PERDES NO 1 Tahun 2021

PERDES NO 1 Tahun 2021 tentang Besaran Siltap

KEPALA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CLAPAR,
Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2)
dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan
dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan
dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses
Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2004 Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 No 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen No. 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kebumen
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor
22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 21 );
18. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2018 Nomor 67;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Desa Clapar Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Desa Clapar Tahun 2020 Nomor 7).
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR
Dan
KEPALA DESA CLAPAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Peraturan Desa Tentang Besaran Penghasilan Tetap,
Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang
Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Desa Clapar
Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat
dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat
RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris
Desa.
12. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
13. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang
diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Tambahan Penghasilan Tetap adalah tambahan pendapatan diluar
penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
bersumber dari tanah bengkok atau sebutan lainya.
15. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tambahan Penghasilan Tetap.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang diditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
17. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
dan bersifat mengatur.
18. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
yang bersifat penetapan.
19. Bengkok adalah Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat
Desa karena jabatannya.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur besaran
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang
sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan
Karanggayam.
Pasal 3
Tujuan pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai
berikut :
a. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa; dan
c. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat desa.
BAB III
SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
Pasal 4
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB
Desa yang bersumber dar ADD.
Pasal 5
Pengalokasian ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
menggunakan penghitungan sebagai berikut :
a. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta
rupiah) per bulan setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a;
b. Besaran Penghasilan Tetap Sekretais Desa paling sedikit Rp. 2.224.420.00
(dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah)
setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang II/ a;
c. Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp. 2.022.200.00
(dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100%
(seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a;
Pasal 6
(1) Dalam hal ADD tidak menculupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala
Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
(2) Sumber Lain dalam APB Desa selain Dana Desa sebagaimana ayat (1) antara
lain Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
Pasal 7
Alokasi besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.
BAB IV
SUMBER, JENIS DAN BESARAN TUNJANGAN
Pasal 8
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.
Pasal 9
Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain :
a. Tunjangan Jabatan;
b. Tunjangan Suami/ Istri;
c. Tunjangan Anak;
d. Tunjangan Kesehatan;
e. Tunjangan Ketenagakerjaan;
f. Tunjangan Hari Raya; dan
g. Tunjangan Purna Tugas.
Pasal 10
(1) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan antara
lain :
a. Tunjangan Jabatan diberikan paling banyak sebesar sebesar 20% (dua
puluh per seratus) dari penghasilan tetap perbulan;
b. Tunjangan Suami/ Istri diberikan paling banyak sebesar 10% (sepuluh per
seratus) dari penghasilan tetap perbulan;
c. Tunjangan Anak diberikan paling banyak sebesar 2.5% (dua koma lima
per seratus) dari penghasilan tetap untuk tiap-tiap anak (paling banyak 3
anak termasuk anak angkat) sampai dengan mencapai usia 21 tahun
apabila belum pernah kawin dan tidak memiliki penghasilan sendiri, dan
dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak
tersebut masih sekolah;
d. Tunjangan Kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan untuk suami/ Istri dan anak (paling banyak 3
anak);
e. Tunjangan Ketenagakerjaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
f. Tunjangan Hari Raya diberikan paling banyak sebesar 25% (dua puluh
lima per seratus) dari penghasilan tetap perbulan;
g. Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat
Desa berupa tanah bengkok seluas 20% dari luas keseluruhan selama 6
(enam) tahun.
(2) Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf g, dan ketentuan mengenai besaran tunjangan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.
BAB V
SUMBER DAN BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN
Pasal 11
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tambahan Tunjangan yang
bersumber dari Tanah Bengkok dengan besaran sebagai berikut :
a. Tambahan Tunjangan Kepala Desa paling banyak sebesar sebesar 30%
(tiga puluh per seratus) dari penghasilan tetap per tahun;
b. Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa paling banyak sebesar sebesar 25%
(dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap per tahun;
c. Tambahan Tunjangan Perangkat Desa paling banyak sebesar sebesar 15%
(lima belas per seratus) dari penghasilan tetap per tahun.
(2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB VI
SUMBER, JENIS DAN BESARAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
Pasal 12
Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB
Desa dan sumber dana lain yang sah.
Pasal 13
Jenis penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah
adalah sebagai berikut :
a. Honor Pengelola Keuangan Desa;
b. Honor Pelaksana Kegiatan;
c. Honor Rapat/ Sidang;
d. Honor Lembur, dan
e. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi biaya umum
kegiatan, honorarium, harga pengadaan barang/ jasa, biaya pemeliharaan dan
biaya sewa Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen.
