dan langkah-langkah praktis untuk memperkuat identitas ASEAN. (Sumber: P3K2 Aspasaf BPPK)

14. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 FOKUS 14 JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia c.q. Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu) menggunakan momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-48 ASEAN, yang biasa disebut ASEAN Day, untuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan edukatif dan kreatif bertema ASEAN. Salah satu tujuan acara ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat menyambut Masyarakat ASEAN 2015. “ASEAN Day adalah momen yang tepat untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pembangunan konektivitas Masyarakat ASEAN dan semangat kebersamaan ASEAN; terlebih lagi karena akhir tahun ini Masyarakat ASEAN akan mulai berlaku secara resmi,” ujar Direktur Sekdilu Kemenlu RI, Spica Tutuhatunewa mengenai ASEAN Day 2015. Peringatan ASEAN Day oleh Sekdilu Kemenlu RI merupakan kegiatan tahunan sebagai bentuk upaya peningkatan public awareness dan partisipasi masyarakat menyambut datangnya Masyarakat ASEAN. Dalam peringatan ASEAN Day tahun ini, serangkaian kegiatan telah disiapkan untuk diselenggarakan sejak Juli hingga November 2017. Rangkaian kegiatan diawali dengan acara pembuka berupa seminar dengan tema “Penguatan Peran Pemuda dalam Menghadapi Persaingan Pasar Tenaga Kerja di Era Masyarakat ASEAN 2015” . Tema ini sangat esensial karena lalu lintas warga negara anggota Peringati ASEAN Day, Kemenlu RI Selenggarakan Rangkaian Event Bertemakan “ASEAN Adalah Kita” ASEAN berusia produktif akan meningkat dengan berlakunya Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk 8 profesi yang telah disetujui. Menghadapi tantangan sekaligus peluang ini, pengetahuan dan keterlibatan masyarakat – khususnya yang berusia muda – harus lebih diperkuat agar peluang tersebut dapat dimaksimalkan. Seminar yang diselenggarakan di Jakarta pada 30 Juli 2015 ini menghadirkan beberapa pembicara, yaitu Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia sekaligus mantan Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat dan juga pendiri lembaga Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI); Ina Krisnamurthi, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kemlu RI; Sumarna F. Abdurrahman, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan Iwan Setiawan, penulis buku 9 Summers 10 Autumns. Setelah itu, pada 9 Agustus 2015, akan diselenggarakan acara utama yaitu ASEAN Fun Run & Carnival yang mengambil tempat bersamaan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk menyesuaikan dengan target audience yang ingin dijaring, yaitu kaum muda yang terbuka akan informasi dan hal baru serta memiliki keinginan kuat untuk berpartisipasi menyambut Masyarakat ASEAN 2015. Dalam Fun Run, ribuan peserta akan berlari sejauh 5 kilometer dengan rute Monas- Bundaran HI-Monas menyusuri Jalan M.H. Thamrin. Sementara itu dalam ASEAN Carnival, masyarakat disuguhkan perpaduan seni budaya khas ASEAN melalui pameran, parade dan pasar rakyat yang dibuka di kawasan Monas. Menteri Luar Negeri RI Retno L. P. Marsudi direncanakan untuk membuka dan ikut berpartisipasi dalam acara ASEAN Fun Run dan ASEAN Carnival. Rangkaian acara juga akan diikuti oleh para duta besar dan staf kedutaan negara- negara ASEAN dan negara sahabat. Selanjutnya, rangkaian kegiatan peringatan ASEAN Day oleh Sekdilu Kemlu RI akan dilanjutkan dengan pemutaran film (movie screening) dan diskusi dengan tokoh perfilman nasional setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut pada September, Oktober dan November dengan menyajikan 3 film produksi negara anggota ASEAN; yaitu Tabula Rasa (Indonesia), The Journey (Malaysia) dan Last Reel (Kamboja). “Kami berharap rangkaian kegiatan peringatan ASEAN Day dapat menyampaikan dengan cara yang atraktif sebuah pesan bahwa Masyarakat ASEAN 2015 sudah di depan mata, dan kita semua siap untuk menghadapi dan terlibat di dalamnya,” ujar Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan ASEAN Day dari Sekdilu, Ondy Rakhmat Mulya.[]

15. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 SOROT 15 Pada tanggal 21 Agustus 2017, di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri RI malakukan softlaunching Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol tampilan aplikasi KMILN, dan Pelayanan Kekonsuleran yang meliputi paspor diplomatik dan dinas, izin tinggal, visa diplomatik dan dinas, jasa konsuler warga negara asing, perkapalan dan legalisasi, perizinan penerbangan. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang disingkat KMILN atau yang popular disebut kartu diaspora adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Pemerintah Indonesia menerbitkan KMILN dilandasi dengan semangat untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang juga dikenal sebagai diaspora Indonesia. Menurut perkiraan, MILN yang tersebar di berbagai negara saat ini berjumlah sekitar 6 juta orang. Mereka terdiri dari berbagai kelompok dan keahlian. Dengan keahlian di berbagai bidang dan jejaring yang mereka miliki, MILN diharapkan dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional Indonesia di berbagai bidang. Sebagai tindaklanjut untuk mewujudkan perhatian dan dukungan Pemerintah terhadap MILN, Kementerian Peluncuran Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) Luar Negeri RI pada tahun 2016 telah melantik pejabat setingat eselon I yaitu Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Kemenlu juga sejak Januari 2017 menetapkan jabatan setingkat eselon 3 yaitu Kepala Subdirektorat Pemberdayaan masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Untuk memberikan payung hukum bagi upaya pemberdayaan MILN, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN). Peraturan Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri RI dengan menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017, untuk pertama kali pemerintah Indonesia mengakui eksistensi MILN yang juga dikenal sebagai diaspora Indonesia dalam peraturan perundangan RI. Dalam Perpres tersebut juga termuat kategori MILN, yaitu: • Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap dan/ atau bekerja di luar negeri; • Warga negara asing eks WNI; • Warga negara asing anak eks WNI; • Warga negara asing yang orang tuanya WNI. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 juga mengatur pemberian fasilitas oleh pemerintah RI kepada pemegang KMILN yang merupakan Warga Negara Indonesia, berupa: membuka rekening di bank umum; memiliki properti di Indonesia; mendirikan badan usaha di Indonesia. Selain itu, KMILN dapat berfungsi sebagai pengganti sementara KTP dalam hal peraturan perundang-undangan mensyaratkan KTP dan/ atau Kartu Keluarga untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Sedangkan bagi pemegang KMILN yang merupakan warga negara asing dapat diberikan fasilitas dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **** Foto: Menteri Luar Negeri RI – Retno L.P. Marsudi, Wakil Menteri Luar Negeri RI – A.M. Fachir, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri - Mayerfas, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri – Niniek Kun Naryatie secara bersama menekan tombol peluncuran KMILN dan 5 aplikasi Pelayanan Kekonsuleran.

16. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 www.tabloiddiplomasi.org Apa dasar hukum penerbitan KMILN? Dasar hukum penerbitan KMILN adalah: 1. Peraturan Presiden RI Nomor 76 tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. 2. Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Siapa itu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN)? Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, yang termasuk MILN adalah: 1. WNI yang tinggal di luar negeri. 2. Orang asing/warga negara asing, yang meliputi: a. Warga negara asing eks WNI; b. Warga negara asing anak eks Warga Negara Indonesia; c. Warga negara asing yang salah satu atau kedua orang tua kandungnya Warga Negara Indonesia. Apakah MILN wajib memiliki KMILN ? KMILN bersifat sukarela, tidak ada keharusan. Namun demikian, bagi MILN tetap dianjurkan untuk memiliki KMILN sehingga keberadaan dan keahlian akan tercatat sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut bagi pemberdayaan MILN Apakah ada persyaratan lain untuk mengajukan KMILN? Pemohon KMILN harus: 1. Tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Tidak melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia; 4. Berusia 18 tahun ke atas; dan 5. Menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling singkat 2 (dua) tahun. Apa fasilitas yang diberikan bagi pemegang KMILN? Perpres 76 tahun 2017 pasal 3 ayat 3 berbunyi “Dalam hal peraturan perundang- undangan mensyaratkan KTP dan/atau kartu keluarga, KMILN dapat digunakan sebagai persyaratan dalam mendapatkan fasilitas …..” Ini artinya diberikan fasilitas / kemudahan kepada WNI (pemegang KMILN) menggunakan kartunya sebagai persyaratan untuk a. Membuka rekening di bank umum; b. Memiliki properti di Indonesia; c. Mendirikan badan usaha Indonesia; Sedangkan bagi warga negara asing pemegang KMILN, fasilitas/kemudahan untuk membuka rekening, membeli properti dan mendirikan badan usaha di Indonesia, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berapa biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan KMILN? Seluruh proses aplikasi KMILN TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun. Apa bentuk KMILN? Bentuk KMILN adalah digital/elektronik, yang dikirim melalui surat elektornik (e-mail). Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI tidak menyediakan KMILN dalam bentuk cetak fisik. Bagaimana Cara Mendaftar? Pendftaran dilakukan secara online di: https://iocs.kemlu.go.id Panduan pendaftaran dapat dbaca di bagian FAQ situs Tersebut KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI Berapa lama masa berlaku KMILN? KMILN berlaku 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang. Perpanjangan dapat diajukan melalui aplikasi online. Apa fungsi KMILN? KMILN mempunyai fungsi: 1. Sebagai tanda pengenal Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; 2. Sebagai alat pemetaan potensi dan jejaring Masyarakat Indonesia di luar negeri untuk kepentingan nasional. 3. Pengakuan eksisteni MILN. KMILN Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN atau yang popular disebut kartu diaspora adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. MENGENAL

17. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 DIPLOMASI EKONOMI YANG KUAT MERUPAKAN ASPEK YANG SANGAT PENTING DENGAN SEMAKIN MENGUATNYA GLOBALISASI EKONOMI. PERAN DIPLOMASI EKONOMI BAHKAN MENJADI INSTRUMEN PENTING KEBIJAKAN LUAR NEGERI SETIAP NEGARA, TERMASUK INDONESIA. Terobosan Diplomasi Ekonomi Terus Dilakukan Diplomasi Ekonomi dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau strategi dalam memanfaatkan hubungan internasional guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Strategi untuk mencapai tujuan ekonomi mencakup kegiatan ekspor, impor, investasi, bantuan, kerja sama teknik, dan perjanjian perdagangan bebas. Sebagai bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo, isu diplomasi ekonomi menjadi salah satu isu prioritas yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri untuk memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan rakyat atau “diplomacy for the people”, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan perdagangan dan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di dunia internasional, serta mengamankan kepentingan ekonomi strategis lainnya. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri melakukan pendekatan komprehensif yang terfokus pada perdagangan, pariwisata, investasi, kerja sama ekonomi, kerja sama pembangunan, ketahanan pangan dan energi, kerja sama regional dan multilateral, serta kelembagaan diplomasi ekonomi. Kementerian Luar Negeri secara aktif melakukan kegiatan diplomasi ekonomi yang diharapkan dapat mencari peluang pasar dan produk (opportunity seeker), memasarkan produk Indonesia (promoting dan marketing), dan fasilitasi kemitraan (match-making). Lebih jauh, dalam tataran kebijakan, Kementerian Luar Negeri juga memperjuangkan kepentingan nasional dalam forum regional dan multilateral. Economic intelligence yang merupakan informasi dan kajian hasil analisis di bidang ekonomi (perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, dan jasa) yang bersifat strategis menjadi penting bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara/wilayah akreditasi. Karena itu, data economic intelligence disusun dan dimutakhirkan secara berkala setiap tahun. Data economic intelligence ini mencakup informasi antara lain: Data eksportir, importir serta asosiasi usaha negara setempat ; Data produk yang diperdagangkan antara Indonesia dan negara setempat; Survei/Riset Pasar terhadap produk yang berpeluang untuk ditingkatkan atau produk andalan dalam perdagangan bilateral kedua negara (sebagai contoh ekspor batubara Indonesia ke India atau impor beras Indonesia dari Vietnam); serta Kebijakan dan regulasi atau praktik ekonomi di negara akreditasi. Peluang ekonomi adalah potensi ekonomi yang dimiliki suatu negara yang mempunyai kemungkinan untuk dimanfaatkan Indonesia. Sedangkan, bantuan Kerja Sama Teknik (KST) dapat diartikan sebagai bantuan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, lokakarya, pengiriman tenaga ahli, dan peralatan teknik lainnya yang diberikan oleh Indonesia. Bantuan Kerja Sama Teknik yang diberikan Indonesia kepada negara-negara penerima bantuan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan Indonesia dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya. Dalam hal ini, peluang ekonomi yang diperoleh antara lain dapat berupa potensi pembelian bibit tanaman, benih ikan, inseminasi buatan, peralatan teknis, pengiriman tenaga ahli Indonesia, dan sebagainya. Dalam melaksanakan diplomasi ekonomi, Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum ekonomi dan pembangunan dalam lingkup intrakawasan, antarkawasan dan multilateral yang dihadiri oleh negara-negara guna membahas isu-isu ekonomi dan pembangunan, termasuk ketahanan pangan dan energi, seperti misalnya forum APEC, ASEM, G20, dan sebagainya. Untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam forum-forum tersebut, telah disampaikan prakarsa dan rekomendasi Indonesia terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan. Dalam proses tersebut, selain menyampaikannya dalam forum, Indonesia juga mengadakan pendekatan atau lobby kepada pihak-pihak terkait sehingga tujuan dapat tercapai. Prakarsa/ rekomendasi Indonesia yang telah tercatat, dicantumkan dan disepakati dalam dokumen sidang/ pertemuan merupakan salah satu bentuk capaian diplomasi ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu bentuk diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri secara aktif melaksanakan program promosi Trade, Tourism Investment, and Services (TTIS). Promosi TTIS Indonesia dilaksanakan di negara mitra untuk mendorong peningkatan perdagangan, investasi asing dan wisatawan asing, juga dilaksanakan di Indonesia untuk mempromosikan akses dan peluang pasar di negara mitra. Kegiatan promosi TTIS dilaksanakan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait di negara mitra. Diplomasi ekonomi Indonesia juga terus memanfaatkan peluang pasar non-tradisional baik di Pasifik Selatan, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur maupun Amerika Selatan dan Karibia. Di bidang investasi, Kementerian Luar Negeri mendorong berbagai upaya untuk menarik investasi asing dan mendorong investasi Indonesia di beberapa negara melalui prioritas investasi pada pembangunan infrastruktur maritim, jalan raya, energi, dan ketahanan pangan. Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah mendirikan “One Stop Services” untuk mempercepat proses perizinan dan prosedur investasi. [] SOROT 17

18. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 SOROT 18 Indonesia Negosiasikan Isi Global Compact tentang Migrasi & Pengungsi Bogor, Jabar: Indonesia harus aktif berkontribusi dalam negosiasi Global Compact for Migration guna memajukan kepentingan nasionalnya, termasuk dalam memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Selain itu, Indonesia perlu mendorong kerja sama global dalam perundingan Global Compact for Refugees sesuai dengan status keterikatan masing- masing negara terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya. Meskipun bukan Negara Pihak pada konvensi, Indonesia atas dasar kemanusiaan menampung sementara sekitar lebih dari 14 ribu pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri. Hal tersebut disampaikan Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu, Dicky Komar, dalam Rapat Koordinasi Deklarasi New York untuk Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR), di Bogor (14/8). “Hingga saat ini, GCM dan GCR masih berada dalam proses penyusunan, sehingga Indonesia memainkan peranan yang besar dalam memberikan input dan berkontribusi pada outcome GCM dan GCR,” ujar Masni Eriza, perwakilan Direktorat HAM dan Kemanusiaan yang terlibat langsung dalam proses penyusunan GCM dan GCR. Di sesi pengantar umum, Kepala Perwakilan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di Jakarta, Mark Getchel, dan perwakilan Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Indonesia, Jeffrey Savage, menyampaikan paparan mengenai GCM dan GCR. Keduanya mengharapkan agar kedua dokumen tersebut nantinya akan mampu menjawab tantangan terkini permasalahan migrasi dan pengungsi global. “Dalam isu pekerja migran, bekerja di luar negeri dapat mengurangi pengangguran di dalam negeri,” kata Freddy Panggabean, Direktur Kerja Sama Luar Negeri BNP2TKI. “Oleh karena itu, GCM perlu menciptakan mekanisme yang lebih besar bagi pekerja migran terampil untuk bekerja dan tinggal di luar negeri,” tambahnya. Dengan demikian, perbaikan tata kelola rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan pelayanan pekerja migran di dalam negeri menjadi keharusan. Pertemuan menyepakati pentingnya keterlibatan Indonesia dalam proses GCM dan GCR dengan memperhatikan kepentingan nasional, khususnya dalam upaya perlindungan WNI dan penanganan pengungsi dari luar negeri. Rapat juga menegaskan bahwa isu migrasi dan pengungsi bersifat multi- dimensional dan mencakup berbagai isu lain seperti pencegahan kejahatan lintas- negara, penanganan konflik internasional, perlindungan HAM, serta konteks pembangunan. Terkait penanganan pengungsi, rapat menggarisbawahi agar keterlibatan Indonesia dalam proses GCR mengedepankan pendekatan berimbang antara aspek kemanusiaan dan HAM dengan kepentingan nasional. Lebih lanjut disepakati agar Peraturan Presiden No. 125/ 2016 tentang Penanganan Pengungsi dapat menjadi rujukan untuk formulasi posisi Indonesia dalam GCR. Deklarasi New York adalah komitmen negara-negara anggota PBB dalam menangani migrasi dan pengungsi global, yang disahkan pada KTT PBB di New York, 19 September 2016. Tindak lanjut Deklarasi New York berupa penyusunan GCM dan GCR, yang diharapkan dapat disahkan pada 2018. Rapat koordinasi merupakan salah satu bagian dalam rangkaian pembahasan dan persiapan posisi dan partisipasi Indonesia terhadap outcome Deklarasi New York, yang melibatkan perwakilan sejumlah kementerian/ lembaga terkait isu migrasi dan pengungsi. (Sumber: Dit. HAM dan Kemanusiaan)

19. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 19SOROT Ekspor Indonesia ke Argentina Terus Meningkat Buenos Aires, Argentiana: Ekspor Indonesia ke Argentina tercatat mengalami kenaikan sebesar 10,19% pada triwulan kedua tahun 2017, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year), yakni dari US$ 49.868.964 di tahun 2016 menjadi US$ 54.949.039 atau sekitar Rp. 600 milyar. Kenaikan tersebut didukung dengan peningkatan ekspor untuk komoditas alas kaki, karet alam, produk elektronika, suku cadang kendaraan bermotor, dan minyak inti sawit. Untuk komoditi alas kaki, merek-merek ternama seperti Nike, Adidas, dan Puma masih menjadi importir terbesar dengan pangsa 82,32% dari keseluruhan impor yang masing-masing bernilai US$ 8,92 juta, US$ 7,76 juta dan US$ 1,20 juta. Nilai ekspor keseluruhan dari komoditi ini baik per triwulan maupun semester meningkat dengan kisaran 23% dibandingkan tahun lalu. Komoditi karet juga mengalami peningkatan sekitar 28,31% dari periode yang sama tahun sebelumnya menjadi US$ 14,73 juta. Importir terbesar adalah Bridgestone dan Pirelli, serta perusahaan Argentina Causer dan Fate. Komoditas pakaian (HS 62 dan 63) secara keseluruhan turut mengalami peningkatan hingga 35% dari periode tahun sebelumnya dan mencapai US$ 2,29 juta pada tahun 2017 dengan importir utamanya adalah Adidad dan Nike, serta perusahaan lokal Fidia SA dan Outdoors SA Untuk komoditi benang dan filamen, produk yang banyak diimpor dari Indonesia adalah benang dari serat stapel sintetis (HS 5509) khususnya dari bahan poliester dan serat stapel buatan (HS 5510) yang bernilai masing-masing US$ 4,51 juta dan US$ 2,03 juta. Komoditi minyak nabati/ hewani dari Indonesia juga mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 65,12% dari periode tahun sebelumnya khususnya untuk minyak inti sawit (HS 151329) dan minyak kelapa (HS 151319). Komoditi lain yang juga mencatatkan nilai signifikan antara lain adalah buah kalengan (HS 200820) menjadi US$ 3,15 juta, kelapa parut (HS 080111) menjadi US$ 1,66 juta, dan insektisida (HS 380891) menjadi US$ 1,56 juta. Sebaliknya, untuk nilai ekspor Argentina ke Indonesia pada semester pertama 2017 turun sebesar 24,94% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Komoditi utama terbesar yang diekspor ke Indonesia adalah tepung kedelai untuk pakan ternak (HS 230400) dengan pangsa sebesar 89,03% dari total impor, diikuti oleh gandum dan meslin (HS 100199), kapas (HS 520100), jagung (HS 100590), whey (040410) dan udang windu (HS 030617). Indonesia juga mengimpor jeruk citrus, pir, obat-obatan, madu, dan kulit (grain split). Neraca perdagangan bilateral dengan Argentina pada semester pertama 2017 ini masih tercatat defisit bagi Indonesia dengan nilai sebesar US$ 499.807.346, namun dengan trend menurun hingga 29,20%. Selama semester pertama 2017, KBRI juga telah menemui berbagai perusahaan untuk mengidentifikasi peluang peningkatan ekspor produk Indonesia, serta menerima berbagai inquiries terkait peluang bisnis untuk menghubungkan mitra yang sesuai dengan permintaan para pelaku usaha baik dari Indonesia maupun dari negara- negara akreditasi. (Sumber: KBRI Buenos Aires)

20. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 sorot 20 Senegal Jadi Target Pasar Non-Tradisional RI Dakar, Senegal: Banyaknya hambatan ekspor ke Eropa dan negara-negara maju lainnya mendesak Pemri untuk mulai bergeser ke pasar non-tradisional seperti Afrika. Sebagaimana disampaikan Dubes RI Dakar, Mansyur Pangeran, dalam pertemuannya dengan Ketua KADIN Komite Afrika, Mintardjo Halim (28/8), “Untuk menindaklanjuti instruksi pemerintah, Indonesia perlu menggarap dan fokus pada kerja sama pasar non-tradisional.” Dalam pertemuan tersebut, Dubes Mansyur menyampaikan berbagai potensi bisnis di Senegal yang dapat dikembangkan kerja sama dengan KADIN RI dan sektor swasta Indonesia, antara lain joint venture pembangunan refinery kelapa sawit dan turunannya, kerja sama pengadaan sepeda motor Indonesia, dan transportasi roda dua menggunakan financial technology seperti Gojek. Dijelaskan pula oleh Dubes Mansyur bahwa Ketua KADIN dan para pengusaha Senegal memiliki minat yang besar untuk hadir pada event Trade Expo Indonesia (TEI) 2017. Untuk itu, Dubes Mansyur mengharapkan agar KADIN dan para pengusaha Indonesia juga dapat berpartisipasi pada pameran dagang internasional di Dakar (FIDAK 2017) dan di Kaolack (FIKA 2018). Khusus untuk FIKA 2018, Indonesia telah ditunjuk oleh Ketua KADIN Nasional Senegal menjadi Negara Tamu Kehormatan. Dalam kaitan tersebut, Mintardjo menyampaikan bahwa KADIN Indonesia akan memfasilitasi KADIN dan para pengusaha Senegal tersebut untuk melakukan kunjungan ke pabrik-pabrik perusahaan yang diminati. Direktur Afrika Kemenlu, Daniel Tumpal, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa Direktorat Afrika telah melakukan pemetaan profil negara-negara Afrika yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu berdasarkan penjajakan kerja sama PTA, potensi kerja sama ekonomi konkrit terkait dengan Indonesia-Africa Forum 2018, dan terdapatnya perwakilan RI di negara Afrika tersebut. Dari tiga kategori pemetaan tersebut, Senegal masuk bersama Nigeria dan Mozambik. Isu lainnya yang diangkat dalam pertemuan yaitu tindak lanjut MoU Indonesia- Senegal dan MoU Indonesia- Gambia. Dalam pertemuan disepakati bahwa kedua MoU tersebut hendaknya segera ditindaklanjuti dengan plan of action agar kerja sama bersifat konkrit. Sebagai tindak lanjut dari Forum Bisnis Indonesia- Senegal yang diselengarakan di Dakar Juni lalu, PT. Sasa mengharapkan bantuan KBRI Dakar menindaklanjuti komunikasi dengan perusahaan CCBM milik Ketua KADIN Nasional Senegal, terkait dengan permintaan impor produk Sasa. Sedangkan, PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) mengharapkan agar adanya pemetaan untuk pasar maintenance pesawat di Afrika berdasarkan kebutuhan masing-masing negara. Isu lainnya yang juga dibahas yaitu skema pengurangan tarif (PTA) Indonesia dengan ECOWAS. Tarif impor yang tinggi di Senegal dan negara- negara Afrika lainnya perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk itu, diperlukan adanya kerja sama PTA yang komprehensif dengan memperhatikan kepentingan produk ekspor Indonesia. Turut hadir dalam pertemuan adalah Dubes Rahardjo Jamtomo, Dubes Andradjati, Dubes Immanuel Robert Inkiriwang dan perwakilan dari PT. Sasa Inti dan PT. Garuda Maintenance Facility (GMF). (Sumber: KBRI Dakar) No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017

21. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 LENSA 21 Seoul, Korsel: Data yang dirilis Korea Tourism Organization (KTO) menunjukkan jumlah wisatawan Korea Selatan yang bepergian ke luar negeri pada Juli 2017 berada pada angka 2.384.447 atau naik sebesar 14,5% dari tahun lalu. Dari angka tersebut jumlah wisatawan yang ke Indonesia meningkat hingga 45,2% dibandingkan tahun lalu. Fantastis! Salah satu faktor yang diperkirakan menjadi pendorong meningkatnya jumlah wisatawan Korsel ke Indonesia adalah kepopuleran acara Youn’s Kitchen yang ditayangkan oleh stasiun televisi TvN yang tayang pada Maret-Mei 2017. Pada awal 2017, seorang penulis dan produser dari stasiun televisi TvN datang ke KBRI Seoul untuk menginfokan pihak KBRI Seoul perihal rencana syuting di Indonesia dan meminta rekomendasi tempat syuting. Pejabat Fungsi Pensosbud Diplik yang pada saat itu menemui kedua orang dari TvN kemudian merekomendasikan Lombok sebagai tempat syuting. “Kami mengucapkan terima kasih kepada KBRI Seoul atas rekomendasi yang diberikan,” ujar Lee Jinju, salah satu produser Youn’s Kitchen pada acara konferensi pers penayangan Youn’s Kitchen. Benar saja, tayangan tersebut mendapat sambutan yang heboh dari masyarakat negeri ginseng. Kemasan dan pengambilan gambar yang menarik membuat Lombok tampak seronok dan menggoda masyarakat Korea Selatan untuk singgah. Sambutan yang positif dari masyarakat Korea kemudian mendorong Korean Air berani untuk membuka charter flight Incheon-Lombok selama 5 gelombang. Tiga penerbangan yang telah berangkat diantaranya penerbangan tanggal 29 Juli, 2 Agustus dan 6 Agustus. Dua flight lainnya akan terbang pada 1 Oktober dan 5 Oktober mendatang. Sales record 3 penerbangan pertama mencapai rata- rata 94%. Penjualan tiket penerbangan pada 2 Agustus bahkan mencapai 100%. Wow! Selain Youn’s Kitchen, beberapa acara televisi populer lain yang mengambil lokasi syuting di Indonesia pada tahun 2017 diantaranya adalah Law of the Jungle edisi Sumatra dan Pulau Komodo (SBS), Battle Trip di Bali (KBS), dan Running Man di Yogyakarta (SBS). Program Running Man saat ini sedang menunggu jadwal tayang. Menurut M. Aji Surya, Koordinator Fungsi Pensosbud Diplik KBRI Seoul, penayangan reality show yang berlokasi di Indonesia merupakan cara promosi pariwisata yang cukup efektif untuk menggaet turis Korea Selatan bertandang ke Indonesia. “Melalui acara-acara televisi tersebut masyarakat negeri kimchi ternganga melihat keindahan dan keunikan Indonesia yang tidak bisa ditemukan di negara lain. Pesonanya membuat mereka berbondong-bondong berlibur ke Indonesia,” ujar Aji. Karenanya KBRI pun berjanji akan terus mengajak pihak-pihak terkait di Indonesia untuk memberikan perhatian lebih pada para pelamar visa awak syuting. “Situasi di bidang pertelevisian kerap kali menuntut pembuatan visa yang lebih cepat. Saya berjanji akan terus berupaya memberikan pelayanan yang baik dan mengajak pihak-pihak terkait di Indonesia untuk memproses pembuatan visa syuting bisa lebih cepat,” tandas Aji. Pada awal Oktober, tepatnya 2-9 Oktober 2017, masyarakat Korea Selatan akan menikmati libur panjang. Jumlah turis outbound diperkirakan akan meningkat daripada tahun lalu, begitu pula dengan jumlah turis yang melancong ke Indonesia. (Sumber: KBRI Seoul, Foto: Youn’s Kitchen Facebook) Wisatawan Korea ke Indonesia Naik Lebih dari 45 Persen No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017

22. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 LENSA 22 Zahret El Bon Brazili Optimistis Gunakan 150 Kontainer Biji Kopi Indonesia di tahun 2017 calon peraih Primaduta Award 2017 yang diusulkan oleh KBRI Cairo. “Kehadiran pabrik kopi Zahret El Bon Brazili sejak 1990 dengan tren impor kopi Indonesia pada tahun 2012 – 2016 sebesar 21,28% diharapkan dapat memenuhi kriteria peraih Primaduta Award Tahun 2017,” tutur Burman, yang sebelumnya juga pernah bertugas di KDI Taiwan. Dalam lima tahun terakhir, biji kopi Indonesia masuk dalam 5 (lima) besar produk unggulan Indonesia ke Mesir. Badan Statistik CAPMAS Mesir menerangkan bahwa ekspor kopi Indonesia (HS 0901) ke Mesir pada tahun 2016 masih menempati urutan pertama dengan nilai USD 38,4 juta, atau hampir separuh dari total impor Mesir dari seluruh dunia yang senilai USD 76,9 juta. (KBRI Cairo/Infomed) Kairo, Mesir - Biji kopi Indonesia adalah primadona di Negeri Seribu Menara. Pada tahun 2016, tercatat 49,85 % pangsa pasar Mesir didominasi oleh impor biji kopi dari Indonesia. Tren pertumbuhan konsumsi biji kopi diprediksi terus naik dalam tahun 2017, yang antara lain ditengarai oleh makin meningkatnya geliat industri pengolahan kopi Indonesia di Mesir. Salah satunya adalah produsen kopi Zahret El Bon Brazili, yang baru-baru ini melakukan ekspansi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan kopi yang diimpor dari Indonesia. “Dengan adanya pabrik yang baru ini, kami dapat mengolah rata-rata 10 – 12 kontainer biji kopi dari Indonesia setiap bulan,” ujar Hassan Fawzy, pimpinan pabrik kopi Zahret El Bon Brazili di kawasan industri Obour City, Provinsi Qalyoubiya, Senin (14/8) lalu. Lebih lanjut, Hassan Fawzy menyatakan apresiasinya atas dukungan pembinaan dan diseminasi informasi mengenai produk kopi Indonesia yang secara terus-menerus diberikan oleh KBRI Cairo. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar LBBP RI untuk Mesir, Helmy Fauzy, beserta Atase Perdagangan, Burman Rahman, dan jajarannya khusus mengunjungi pabrik pengolahan kopi Zahret El Bon Brazili di kawasan industry Obour City. Pada tahun 2015 impor biji kopi dari Indonesia oleh Zahret El Bon Brazili mencapai 132 kontainer dengan nilai USD 4,7 juta dan penyerapan kopi Indonesia dari supplier lokal Mesir sebanyak 39 kontainer dengan nilai USD 1,5 juta. Pada tahun 2016 impor sebanyak 119 kontainer dengan nilai USD 4,3 juta dan pembelian kopi Indonesia dari pasar lokal sebanyak 41 kontainer dengan nilai USD 1,7 juta. Adapun impor pada Januari - Agustus 2017 mencapai 79 kontainer dengan nilai USD 3,4 juta dan pembelian kopi Indonesia dari pasar lokal sebesar 30 kontainer dengan nilai USD 1,3 juta atau setara dengan Rp. 63 miliar. “Perusahaan kami optimis hingga akhir tahun 2017 dapat menembus total pembelian sebesar 150 kontainer biji kopi dari Indonesia,” tutur Hassan Fawzy yang saat ini menjabat Ketua Divisi Kopi di Kamar Dagang Mesir. Dalam sambutannya, Duta Besar LBBP RI, Helmy Fauzy, menyatakan penghargaannya terhadap perusahaan kopi Zahret El Bon Brazili. Terutama, dalam peranannya untuk melibatkan perusahaan setingkat UKM dalam melaksanakan proses produksi. “Yang saya kagumi dan bangga dari perusahaan kopi Zahret El Bon ini adalah saat membeli produk kopi Indonesia dari pasar lokal, hal ini dapat memacu dan membantu kinerja para trader lokal untuk dapat memasarkan produk biji kopi, dan disinilah inti dari upaya saling berbagi antara perusahaan besar dan perusahaan UKM,” ujar Dubes Helmy, yang dalam kesempatan tersebut juga mengundang Zahret El Bon Brazili untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia pada bulan Oktober 2017. Atase Perdagangan KBRI Cairo, Burman Rahman menambahkan bahwa perusahaan Zahret El Bon Brazili merupakan salah satu

