1. Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Semarang
2015
Nur Hidayat Sardini
Pemilu dan Partai Politik
Managemen Pemilu
Bagian Pemilu
1

2. Bab I
Pengantar Ke Arah
Pemahaman Pemilu
Pokok Bahasan
1. Pengertian Pemilu;
2. Pertautan Pemilu dan Demokrasi;
3. Konsep Pemilu Sebagai Sarana
Kedaulatan Rakyat dan HAM;
4. Pemilu Dalam Negara Demokrasi
5. Ruang Lingkup Perkuliahan.
2

3. 3

4. □ Dalam mendeskripsikan Sistem Pemerintahan Amerika,
Profesor Maisel and Buckley [2005] menjelaskan pengertian
Pemilu:
“Elections are used to ensure popular support and
legitimacy for those who make governmental
decisions.”
Key words: dukungan publik, legitimasi keputusan pemerintahan.
▬ L. Sandy Maisel and Kara Z Buckley. 2005. Parties and Elections in Amerika:
The Electoral Process Fourth Edition. Lanbam-Boulder-New York-Toronto-
Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
4

5. □ Dalam kaitan proses-proses Pemilu, Sekjen IDEA [International
Institute for Democracy and Electoral Assistance, lembaga yang
berbasis di Stockholm, Swedia, Vigar Helgesen [2013]:
“Elections are the cornerstone of representative
democracy. Through elections, governments obtain
their democratic mandate and are held accountable for
their performance in office. Flawed elections deprive
people of their voice in governance and undermine
sustainable democratic development.”
Keywords:
tolok ukur demokrasi perwakilan, sumber mandate, suara rakyat menentukan,
keberlangsungan demokrasi
▬ Vigar Helgesen. 2013. Electoral Process. Stockholm: IDEA.
5

6. □ Dalam kaitan demokrasi langsung mengenai Pemilu, Alan Wall,
dkk (2006), mengungkapkan:
“An election or direct democracy poll – such as a referendum – is
often one of the largest single activities that are ever organized in a
country.
It is a very complex administrative task, implemented in a
politically charged atmosphere.”
Keywords:
Pemilu demokrasi langsung, aktivitas kolosal
▬ Alan Wall, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W Dundas, Joram Rukambe, and Sara
Staino. 2006. Electoral Management Design: The International IDEA Handbook.
Stockholm: IDEA.
6

7. ● Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu:
○ “Pemilihan Umum, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.”
● Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD:
○ “Pemilihan Umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.”
7

8. ● Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
○ “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.”
8

9. ● Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang memuat pengaturan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dari ketentuan undang-undang tersebut, diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
○“Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi
dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.”
9

10. ○ ‘Siapa’ pertama adalah
pemilih (voters);
○ ‘Siapa” kedua adalah para kandidat
atau peserta Pemilu (candidates),
yang kelak akan memilih para pejabat
yang akan mengisi jabatan-jabatan
lembaga penyelenggara negara.
○ “Dengan cara bagaimana” adalah
mekanisme/prosedur atau tata cara
dalam rangka siapa memilih siapa tadi.
○ “Kapan diselenggarakan” lebih
merupakan jadwal waktu dan tahapan
yang sebelumnya telah dirancang
penyelenggara Pemilu (KPU), termasuk
hari pemungutan dan penghitungan
suara (voting day).
10

11. 11

12. 12

13. ■ Dalam bagian tulisan “Elections and Democracy”, Brown
[2000], menjelaskan:
“Democracy is viewed as a means of constituting authority and
making it responsible. In political system people become rulers
through birth, appointment, examination, wealth, or coercion.
In a democracy, in contrast, either the rulers and ruled are
identical, as in direct democracy, or rules are selected by vote of
the ruled.
A modern nation-state has a democratic political system to the
extent that its most powerful decision makers are selected through
fair, honest, periodic elections in which candidate freely compete
for votes and in which virtually the entire adult population is
eligible to vote.”
▬ Bernard E Brown. 2000. Comparative Politics Notes and Readings. Australia:
Thomson.
13

