SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 34
Descargar para leer sin conexión
Merencanakan Usaha Kecil / Mikro
Merencanakan Usaha Kecil / Mikro
Merencanakan Usaha Kecil / Mikro
Surat IzinTempat Usaha
Surat Izin Usaha Perdagangan
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Register Perusahaan/Tanda Daftar
Perusahaan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan
Merencanakan Usaha Kecil / Mikro
Merencanakan Usaha Kecil / Mikro
Merencanakan Usaha Kecil / Mikro
Merencanakan Usaha Kecil / Mikro
Merencanakan Usaha Kecil / Mikro
Merencanakan Usaha Kecil / Mikro
 Surat adalah alat untuk menyampaikan
informasi secara tertulis.
 Korespondensi adalah kegiatan untuk
mengadakan hubungan secara terus
menerus antara pihak yang satu dengan
pihak yang lain dan dilaksanakan
dengan saling mengirim surat
 Bukti tertulis
 Alat mengingat atau berpikir
 Media komunikasi
 Duta atau wakil penulis
 Alat tata usaha
 Pengukur maju mundurnya aktivitas usaha
penjual • Perkenalan
pembeli • Permintaan Penawaran
penjual • Penawaran
pembeli • Pesanan
penjual • Pengiriman Barang+Faktur
Pembeli • Pemberitahuan Penerimaan Barang
penjual
• Permintaan Pembayaran
pembeli
• Pengiriman Pembayaran
penjual
• Pemberitahuan Penerimaan
Pembayaran
pembeli
• Klaim
1. Kepala
2. Tanggal
3. Kelompok Nomor
4. Alamat dalam
5. Salam Pembuka
6. Alinea Pembuka
7. Alinea Isi
8. Alinea Penutup
9. Salam Penutup
10. Nama Perusahaan
11. TandaTangan
12. Nama
13. Jabatan
14. Tembusan
15. Inisial
PT TEKNIK PERKASA
Jalan Srikaya Wanareja Telp. (0280) 6260233
CILACAP
Nomor : 215/CB/X/2010 30 Oktober 2010
Lampiran : -
Perihal : Penawaran Komputer
Kepada Yth
Toko Jaya Abadi
Jl Gatot Subroto
Cilacap
Dengan hormat,
Sejak tahun 2000, kami berhasil merakit komputer dengan merek
EsEmkA. Produksi kami tidak kalah dengan merik lain, komputer kami
dapat bersaing. Saudara dapat mencobanya
Harganya lebih murah dengan potongan 20% untuk pembelian di atas
lima unit. Lebih jelasnya kami lampirkan brosur dan daftar harga. Apabila
Saudara membeli dalam jumlah banyak, barang akan kami antar sesuai
dengan alamat.
Demikian penawaran kami, sambil menunggu pesanan dari Saudara,
kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Teknik Perkasa
Nafil Nasyi’ Rafif
Kabag Marketing
 Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara
berdasarkan Undang-Undang yang dapat
dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal
jasa/kontra prestasi yang langsung dapat
ditunjukan dan digunakan untuk membayar
pengeluaran umum
 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang —sehingga dapat
dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa
secara langsung.
 Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-
norma hukum untuk menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai
kesejahteraan umum
 Lembaga Pemerintah yang mengelola
perpajakan negara di Indonesia adalah
Direktorak Jenderal Pajak (DJP) yang
merupakan salah satu direktorat jenderal yang
ada di bawah naungan Departemen Keuangan
Republik Indonesia.
 UU No. 6 tahun 1982  UU No 9 tahun 1994
tentangTata Cara Umum Perpajakan
 UU No. 8 tahun 1983  UU No. 11 tahun
1994 tentang PPh
 UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB
 UU No. 19 tahun 1985 tentang Bea Materai
 Pembaharuan UU perpajakan yang bertujuan untuk
menyederhanakan peraturan, sehingga mudah dipahami oleh
rakyat serta memberi dasar hukum dan memberi kepastian
hukum
 Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai
dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang
menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
 Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi
perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung
 Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan
pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan
fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan
 Pemungutan pajak dapat dipaksakan
 Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas
Negara/Anggaran Negara
 Budgeter: Sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran rumah tangga negara
 Regulerend : Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi
 Stabilitas : sebagai alat untuk menjalankan kebijakan yang
berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan
 Redistribusi pendapatan : untuk membiayai
pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang
pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
 Menunda penyampaian SPT
 Membatalkan SPT
 Menunda pembayaran
 Hak Kompensasi
 Hak Mengajukan keberatan atau banding
 Mendaftarkan NPWP
 Mengisi SPT
 Membayar Pajak
 Mengadakan Pembukuan atau Pecatatan
 Memberikan Keterangan
URUTAN
GOLONGAN
SIFAT
LEMBAGA
PEMUNGUT
• LANGSUNG
• TAK LANGSUNG
• SUBYEKTIF
• OBYEKTIF
• PUSAT
• DAERAH
 Pajak yang langsung dibebankan kepada
wajib pajak.
contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Kendaraan Bermotor
 Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan
kepada pihak lain
C ontoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Restoran
 Pajak subyektif adalah pajak yang bersifat
perseorangan atau pajak yang didasarkan
pada subyek pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
 Pajak Obyektif adalah pajak yang bersifat
kebendaan atau pajak yang didasarkan pada
obyeknya tanpa memperhatikan kondisi diri
wajib pajak.
Contoh : Pajak Atas Barang Mewah
 Pajak Pusat/Negara merupakan pajak yang
dipungut / ditarik oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara
Contoh : PPh, PPN, PBB, Pajak Penjualan
Barang Mewah, Pajak Bea Masuk dan Cukai,
Pajak Bea Perolehan Hak atasTanah dan
Bangunan
 Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut
oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I
maupun tingkat II dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah.
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak
Radio, Pajak Reklame
Wajib Pajak Pribadi/Perorangan
 Click In Here
PPh satu tahun, dihitung dengan cara mengalikan PKP
dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh
pasal 17, yaitu dengan rentang sebagai berikut;
PKP Tarif Pajak
- Sampai dengan Rp 50.000.000,00 10%
- Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 15%
- Di atas Rp 100.000.000,00 30%
Wajib Pajak Badan Usaha
PT MajuTerus mempunyai penghasilan kena pajak
sebesar Rp 250.000.000,00.
1. PKP Rp 250.000.000,00
2. PPh
a. 10% x Rp 50.000.000,00 Rp 5.000.000,00
b. 15% x Rp 50.000.000,00 Rp 7.500.000,00
c. 30% x Rp 150.000.000,00 Rp 45.000.000,00
3. PPh terutang dalam satu tahun Rp 57.500.000,00
4. Penghasilan setelah pajak Rp 192.500.000,00
Merencanakan Usaha Kecil / Mikro
Merencanakan Usaha Kecil / Mikro

