1. 1
Good Corporate Governance Pada
PT. Mayora Indah Tbk
Dosen Pengampu :
Prof.Dr.Ir.H.Hapzi Ali, MM
Disusun Oleh :
Maksi Prima Dewi 55117120097
PROGRAM STUDI MASTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2018

2. 2
DAFTAR ISI
Halaman
JUDUL..........................................................................................................................1
DAFTAR ISI................................................................................................................ 2
I. INTRODUCTION................................................................................................... 3
II. LITERATURE REVIEW......................................................................................4
III. METHOD.............................................................................................................15
IV. RESULT AND DISCUSSION........................................................................... 16
V. CONCLUSION AND RECOMENDATION......................................................23
VI. DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................24

3. 3
I. Introduction
Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah Good Corporate
Governance (GCG) kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga
ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses
perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus
memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan
Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalanpenerapan GCG (Daniri, 2005).
Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di Asia Timur yang sama-sama terkena
krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa
kompetisi global bukan kompetisi antarnegara, melainkan antarkorporat di
negaranegara tersebut. Jadi menang atau kalah, menang atau terpuruk, pulih atau tetap
terpuruknya perekonomian satu negara bergantung pada korporat masing-masing
(Moeljono, 2005).
Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara
benar. Dalam bahasa khusus, korporat kita belum menjalankan governansi (Moeljono).
Survey dari Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa
Indonesia memiliki indeks corporate governance paling rendah dengan skor 2,88 jauh
di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas
GCG korporasi-korporasi diIndonesia ditengarai menjadi kejatuhan
perusahaanperusahaan tersebut.
Good Corporate Governance di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997, saat
krisis ekonomi menerpa Indonesia. Terdapat banyak akibat buruk dari krisis tersebut,
salah satunya ialah banyaknya perusahaan yang berjatuhan karena tidak mampu
bertahan, Corporate governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab
terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya
masih terasa hingga saat ini.. Menyadari situasi dan kondisi demikian, pemerintah
melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep Good Corporate
Governance ini di lingkungan BUMN, Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No.
Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good
Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi
BUMN untuk menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan atau
menjadikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan
operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan
usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
PT. Mayora Indah, Tbk Memulai bisnis rumahan untuk biskuit marie di tahun
1948. Bisnis berkembang dan Mayora akhirnya resmi berdiri di tahun 1977 yang
didirkan oleh Bapak Yogi Atmadja dan menjadi perusahaan publik pada 4 Juli 1990.

4. 4
Dengan Produk yang tebagi menjadi 8 kategori : Biskuit, Permen, Coklat, Makanan
cepat saji, Minuman dan Minuman, dan Sereal Mayora berkembang menjadi
Perusahan the Fast Moving Consumer Goods yang telah memasok produk sampai ke
90 negara. Beberapa brand yang terkenal dari Mayora Group adalah Kopiko, Danisa,
Roma, Energen, Torabika, Beng Beng, Le Minerale. Tidak sedikit produk dari Mayora
yang menjadi pelopor dan menjadi market leader, di tahun ke-40 mayora sebagai salah
satu Fast Moving Consumer Goods Company telah membuktikan dirinya sebagai salah
satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan,
diantaranya adalah “Top Five Best Managed Company in Indonesia”, dari Asia Money,
‘Top 100 Exporter Companies in Indonesia” dari majalah SWA, Top 100 public listed
companies” dari Investor Magazine Indonesia, “Best Manufacturer of Halal Products”
dai Majelis Ulama Indonesia, Top Brand, Super Brand, Indonesia WOW Brand,
Indonesian Customer Satisfaction Award.
PT.Mayora Indah, Tbk yang telah terdaftar sebagai perusahaan yang
bersertifikat FSSC (Food Saferty System Certifivation) 2200 memperkuat posisi
dipasar sebagai pemasok makanan sehat seperti Energen dan minuman yaitu Le
minerale. Dengan tata kelola Perusahaan yang baik maka hubungan antara seluruh
pemangku kepentingan dalam bisnis baik Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang
Saham, dan Para Stakeholder lainnya dapat diatur dan sebagai sistem pengontrolan
atas kewenangan pengadilan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi.
Adapun tujuan dari penulisan ini penulisan untuk memenuhi tugassoftskill
mata kuliah Good Corporate Governance dalam membuat jurnal atau tulisan tentang
Good Corporate Governance. Maksud dari penulisan ini adalah :
1. Untuk mengetahui Good Corporate Governance pada PTMayoraIndah,Tbk.
II. Literature Review
A. Definisi GCG
Istilah tata kelola perusahaan di Indonesia merupakan terjemahan dari
corporate governance. Kata governance berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu
gouvernance yang berarti pengendalian (control) atau regulated dan dapat dikatakan
sebagai suatu keadaan yang berada dalam kondisi yang terkendali (Subroto, 2005).
GCG merupakan masalah yang tidak akan berakhir dan terus akan menjadi
bahan pembahasan bagi pelaku bisnis, akademis, pembuatan kebijakan dan lain
sebagainya. Perhatian terhadap GCG kian meningkat seiring banyak bermunculan
masalah skandal keuangan di lingkungan bisnis. Konsep GCG telah banyak
dikemukakan oleh banyak ahli dan badan sebagai alat control dan pengawasan
terhadap kinerja manajemen.
Definisi GCG menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 adalah suatu proses atau struktur yang digunakan oleh
BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan

5. 5
perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Sehubungan dengan tidak berlakunya
Keputusan Menteri Negara BUMN tersebut yang selama ini digunakan sebagai dasar
penerapan GCG, yaitu Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor:
Kep–117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada
Badan Usaha Milik Negara karena digantikan dengan Peraturan Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011Tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara
(tanggal 1 Agustus 2011), maka definisi GCG berubah menjadi prinsip-prinsip yang
mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan
peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
Menurut Muh. Arief Effendi (2009) dalam bukunya The Power of Good
Corporate Governance, pengertian GCG adalah suatu sistem pengendalian internal
perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna
memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan
nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.
Definisi GCG yang dikemukakan diatas berbeda namun memiliki maksud
yang sama. Dari definisi diatas dapat disimpulkan GCG adalah sistem atau seperangkat
peraturan yang mengatur, mengelola dan mengawasi hubungan antara para pengelola
perusahaan dengan stakeholders disuatu perusahaan. GCG tidak hanya sebagai alat
pengatur dan pengendali saja namun juga sebagai nilai tambah bagi suatu perusahaan.
B. Teori GCG
1. Teori Agensi (Agency Theory)
Konsep GCG timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu untuk
menghindari konflik antara principal dan agent-nya (www.bpkp.go.id, 2012). Konflik
muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola dengan baik sehingga
tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Teori agensi menekankan pentingnya
pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada
tenaga-tenaga ahli (agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan pengelolaan
perusahaan (Sutedi, 2011). Pemisahan dalam pengelolaan perusahaan dari pemiliknya
ditujukan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan
biaya yang seefisien mungkin. Tugas para agent adalah menjaga kepentingan
perusahaan dan menjalankan manajemen perusahaan sesuai fungsi yang telah
ditetapkan. Dengan kata lain agent adalah perantara para pemegang saham dalam
menjalankan pengelolaan perusahaan, sementara para pemegang saham hanya
mengawasi kinerja para agent-nya dan memastikan bahwa para agent bekerja sesuai
dengan fungsi, tugasnya, dan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan sehingga
tujuan perusahaan dapat tercapai. Kinerja manajemen dapat dilihat dari
keberhasilannya dalam memaksimalkan laba perusahaan yang berpengaruh terhadap
keberlangsungan hidup perusahaan.
Keleluasaan manajemen dalam mengelola dana guna mencapai hasil yang
maksimal bagi perusahaan bisa mengarah pada memaksimalkan tambahan ekonomis
bagi kepentingan pribadi (kepentingan para agent ) dengan beban dan biaya yang harus
ditanggung oleh perusahaan, sehingga dalam menyajikan laporan atas penggunaan dan
pengelolaan dana oleh para agent tidak melaporkan informasi keuangan perusahaan
sesuai dengan yang sebenarnya (Ernawan, 2011). Dengan kata lain, para agent
merekayasa laporan keuangan perusahaan guna menghindari resiko ditemukannya
fraud yang dilakukan. Disamping itu, kinerja manajemen yang diukur dari
keberhasilannya dalam memaksimalkan laba perusahaan, mendorong para agent untuk
melakukan earnings management dalam penyusunan laporan keuangan, dimana agent

6. 6
merekayasa laba perusahaan agar kinerja dalam mengelola perusahaan dinilai baik oleh
para pemegang saham.
Teori agensi tersebut mendorong munculnya konsep GCG dalam pengelola
bisnis perusahaan, dimana GCG diharapkan dapat meminimumkan hal-hal tersebut
melalui pengawasan terhadap kinerja para agent. GCG memberikan jaminan kepada
para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para
agent bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan untuk kepentingan
perusahaan.
2. Teori Stakeholders
Pengertian stakeholders atau para pemangku kepentinganmenurut
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01
/MBU/2011Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan
perusahaan (BUMN) karena mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan
(BUMN). Perusahaan tidak hanya memandang bahwa stakeholders adalah investor dan
kreditor saja, melainkan antara lain pemerintah, pelanggan, pemasok, karyawan
(tenaga kerja), masyarakat dan lingkungan.
Pemerintah dapat dikatakan sebagai stakeholdersbagi perusahaan karena
pemerintah mempunyai kepentingan atas aktivitas perusahaan dan keberadaan
perusahaan sebagai salah satu elemen sistem sosial dalam sebuah negara. Oleh kerena
itu perusahaan tidak bisa mengabaikan peran pemerintah dalam menjalankan
pengelolaan bisnis (Sarwako, 2003). Terdapatnya birokrasi yang mengatur jalannya
perusahaan dalam sebuah negara yang harus ditaati oleh perusahaan melalui kepatuhan
terhadap peraturan pemerintah menjadikan terciptanya sebuah hubungan yang baik
antara perusahaan dengan pemerintah.
Pelanggan dianggap sebagai salah satu stakeholders dari suatu perusahaan
karena pelanggan memberikan kontribusi pendapatan dari pemakaian produk atau jasa
perusahaan. Secara umum pelanggan menuntut agar produk atau jasa tersebut dapat
dipercaya dengan tingkat harga yang seminimal mungkin, serta menuntut pula adanya
pelayanan yang diberikan oleh produk, garansi yang cocok, riset dan pengembangan
perbaikan produk dan jasa.
Pemasok merupakan salah satu stakeholders dengan tuntutan adanya
sumber usaha yang berkelanjutan, pelaksanaan dari perjanjian kredit yang tepat waktu,
hubungan yang profesional dalam pengontrakan untuk pembelian dan penerimaan
barang dan jasa. Karyawan dianggap pula sebagai pihak yang mempunyai pengaruh
bagi kegiatan operasional perusahaan. Karyawan mengharapkan perusahaan
menyediakan lingkungan kerja yang dinamis yang memberikan imbalan yang
memuaskan dan yang mendorong untuk pengembangan keahlian, pengetahuan dan
karir. Pihak yang paling penting dalam menjalankan pengelolaan perusahaan adalah
masyarakat dan lingkungan, dimana perusahaan dituntut dapat memberi pekerjaan
yang produktif dan sehat dalam masyarakat dan tanggungjawab sosial perusahaan
terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.
Dalam teori ini menunjukkan adanya peran penting stakeholders dalam
perusahaan. Untuk itu perusahaan harus mampu memberikan kepuasan terhadap
stakeholders, dimana perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi semua tuntutan
stakeholders agar dapat mendukung pencapai tujuan perusahaan. Dalam tesisnya,
Sarwako (2003) menyimpulkan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola
tuntutan stakeholders adalah dengan menerapkan GCG secara efektif.

