1.
Sujatmiko Wibowo
Auditor Madya Itjen Kemendikbudristek
TATA KELOLA & AKUNTABILITAS
BANTUAN PEMERINTAH
disampaikan pada
Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah SMK,
Hotel Holiday Inn Bandung, 2 sd 4 Juni 2022

2.
TUGAS DAN FUNGSI KEMENDIKBUD
1. PERMENDIKBUD NO. 45 TAHUN 2019 Tentang ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. PERMENDIKBUD NO. 46 TAHUN 2019 tentang RINCIAN TUGAS
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
Mencegah dan melindungi organisasi
dari kegagalan mencapai visi misi dan
tujuan organisasi
TUGAS ITJEN
MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD
(Perpres No. 82 Tahun 2019)
KEGIATAN PENGAWASAN
1. AUDIT
2. REVIU
3. EVALUASI
4. PEMANTAUAN
5. PENGAWASAN LAINNYA
PERAN DAN POSISI ITJEN
1. PEMBERI PERINGATAN DINI
2. KATALISATOR
3. KONSULTAN
M E N G A W A L
Mencegah
Mengarahkan Menghentikan
Mendorong
Kebijakan Pengawasan
Itjen Kemendikbudristek

3.
PMK No.
132/PMK.05/2021
Permendikbud No.
32 Tahun 2019
Tentang perubahan kedua atas PMK No. 168
/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Banpem pada K/L.
Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di lingkungan Kemendikbud.
Dasar Hukum Penyaluran
Bantuan Pemerintah
Di Lingkungan Kemendikbudristek
Perdirjen Vokasi No.
20 Tahun 2020
Tentang Petunjuk Teknis Banpem Fasilitasi SMK Yang
Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan (Center
Of Excellence) Prioritas Sektor Lainnya Tahun 2020

4.
Prinsip Penyaluran
Bantuan Pemerintah
a. efisiensi;
b. efektifitas;
c. akuntabilitas;
d. transparansi; &
e. tepat sasaran
Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kemendikbudristek
dilakukan dengan prinsip:

5.
Belanja Tidak
Bersifat
Lumpsum
Belanja
Berdasarkan
Prestasi Kerja
Pemisahan
Kewenangan
Yang Jelas K/L
dan BUN
Banpem yang diberikan dalam bentuk uang, dalam hal
terdapat sisa dana hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
PKS, maka sisa dana disetor ke Kas Negara.
▪ Banpem bukan merupakan bantuan yang bersifat grant,
pemberian berdasarkan prestasi kerja misalkan
penghargaan, beasiswa atau TPG dan Tunjangan Lainnya.
▪ Untuk Banpem selain itu, pencairan dilakukan per tahap
dimana Tahap II dan selanjutnya berdasarkan progres
kemajuan pekerjaan.
Dalam rangka pelaksanaan pemberian Banpem, K/L menyusun
Pedoman Umum dan Pedoman Teknis yang merupakan
guideline bagi pemberi bantuan dan penerima bantuan.
Kewenangan Menkeu selaku BUN hanya mengatur tata kelola
keuangan , pertanggungjawaban, dan pelaporan.
Mekanisme Penyaluran
Bantuan Pemerintah

6.
Akuntabilitas dan
Transparansi
Pelaksanaan
Pengalihan
Tanggung Jawab
Pelaksanaan
Kegiatan
Penyusunan PMK
Yang Paripurna
Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, serah terima
pekerjaan yang ditandatangani 2 (dua) saksi, foto
dokumentasi. Pertanggungjawaban yang tidak selesai akan
muncul di Neraca sebagai Persediaan.
▪ Penerima bantuan bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan dan penggunaan dana berdasarkan Perjanjian
Kerja Sama (PKS) yang mengikat 2 (dua) belah pihak.
▪ Khusus untuk Banpem Rehab/Pembangunan
Gedung/Bangunan dibentuk semacam lembaga trust
fund.
PMK mengatur mengenai pengalokasian, jenis bantuan,
penetapan penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran,
pelaporan dan pertanggunggjawaban sampai dengan
monev.
Prinsip Penyaluran
Bantuan Pemerintah

