2. Biografi Habibie
Nama Lengkap :
Bacharuddin Jusuf
HabibieTanggal Lahir :
25 Juni 1936
Tempat Lahir : Parepare, Sulawesi Selatan
Orang tua : Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA Tuti
Marini Puspowardojo, BJ.
Habibie merupakan anak keempat dari delapan bersaudara
Istri : Hasri Ainun Habibie (menikah pada
tanggal 12 Mei 1962)
Anak : Ilham Akbar, dan Thareq Kemal
3. Masa Pendidikan yang bermula dari SD, Habibie
menghabiskan waktu SD nya di Sekolah Rakyat di
Parepare, yang kini menjadi SD Negeri 4 Parepare
Sulawesi Selatan. Selanjutnya Habibie melanjutkan
bersekolah SMP dan SMA di Bandung. Ia menempuh
pendidikan di SMP 5 Bandung, dan kemudian
melanjutkan jenjang SMA di SMA Kristen Dago
Bandung. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan
Ainun.
Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas
Teknik Institut Teknologi Bandung. Pada saat itu, ITB
bernama Universitas Indonesia pada 1954. Habibie
tak lama bersekolah di ITB, dalam hitungan bulan,
kemudian melanjutkan studi Teknik penerbangan,
spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhen
Westfalen Aachen Tehnische Hocscule (RWTH)
Jerman.
Saat tahun 1960, Habibie mendapatkan gelar
Diplom Ingenieur dengan predikat cumlaude.
Dengan gelar tersebut, Habibie bekerja di industri
kereta api Jerman, Firma Talbot. Di tempat tersebut
ia berhasil mengaplikasikan cara-cara konstruksi
membuat sayap pesawat terbang yang diterapkan
pada wagon.
4. Morph
Habibie tak puas dengan gelar Diploma Ing,
sehingga ia melanjutkan studinya untuk gelar Doktor
di Technischule Die Facultaet Fuer Maschinenwesen
Aachaen Jerman. Di tempat tersebut ia mendapatkan
gelar Dr. Ingenieur atau Dr. Ing dengan predikat
Summa Cumlaude pada tahun 1965.
Sesudah pulang Habibie kemudian mendapat gelar
Profesor Teknik dari ITB. Habibie dikenal sebagai
penemu rumus yang dinamakan “Faktor Habibie”
Karena bisa menghitung keretakan hingga sampai ke
atom atom pesawat terbang. Karena itulah Habibie
dijuluki “Mr Crack” karena keahliannya tersebut.
Saat berada di Jerman, Habibie pernah menjadi
Kepala Riset dan pengembangan Analisis Struktur
pada perusahaan Hamburger Flugzeugbau Gmbh.
Dia sempat juga menjadi wakil presiden dan
direktur teknologi, serta penasehat senior
perusahaan tersebut, dan juga Habibie sempat
bekerja di Messerschmitt-Bolkow-bohm,
perusahaan penerbangan yang berpusat di Jerman,
sebelum kembali ke Indonesia pada 1973.
Pada tahun 1986 pesawat pertama Indonesia karya
B.J. Habibie dikerjakan dan selesai pada tahun 1995
yang di produksi oleh IPTN atau kini PT. Dirgantara
Indonesia (Persero). Pada tahun 1998 terjadinya
krisis moneter sehingga memberhentikan kelanjutan
produksi pesawat N250.
5. Pengangkatan B.J. Habibie Menjadi
Presiden ke-3 Republik Indonesia
BJ. Habibie diangkat menjadi Presiden
setelah Soeharto, Habibie ini dulunya
Wakil Presiden dari Presiden Soeharto.
Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto
mengundurkan diri karena terjadinya
kerusuhan Mei 1998 yaitu kerusuhan
rasial terhadap etnis Tionghoa yang
terjadi di Indonesia pada 13 Mei – 15
Mei 1998. Kerusuhan ini diawali oleh kiris
finansial Asia dan dipicu.
oleh tragedi trisakti dalam demonstrasi 12 Mei 1998,
sehingga mengakibatkan penurunan jabatan Presiden
Soeharto, serta digantikan oleh Wakil Presiden yaitu
B.J. Habibie pada 21 Mei 1998.
Pada pengangkatan B.J. Habibie untuk menjadi
Presiden 3 Republik Indonesia masih menimbulkan
berbagai ketegangan. Salah satunya disebabkan oleh
pro dan kontra dari masyarakat terhadap naiknya B.J.
Habibie sebagai penerus Soeharto dalam menduduki
jabatan kursi kepresidenan. Alasan penolakan terhadap
kepimimpinan B.J. Habibie adalah terkait aspek
konstitusional.
6. Meski singkatnya masa pemerintahan Habibie
kursial. Dia menjadi kunci transisi Indonesia dari
renzim orde baru ke masa reformasi yaitu:
Habibie berhasil membuat
reformasi besar-besaran, seperti era
Habibie diterbitkanUndang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Habibie juga melaksanakan
restrukturasi perbankan Indonesia
dan memisahkan BankIndonesia
dari pemerintahan agar tetap
objektif dan tidak terpengaruh oleh
politik
Habibie juga membuat sejarah
dengan membentuk undang-undang
yang mengaturkebebasan rakyat
Indonesia dalam pemilu.
Pada era Habibie diskriminasi
terhadap etnis tionghoa juga berhasil
diakhiri
.
Pada Oktober 1999, Habibie mengakhiri masa kepimimpinan menjadi
Presiden karena mendapat kritik keras karena lepasnya Timor Timur dari
Indonesia. Ia dituntut mundur oleh mahasiswa karena dianggap tidak dapat
menjalankan amanah reformasi.
7. You’re an expert with Tell Me
The Tell Me box finds the right command when you need it,
so you can save time and focus on your work.
Try it:
1 Select the Robot picture on the right.
2 Type animation in the Tell Me box, and then
choose Add Animation.
3 Choose an animation effect,
like Zoom, and watch
what happens.
8. Masa Pemerintahan B.J. Habibie
Pada awal masa pemerintahannya, B.J. Habibie telah
dihadapkan pada situasi yang sangatsulit, yakni inflasi
yang tinggi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang
melambung tinggi. Dimana keadaan ekonomi yang sangat
kacau tersebut berdampak kepada hilangnya kepercayaan
publik pada pemerintah. Peristiwa yang terjadi pada tahun
1998 tersebut, dikenal dengan sebutanperistiwa krisis
ekonomi Indonesia atau krisis moneter 1998. Sehingga
pada saat itu, B.J. Habibie mengambil beberapa keputusan
atau kebijakan penting guna mengatasi kekacauan yang
ada. Dalam bidang moneter, B.J. Habibie memutuskan
untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar,
menaikkan suku bunga Sertifikat BI menjadi 70% dan
menerapkan bank sentral sebagai lembaga independen.
sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, adanya
perlakuan khusus bagi mobil nasional, dan membiayai
program Jaring Pengaman Sosial. Serta dalam bidang
korporasi, utang swasta direstrukturisasi, dan
menghentikan praktek monopoli (Finaka, 2018). Dapat
disimpulkan pula bahwa keputusan yang dilakukan B.J.
Habibie guna menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan
ekonomi Indonesia diantaranya yakni, merekapitulasi
perbankan dan melakukan restrukturisasi melalui
pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara,
melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, membentuk
lembaga pemantau dan penyelesaian masalah hutang luar
negeri, mengikuti sejumlah langkah reformasi ekonomi
yang disyaratkan oleh IMF, serta mengesahkan UU No. 5
tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan yang Tidak Sehat.