14. ■ Dalam buku “Capitalism, Socialism, and
Democracy”, Joseph Schumpeter [1976]:
“Elections are the essence of democracy, [and it] from
this follow other characteristics of democratic system.
Free, fair, and competitive elections are only possible if
there is some measure of freedom of speech, assembly,
and press, and if opposition candidate and parties are
able to criticize incumbents without fear of retaliation.”
▬ Joseph Schumpeter, 1976. Capitalism, Socialism, and Democracy. New
York: Harper and Row.
14

15. ■ Dalam studi klasiknya mengenai “The Theory and
Practice of Modern Government”, Finer (1949)
menyatakan:
“… this connection between democracy and elections:
‘The real question… Is not wheter the government
designs to take notice of popular criticisms and votes,
but whether it can be voted out of office or forced by
some machinery or procedures to change its policy,
above all against its own will.”
▬ L. Sandy Maisel and Kara Z Buckley, Parties and Elections in Amerika The
Electoral Process Fourth Edition. Lanbam-Boulder-New York-Toronto-Oxford:
Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
15

16. ■ Di dalam menjelaskan “Demokratisasi”, Snyder
[2003], menyatakan:
“Hal yang membedakan antara negara yang matang
demokrasinya, yang disebut mature democracies dengan negara
yang menuju demokrasi yang disebut Democratizing states,
terletak pada kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar
negeri dan kebijakan militer, disusun oleh para pejabat yang
dipilih melalui Pemilihan Umum yang Luber dan Jurdil dan
berkala;
Tindakan-tindakan para pejabat dibatasi dengan berbagai
ketentuan konstitusional dan kewajiban terhadap kebebasan
sipil. Dalam calon pemerintah seringkali kalah dan karena itu
harus melepaskan jabatan mereka”
16

17. Kebebasan berbicara,
kebebasan berorganisasi
untuk bersaing dalam
Pemilu, dan terwakilinya
secara adil pandangan-
pandangan yang beragam
di dalam media massa,
dianggap sebagai
prasyarat terlaksananya
yang Luber dan Jurdil.”
▬ Jack Snyder. 2003. Dari
Pemungutan Suara Ke Arah
Perumbahan Darah. Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia
(KPG).
17

18. ■ Guru besar Ilmu Politik dari University of California,
James N Danziger [2012], menjelaskan:
“True participatory democracy is government of and by
the people… is active, direct participation by all citizens
in the authoritative allocation of values.
The citizens elect people to represent them in the poltical
process and to allocate values on their behalf fo the
society.
Electoral democracy, in which citizens periodically
select political leaders from among alternative
contenders who accept this limitated mandate.”
18

19. “Conditions for a democracy:
Governance by leaders whose authority is based on a
limited mandate from a universal electorate that selects
among genuine alternatives and has some rights to
political participation and opposition.
The electoral system:
The framework by which the citizen votes select those
candidate who receive a limited mandate to govern.”
▬ James N Danziger [2012]. Understanding the Political World: A
Comparative Introduction to Political Science (11th Edition). LA: Longman
Inc, 2012.
19

20. ■ Dalam membahas Demokrasi Sosial dan Libertarian, Thomas
Meyer (2005), membahas ketiga kerangka dalam kehidupan
demokrasi di sebuah negara.
“Essentially a democracy always has three different approaches
with which to achieve public goals (models of governnance):
1. Through the market, when it is a question of prucuring goods
and service to be procured against payment;
2. Through the states, when it is question of public goods which
will benefit all and must if necessary be procured through
instruments of power; and
3. Through the civil society, when it is a question of collective
goods whose procurement is to be facilited throught a –
voluntary—act of solidarity on the part of society.
▬ Thomas Meyer. 2005. Social and Libertarian Democracy: Competing Models to Fill
the Frame of Liberal Democracy. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
20

21. 21

22. ■ Kedaulatan Rakyat dan Pemilu
■ Konsepsi kedaulatan rakyat lahir akibat tirani kedaulatan
raja yang berlaku sebelumnya. Konsepsi kedaulatan rakyat
meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Rakyat yang
menentukan jalannya pemerintahan yang diselenggarakan
penguasa. Setiap kebijakan yang dibuat penguasa harus
sesuai dengan keinginan rakyat.
Menurut Thomas Hobes menyatakan kedaulatan raja berasal
dari kekuasaan raja dan perjanjian masyarakat. Masyarakat
menyerahkan seluruh hak-haknya kepada raja, sehingga raja
memiliki kekuasaan absolut dan sewenang-wenang dalam
menjalankan roda pemerintahan negara (kerajaan).
22