7. 7
3. Stewardship theory
Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat
manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak
dengan penuh tanggung jawab memiliki, integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain.
Inilah yang tersirat dalam tuntutan yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan
kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapatdipercaya untuk
bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun
shareholders pada khususnya.
C. Prinsip-Prinsip GCG
Menurut KNKG, Prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:
1. Transparansi (Transparency)
Dalam prinsip ini, perusahaan dituntut mampu menyediakan informasi yang
penting atau materiil dan relevan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten,
comparable dan mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders karena keyakinan
dan kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan tergantung pada pengungkapan
informasi tersebut. Untuk itu, perusahaan hendaknya menggunakan prinsip-prinsip
akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan dapat diterima secara luas dalam
pengungkapan laporan keuangan. Disamping itu, perusahaan diharapkan
mempublikasikan laporan keuangan dan informasi agar investor mudah dalam
mengakses informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat menghindari benturan
kepentingan (conflict of interest). Selain laporan keuangan, perusahaan harus
menyediakan informasi-informasi penting lainnya dan kebijakan-kebijakan perusahaan
kepada stakeholders, khususnya para pemegang saham. Informasi yang disajikan oleh
perusahaan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (transparency), tanpa
rekayasa oleh pihak manapun.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan
kinerjanya secara transparan dan wajar. Prinsip ini ditujukan untuk menghindari
agency problem yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara Pemegang
Saham dan Direksi. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan prinsip ini
antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab
masing-masing organ perusahaan, dan memastikan setiap organ perusahaan mampu
melaksanakan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika bisnis dan pedoman
perilaku perusahaan.
Untuk meyakinkan bahwa tidak adanya penyimpangan fungsi, hak dan
wewenang, maka dibentuk suatu sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif dalam
pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Disamping itu perusahaan harus memiliki ukuran
kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha
perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment
system) untuk mendorong semua organ perusahaan melaksanakan tugas dan kewajiban
dengan penuh tanggungjawab.
3. Responsibilitas (responsibility)
Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan patuh terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial,
perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian,
dan persaingan yang sehat. Mengingat dalam menjalankan operasinya perusahaan
seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung masyarakat,

8. 8
untuk ini tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
Perusahaan juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi terjadinya
kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja yang terjadi pada segmen masyarakat
yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar. Dengan perusahaan
mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan tanggung
jawab kepada lingkungan dan masyarakat maka kesinambungan usaha dalam jangka
panjang akan terwujud dan perusahaan mendapatkan penghargaan sebagai Good
Corporate Citizen.
4. Independensi (Independency)
Dalam hal ini perusahaan dikelola secara independent, dimana perusahaan
harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh
kepentingan tertentu, bebas dari conflict of interest dan dari segala pengaruh dan
tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan
secara objektif. Dalam hal ini pula, setiap organ perusahaan dituntut untuk
melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan, tidak
mendominasi atau melempar tanggung jawab satu sama lain sehingga kejelasan tugas
dan tanggung jawab dapat terlihat. Untuk mewujudkan prinsip ini dapat ditempuh
dengan penetapan job description secara jelas dan memastikan setiap organ telah
melakukan tanggung jawabnya dengan baik sesuai apa yang telah ditentukan.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (fairness)
Dapat dipastikan semua investor pasti membutuhkan jaminan bahwa setiap
asset atau capital yang mereka tanamkan dikelola secara aman. Untuk itu perusahaan
dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang
saham secara fair, termasuk kepada pemegang saham minoritas. Perlindungan tersebut
termasuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya praktek korporasi yang
merugikan seperti fraud, insider trading dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan
prinsip ini, dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:
a. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan melibatkan para pemangku
kepentingan untuk memberikan kesempatan menyampaikan saran,
masukan serta pendapat.
b. Membuat peraturan untuk melindungi kepentingan saham minoritas dalam
perusahaan.
c. Menetapkan secara jelas peran, fungsi dan tanggung jawab semua organ
perusahaan.
d. Menyampaikan informasi penting secara terbuka dan secara wajar.
e. Memberikan perlakuan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir
dan melaksanakan tugasnya secara professional.
D. Faktor Keberhasilan Penerapan GCG
Menurut KNKG (2009), keberhasilan pelaksanaan GCG pada perusahaan
ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik untuk
menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
2. Penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan serta melakukan
deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan
dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan
pemangku kepentingan lainnya.
3. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem
pelaksanaan GCG.

9. 9
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang
mengacu pada pedoman perilaku (code of conduct).
5. Dukungan dari pihak stakeholders.
6. Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri
maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen.
E. Tujuan dan Manfaat Penerapan Prinsip-Prinsip GCG
Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor :
PER-01 /MBU/2011Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, maka dapat diketahui tujuan
dari penerapan prinsip-prinsip GCG antara lain:
1. Penerapan prinsip-prinsip GCG untuk memaksimalkan nilai BUMN agar
BUMN memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun
internasional, sehingga tujuan BUMN dapat dicapai.
2. Agar BUMN dalam menjalankan usahanya dapat dijalankan secara
professional,transparant, efisien, serta memberdayakan fungsi dan
meningkatkan kemandirian organ-organ perusahaan.
3. Agar setiap keputusan yang diambil dilandasi oleh nilai moral dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan
kepentingan-kepentingan para stakeholder (melindungi hak stakeholders).
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
F. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 75 sampai dengan pasal 91, RUPS merupakan
sebuah forum dimana para Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk memperoleh
informasi-informasi mengenai perusahaan, baik dari Direksi maupun Dewan
Komisaris. Informasi-informasi itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan
kebijakan dan langkah strategis perusahaan dalam mengambil keputusan sebagai
sebuah badan hukum. Dalam forum RUPS, mekanisme penyampaian keterangan dan
keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuai agendanya. Dalam forum
RUPS, para peserta tidak dapat memberikan keterangan dan keputusan diluar agenda
rapat, kecuali RUPS itu dihadiri oleh semua Pemegang Saham dan mereka menyetujui
penambahan agenda rapat itu dengan suara bulat.
RUPS menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance
Indicators) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan. Selanjutnya Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi
Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham/Menteri.
Sebagai sebuah forum, pada prinsipnya RUPS harus diselenggarakan di
Indonesia. Penyelenggaraan itu dilakukan di tempat kedudukan perusahaan atau di
tempat perusahaan melakukan kegiatan operasional. Selain di tempat perusahaan,
RUPS juga dapat diselenggarakan melalui media elektronik, misalnya media
telekonferensi atau video konferensi. Semua peserta RUPS yang diselenggarakan
dengan media elektronik harus bisa saling melihat dan mendengar secara langsung
serta berpartisipasi di dalam rapat. Meskipun sifatnya telekonferensi, RUPS itu juga
harus dibuatkan risalah rapatnya dan ditandatangani oleh semua peserta rapat.