7.
Bantuan Pemerintah :
Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah
kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah /non
pemerintah .
Pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Anggaran Banpem pada
K/L yang bersumber dari APBN diatur dengan PMK.
Bantuan Pemerintah:
1. Pemberian penghargaan;
2. Beasiswa;
3. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
4. Bantuan operasional;
5. Bantuan sarana/ prasarana;
6. Bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan; dan
7. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
Ruang Lingkup & Definisi
Bantuan Pemerintah

8.
1. Banpem berupa pemberian penghargaan, beasiswa dan bantuan operasional
dialokasikan pada kelompok akun Belanja Barang Non Operasional.
2. Banpem dalam bentuk Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya dialokasikan pada
kelompok akun Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS.
3. Banpem dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dan bantuan
rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dialokasikan pada kelompok akun Belanja
Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.
4. Banpem dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah
yang ditetapkan oleh PA dialokasikan pada kelompok akun Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.
1. Tata cara pengalokasian anggaran Banpem dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam
PMK mengenai penyusunan dan penelaahan RKA K/L.
2. Anggaran Banpem dituangkan dalam DIPA Kementerian Negara/ Lembaga.
Pengalokasian
Bantuan Pemerintah

9.
PEDOMAN UMUM
PETUNJUK TEKNIS
Ditetapkan PA
Pj. Es. I
Petunjuk Teknis paling sedikit memuat:
a. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
b. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
c. Pemberi Bantuan Pemerintah;
d. Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
e. Bentuk Bantuan Pemerintah;
f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
g. Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
h. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
i. Pertanggungj awaban Bantuan Pemerintah;
j. Ketentuan perpajakan; dan
k. Sanksi .
Penetapan Penerima Bantuan
PPK
SK KPA
Surat Keputusan paling sedikit memuat :
1. Identitas penerima bantuan;
2. Jumlah barang dan/ atau nilai uang;
3. Nomor rekening penerima bantuan untuk Banpem dalam bentuk uang.
Ditetapkan
Kriteria
Juknis
seleksi
Perjanjian
Kerja Sama
Penerima
bantuan
Di sahkan
NO JENIS
BANTUAN
DASAR PENCAIRAN DANA
SK PKS
1 Pemberian Penghargaan X -
2 Beasiswa X -
3 TPG dan TL X -
4 Operasional X X
5 Sarara Prasarana X X
6 Rehab, Pemb. gedung/bangunan X X
7 Bantuan Lainnya X X
Penetapan
Penerima
bantuan
<
Pedum, Juknis, & Penerima Bantuan
Bantuan Pemerintah