23. “Rakyat semakin tertindas
dengan kekuasaan yang
dimiliki oleh raja yang
sewenang-wenang, hingga
akhirnya rakyat dalam
Revolusi Prancis berhasil
menumbangkan kekuasaan
Raja Louis XIV. Simbol
kekuasaan Raja Louis XIV
adalah Penjara Bastile,
tempat memenjarakan para
penentang Raja.”
▬ Prof. Dr. Mohammad Mahfud
M.D., S.H., S.U. Perdebatan
Hukum Tata Negara Pasca
Amandemen Konstitusi.
Jakarta:LP3ES.
23

24. ■ “Kedaulatan rakyat bisa terjadi akibat
perikatan indvidu-individu rakyat yang
menyerahkan kedaulatannya kepada
penguasa secara tertulis (kontrak sosial
dan dicantumkan di dalam konstitusi).
■ Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa
merupakan kehendak rakyat agar
penguasa memberikan jaminan
perlindungan dalam pelaksaaan hak-hak
dasar rakyat, seperti ketenteraman hidup
dan menjalankan kehidupan secara layak.
■ Jaminan perlinduungan hak-hak rakyat
di dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat
sangat dijunjung tinggi. Bahkan
pelaksanaan kedaulatan rakyat sering
dinyatakan secara tertulis di dalam
hukum positif suatu negara.
▬ Prof Dr Jimly Asshidiqie. S.H.
2005. Konstitusi dan
Konstitusionalisme Indonesia.
Jakarta: Konstitusi Press.
24

25. ■ Filosof Hugo de Groot
menggambarkan, tatanan sosial
pra-terbentuk lembaga negara
diliputi suasana kekacauan
(chaotic).
■ Setiap orang boleh melakukan
tindakan apa saja sekehendak
hatinya. Hukum yang berlaku
adalah hukum rimba. Mereka
yang kuat akan memangsa yang
lemah (homo homini lupus).
■ Kendatipun demikian, pada
kodratnya setiap individu memiliki
hasrat untuk memperbaiki
keadaan. Mereka menghendaki
suatu situasi tatanan sosial yang
sejalan dengan keadaban
manusia—yang dibekali Tuhan
dengan akal dan pikiran”.
“Di samping itu, dalam
tataran yang paling konkret,
setiap manusia
menghendaki adanya rasa
aman dan nyaman bagi
kelangsungan hidupnya.
Kebutuhan rasa aman
tersebut menuntut akan
kehadiran siapa pengendali
kekacauan yang dapat
dihandalkan. Apabila
mereka yang dinilai mampu
mengendalikan keadaan
atau tatanan sosial,
merekalah yang pada
akhirnya dinobatkan sebagai
penguasa di lingkungan
sosial di mana mereka
berada.”
▬ Arief Budiman. 2002. Teori
Negara: Negara, Kekuasaan,
dan Ideologi. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.25

26. 26

27. ▬ Nur Hidayat Sardini. 2012.
Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di
Indonesia. Yogyakarta.
“Pemikiran Grotius
dilanjutkan Thomas Hobbes
yang melukiskan situasi
sebelum adanya negara
sebagai ius naturalis (homo
homini lupus; manusia satu
merupakan serigala bagi
manusia yang lain). Maka
dibentuklah secara bersama
lex naturalis yang menyuruh
atau melarang serta
membatasi kemerdekaan
orang lain. Dari upaya
membatasi kemerdekaan
inilah lahir apa yang disebut
sebagai Leviathan; negara
diibaratkan sebagai
“binatang” yang mempunyai
kekuasaan yang besar.”
27