10. 10
Jenis RUPS dapat terdiri dari :
a. RUPS Tahunan adalah RUPS yang wajib diselenggarakan Direksi minimal
6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPS Tahunan,
Direksi mengajukan semua dokumen dari Laporan Tahunan Perseroan.
b. RUPS Lainnya adalah RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan
kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.
Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat
semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani keputusan yang dimaksud. Keputusan Pemegang Saham ini
mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.
Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS dapat dilakukan dalam bentuk surat
keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai
Keputusan RUPS/Menteri.
Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor :
PER-01 /MBU/2011Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, hak-hak Pemegang Saham
antara lain:
1. Mendapatkan perlakuan yang sama (setara) antar Pemegang Saham.
2. Menghadiri dan mempunyai hak mengemukakan pendapat dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mendapatkan informasi-informasi yang penting berkaitan dengan BUMN
secara tepat waktu, terukur dan teratur. Informasi tersebut antara lain :
a.Panggilan untuk RUPS.
b. Informasi laporan metode perhitungan, penentuan serta rincian atas gaji,
honorarium, fasilitas, tunjangan.
c.Informasi mengenai Rencana Kerja Perusahaan dan Anggaran
Perusahaan.
d. Informasi keuangan perusahaan.
e.Informasi yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum
dan atau pada saat RUPS berlangsung.
4. Menerima deviden sesuai dengan komposisi modal yang ditanamkan.
5. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.
G. Dewan Komisaris ( Dewan Pengawas)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1, definisi Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)
adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum dan/ atau
khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta
memberikan nasihat kepada Direksi.
Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:
PER-01 /MBU/2011 pasal 12, diatur mengenai fungsi Dewan Komisaris, antara lain:
1. Mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada BUMN dan
memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi kepentingan BUMN.
3. Membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.
5. Memantau dan memastikan implementasi GCG dilakukan secara efektif
dan berkelanjutan.

11. 11
6. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat
informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk
rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun
rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau
tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan.
H. Dewan Direksi (Board Of Director/BOD)
Tugas dan fungsi utama Dewan Direksi menjalankan dan melaksanakan
pengurusan Perseroan. Jadi Perseroan diurus, dikelola dan di-manage oleh Direksi
(Harahap, 2009). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan tugas pokok Dewan
Direksi adalah:
1. Bertanggungjawab penuh atas kepengurusan perusahaan.
2. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan maksud, tujuan perusahaan dan demi
kepentingan perusahaan.
3. Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai
dengan ketentuan anggara dasar perusahaan.
I. Komite Penunjang Dewan Komisaris
Untuk membantu Komisaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan
anggaran dasar yang telah ditetapkan, maka Komisaris dapat meminta saran, nasihat,
pendapat pihak ketiga atau membentuk komite khusus. Komite tersebut antara lain:
1. Komite audit
Komite Audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam
melaksanakan tugasnya. Ketua Komite Audit bertanggungjawab penuh kepada Dewan
Komisaris dalam bentuk laporan berkala .Menurut KNKG (2006), komite audit
membantu dewan komisaris untuk memastikan:
a. Laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar dan transparan.
b. Dalam melaksanakan audit (eksternal maupun internal) telah dilaksanakan
sesuai standar audit yang berlaku.
c. Pengendalian perusahaan telah dilaksanakan dengan maksimal.
d. Memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaan
sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
e. Menindaklanjuti temuan audit yang dilakukan oleh manajemen.
2. Komite Nominasi
Komite Nominasi bertugas menyusun kriteria pemilihan dan penilaian
kinerja Komisaris dan Direksi (Effendi, 2009). Tanggung jawab Komite Nominasi
mencakup :
a. Pengkajian kompetensi calon Anggota Direksi dan Komisaris untuk posisi
yang dimaksud.
b. Pengkajian rencana suksesi.
c. Evaluasi kinerja Komisaris dan Direksi.
d. Pengusulan, menilai, dan memberikan rekomendasi atas calon-calon
Direksi dan komisaris BUMN.
3. Komite Remunerasi

12. 12
Komite ini bertugas membantu Komisaris dalam menentukan jumlah
kompensasi bagi Direksi dan dalam mengevaluasi mekanisme dalam pelaksanaannya
(Effendi, 2009). Tanggung jawab Komite Remunerasi antara lain:
a. Menyusun kebijakan penggajian, insentif Direksi dan Komisaris.
b. Memastikan jumlah dan komposisi yang layak dan wajar dari remunerasi di
perusahaan.
4. Komite Manajemen Risiko
Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor :PER-01/MBU/2011Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dalam setiap
mengambil tindakan dan keputusan, direksi harus mempertimbangkan risiko yang akan
dihadapi. Atas hal tersebut Direksi wajib melaksanakan program manajemen risiko
korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan membentuk unit kerja
tersendiri yang ada di bawah Direksi atau memberi penugasan kepada unit kerja yang
ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
Kewenangan dan tanggung jawab Komite Manajeman Risiko antara lain :
1. Memberikan saran, masukan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan
pedoman manajeman risiko dan menerapkannya.
2. Mensosialisasikan kebijakan, strategi, dan pedoman manajeman risiko
keseluruh stakeholders.
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan, strategi dan pedoman manajemen
risiko.
J. Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang salah satu
caranya dilakukan dengan membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dipimpin
oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan
mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Fungsi
pengawas internal antara lain:
a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko,
dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.
b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan,
operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan
lainnya;
Sistem pengendalian internal (internal control) merupakan salah satu
bentuk implementasi pelaksanaan GCG (Effendi, 2009). Implementasi sistem
pengendalian dalam perusahaan dapat menghindari timbulnya fraud di lingkungan
perusahaan. Pengendalian intern yang efektif berguna untuk menjaga asset perusahaan
dari tindakan pencurian, penyalahgunaan, maupun KKN.
K. Pengukuran Terhadap Pelaksanaan GCG
Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:
PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, mewajibkan BUMN
melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG. Pengukuran tersebut dapat
dilakukan dengan:
1. Penilaian (assessment)