10.
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN PEMERINTAH

11.
Jenis Bantuan Dasar Bentuk Bantuan Penerima Bantuan Mekanisme Pencairan Tahapan
PERSAYARATAN
LAINNYA
KETERANGAN LAIN
1. Pemberian Penghargaan SK UANG, BARANG,
JASA
PENERIMA
PENGHARGAAN
- LS KE PENERIMA
- LS KE BENDAHARA
- BISA UP
SEKALIGUS Sesuai Juknis , SK
Penetapan
2. Beasiswa SK
UANG PENERIMA BEA SISWA
NON PNS
o LS ke Penyeleggara
o LS ke rek penerima
o UP apabila tdk bisa LS
SEKALIGUS
Sesuai Juknis , SK
Penetapan
a. Uang
pendidikan/kuliah
b. Biaya lain utk
pddk/kuliah
c. Biaya hidup
d. Biaya buku/diktat
e. Biaya Penelitian
3. Tunjangan Profesi Guru dan
Tunjangan Lainnya (TPG-TL) SK UANG PENERIMA
TPG-TL NON PNS - LS KE PENERIMA PERIODIK Sesuai Juknis , SK
Penetapan
4. Bantuan Operasional SK
PKS UANG
1. Kel. Masyarakat
2. LSM
3. L. Penddkn
4. L. Keagamaan
5. L Kesehatan.
- LS ke penerima
- UP
SEKALIGUS
BERTAHAP
Sesuai Juknis , SK
Penetapan
3,4,5 bisa lemb
pemerintah maupun
non pemerintah
5. Bantuan Sarana/ prasarana
SK
PKS 1. UANG
2. BARANG
1. Kel. Masyarakat
2. LSM
3. L. Penddkn
4. L. Keagamaan
5. L Kesehatan.
1. Uang, Langsung ke
penerima
2. BRG, sesuai ketentuan
PPBJ
SEKALIGUS
BERTAHAP
- di prod sendiri
- Bernilai sd 50
6. Bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan
SK
PKS
1. UANG
2. BARANG - Lemb. Pemerintah
- Lemb. Non Pemerintah
1. LS ke Pengelola Keu dan
Keg. ( (uang)
2. LS Kepenyedia (BRG)
tahap I=70% setelah
PKS di ttd.,
tahap II=30% jika
prestasi pekerjaan
mencapai sekurang2
nya 50%)
Hrs ada pengelola
keu dan kegiatan
7. Bantuan Lainnya yang memiliki
karakteristik bantuan
pemerintah yang ditetapkan oleh
PA
Penetapan
oleh PA
- SK
UANG, BARANG,
JASA
- Perseorangan
- Kel. Masyarakat
- L. Pemer/ Non Pemer.
LS ke penerima bant
LS ke penyedia
- Langsung
- Bertahap
PA menetapkan jenis
bantuan pemerintah
yang tdk termasuk 6
jenis bantuan
(tahap I=25%, tahap II=25% jika I dipake 80%, ,
tahap III=25% jika I+II dipake 80%, tahap
IV=25% , jika I+II+III dipake 80%)
Jenis dan Tata Kelola
Bantuan Pemerintah

12.
Penghargaan
Uang
Barang/Jasa
UP
LS
Bendahara
Penerima
SK – PPK
disahkan KPA
Pengadaan
Barang/Jasa
PPK
Penerima
Penerima
Penerima
1.Pembayaran kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme LS
2.Pelaksanaan penyaluran pemberian penghargaan berupa barang/jasa dapat dilakukan oleh
PPK atau penyedia barang/jasa sesuai kontrak/perjanjian
Mekanisme
Bantuan Pemerintah

13.
1. Dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA.
2. Beasiswa diberikan kepada penerima yang bukan Pegawai Negeri (Non PNS) untuk pendidikan di
dalam negeri atau luar negeri.
Dalam hal pembayaran secara langsung kepada penyelenggara pendidikan tidak dapat dilakukan,
pembayaran uang pendidikan/ kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke rekening penerima beasiswa.
Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme LS, pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme UP.
Beasiswa Uang
Pembayaran
Langsung
Penyelenggara Pendidikan:
1. uang pendidikan/kuliah
2. biaya lain
Penerima untuk :
1. biaya hidup
2. biaya buku/diktat
3. biaya penelitian
Mekanisme
Bantuan Pemerintah

14.
Dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh
KPA
Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya diberikan secara periodik kepada guru atau
penerima tunjangan lainnya yang bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)
Tunjangan profesi
guru dan tunjangan
lainnya
Uang
Pembayaran
Langsung
Penerima
Mekanisme
Bantuan Pemerintah

15.
Bantuan operasional diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga
Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan. Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah
berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA
Pencairan bantuan operasional dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan
operasional yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan, perjanjian kerjasama minimal memuat :
1. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2. jumlah bantuan operasional yang diberikan;
3. tata cara dan syarat penyaluran;
4. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan operasional sesuai rencana
yang telah disepakati;
5. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas
Negara;
6. sanksi;
7. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
Mekanisme
Bantuan Pemerintah