23. No. 108 Tahun X - 15 Agustus - 14 September 2017 LENSA 23 Kunjungi Gubernur Aleppo, Komitmen RI Pada Program “Rebuild Syria” Aleppo, Suriah: Pada tanggal 11 September 2017, Duta Besar telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Aleppo, Mayjend. Hussein Ahmad Diab di kantor Gubernur. Duta Besar menegaskan bahwa Indonesia akan berpartisipasi mensukseskan program “Rebuild Syria” yang dicanangkan oleh pemerintah Suriah, antara lain dengan berpartisipasi dalam berbagai pameran dagang dan rekonstruksi guna mengenalkan potensi Indonesia kepada Suriah dan juga sebaliknya. Dalam kerangka yang sama, PT. Wijaya Karya Persero, akan berkunjung ke Suriah dalam waktu dekat guna berpartisipasi dalam pameran Rebuild Syria 2017 dan mengupayakan berbagai prospek potensial yang bisa dijadikan objek kerjasama bilateral kedua negara. Diharapkan melalui kunjungan tersebut dapat tercipta “chemistry” dan kerjasama antara kedua negara dalam program dimaksud. Mengingat PT Wika merupakan salah satu BUMN terkemuka di Indonesia yang bergerak di sektor rekonstruksi dengan pengalaman yang tidak diragukan lagi di Timur Tengah. Sementara itu, Gubernur Aleppo, Mayjend. Hussein Ahmad Diab menyampaikan bahwa Aleppo sudah mulai berbenah setelah suksesnya militer Suriah membersihkan seluruh kota Aleppo dari para kelompok bersenjata. Pemda mulai merevitalisasi infrastruktur dan fasilitas umum, utamanya listrik, air dan pelayanan kesehatan. Gubernur menyambut baik rencana kunjungan perusahaan WIKA ke Aleppo dan akan memberikan berbagai jenis kemudahan yang sekiranya dibutuhkan dalam rangka peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi. Selain itu, Duta Besar telah melakukan pertemuan dengan Ketua Cabang Partai Baath, Mr. Fadel Najjar di kantor Partai Baath Aleppo. Duta Besar dan Ibu Rosa Triana menggunakan kesempatan kunjungan ke Aleppo untuk mengunjungi memberikan donasi bagi panti asuhan “Jamiyyah Khairiyyah Al Islamiyyah”, Aleppo. Panti asuhan tersebut merupakan salah satu panti asuhan tertua di Aleppo yang didirikan pada tahun 1920. Panti Asuhan tersebut menampung sekitar 300 anak yatim dari umur 2 hari sampai 18 tahun. Ketika konflik terjadi, bangunan yang mereka miliki hancur dan kini menempati bangunan yang disewa di 3 tempat. Para anak yatim tersebut merupakan anak-anak korban konflik dan korban broken-home. Aleppo merupakan salah satu objek pariwisata terbesar di Suriah dengan berbagai situs sejarahnya yang berumur ribuan tahun. Aleppo merupakan kota yang dihuni selama 2000 tahun terakhir tanpa terputus, dan merupakan salah satu World Heritage yang dikategorikan oleh UNICEF. Masjid Omayyad dan Aleppo Citadel merupakan dua situs bersejarah terbesar di Aleppo yang dijadikan sebagai objek untuk menarik turis. Pada tahun 2010, terdapat sekitar 10 juta turis mengunjungi kota Aleppo. [] Kunjungan Kehormatan Duta Besar RI Indonesia Untuk Suriah ke Gubernur Aleppo.

24. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Diplomasi Publik Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3858035 PBB Apresiasi Indonesia Dalam Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia,” demikian ditambahkan oleh Mr. Can Unver, salah satu Country Rapporteur Komite untuk Indonesia dalam dialog hari pertama Pemerintah Indonesia dengan Komite Pekerja Migran PBB terkait laporan inisial Indonesia atas implementasi Konvensi di Kantor PBB Jenewa (5/9). “Salah satu kemajuan monumental Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak Pekerja Migran Indonesia di luar negeri adalah revisi UU No. 39/2004, yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi,” demikian ditegaskan Abdul Jenewa, Swiss: K omite Pekerja Migran PBB menyampaikan apresiasi atas laporan komprehensif dan inklusif yang merefleksikan komitmen dan keseriusan Pemerintah Indonesia terkait Implementasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. “Kami menyambut baik proses dinamis dan berkesinambungan yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia melalui proses revisi perundang-undangan agar selaras dengan Konvensi. Hal ini bukan sesuatu yang mudah mengingat kompleksitas Wahab Bangkona, Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kerja Sama Internasional selaku Ketua Delegasi RI dalam sambutan pengantarnya. Lebih lanjut ditambahkan bahwa revisi UU mengubah paradigma (shifting paradigm) rezim migrasi Indonesia dari yang sebelumnya fokus kepada penempatan menjadi aspek perlindungan. Selain itu, revisi ini juga merefleksikan upaya Indonesia yang bahkan sudah melebihi mandat perlindungan dalam Konvensi (go beyond the Convention) karena mengatur mengenai pemberdayaan keluarga yang ditinggalkan. Dalam dialog hari pertama, Komite mengangkat sejumlah isu antara lain perkembangan terkini revisi UU No. 39/2004, pengawasan dan penanganan PPTKIS, detensi imigrasi, penghentian pengiriman Pekerja Migran ke Timur Tengah, kasus kekerasan terhadap pekerja migran perempuan, pemberdayaan keluarga pekerja migran, upaya perlindungan oleh Perwakilan RI di luar negeri, jaminan sosial, Tindak Pidana Perdagangan Orang, MoU dan kerja sama bilateral di bidang ketenagakerjaan, dan pengelolaan remitansi. Dialog Pemerintah Indonesia dengan Komite Pekerja Migran memiliki arti penting tidak hanya sebagai bagian dari kewajiban dan akuntabilitas Pemri dalam implementasi ICMW yang telah diratifikasi melalui UU No. 6/2012 serta tindak lanjut nyata dan langsung dari sejumlah rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) terkait, yang disampaikan kepada Indonesia pada bulan Mei 2017 lalu. Dialog berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif yang juga dihadiri oleh kalangan masyarakat sipil Indonesia dan akan dilanjutkan pada tanggal 6 September 2017. (Sumber: PTRI Jenewa/Dit. HAM dan Kemanusiaan). Diplomasitabloiddiplomasi.org tabloiddiplomasi@Kemlu.go.id @diplik_Kemluwww. Kemlu.go.id tabloid No. 108 tahun x Tgl. 15 agustus - 14 sepembeR 2017

Tabloid Diplomasi Edisi Agustus 2017

Estás leyendo una previsualización.

Eche un vistazo a continuación

Tabloid Diplomasi Edisi Agustus 2017

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Tabloid Diplomasi Edisi Agustus 2017 (15)

Más de Tabloid Diplomasi (14)

Más reciente (20)