28. ■ “Demokrasi meniscayakan perumusan
kehendak rakyat banyak (volunte generalle)
melalui prosedur-prosedur yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Sudah barang pasti bekerjanya
penampungan, perumusan, dan
pelaksanaan prosedur demokrasi tersebut
terdapat persaingan di antara para aktor-
aktor politik, mengingat yang memiliki
kehendak di antara para aktor tidaklah
berbentuk tunggal, namun dalam
wujudnya yang jamak.
Mekanisme atau prosedur demokrasi
sebagai perwujudan dengan gambaran di
atas melahirkan suatu konsep yang
dinamakan Plebisit Raya—atau yang
dikenal sebagai Pemilihan Umum
(Pemilu).”
▬ Schumpeter A, Joseph. 1974.
Capitalism, Socialism, and
Democracy. New York: Harper.
28

29. Pemilu tak lain merupakan
instrumen demokrasi paling
konkret dalam perwujudan
kedaulatan rakyat.
Dalam Pemilu dihimpun
sebanyak mungkin daftar
kehendak rakyat (the will of the
people) tersebut.
Melalui rangkaian tahapan awal
hingga akhir, Pemilu adalah
ekspresi kebebasan sipil dan
politik, kebebasan untuk
menyatakan pikiran atau
pendapat baik secara lisan
maupun tulisan.
Dalam Pemilu pula
ekspresi kedaulatan
rakyat dimungkinkan
bahkan dalam kadar yang
setinggi mungkin,
sementara bagi para
calon penguasa
(candidates) merumuskan
dan menjawab daftar
kehendak rakyat yang
disampaikan dalam
forum-forum kampanye
yang sengaja digelar
khusus untuk itu.
▬ Nur Hidayat Sardini.
Op.Cit.
29

30. Dalam Pemilu, sirkulasi
kekuasaan pemerintahan
negara di dalam
masyarakat yang beradab,
dibangun di atas landasan
kekuasaan pemerintahan
negara dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat
(government of the people,
by the people, and for the
people)—sebagaimana idea
Presiden Amerika Serikat
Abraham Lincoln (1863).
30

31. 31

32. ■ The Relationship Between Democracy and
Human Rights
○ “Relationship between Democracy and Human Rights is
interdependent, intricate, mutually supportive and symbiotic,
with ‘mutually constitutive’. Democracy cannot be defined
without human rights. Human rights can be protected effectively
only in a democratic state.
A functional democracy that accommodates diversity, promotes
equality and protects individual freedoms is increasingly
becoming the best bet against the concentration of power in the
hands of a few and the abuse of human rights that inevitably
results from it.
In turn, the greatest protection of human rights emanates from a
sustainable democratic framework grounded in the rule of law.“
32

33. ○ “The relationship between
democracy and human
rights is intricate, symbiotic
and mutually constitutive. A
rights based approach to
democracy grounded in the
rule of law is considered
increasingly the most
consistent safeguard against
human rights abuses.
The UN should both heed the calls for
democratic reform as they arise and be involved
in sustainable human rights based democracy
building processes.
33

34. Successful democratic
governance must
inevitably focus on
promotion and protection of
human rights and
fundamental freedoms. For
without this protection
there can be no democracy
in any meaningful sense.”
▬ Massimo Tommasoli (ed.). 2013.
Democracy and Human Rights: The Role
of the UN. Report from the International
Round Table on Democracy and Human
Rights: The Role of the United Nations
co-organized . Stockholm Sweden:
International IDEA, UN Department of
Political Affairs, and the UN Office of
the High Commissioner for
Human Rights.
34

35. 35

36. ■ Pemikiran Robert A Dahl
Dalam buku “On Democracy”, Robert A Dahl
[2000] membahas mengenai kaitan antara
Demokrasi dengan konsep-konsep negara
demokratis. Dalam beberapa bagian terdapat
persingungan-persinggungannya dengan
Pemilu.
Beberapa bagian yang relevan akan dikutip,
sebagai berikut:
■ Criteria fo a Democratic Process
1. Effective participation.
2. Voting equality.
3. Enlightened understanding.
4. Control of agenda.
5. Inclusion of adults.
36

37. ■ Democracy Pruduces Consequences
1. Avoiding tyranny;
2. Essensial rights;
3. General freedom;
4. Self-determination;
5. Moral outonomy;
6. Human development;
7. Protecting essential personal interests; and
8. Political equality.
In addition, modern democraties produce:
9. Peace-seeking
10. Prosperity.
37