16.
Pencairan dana bantuan operasional dilakukan melalui mekanisme :
1. Pembayaran Langsung (LS); atau
2. Mekanisme Uang Persediaan.
1. Pencairan dana bantuan operasional dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap;
2. Pencairan dana bantuan operasional secara bertahap paling banyak 4 (empat) tahap
3. Penentuan pencairan dana bantuan operasional secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh KPA
dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan;
4. Besaran pencairan dana bantuan operasional pada setiap tahap ditetapkan oleh KPA
5. Pencairan dana bantuan operasional pada tahap selanjutnya dilakukan setelah seluruh jumlah dana
bantuan operasional yang diterima pada tahapsebelumnya telah dipergunakan paling kurang sebesar
80%
PEMBAYARAN LANGSUNG

17.
17
MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG
Penerima
Bantuan
PPK PP-SPM
1. Pembayaran sekaligus atau Tahap I dilampiri:
a. Rencana pengeluaran dana bantuan
operasional yang akan dicairkan secara
sekaligus atau bertahap;
b. Perjanjian kerja sama yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan;
c. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan;
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM)
2. Pembayaran Tahap Iselanjutnya dilampiri:
a. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan;
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
(SPTB) atas kebenaran belanja yang telah
dilakukan pada tahap sebelumnya.
1. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan penerima
bantuan operasional sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan
uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan secara sekaligus atau untuk pencairan Tahap I
setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
3. PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan
Tahap II sampai dengan Tahap IV setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis
penyaluran Bantuan Pemerintah;
4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah,
PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan
memperbaiki dokumen permohonan
5. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Pembayaran secara sekaligus atau Tahap I dilampiri:
1) Rencana Pengeluaran dana bantuan operasional yang akan ditarik sekaligus atau
bertahap;
2) Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
3) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan
disahkan oleh PPK;
4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
b. Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri:
1)Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan
disahkan oleh PPK;
2)Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya;
3)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas kebenaran belanja yang telah
dilakukan pada tahap sebelumnya.

18.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN KEPADA PPK
Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir Tahun
Anggaran, dengan dilampiri:
1. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana;
2. Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluarean telah
disimpan;
Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan pemerintah harus menyampaikan bukti surat
setoran sisa dana ke rekening kas negara kepada PPK

19.
19
MEKANISME PENCAIRAN MELALUI MEKANISME UANG PERSEDIAAN
PPK PP-SPM KPPN
Bendahara
Pengeluaran
Pimpinan
Lembaga
Membuat SPP
berdasarkan SK
penetapan
penerima bantuan
Mengajukan SPM
UP/TUP untuk
pembayaran bantuan
operasional
KPPN menerbitkan
SP2D UP/TUP
Mengajukan
permintaan dana
kepada KPA
KPA PPK
Menguji
permohonan dari
Pimpinan Lembaga
1 2 3
4 5
6
SP Bayar
7 Mentransfer dana
8 Pimpinan Lembaga mempertanggungjawabkan belanja kepada BP/BPP beserta bukti pengeluaran
untuk keperluan revolving
KPA mengajukan dispensasi kepada :
1. Dirjen Perbendaharaan dalam hal pembayaran kepada satu penerima melebihi Rp. 50 juta;
2. Kepala Kanwil DJPB untuk penyesuaian besaran UP melampaui besaran yang telah ditentukan;
3. Kepala KPPN untuk pertanggungjawaban TUP melampaui satu bulan.

20.
BANTUAN SARANA/PRASARANA
Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga
Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan, Lembaga Pemerintah
maupun Non Pemerintah
Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk :
1. Barang; atau
2. Uang
Penyedia Barang
1
Penerima Bantuan
2
1. Pengadaan barang berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur mengenai Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah;
2. PPK melakukan kontrak dengan penyedia
barang
Penyedia Barang dapat menyampaikan barang
langsung kepada Penerima atau PPK yang
menyampaikan kepada Penerima.
Penyaluran dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang dilaksanakan secara
langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme
LS
PPK
BENTUK BARANG
Mekanisme
Bantuan Pemerintah