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak
Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajakBatas waktu penyetoran dan pelaporan pajak
Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajakErich Huwae
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaRay Martini
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakaneryeryey
 
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanBab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanPet-pet
 
Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi Yesica Adicondro
 
Pengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaPengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaKppkp Bangil
 
Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanIke Hanisyah
 
1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak1.Pengantar Pajak
1.Pengantar PajakKhairilJaa
 
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...gracejocelynhalim
 

La actualidad más candente (20)

Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Dasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanDasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar Perpajakan
 
Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak
Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajakBatas waktu penyetoran dan pelaporan pajak
Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofa
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakan
 
Pengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKANPengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKAN
 
PAJAK
PAJAKPAJAK
PAJAK
 
Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2
 
PPT Perpajakan
PPT PerpajakanPPT Perpajakan
PPT Perpajakan
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
Surat Setoran Pajak
Surat Setoran PajakSurat Setoran Pajak
Surat Setoran Pajak
 
04ax Pembayaran Pajak
04ax    Pembayaran Pajak04ax    Pembayaran Pajak
04ax Pembayaran Pajak
 
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakanBab 1& 2 pengantar perpajakan
Bab 1& 2 pengantar perpajakan
 
Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
 
Pengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaPengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannya
 
Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakan
 
1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak
 
Penerimaan Pemerintah
Penerimaan PemerintahPenerimaan Pemerintah
Penerimaan Pemerintah
 
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...
 

