1. Drs. Haryanto Kadi, MSc
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan

4. Silpa Tahun sebelumnya merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan
untuk :
aMenutupi defisit anggaran apabila
realisasi pendapatan lebih kecil dari pada
realisasi belanja;
aMendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
atas beban belanja langsung;
j Mendanai kewajiban lainnya sampai
dengan akhir TA belum diselesaikan

6. SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN
BERJALAN (SILPA)

9. • PENDAPATAN Rp. … … …
• BELANJA Rp. … … …
– Belanja Tidak Langsung Rp. … … …
– Belanja Langsung Rp. … … … (-)
Surplus/(Defisit) Rp. … … …
• PEMBIAYAAN Rp. … … …
– Penerimaan Rp. … … …
– Pengeluaran Rp. … … … (-)
Pembiayaan Neto Rp. … … … (-)
SiLPA Tahun Berjalan Rp. … … …

10. STRUKTUR PENDAPATAN

11. STRUKTUR BELANJA

12. STRUKTUR PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan:
1. Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun
Sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
B. Pengeluaran Pembiayaan:
1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal pemerintah Daerah
3. Pembayaran Utang Pokok
4. Pemberian Pinjaman
Pembiayaan Neto (A – B)

13.  Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya
mencakup pos-pos sebagai berikut:
Pendapatan
Belanja
Transfer
Surplus atau defisit
i Penerimaan pembiayaan
a Pengeluaran pembiayaan
i Pembiayaan neto; dan
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA /
SiKPA)

14. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda
Pasal 193 , ayat :
(1) Uang milik Pemda yang sementara belum
digunakan dapat didepositokan dan/atau
diinvestasikan dalam investasi jangka pendek
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan
daerah;
(2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di
Bank , jasa Giro, dan/atau bunga atas investasi
jangka pendek merupakan Pendapatan Daerah

15. A. Wewenang BUD antara lain :
1. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;
2. Melaksanakan Penempatan Uang Daerah;
3. Mengelola /menatausahakan investasi;
B. Tugas dan wewenang Kuasa BUD antara lain :
1. Menyiapkan Anggaran Kas;
2. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;
3. Menyimpan Uang Daerah;
4. Melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola /
menatausahakan investasi

16. 1. BUD membuat Perencanaan Kas dan menetapkan
saldo kas minimal;
2. BUD menentukan strategi Manajemen Kas untuk
mengatasi kekurangan kas maupun menggunakan
kelebihan Kas; Pemda selalu memiliki akses yang
cukup untuk memperoleh persediaan kas guna
memenuhi pembayaran kewajiban daerah dan/atau
saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk
mendapatkan manfaat optimal;
3. SKPD wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan
pengeluaran secara periodik kepada BUD;

17. 1. Deposito adalah Tabungan berjangka,
sehingga penarikannya hanya dapat
dilakukan sesuai dengan jangka waktu
yang telah disepakati ;
2. Macam-macam Deposito
a. Deposito On Call (Harian)
b. Deposito Bulanan
c. Deposito Triwulanan
d. Deposito Tahunan

18. drs. Haryanto Kadi, MSc
Hp. 0811 87 3935
0812 82 300 600
[18]
Copyright © 2010 - Kementerian Keuangan RI