21.
Diberikan dengan ketentuan :
1. Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau
2. Nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang
dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.
Pencairan bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK
dengan penerima bantuan sarana/prasarana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan. Perjanjian Kerjasama minimal
memuat :
1. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2. jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/dibeli;
3. jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/dibeli;
4. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
5. tata cara dan syarat penyaluran;
6. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menghasilkan/membeli barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi;
7. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
8. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
9. sanksi;
10. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
11. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran
BENTUK UANG
BANTUAN SARANA/PRASARANA (lanjutan)

22.
MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK BARANG YANG DIHASILKAN/DIPRODUKSI SENDIRI
Pencairan Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan SARPRAS setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
2. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%.
Penerima Bantuan
•Pengajukan permohonan pembayaran Tahap I
dengan dilampiri:
•perjanjian kerja sama yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan
sarana/prasarana;
•kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan
sarana/prasarana.
•Pengajukan permohonan pembayaran Tahap II
Idengan dilampiri:
•kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan;
•laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang
ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima
bantuan sarana/prasarana.
PPK
•PPK melakukan pengujian permohonan
pembayaran Tahap I dan Tahap II sesuai dengan
Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah
•PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan
mengesahkan bukti penerimaan uang untuk
pembayaran Tahap I serta menerbitkan SPP
setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk
Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
•PPK mengesahkan bukti penerimaan uang
untuk pembayaran Tahap II serta menerbitkan
SPP setelah pengujian telah sesuai dengan
Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah.
•Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan
Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah, PPK menyampaikan informasi
kepada penerima bantuan untuk melengkapi
dan memperbaiki dokumen permohonan
PP-SPM
•SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan
mekanisme sebagai berikut:
•Pembayaran Tahap I dilampiri:
•Perjanjian kerjasama yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan dan
PPK;
•Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan dan
disahkan oleh PPK.
•Pembayaran Tahap II dilampiri:
•Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan dan
disahkan oleh PPK;
•Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan
yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan
penerima bantuan
BANTUAN SARANA/PRASARANA (lanjutan)

23.
MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK BARANG DENGAN NILAI PER JENIS
BARANG BANTUAN DI BAWAH RP50.000.000,00 YANG DAPAT DILAKSANAKAN OLEH PENERIMA BANTUAN
Penerima
Bantuan
PPK PP-SPM
Penerima Bantuan
• Penerima bantuan sarana/prasarana
dalam bentuk uang mengajukan
permohonan pencairan dana kepada
PPK dengan dilampiri:
• perjanjian kerja sama yang telah
ditandatangani oleh penerima
bantuan; dan
• kuitansi bukti penerimaan uang yang
telah ditandatangani oleh penerima
bantuan
PPK
• PPK melakukan pengujian permohonan
yang diajukan penerima bantuan sesuai
Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah
• PPK menandatangani perjanjian kerja
sama dan mengesahkan kuitansi bukti
penerimaan uang serta menerbitkan
SPP setelah pengujian telah sesuai
dengan Petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah
• Dalam hal pengujian tidak sesuai
dengan Petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK
menyampaikan informasi kepada
penerima bantuan untuk melengkapi
dan memperbaiki dokumen
permohonan
PP-SPM
• SPP disampaikan kepada PP-SPM
dengan dilampiri:
• perjanjian kerjasama yang telah
ditandatangani oleh penerima
bantuan dan PPK;
• kuitansi bukti penerimaan uang yang
telah ditandatangani oleh penerima
bantuan dan disahkan oleh PPK
BANTUAN SARANA/PRASARANA (lanjutan)

24.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN KEPADA PPK
Penerima dana bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk uang, harus menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran
dengan dilampiri:
a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
1. Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
2. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian kerja sama dan;
3. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
a. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
b. bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.
PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan dan
selanjutnya mengesahkan Berita Acara Serah Terima apabila telah sesuai dengan perjanjian
kerjasama.
BANTUAN SARANA/PRASARANA (lanjutan)