13. 13
Penilaian (assessment) adalah program untuk mengidentifikasikan
implementasi GCG pada BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG
di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun. Sebelum melakukan
penilaian didahului dengan mensosialisasikan GCG pada semua lapisan BUMN.
Penilaian dilakukan oleh penilai (assessor) independen yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris melalui proses dan ketentuaan yang berlaku. Penilaian juga dapat dilakukan
dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompenten di bidang GCG,
yang ditunjuk oleh Direksi secara langsung. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan
menggunakan indikator yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.
Sebelum melaksanakan penelitian, penilai menandatangani perjanjian kerja
dengan Direksi BUMN yang terkait. Perjanjian tersebut mengatur tentang hak-hak dan
kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan. Hasil
penilaian dilaporkan kepada RUPS/ Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan
Tahunan.
2. Evaluasi (review)
Evaluasi (review) adalah program untuk menggambarkan tindak lanjut
pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya
setelah penilaian, yang mencakup evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut
atas perbaikan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh BUMN itu sendiri (self
assessment). Dalam pelaksanaan evaluasi dapat dibantu oleh penilai independen atau
Jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten, tetapi penilai independen atau Jasa
Instansi Pemerintah tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya. Evaluasi
dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan Sekretaris Kementerian
BUMN. Hasil evaluasi dilaporkan kepada RUPS/ Menteri bersamaan dengan
penyampaian Laporan Tahunan.
L. Peraturan Nasional Yang Terkait Dengan Implementasi GCG di
Indonesia
1. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
Pemerintah mengesahkan peraturan yang mengatur mengenai Perseroan
Terbatas yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 untuk menggantikan UU Perseroan
Terbatas No. 1 Tahun 1995. Tujuan pembaruan undang-undang tersebut adalah untuk
mendukung implementasi GCG. Prinsip GCG mengacu pada Undang-Undang No. 40
Tahun 2007. Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 prinsip-prinsip GCG harus
mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut :
1. Transparansi
Yaitu keterbukaan yang diwajibkan oleh undang-undang seperti dilakukan
oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi ataupun
dalam hal penerapan manajemen keterbukaan, informasi kepemilikan
Perseroan yang akurat, jelas dan tepat waktu baik kepada para pemangku
kepentingan.
2. Akuntabilitas
Adanya keterbukaan informasi dalam bidang finansial dalam hal ini ada dua
pengendalian yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris. Direksi
menjalankan operasional perusahaan, sedangkan Komisaris melakukan
pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk
pengawasan keuangan. Sehingga adanya jaminan tersedianya mekanisme,
peran dan tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua
keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas
operasional Perseroan.

14. 14
3. Responsibilitas
Pertanggung jawaban perseroan kepada stakeholders dengan tidak
merugikan kepentingan stakeholders. Yang ditekankan dalam
undang-undang ini Perseroan haruslah berpegang pada hukum yang berlaku.
4. Keadilan
Prinsip keadilan menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang
diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepetingan. Selain
itu prinsip keadilan ini tercermin dalam Pasal 53 ayat 2 “ Setiap saham dalam
klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.”
Pasal ini menunjukkan unsur fairness (non diskriminatif) antar Pemegang
Saham dalam klasifikasi yang sama untuk memperoleh hak-haknya, seperti
hak untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS, hak untuk mengusulkan
agenda tertentu dalam RUPS dan lain-lain.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor :
PER-01 /MBU/2011.
Penerapan tata kelola perusahaan pada BUMN di Indonesia terus
ditingkatkan mengingat adanya pembaruan hukum di bidang perseroan terbatas dan
BUMN, serta memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan
kompetitif. Peningkatan itu dapat dilihat dari adanya pembaruan Peraturan Menteri
BUMN mengenai tata kelola perusahaan, dimana dikeluarkannya Peraturan Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) menggantikan Keputusan Menteri BUMN
Nomor:KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek Good Corporate
Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pembaruan peraturan
menteri tersebut ada beberapa hal yang mengalami perubahan materi secara
keseluruhan maupun penyempurnaan materi, Penambahan materi yang sebelumnya
tidak tercantum dalam Kep-117/M-MBU/2002, dan Penghapusan materi yang
sebelumnya tercantum dalam Kep-117/M-MBU/2002. (Selengkapnya dapat dilihat
pada Lampiran II )
3. Pedoman Umum GCG di Indonesia oleh KNKG
Pedoman Umum GCG di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional
Kebijakan Governance (KNKG), merupakan acuan bagi semua perusahaan di
Indonesia dalam melaksanakan penerapan implementasi GCG dalam menjalankan
pengelolaan perusahaan. Pedoman KNKG tersebut adalah :
1. Penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan GCG
Dalam bagian ini memaparkan bahwa penerapan GCG perlu didukung oleh
tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai
regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai
pengguna produk dan jasa dunia usaha.
2. Asaz GCG
Dalam bagian ini menegaskan bahwa setiap perusahaan harus memastikan
bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran
perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai
kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan
para pemangku kepentingan (stakeholders).

