Dokumen tersebut membahas upaya pencegahan dan penindakan korupsi terkait program penanganan Covid-19 di Indonesia, meliputi monitoring KPK, sinergi antara aparat pengawasan internal pemerintah, dan penanganan pengaduan masyarakat.
4. 01
KOORDINASI
02
MONITORING
03
PENINDAKAN
o Mengoptimalkan Direktorat Litbang
pada Kedeputian Pencegahan untuk
melakukan Fungsi Monitoring (Kajian,
Monitoring, Evaluasi. Pemberian
Rekomendasi) terutama pada pos
belanja yang strategis dan signifikan
(seperti PC-PEN).
o Mengoptimalkan Unit Korgah pada
Kedeputian Pencegahan untuk
melakukan Fungsi Koordinasi dan
Monitoring pada 542 Pemerintah
Daerah terkait realokasi dan
refocusing anggaran.
o Mengoptimalkan saluran
pengaduan masyarakat
milik KPK maupun milik
APIP pada setiap
instansi Pemerintah
o Mengoptimalkan satgas-
satgas penindakan untuk
menangani dugaan TPK
pada penganggaran
Covid-19
o Membentuk 1 Satgas khusus Covid-19
yang berkoordinasi dengan Gugus Tugas
Pusat dan Daerah, Pemangku
Kepentingan lainnya (LKPP, BPKP,
Kemendagri, Kemenkes, Kemensos,
Pemerintah Daerah, dll)
o Menerbitkan Surat Edaran atau Surat
himbauan lainnya sebagai rambu-rambu
pencegahan korupsi penanganan Covid-
19
o Membuat aplikasi Jaga Bansos sebagai
saluran pengaduan masyarakat khusus
bansos
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN KORUPSI TERKAIT COVID-19
5. UPAYA MONITORING KPK
12 Kajian yang telah diselesaikan KPK terkait Penanganan Covid-19 sejak Maret 2020
• Insentif & Santunan
Tenaga Kesehatan
• Klaim RS Penggantian
Biaya Perawatan Covid
19
• Pembangunan/
Peningkatan RS
Kesehatan
• Kartu Prakerja
• Bantuan Sosial
• Anggaran Logistik/Pangan/
Sembako
• Bantuan Subsidi listrik
• Bantuan Subsidi Upah
Perlindungan
Sosial
• Insentif perpajakan
Insentif Usaha
• Subsidi bunga UMKM
UMKM
• Investasi Pemerintah
Pembiayaan
Koorporasi
• Kebijakan Insentif
Perumahan Bagi MBR
Sektoral
K/L/Pemda
6. UPAYA MONITORING KPK
1. Kartu Prakerja
Permasalahan 1 Tidak mengoptimalkan NIK, tidak memprioritaskan peserta white list dari
Kemenaker dan BPJSTK
Potensi conflict of interest antara platform digital dengan lembaga pelatihan
Rendahnya kualitas dan kelayakan pelatihan yang berbasis daring (online)
Pelaksanaan metode secara daring tapi tidak interaktif
2
3
4
Rekomendasi KPK telah
ditindaklanjuti dengan Perubahan
Perpres dan Permenko terkait
Program Kartu Prakerja
2. Bantuan Sosial (Bansos)
Permasalahan
Belum terintegrasinya data dan sistem informasi penerima bantuan baik dari eksternal Kemensos (Pemda
dan Kemendesa) maupun internal Kemsos (unit kerja pengelola bansos)
Belum akurat dan validnya DTKS (dihubungkan dengan pemadanan NIK, penerima bansos reguler yang tidak
applied DTKS dan PBI diluar DTKS)
Belum tersedia akses publik satu pintu terkait data penerima bansos dan belum tersedianya dashboard
penyaluran bansos covid secara lengkap
Tidak sinkronnya regulasi pendataan dan verval DTKS
7. Aksi Utilisasi NIK untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial
Akselerasi perbaikan DTKS
secara administratif di
tingkat pusat
Pengawasan skema pendataan
penerima bansos di beberapa
daerah dan rencana
pemutakhiran DTKS di daerah
(bersama dengan Korsupgah)
Pengawalan dan pengawasan
skema/kebijakan/anggaran
untuk pemutakhiran DTKS di
masa mendatang
Monitoring Transaksi Administrasi Kependudukan pada DTKS
8. JAGA BANSOS DALAM ANGKA
KELUHAN BANSOS
1.135 410
SELESAI
Data Per 18 September 2020
46
22
DKI
JAKARTA
JAWA
BARAT
JAWA
TIMUR
10
TOP 3 KELUHAN KE
PEMERINTAH
PROVINSI
64
33 33
KOTA
SURABAYA
KAB
TANGERANG
KAB
BOGOR
TOP 3 KELUHAN
KE PEMERINTAH
KAB/KOTA
199
LAPORAN
DITERUSKAN
124
DITINDAKLANJUTI
451 KELUHAN
Saya tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar
93 Bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya
126 Bantuan tidak dibagikan oleh aparat
9 Bantuan yang diterima kualitasnya jelek
9. Pencegahan:
1. Pendampingan program covid di
instansi
2. Evaluasi kewajaran harga PBJ
Covid-19
3. Mengelola pengaduan
masyarakat
4. Bekerjasama dengan BPKP, LKPP,
dst
Penindakan:
Bekerjasama dengan APH
Pencegahan:
Pengawasan recofussing kegiatan, realokasi
anggaran, serta pengadaan barang dan jasa
Penindakan:
1. Bekerjasama dengan APIP, BPKP, lembaga
lainnya untuk menindaklanjuti jika terjadi
dugaan TPK pada penanganan covid-19
2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat
Pencegahan:
1. Kepres 9/2020: BPKP sebagai
anggota pengarah dan
penanganan COVID-19 untuk
pengawalan akuntabilitas
2. Inpres 4/2020: BPKP
mendampingi dan mengawasi
recofussing kegiatan,
realokasi anggaran, serta
pengadaan barang dan jasa
3. PP 23/2020: Melakukan
pengawasan intern atas
program PEN
Penindakan:
Bekerjasama dengan APH
untuk setiap dugaan TPK pada
penanganan covid-19
SINERGI APIP – SPI - APH
Aparat
Penegak
Hukum (APH)
APIP/SPI/
Inspektorat
BPKP
pusat dan
perwakilan