Destacado

Contoh perencanaan usaha
Contoh perencanaan usahaContoh perencanaan usaha
Contoh perencanaan usahaVee Sivee
 
Menganalisis aspek aspek perencanaan usaha
Menganalisis aspek aspek perencanaan usahaMenganalisis aspek aspek perencanaan usaha
Menganalisis aspek aspek perencanaan usahaIkbal Chahyadi
 
Contoh perencanaan usaha
Contoh perencanaan usahaContoh perencanaan usaha
Contoh perencanaan usahaVandy Acdert
 
Contoh perencanaan usaha
Contoh perencanaan usahaContoh perencanaan usaha
Contoh perencanaan usahamisbaul
 
Dasar management dan bisnis Perencanaan (planning)
Dasar management dan bisnis Perencanaan (planning) Dasar management dan bisnis Perencanaan (planning)
Dasar management dan bisnis Perencanaan (planning) Bambang Hermawan
 
Bab 13 rencana bisnis
Bab 13 rencana bisnisBab 13 rencana bisnis
Bab 13 rencana bisnisAhmad Rudi
 
Contoh presentasi perencanaan pembukaan usaha
Contoh presentasi perencanaan pembukaan usaha Contoh presentasi perencanaan pembukaan usaha
Contoh presentasi perencanaan pembukaan usaha Sutrisna Sandi
 
Modul 4 pengelolaan usaha iii
Modul 4 pengelolaan usaha iiiModul 4 pengelolaan usaha iii
Modul 4 pengelolaan usaha iiipjj_kemenkes
 
Kewirausahaan bab 2 Menerapkan Sikap Dan Perilaku Kerja Prestatif
Kewirausahaan bab 2 Menerapkan Sikap Dan Perilaku Kerja PrestatifKewirausahaan bab 2 Menerapkan Sikap Dan Perilaku Kerja Prestatif
Kewirausahaan bab 2 Menerapkan Sikap Dan Perilaku Kerja PrestatifNeli Narulita
 
Kewirausahaan (perencanaan usaha)
Kewirausahaan (perencanaan usaha)Kewirausahaan (perencanaan usaha)
Kewirausahaan (perencanaan usaha)Satriya Agus
 
Mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausaha
Mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausahaMengaktualisasi sikap dan perilaku wirausaha
Mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausahasmkfarmasi
 
Contoh Proposal Usaha atau Rencana Bisnis
Contoh Proposal Usaha atau Rencana BisnisContoh Proposal Usaha atau Rencana Bisnis
Contoh Proposal Usaha atau Rencana BisnisSamuel Henry
 

Destacado (12)

Contoh perencanaan usaha
Contoh perencanaan usahaContoh perencanaan usaha
Contoh perencanaan usaha
 
Menganalisis aspek aspek perencanaan usaha
Menganalisis aspek aspek perencanaan usahaMenganalisis aspek aspek perencanaan usaha
Menganalisis aspek aspek perencanaan usaha
 
Contoh perencanaan usaha
Contoh perencanaan usahaContoh perencanaan usaha
Contoh perencanaan usaha
 
Contoh perencanaan usaha
Contoh perencanaan usahaContoh perencanaan usaha
Contoh perencanaan usaha
 
Dasar management dan bisnis Perencanaan (planning)
Dasar management dan bisnis Perencanaan (planning) Dasar management dan bisnis Perencanaan (planning)
Dasar management dan bisnis Perencanaan (planning)
 
Bab 13 rencana bisnis
Bab 13 rencana bisnisBab 13 rencana bisnis
Bab 13 rencana bisnis
 
Contoh presentasi perencanaan pembukaan usaha
Contoh presentasi perencanaan pembukaan usaha Contoh presentasi perencanaan pembukaan usaha
Contoh presentasi perencanaan pembukaan usaha
 
Modul 4 pengelolaan usaha iii
Modul 4 pengelolaan usaha iiiModul 4 pengelolaan usaha iii
Modul 4 pengelolaan usaha iii
 
Kewirausahaan bab 2 Menerapkan Sikap Dan Perilaku Kerja Prestatif
Kewirausahaan bab 2 Menerapkan Sikap Dan Perilaku Kerja PrestatifKewirausahaan bab 2 Menerapkan Sikap Dan Perilaku Kerja Prestatif
Kewirausahaan bab 2 Menerapkan Sikap Dan Perilaku Kerja Prestatif
 
Kewirausahaan (perencanaan usaha)
Kewirausahaan (perencanaan usaha)Kewirausahaan (perencanaan usaha)
Kewirausahaan (perencanaan usaha)
 
Mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausaha
Mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausahaMengaktualisasi sikap dan perilaku wirausaha
Mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausaha
 
Contoh Proposal Usaha atau Rencana Bisnis
Contoh Proposal Usaha atau Rencana BisnisContoh Proposal Usaha atau Rencana Bisnis
Contoh Proposal Usaha atau Rencana Bisnis
 

Similar a Merencanakan Usaha Kecil / Mikro

IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga PasarIPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasarcindypatricia55
 
Tugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajakTugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajakrhatnae23
 
Pengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan IPengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan Isischayank
 
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajakNomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajakedladianti
 
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajakNomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajakedladianti
 
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAKTugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAKNur An'nisa
 
Bendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajakBendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajakasrikartini
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaPutri Shafira
 
perpajakan_kelas_XI_SEMESTER_1.pptx
perpajakan_kelas_XI_SEMESTER_1.pptxperpajakan_kelas_XI_SEMESTER_1.pptx
perpajakan_kelas_XI_SEMESTER_1.pptxromiafdal1
 
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptxDasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptxRISMANURYANI2
 
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptxPajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptxEfniCerya1
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaWEST NUSA TENGGARA
 
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122xhudzaifa
 

Similar a Merencanakan Usaha Kecil / Mikro (20)

IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga PasarIPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasar
 
Makalah pajak daerah
Makalah pajak daerahMakalah pajak daerah
Makalah pajak daerah
 
Makalah pajak daerah
Makalah pajak daerahMakalah pajak daerah
Makalah pajak daerah
 
Kelompok 1_PPT PERPAJAKAN.pptx
Kelompok 1_PPT PERPAJAKAN.pptxKelompok 1_PPT PERPAJAKAN.pptx
Kelompok 1_PPT PERPAJAKAN.pptx
 
Tugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajakTugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajak
 
Pengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan IPengantar Perpajakan pertemuan I
Pengantar Perpajakan pertemuan I
 
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajakNomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
 
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajakNomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
 
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAKTugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Bendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajakBendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajak
 
222
222222
222
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia
 
perpajakan_kelas_XI_SEMESTER_1.pptx
perpajakan_kelas_XI_SEMESTER_1.pptxperpajakan_kelas_XI_SEMESTER_1.pptx
perpajakan_kelas_XI_SEMESTER_1.pptx
 
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptxDasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
Dasar-dasar Perpajakan PPT-1.pptx
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptxPajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
 
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
Pajak 1-pengantar-perpajakan-pert-1-1009122
 
KUP A kelompok 1
KUP A kelompok 1KUP A kelompok 1
KUP A kelompok 1
 

Más de gino tugino

2063 teknik komputer dan jaringan
2063 teknik komputer dan jaringan2063 teknik komputer dan jaringan
2063 teknik komputer dan jaringangino tugino
 
1227 teknik pengelasan
1227 teknik pengelasan1227 teknik pengelasan
1227 teknik pengelasangino tugino
 
1254 teknik pemesinan
1254 teknik pemesinan1254 teknik pemesinan
1254 teknik pemesinangino tugino
 
1103 teknik instalasi tenaga listrik
1103 teknik instalasi tenaga listrik1103 teknik instalasi tenaga listrik
1103 teknik instalasi tenaga listrikgino tugino
 
1316 teknik otomotif sepeda motor
1316 teknik otomotif sepeda motor1316 teknik otomotif sepeda motor
1316 teknik otomotif sepeda motorgino tugino
 
1289 teknik kendaran ringan
1289 teknik kendaran ringan1289 teknik kendaran ringan
1289 teknik kendaran ringangino tugino
 
1174 teknik audio video
1174 teknik audio video1174 teknik audio video
1174 teknik audio videogino tugino
 
5263 agribisnis tanaman pangan dan holtikultura
5263 agribisnis tanaman pangan dan holtikultura5263 agribisnis tanaman pangan dan holtikultura
5263 agribisnis tanaman pangan dan holtikulturagino tugino
 
Pedoman pengisian ijazah smk 2012
Pedoman pengisian ijazah smk 2012Pedoman pengisian ijazah smk 2012
Pedoman pengisian ijazah smk 2012gino tugino
 
Pedoman pengisian-ijazah-smk-2012-rev
Pedoman pengisian-ijazah-smk-2012-revPedoman pengisian-ijazah-smk-2012-rev
Pedoman pengisian-ijazah-smk-2012-revgino tugino
 
Standar proses (permen 41 2007)
Standar proses (permen 41 2007)Standar proses (permen 41 2007)
Standar proses (permen 41 2007)gino tugino
 
Contoh format rpp smk wanareja
Contoh format rpp smk wanarejaContoh format rpp smk wanareja
Contoh format rpp smk wanarejagino tugino
 
Sosialisasi uji-komp
Sosialisasi uji-kompSosialisasi uji-komp
Sosialisasi uji-kompgino tugino
 