15. 15
3. Etika bisnis dan pedoman perilaku.
Dalam bagian ini menjelaskan bahwa pedoman perilaku yang dapat menjadi
acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan
nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya
perusahaan.
4. Organ perusahaan
Dalam bagian ini menjelaskan bahwa organ perusahaan harus menjalankan
fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa
masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas,
fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.
5. Pemegang Saham
Dalam bagian ini memaparkan tentang hak dan kewajiban pemegang saham
serta tanggung jawab perusahaan terhadap hak dan tanggung jawab
pemegang saham.
6. Pemangku kepentingan
Dalam bagian ini dijelaskan bahwa pemangku kepentingan (selain
pemegang saham) adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap
perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan
strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari karyawan,
mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan.
Antara perusahaan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan
yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) berdasarkan
ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
7. Pernyataan tentang pedoman penerapan GCG.
Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan
GCG dengan pedoman GCG ini dalam Laporan Tahunannya. Pernyataan
tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ
perusahaan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan
GCG. Dengan demikian, Pemegang Saham dan pemangku kepentingan
lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman GCG
pada perusahaan tersebut telah diterapkan.
8. Pedoman praktis penerapan GCG
Dalam bagian ini menyatakan bahwa perusahaan wajib membuat pedoman
pelaksanaan GCG
III. Methods
Untukmemperolehdatayangdigunakandalamtugasini,penulismenggunakan
Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaanan dengan cara mengumpulkan
datadaribeberapabuku,danjugamelakukanpencariandanpengumpulandatamelalui
internet dan melakukan observasi berdasarkan pengalaman penulis bekerja di
PT.Mayora Indah Tbk.
IV. Result and Discussion
1. Direksi
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan adalah sbb :

16. 16
Pada dasarnya tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi perseroan diatur dalam
pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.
Direksi perseroan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk
kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Setiap anggota
Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh
tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan
perundng-undangan yang berlaku.
Dirkesi perseroan terdiri dari Direktur Utama dan Empat orang Direktur, dua orang
diantaranya merupakan Direktur Independen yang masing-masing mengemban tugas
dan tanggung jawab dibidangnya masing-masing.
Sebagai Direktur Independen, Bapak hendrik Polisar dan Bapak Muljono Nurlimo
tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris, maupun direksi lainnya, tidak
bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain, juga tidak menjadi orang Dalam
pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh
perseroan.
Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Utama ( Andre Sukendra Atmadja)
 Memimpin seluruh aktifitas kegiatan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan
perusahaan.
 Bertindak selaku koordinator Direksi dan komite eksekutig yang dibentuk untuk
kepentingan perusahaan, daiantaranya Unit Audit Internal.
 Memimpin rapat yang dilaksanakan untuk menentukan dan mencapai tujuan
perusahaan.
 Merencanakan dan mengembangkan sumber pendapatan dan kekayaan
perusahaan serta mengendalikan pembelajaran.
Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Supply Chain ( Hendarta Atmadja)
 Mengembangkan sistem untuk proses perencanaan produksi dan logistik yang
akurat berdasarkan analisis kapasitas, permintaan dan persediaan produk.
 Memastikan pasokan bahan baku, pengembangan sistem produksi, serta
penggunaan teknologi yang tepat dalam menghasilkan produk yang berkualitas.
 Melakukan pengawasan terhadap proses operasional manufaktur untuk
memastikan proses produksi yang efisien, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat
waktu.

17. 17
Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Operasional ( Wardhana Atmadja)
 Membantu Direktur Utama dalam upaya mencapai hasil yang ditargetkan melalui
strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan.
 Membuat perencanaan dan kelompok kerja yang solid dan efisien.
 Menggabungkan atau memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada perseroan untuk
menciptakan sistem kerja yang baik dan prosedur pelaksanaan yang tepat dan
efektif untuk mencapai tujuan perusahaan.
 Menata dan mengawasi seluruh fungsi yang ada pada perusahaan.
 Melakukan evaluasi atas strategi yang telah dijalankan untuk terus menerus
disempurnakan.
Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Keuangan ( Hendrik Polisar)
 Memimpin dan melaksanakan inisiatif korporat terkait dengan struktur
permodalan dan strategi keuangan.
 Memastikan tersedianya pendanaan untuk kebutuhan perusahaan.
 Merencanakan penguatan struktur modal usaha perseroan.
 Memeriksa, menganalisa dan memberikan persetujuan terhadap penyajian
informasi / laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Pemasaran (Muljono Nurlimo)
 Merencanakan dan mengorganisir program pemasaran.
 Melakukan analisa dan menentukan harga jual produk, target konsumen,
anggaran belanja promosi, metode penjualan, strategi pemasaran dan sejenisnya.
 Mencari pangsa pasar baru bagi produk perseroan.
 Melakukan analisa atas efektifitas strategi yang dijalankan.
Direksi perseroan telah memiliki pedoman atau piagam direksi yang disusun sebagai
pedoman kerja bagi Direksi agar dapat melaksanakan tuga dan tanggung jawabnya
dengan transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam
upayanya mencapai tujuan perseroan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak
yang berkepentingan.
Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Direksi dengan
orang lain dalam perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas dan
tanggung jawab, dan wewenangnya dengan optimal dan efektif.
Direksi wajib mengikuti piagam tersebut dan tunduk pada landasan hukum yang
menjadi dasar penyusunan Piagam ini serta melakukan standar etika yang tinggi dalam
melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Komisaris

18. 18
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam
pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa tugas utama dari Dewan Komisaris adalah
mengawasi pengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan
nasihat kepada Direksi jika diperlukan. Komisaris juga membuat rekomendasi
pebaikan atau saran atas hasil penelaahan yang disampaikan oleh komite audit dan
menyampaikannya kepada direktur utama dan atau direktur yang bersangkutan.
Dalama melakukan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris secara rutin dan aktif
melakukan interkasi dengan manajemen perseroan melalui berbagai usulan, komentar
dan rekomendasi dalam repat reguler dan Direksi.
Per tanggal 31 Desember 2016 Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari satu orang
Komisaris Utama dan empat orang anggota komisaris, dua diantaranya merupakan
Komisaris Independen yang salah seorangnya merangkap sebagai Ketua Komite Audit
dengan rician sbb :
3. Komite Audit
Komite Audit diberntuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan fungsi
penawasan yang dijalankan oleh komisaris. Dalam menjalankan tugasnya ini komite
audit bekerja sama dengan Unit Audit Internal Perseroan. Komite Audit bertanggung
jawab pada Dean Komisari untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal
telah berjalan dengan efektif dan dapat mengurangi kesempatan terjadinya
penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan usaha perseroan.