25.
25
BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN
GEDUNG/BANGUNAN
Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada Lembaga
Pemerintah atau lembaga Non pemerintah.
Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan dapat diberikan dalam bentuk :
1. Uang; atau
2. Barang
Pemberian bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan kepada lembaga dilakukan berdasarkan
Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
Mekanisme Penyaluran
dalam bentuk Barang
PPK Penyedia Barang
1 Penerima
Bantuan
2
1. Pengadaan barang berpedoman
pada Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur
mengenai Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah;
2. PPK melakukan kontrak dengan
penyedia barang
Penyedia Barang dapat
menyampaikan barang
langsung kepada Penerima
atau PPK yang
menyampaikan kepada
Penerima. Penyaluran dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk
barang dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara
ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS
Mekanisme
Bantuan Pemerintah

26.
Dalam Bentuk Uang
Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dapat dilaksanakan sendiri oleh
penerima Bantuan Pemerintah, bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang.
Bantuan dalam bentuk uang hanya dapat diberikan kepada lembaga penerima Bantuan Pemerintah
yang telah mempunyai unit pengelola keuangan dan kegiatan.
Unit pengelola keuangan dan kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari orang yang mempunyai tanggung
jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan
pembayaran dan tidak saling rangkap.
Penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dilaksanakan secara
langsung dari rekening Kas Negara ke rekening unit pengelola keuangan dan kegiatan pada lembaga
melalui mekanisme LS.
BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN
GEDUNG/BANGUNAN (lanjutan)

27.
Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk uang dilakukan berdasarkan
perjanjian kerja sama antara PPK dengan unit pengelola keuangan dan kegiatan pada lembaga penerima bantuan. Perjanjian
kerjasama, paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b. jumlah dan nilai rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan;
c. jenis dan spesifikasi rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan;
d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
e. tata cara dan syarat penyaluran dana;
f. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jenis dan spesifikasi
yang telah ditetapkan;
g. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
h. sanksi;
i. penyampaian laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala kepada PPK; dan
j. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.3
Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan setelah
perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
b. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan , apabila prestasi
pekerjaan telah mencapai 50%.
BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN
GEDUNG/BANGUNAN (lanjutan)

28.
Penerima
Bantuan
PPK PP-SPM
Mekanisme pencairan pembayaran dalam bentuk Uang
1. Pimpinan lembaga penerima bantuan
mengajukan permohonan pencairan
Tahap I dengan dilampiri:
a. perjanjian kerja sama yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan;
b. kuitansi bukti penerimaan uang yang
telah ditandatangani oleh penerima
bantuan.
2. Pimpinan lembaga penerima bantuan
mengajukan permohonan pencairan
Tahap II dengan dilampiri:
a. kuitansi bukti penerimaan uang yang
telah ditandatangani oleh penerima
bantuan;
b. laporan kemajuan penyelesaian
pekerjaan yang ditandatangani oleh
Ketua/Pimpinan penerima bantuan.
1. PPK melakukan pengujian permohonan sesuai dengan Petunjuk Teknis
penyaluran Bantuan Pemerintah.
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan bukti
penerimaan uang untuk pembayaran Tahap I serta menerbitkan SPP setelah
pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis.
3. PPK mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap II serta
menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis
penyaluran Bantuan Pemerintah.
4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima
bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.
5. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
a.Pembayaran Tahap I dilampiri:
• perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
dan PPK;
• kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.
b.Pembayaran Tahap II dilampiri:
• kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
penerima bantuan dan PPK;
• laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh
Ketua/Pimpinan penerima bantuan.
BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN
GEDUNG/BANGUNAN (lanjutan)

29.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN KEPADA PPK
Penerima dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan dilampiri:
a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;
c. Foto/film pekerjaan yang telah diselesaikan;
d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
e. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.
BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN
GEDUNG/BANGUNAN (lanjutan)