Presentasi sosialiasi-un-2012
Presentasi sosialiasi-un-2012Presentasi sosialiasi-un-2012
Presentasi sosialiasi-un-2012gino tugino
 
Permen no-59-tahun-2011-ttg-un
Permen no-59-tahun-2011-ttg-unPermen no-59-tahun-2011-ttg-un
Permen no-59-tahun-2011-ttg-ungino tugino
 
Kisi kisi 2011 2012
Kisi kisi 2011 2012Kisi kisi 2011 2012
Kisi kisi 2011 2012gino tugino
 

Más de gino tugino (20)

Daftar kelompok
Daftar kelompokDaftar kelompok
Daftar kelompok
 
2063 teknik komputer dan jaringan
2063 teknik komputer dan jaringan2063 teknik komputer dan jaringan
2063 teknik komputer dan jaringan
 
2089 multimedia
2089 multimedia2089 multimedia
2089 multimedia
 
6018 akuntansi
6018 akuntansi6018 akuntansi
6018 akuntansi
 
1227 teknik pengelasan
1227 teknik pengelasan1227 teknik pengelasan
1227 teknik pengelasan
 
1254 teknik pemesinan
1254 teknik pemesinan1254 teknik pemesinan
1254 teknik pemesinan
 
1103 teknik instalasi tenaga listrik
1103 teknik instalasi tenaga listrik1103 teknik instalasi tenaga listrik
1103 teknik instalasi tenaga listrik
 
1316 teknik otomotif sepeda motor
1316 teknik otomotif sepeda motor1316 teknik otomotif sepeda motor
1316 teknik otomotif sepeda motor
 
1289 teknik kendaran ringan
1289 teknik kendaran ringan1289 teknik kendaran ringan
1289 teknik kendaran ringan
 
1174 teknik audio video
1174 teknik audio video1174 teknik audio video
1174 teknik audio video
 
5263 agribisnis tanaman pangan dan holtikultura
5263 agribisnis tanaman pangan dan holtikultura5263 agribisnis tanaman pangan dan holtikultura
5263 agribisnis tanaman pangan dan holtikultura
 
Pedoman pengisian ijazah smk 2012
Pedoman pengisian ijazah smk 2012Pedoman pengisian ijazah smk 2012
Pedoman pengisian ijazah smk 2012
 
Pedoman pengisian-ijazah-smk-2012-rev
Pedoman pengisian-ijazah-smk-2012-revPedoman pengisian-ijazah-smk-2012-rev
Pedoman pengisian-ijazah-smk-2012-rev
 
Standar proses (permen 41 2007)
Standar proses (permen 41 2007)Standar proses (permen 41 2007)
Standar proses (permen 41 2007)
 
Contoh format rpp smk wanareja
Contoh format rpp smk wanarejaContoh format rpp smk wanareja
Contoh format rpp smk wanareja
 
Penyusunan rpp
Penyusunan rppPenyusunan rpp
Penyusunan rpp
 
Sosialisasi uji-komp
Sosialisasi uji-kompSosialisasi uji-komp
Sosialisasi uji-komp
 
Presentasi sosialiasi-un-2012
Presentasi sosialiasi-un-2012Presentasi sosialiasi-un-2012
Presentasi sosialiasi-un-2012
 
Permen no-59-tahun-2011-ttg-un
Permen no-59-tahun-2011-ttg-unPermen no-59-tahun-2011-ttg-un
Permen no-59-tahun-2011-ttg-un
 