19. 19
Adapan anggota Komite Audit Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 Dijabat oleh :
4. Unit Audit Internal
Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal sebelum tahun 2001dengan sebutan
Komite Audit Internal. Pada saat itu Kepala Unit Audit Internal Dijabat oleh Pak
Hendra Kurniawan, 57 tahun Warna Negara Indonesia. Sebelum bergabung dengan
perseroan, bergabung dengan PT.Inbisco Niagatama Semesta sejak tahun 1983 hingga
tahun 1990. Sejak tahun 1990 hingga 1997 membawahi operasional PT.Sinar Pangan
Barat di Medan. Sejak tahun 1997 hingga tahun 2001 bergabung dalam team marketing
Perseroan. Menjalankan fungsi Audit Internal sejak tahun 2001 hingga sekarang.
Kualifikasi Sebagai Auditor dalam Audit Internal Perseroan diantaranya
adalah :
 Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif
dalam pelaksanaan tugasnya.
 Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu
lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
 Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 Memiliki kecakapan untuk berinterkasi dan berkomunikasi baik lisan maupun
tertulis secara efektif.
 Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.
 Mematuhi kode etik Audit Internal, dan kemampuan profesionalismenya secara
terus menerus.
 Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkanberdarakan
perturan perundang-undagan atau penetapan atau putusan pengadilan.
 Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;dan
 Bersedian meningkatkan pengetahuan, keahlian,
5. Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian Keuangan dan Operasional

20. 20
Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional Perseroan dilakukan dengan
memahami proses yang berjalan melalui prosedur, perencanaan, dan menetapkan, serta
menerapkan kriteria operasional diseluruh aspke operasional perseroan, baik dibidang
administrasi maupun dibidang produksi. Pengendalian ini dilakukan untuk menjamin
bahwa apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
Untuk itu, perseroan didiukung oleh sistem teknologi informasi yang telah dimiliki
oleh perusahaan, sehingga pengendalian keuangan dan opersioanal perseroan dapat
berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem teknologi informasi yang telah diterapkan,
manajemen perseroan dapat mengetahui segera perkembangan dan segala perubahan
yang terjadi dibidang keuangan dan operasional perseroan. Dengan demikian
permaslahan yang mungkin timbul dapat dihindari dan dikaji secara lebih seksama
untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
6. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Kepatuhan terhadap pertauran perundang-undangan yang berlaku tentunya sangat
bermanfaat untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib dan aman. Ketertiban
dan keamanan adalah hal yang penting yang harus tercipta untuk menciptakan bangsa
dan negara yang lebih adil dan sejahtera.
Menyadari hal tersbeut, maka perusahaan dan seluruh pekerja wajib mematuhi seluruh
peraturan peundang-undangan yang ada, dan DIreksi Perseroan turut andil dalam
memastikan bahwa seluruh aktifitas yang dilaksanakan oleh Perseroan telah memenuhi
seluruh unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
diantaranya diwujudkan dalam bentuk memiliki semua ijin yang diperlukan dalam
menjalankan kegiatas perseroan dan memberikan hal pekerja sesuai dengan ketentuan
oleh pemerintah sehingga terjadi keseimbanagan antara hak dan kewajiban diatara para
pihak yang terkait.
7. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian intern
Sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Perseroan, diataranya dituangkan
dalam bentuk standar operasional prosedur yang diberlakukan dalam setiap kegiatan
perseroan dengan melakukan permisahan tugas dan wewenang yang jelas antar pekerja,
namun tetap saling berhubungan dan saling mendukung dan mengoreksi satu sama lain.
Dalam kegiatan opersionalmnya pemisahan tugas dan wewenang tersbeut didiukung
oleh adanya sistem teknologi informasi yang mampu menghindari terjadinya keselahan
yang dibuat oleh pekerja baik sengaja maupun tidak disengaja.
Dengan menerapkan kebijakan mengenai otorisasi berjenjang terhadao suatau kegiatas,
maka sistem pengendalian intern Perseroan berjalan dengan maksimal sesuai dengan
yang diharapkan.
8. Sitem Manajemen Risiko
Secara umum risiko merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat
menghalangi upaya pencapaian atas tujuan, strategi atau target yang ingin dicapai oleh
perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem manajemen risiko yang mampu