30.
BANTUAN LAINNYA
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA
adalah bantuan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa yang tidak termasuk dalam
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA
diberikan kepada:
1. Perseorangan;
2. Kelompok Masyarakat;
3. Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah.
Pemberian bantuan lainnya kepada penerima dilakukan berdasarkan Surat Keputusan yang
ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
Pemberian bantuan lainnya dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa.
KPA menetapkan bantuan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa dengan
memperhatikan sifat dan karakteristik bantuan
Mekanisme
Bantuan Pemerintah

31.
BANTUAN LAINNYA
Mekanisme Penyaluran dalam bentuk Barang
PPK Penyedia Barang
1
Penerima Bantuan
2
1. Pengadaan barang berpedoman
pada Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur
mengenai Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah;
2. PPK melakukan kontrak dengan
penyedia barang
Penyedia Barang dapat
menyampaikan barang langsung
kepada Penerima atau PPK yang
menyampaikan kepada Penerima.
Penyaluran dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang dilaksanakan secara langsung
dari rekening Kas Negara ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS

32.
BANTUAN LAINNYA
Mekanisme Penyaluran dalam bentuk Uang
1. Pencairan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang
dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
2. Penentuan pencairan secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh Kuasa PA dengan mempertimbangkan jumlah dana
dan waktu pelaksanaan kegiatan.
3. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk
uang yang diberikan kepada perseorangan dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan Surat Keputusan.
4. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang diberikan
kepada Kelompok Masyarakat dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dapat dilakukan sekaligus atau
bertahap berdasarkan Surat Keputusan dan perjanjian kerjasama antara penerima bantuan dengan PPK.
Perjanjian kerjasama paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b. jumlah bantuan yang diberikan;
c. tata cara dan syarat penyaluran;
d. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
e. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
f. sanksi;
g. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
h. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

33.
BANTUAN LAINNYA
Penerima
Bantuan
PPK PP-SPM
Mekanisme pencairan pembayaran dalam bentuk Uang
1. Pimpinan lembaga penerima bantuan
mengajukan permohonan pencairan
Tahap I dengan dilampiri:
a. perjanjian kerja sama yang telah
ditandatangani oleh penerima
bantuan;
b. kuitansi bukti penerimaan uang yang
telah ditandatangani oleh penerima
bantuan.
2. Pimpinan lembaga penerima bantuan
mengajukan permohonan pencairan
Tahap II dengan dilampiri:
a. kuitansi bukti penerimaan uang yang
telah ditandatangani oleh penerima
bantuan;
b. laporan kemajuan penyelesaian
pekerjaan yang ditandatangani oleh
Ketua/Pimpinan penerima bantuan.
1. PPK melakukan pengujian permohonan sesuai dengan Petunjuk Teknis
penyaluran Bantuan Pemerintah.
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan bukti
penerimaan uang untuk pembayaran Tahap I serta menerbitkan SPP
setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis.
3. PPK mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap II
serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk
Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima
bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.
5. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
a.Pembayaran Tahap I dilampiri:
• perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima
bantuan dan PPK;
• kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.
b.Pembayaran Tahap II dilampiri:
• kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
penerima bantuan dan disahkan PPK;
• laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani
oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan.

34.
BANTUAN LAINNYA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN KEPADA PPK
Penerima dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan harus menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan dilampiri:
a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;
c. Foto/film pekerjaan yang telah diselesaikan;
d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
e. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

35.
KPA bertanggung jawab atas:
a. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;
b. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah; dan
c. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah.
Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran
Bantuan Pemerintah, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:
a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan
petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan
penyaluran Bantuan Pemerintah.
Mekanisme
Bantuan Pemerintah