Kisi kisi 2011 2012
Kisi kisi 2011 2012Kisi kisi 2011 2012
Kisi kisi 2011 2012
 

Merencanakan Usaha Kecil / Mikro

  • 4. Surat IzinTempat Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Register Perusahaan/Tanda Daftar Perusahaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan
  • 11.  Surat adalah alat untuk menyampaikan informasi secara tertulis.  Korespondensi adalah kegiatan untuk mengadakan hubungan secara terus menerus antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan dilaksanakan dengan saling mengirim surat
  • 12.  Bukti tertulis  Alat mengingat atau berpikir  Media komunikasi  Duta atau wakil penulis  Alat tata usaha  Pengukur maju mundurnya aktivitas usaha
  • 13. penjual • Perkenalan pembeli • Permintaan Penawaran penjual • Penawaran pembeli • Pesanan penjual • Pengiriman Barang+Faktur Pembeli • Pemberitahuan Penerimaan Barang
  • 14. penjual • Permintaan Pembayaran pembeli • Pengiriman Pembayaran penjual • Pemberitahuan Penerimaan Pembayaran pembeli • Klaim
  • 15. 1. Kepala 2. Tanggal 3. Kelompok Nomor 4. Alamat dalam 5. Salam Pembuka 6. Alinea Pembuka 7. Alinea Isi 8. Alinea Penutup 9. Salam Penutup 10. Nama Perusahaan 11. TandaTangan 12. Nama 13. Jabatan 14. Tembusan 15. Inisial PT TEKNIK PERKASA Jalan Srikaya Wanareja Telp. (0280) 6260233 CILACAP Nomor : 215/CB/X/2010 30 Oktober 2010 Lampiran : - Perihal : Penawaran Komputer Kepada Yth Toko Jaya Abadi Jl Gatot Subroto Cilacap Dengan hormat, Sejak tahun 2000, kami berhasil merakit komputer dengan merek EsEmkA. Produksi kami tidak kalah dengan merik lain, komputer kami dapat bersaing. Saudara dapat mencobanya Harganya lebih murah dengan potongan 20% untuk pembelian di atas lima unit. Lebih jelasnya kami lampirkan brosur dan daftar harga. Apabila Saudara membeli dalam jumlah banyak, barang akan kami antar sesuai dengan alamat. Demikian penawaran kami, sambil menunggu pesanan dari Saudara, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Teknik Perkasa Nafil Nasyi’ Rafif Kabag Marketing
  • 16.  Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal jasa/kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum  Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.
  • 17.  Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma- norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum  Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorak Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
  • 18.  UU No. 6 tahun 1982  UU No 9 tahun 1994 tentangTata Cara Umum Perpajakan  UU No. 8 tahun 1983  UU No. 11 tahun 1994 tentang PPh  UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB  UU No. 19 tahun 1985 tentang Bea Materai  Pembaharuan UU perpajakan yang bertujuan untuk menyederhanakan peraturan, sehingga mudah dipahami oleh rakyat serta memberi dasar hukum dan memberi kepastian hukum
  • 19.  Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."  Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung  Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan  Pemungutan pajak dapat dipaksakan  Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara
  • 20.  Budgeter: Sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara  Regulerend : Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi  Stabilitas : sebagai alat untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan  Redistribusi pendapatan : untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
  • 21.  Menunda penyampaian SPT  Membatalkan SPT  Menunda pembayaran  Hak Kompensasi  Hak Mengajukan keberatan atau banding
  • 22.  Mendaftarkan NPWP  Mengisi SPT  Membayar Pajak  Mengadakan Pembukuan atau Pecatatan  Memberikan Keterangan
  • 23. URUTAN GOLONGAN SIFAT LEMBAGA PEMUNGUT • LANGSUNG • TAK LANGSUNG • SUBYEKTIF • OBYEKTIF • PUSAT • DAERAH
  • 24.  Pajak yang langsung dibebankan kepada wajib pajak. contoh : Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Kendaraan Bermotor
  • 25.  Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain C ontoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Restoran
  • 26.  Pajak subyektif adalah pajak yang bersifat perseorangan atau pajak yang didasarkan pada subyek pajak. Contoh : Pajak Penghasilan  Pajak Obyektif adalah pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang didasarkan pada obyeknya tanpa memperhatikan kondisi diri wajib pajak. Contoh : Pajak Atas Barang Mewah
  • 27.  Pajak Pusat/Negara merupakan pajak yang dipungut / ditarik oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara Contoh : PPh, PPN, PBB, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bea Masuk dan Cukai, Pajak Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan
  • 28.  Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Radio, Pajak Reklame
  • 30.  Click In Here
  • 31. PPh satu tahun, dihitung dengan cara mengalikan PKP dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17, yaitu dengan rentang sebagai berikut; PKP Tarif Pajak - Sampai dengan Rp 50.000.000,00 10% - Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 15% - Di atas Rp 100.000.000,00 30% Wajib Pajak Badan Usaha
  • 32. PT MajuTerus mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp 250.000.000,00. 1. PKP Rp 250.000.000,00 2. PPh a. 10% x Rp 50.000.000,00 Rp 5.000.000,00 b. 15% x Rp 50.000.000,00 Rp 7.500.000,00 c. 30% x Rp 150.000.000,00 Rp 45.000.000,00 3. PPh terutang dalam satu tahun Rp 57.500.000,00 4. Penghasilan setelah pajak Rp 192.500.000,00