21. 21
mendeteksi kemungkinan terjadinya risiko agar dapat segera dilakukan tindakan yang
diperlukan untuk mengindari atau meminimalisasi dampak bila risiko tersbebut terjadi.
Dibawah koordinasi direksi, para manager perseroan melakukan pengelompokan atas
risiko-risiko yang mungkin harus dihadapi oleh perseroan. Berdsarkan informasi yang
dikumpulkan dan masukan berdasarkan pengalaman, perkiraan maupun observasi yang
dilakukan, maka disusunlah rencana dan tidakan yang tepat untuk menghindari atau
memperkecil dampak dari suatu risiko.
Pelaksanaan manajemen risiko ini telah menjadi bagian dari sistem manajemen
Perseroan dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengembilan keputusan oleh
manajemen, sehingga sering dengan berlalunya waktu, selalu tercipat adanya perbaikan
berkelanjutan (Continous improvement) yang dijadikan strategi oleh perseroan.
Jenis Risiko dan Cara Pengelolaanya.
Menariknya industri sektor barang konsumsi, menghadirkan banyak perusahaan yang
mempunyai hasil produksi sejenis dengan perseroan, persaingan usaha yang tercipta
disikapi oleh menajemen Perseroan secara berhati-hati dan cermat dalam mengelola
likuiditas Perseroan. Demikian pula dengan pengeloaan ketersediaan bahan baku,
ketersediaan kapasitas produksi, dan pemberlakuan peraturan yang berhubungan
dengan kinerja Perseroan, semuanya merupan obje dari manajemen riisko yang
dikelola oleh perusahaan.
Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi secara negatof kegiatan Usaha Perseroan,
diantaranya adalah :
A. Risiko Persaingan Usaha
Persaingan usaha dengan perusahaan pesaing yang memiliki bisnis yang sejenis dengan
Perseroan, tentu tidak dapat dihindari. Risiko ini dapat menyebabkan ketidakpastian
bagi target penjualan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.
Karenanya, Perseroan mengelola risiko ini dengan cara menghadapi risiko persaingan
usaha sebagai tantangan yang menuntut kita untuk menjadi lebih kreatif dalam inovasi
dan kritis dalam melakukan evaluasi terhadap keunggulan dan kekurangan yang
dimiliki oleh Perseroan.
Sambil terus memperthankan kualitas produk, perseroan juga harus selalu dapat
menciptakan produk baru dan berbeda dengan yang telah beredar dipasarn, sehingga
dapat menarik konsumen untuk kembali memiliki produk Perseroan.
Disamping itu, Perseroan juga harus terus berusaha memperluas pangsa pasar produk
Perseroan tanpa batasan.
B. Risiko Fluktuasi
Ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang Rupiah dapat
memberikan dampak ketidakpastian terhadap biaya produksi dan dalam penetapan
harga jual prosuk.
Hal ini disebabkan karena meskipun sebagian besar bahan baku yang diperlukan untuk
proses produksi dapat diperoleh dari dalam negeri. Namun ketidak stablian nilai tukar
valuta asing terutama USD, terhadap mata uang Rupiah dapat mempengaruhi harga

22. 22
bahan baku produksi yang diimport atau bahan baku produksi yang dibeli dipasar lokal
tetapi mengikuti harga pasar internasional. Sehingga, jika terjadi perubahan niai tukar
mata uang asing yang cukup signifikan, hal ini dapat mempengaruhi biaya Perseroan.
Perseroan mengelola risiko ketidakstabilan yang mungkin terjadi ini dengan cara
memperoleh penerimaan dari penjualan eksport.
C. Risiko Pasokan Bahan Baku
Bencana alam, gagal panen, terganggunya jalur transportasi dan kejadi-kejadian sejenis
yang menyebabkan terganggunya kejadian sejenis yang menyebabkan terganggunya
pasokan bahan baku dapat menyebabkan terganggunya pasokan bahan baku dapat
menyebabkan pemanfaatan kapasitas produksi untuk mendapatkan efisiensi maksimal
tidak tercapai, sehingga dapat menurunkan kinerja operasional dan finansial Perseroan.
Untuk mengantisipasi terganggunya pasokan bahan baku, perseroan memiliki divisi
supply chain yang dipimpin langsung oleh Direktur Perseroan. Perseroan juga memiliki
tingkat persediaan yang memadai untuk memperkecil dampak yang mungkin
ditimbullan oleh kelangkaan bahan baku.
D. Risiko ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
Sebagai perusahaan yang telah menjual produknya ke seluruh benua, kondisi politik,
ekonomi dan peraturan yang diberlakukan pada suatu negara dapat mempengaruhi
kinerja Perseroan. Risiko tersebut diantaranya dalam bentuk pemberlakuan besarnya
bea masuk oleh negara tujuan eksport. Hal itu dapat menghambar pertumbuhan eksport
Perseroan karena besarnya pajak yang harus dibayar dapat menyebabkan harga jual
produk menjadi tinggi sehingga harga jual menjadi mahal dinegara tujuan esport
tersebut.
Untuk menanggulangi risiko ini, Perseroan menerapkan prinsip efisiensi dalam segala
bidang agar dapat memberlakukan harga jual yang kompetitif.
Kebijakan dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang
mempengaruhi daya beli masyarakat dan besarnya biaya produksi, transportasi serta
kewajiban Perseroan, dapat berdampak pada penyerapan hasil produksi Perseroan dan
dapat mempengaruhi besarnya laba perseroan.
Adanyan perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan di Indonesia, yang
menyebabkan ketidakstabilan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan dapat
memberikan dampak terhadap kegiatan dan kinerja keuangan Perseroan.
Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan menjual produknya ke berbagai negara
diseluruh dunia, sheingga dampak negatif dari risiko ini dapat dikurangi.
I. Conclusion &Recommendation
1. Conclusion
GCG merupakan masalah yang tidak akan berakhir dan terus akan menjadi
bahan pembahasan bagi pelaku bisnis, akademis, pembuatan kebijakan dan lain
sebagainya. Perhatian terhadap GCG kian meningkat seiring banyak bermunculan
masalah skandal keuangan di lingkungan bisnis. Konsep GCG telah banyak

23. 23
dikemukakan oleh banyak ahli dan badan sebagai alat control dan pengawasan
terhadap kinerja manajemen.
Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara
dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat
sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Secara keseluruhan PT.Mayora Indah
Tbk telah menerapkan prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance dengan baik
pada setiap proses bisnisnya mulai dari Jajaran atas sampai bawah.
2. Reccomendation
Sebaiknya internalisasi dari Good Corporate Governance tetap di jalankan
dan terus dikembangkan agar budaya kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat
dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan.
VI. DAFTAR PUSTAKA
Anonim (2017) ,Annual Report Mayora 2016
Bambang,Subroto sr (2005).Good Corporate Governance. Jakarta:Elekmedia
Effendi, Muh. Arief. 2009. The Power Of Corporate Governance: Teori dan
Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.
(www.bpkp.go.id, 2012)
Sutedi, Adrian (2011). Good Corporate Governance. Jakarta:Sinar Grafika.