38. ■ The Political Institutions of Modern
Representative Democracy:
1. Elected officials. Control over government decisions about
policy is constitutionally vested in officials elected by
citizens. Thus modern large-scale democratic government
are representative.
2. Free, fair, and frequent elections. Elected officials are
chosen in frequent and fairly conducted elections in which
coercion is comparative uncommon.
3. Freedom of expression. Citizens have a right to express
themselves without danger of severe punishment on
political matters broadly defined, including criticism of
officials, the government, the regime, the socioeconomic
order, and the prevailing ideology.
38

39. ■ The Political.. :
4. Acces to alternative sources of information. Citizen have a
right to seek out alternative and independent sources of
information from other citizens, experts, newspapers,
maganizens, books, telecommunications, and the like.
Moreover, alternative sources of information actually exist
that are not under the control of the government or any
other single political group attempting to influence public
political beliefs and attidues, and theses alternative sources
are effectively protected by law.
5. Associational autonomy. To achieve their various rights,
including those required for the effective operation of
democratic political institutions, citizens also have aright to
including independent politial parties and interes groups.
39

40. ■ The Political.. :
6. Inclusive citizenship. No adult permanently residing in the
country and subject to its laws can be denied the rights
that are available to others and are necessary to the five
political institutions just listed.
These include the rights to vote in the election of officials in
free and fair elections, to run for elective office, to free
expression, to form and participate in independent political
organizations, to have access to independent source of
information, and rights to other liberties and opportunities
that may be necessary to the effective operation of the
political institutions of large-scale democracy.
40

41. 41

42. a. Ruang Lingkup
■ PENGANTAR KE ARAH PEMAHAMAN PEMILU
1. Pengertian Pemilu
2. Pertautan Pemilu dan Demokrasi
3. Konsep Pemilu Sebagai Sarana Kedaulatan Rakyat dan HAM
4. Pemilu Dalam Negara Demokrasi
5. Ruang Lingkup dan Metode Perkuliahan
■ STANDAR-STANDAR PEMILU
1. Jenis-Jenis Pemilu dan/atau Plebisit Raya
2. Standar Pemilu Internasional
3. Pemilu Menurut UUD 1945
4. Asas-Asas Pemilu Luber dan Jurdil
■ SISTEM PEMILU: VARIAN DAN IMPLIKASINYA
1. Single-member Constituency
2. Multi-member Constituency
3. Implikasi Penerapan Sistem Pemilu
42

43. ■ MANAGEMEN PEMILU
1. Tahapan-Tahapan Pemilu
2. Election Managemen Bodies (EMB)
3. The Candidate and Campaign Management
4. Wining Elections
5. Fund Raising
6. Political Marketing
■ DARI PEMILU KE PEMILU DI INDONESIA
1. Pemilu Tahun 1955
2. Pemilu Orde Baru
3. Pemilu Pasca-Orde Baru
4. Perilaku Pemilih
5. Partisipasi Politik
■ KEADILAN DAN KERANGKA HUKUM PEMILU
1. Pentingya Keadilan Pemilu
2. Pelanggaran-Pelanggaran Pemilu
3. Mekanisme Keberatan (complaint mechanism)
4. Alternatif Dispute Resolution (ADR)
5. Pemangku Kepentingan Pemilu
6. Pemantau, Media Massa, dan Masyarakat Sipil
43

44. b. Relevansi Pemahaman mk Pemilu
1. Relevansi Teoritis, yakni peningkatan kognisi dan
afeksi peserta kuliah dalam hal pemahaman dan
pendalaman terhadap teori-teori yang disampaikan.
Dengan kemampuan tersebut maka menjadi bekal
bagi mereka untuk menyusun karya ilmiah dengan
rujukan-rujukan teori-teori yang didalaminya lebih
lanjut; dan
2. Relevansi Praktis, yakni kemampuan peserta
kuliah memraktikkannya dalam hal-ikhwal
mengenai Pemilu, dengan rencana-rencana
berpolitik praktis, asistensi terhadap urusan
kepemiluan, dan pilihan-pilihan profesinya kelak.
44

45. c. Metode Perkuliahan
1.Ceramah, presentasi materi
2.Diskusi, tanya jawab
3.Penugasan, tugas-tugas makalah;
dan
4.Resume di akhir setiap akhir
pertemuan
45

46. 46