36.
Pemberi Bantuan Bank/Pos Penyalur Penerima Bantuan
Buka rekening
Penyaluran
15 hari
kalender
KPPN
SPM untuk
penerima
lebih dari 100
Bank melaporkan jika
rekening penerima tidak
terdapat transaksi dalam
jangka waktu 30 hari sejak
disalurkan
1. Perintah pembekuan sementara
rekening
2. PPK melakukan penelitian
3. Perintah setor ke kas negara paling
lambat 5 hari setelah hasil
penelitian.
1. Bank/Pos Penyalur menyetorkan ke kas negara
dana pada rekening yang tidak terdapat
transaksi;
2. Penyetoran dana tsb sebagai pengembalian
belanja yang memulihkan pagu DIPA Satker;
3. Bank/Pos Penyalur melaporkan ke PPK atas
penyetoran dana tsb.
2 2 3
1
4
5
6
Mekanisme
Bantuan Pemerintah

37.
1. Penerima bantuan tidak membuat/mengajukan proposal Banpem.
2. Penerima bantuan belum menyusun proposal sesuai Petunjuk teknis Banpem.
3. Surat Permohonan Banpem belum dilengkapi data/dokumen yang ditentukan di dalam
Petunjuk Teknis.
4. Proposal belum dilengkapi komponen RAB secara lengkap sesuai Petunjuk Teknis.
5. Proposal belum dilengkapi SPTJM yang sah.
6. Perubahan proposal tidak dituangkan dalam Berita Acara Addendum.
7. Perubahan RAB tidak dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Proposal.
8. Perubahan Proposal dan RAB belum disetujui oleh PPK.
Permasalahan terkait
Bantuan Pemerintah

38.
1. Penerima bantuan tidak menerima bantuan sesuai proposal yang diajukan.
2. Terdapat pemotongan Banpem.
3. Bantuan pemerintah terlambat diterima.
4. Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan belum ada/belum
dibuat.
5. Belum semua transaksi didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.
6. Bukti pengeluaran/belanja belum didukung dengan kuitansi yang sah.
7. Penerima bantuan tidak melaporkan belanja yang menghasilkan aset tetap.
8. Aset tetap yang dibeli dari Banpem tidak/belum dicatat dan dilaporkan sebagai
BMN Dinas Pendidikan/Pemerintah Daerah.
Permasalahan terkait
Bantuan Pemerintah

39.
9. Aset tetap yang dibeli dari bantuan pemerintah belum diberi kodefikasi sesuai
ketentuan.
10.Serah terima aset tetap yang dibeli dari Banpem tidak dilengkapi dengan
berita acara serah terima yang sah.
11.Terdapat belanja dari Banpem belum dikenakan pajak sesuai ketentuan yang
berlaku.
12.Pajak yang sudah dipungut dari belanja barang/aset belum disetorkan ke Kas
Negara.
13.Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan dokumen rencana
anggaran biaya.
Permasalahan terkait
Bantuan Pemerintah

40.
1. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Banpem belum dilaporkan kepada
pemberi bantuan (online/offline).
2. Format laporan pertanggungjawaban penggunaan Banpem belum/tidak sesuai
dengan petunjuk teknis bantuan pemerintah.
3. Terdapat sisa dana penggunaan Banpem yang belum/tidak disetorkan ke Kas Negara.
4. Pengembalian sisa dana Banpem belum sesuai dengan ketentuan.
5. Serah terima hasil pekerjaan belum dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
6. Laporan kemajuan pekerjaan bantuan sarpras dan rehabilitasi gedung/bangunan
dengan nilai diatas Rp100.000.000 belum disusun/belum ada.
Permasalahan terkait
Bantuan Pemerintah

41.
1. Hasil belanja dan/atau pelaksanaan kegiatan tidak menunjang/mendukung
tujuan/capaian kinerja penerima bantuan.
2. Hasil belanja dan/atau hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dimanfaatkan
sesuai peruntukan dalam proposal.
3. Hasil belanja dan/atau hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan/sudah
rusak.
Permasalahan terkait
Bantuan Pemerintah

42.
1. Penentuan Penerima Bantuan Pemerintah;
2. Pengadaan Barang/Jasa;
3. Perjalanan Dinas;
4. Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
5. Pajak dan PNBP;
6. Monitoring/Pemantauan;
7. Gratifikasi.
Temuan BPK terkait
Bantuan Pemerintah

43.
Terima Kasih