BAB VII
SISTEM PENGALOKASIAN
Pasal 15
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang
sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantiknya
sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
Pasal 16
Penghasil Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dialokasikan berdasarkan Jabatan dimasing-masing Desa sesuai
dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
Pasal 17
Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia diberikan
penghasilan tetap sampai dengan 4 (empat) bulan terhitung sejak diberhentikan.
BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 18
Pertanggungjawaban penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan
penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terintegrasi
dengan pertanggungjawaban APB Desa.
Pasal 19
Pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan
tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
meliputi :
a) Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa; dan
b) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa
dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai dibayarkan pada
bulan januari tahun 2021.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Clapar
Pada Tanggal 19 Januari 2021
KEPALA DESA CLAPAR
MURTINI
Diundangkan di Desa Clapar
Pada Tanggal 19 Januari 2021
SEKRETARIS DESA CLAPAR
SARYONO
LEMBARAN DESA CLAPAR TAHUN 2021 NOMOR 1.
LAMPIRAN I
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI DESA CLAPAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR,
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat
(2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun
2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan
Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa, Kepala Desa perlu membuat rancangan
Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap,
Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain
yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibahas
dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap
Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan
Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan
Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa
Clapar Kecamatan Karanggayam;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 No 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen No. 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kebumen
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor
22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 21 );
17. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2018 Nomor 67;
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Desa Clapar Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Desa Clapar Tahun 2020 Nomor 7).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam;
KEDUA : Menyetujui Rincian dan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan,
Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan
Karanggayam Kabupaten Kebumen;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Clapar
Pada Tanggal 11 Januari 2021
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CLAPAR
TEGUH RIYANTO
LAMPIRAN II
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR
BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR
Pada hari ini senin tanggal sebelas bulan januari tahun dua ribu
dua puluh satu, bertempat di Balai Pertemuan Desa Clapar Kecamatan
Karanggayam Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota
Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Karang Taruna serta
Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa
tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar
Kecamatan Karanggayam;
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok
hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan
Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2021 di Desa Clapar Kecamatan
Karanggayam, dengan rincian sebagai berikut :
a) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta
rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok
Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a;
b) Besaran Penghasilan Tetap Sekretais Desa paling sedikit Rp. 2.224.420.00
(dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah)
setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri
Sipil golongan ruang II/ a;
c) Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp. 2.022.200.00
(dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100%
(seratus per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/ a;
2. Menyepakati besaran tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan
rincian sebagai berikut :
a) Tunjangan Jabatan diberikan paling banyak sebesar sebesar 20% (dua
puluh per seratus) dari penghasilan tetap perbulan;
b) Tunjangan Suami/ Istri diberikan paling banyak sebesar 10% (sepuluh per
seratus) dari penghasilan tetap perbulan;
c) Tunjangan Anak diberikan paling bangyak sebesar 2.5% (dua koma lima per
seratus) dari penghasilan tetap untuk tiap-tiap anak (paling banyak 3 anak
termasuk anak angkat) sampai dengan mencapai usia 21 tahun apabila
belum pernah kawin dan tidak memiliki penghasilan sendiri, dan dapat
diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak
tersebut masih sekolah;
d) Tunjangan Kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan untuk suami/ Istri dan anak (paling banyak 3
anak);
e) Tunjangan Ketenagakerjaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
f) Tunjangan Hari Raya diberikan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima
per seratus) dari penghasilan tetap perbulan;
g) Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
berupa tanah bengkok seluas 20% dari luas keseluruhan selama 6 (enam)
tahun.
3. Menyepakati besaran tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa yang bersumber dari Tanah Bengkok dengan rincian sebagai berikut :
a) Tambahan Tunjangan Kepala Desa paling banyak sebesar sebesar 30% (tiga
puluh per seratus) dari penghasilan tetap per tahun;
b) Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa paling banyak sebesar sebesar 25%
(dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap per tahun;
c) Tambahan Tunjangan Perangkat Desa paling banyak sebesar sebesar 15%
(lima belas per seratus) dari penghasilan tetap per tahun.
4. Menyepakati besaran Jenis Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut :
a) Honor Pengelola Keuangan Desa;
b) Honor Pelaksana Kegiatan;
c) Honor Rapat/ Sidang;
d) Honor Lembur, dan
e) Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap,
Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam, setelah
menyelesaikan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang
Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan
Karanggayam, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
cacatan berikut :
1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan
dengan jabatan dan tanggungjawab tugas pokok serta dituangkan dalam
Keputusan Kepala Desa;
2. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa Tanah
Bengkok disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab sesuai dengan
kemampuan keuangan desa;
3. Sumber lain yang sah sebagai pendapatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa diberikan berkaitan dengan kegiatan yang di tugaskan.
Demikian Berita Acara Rapat Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CLAPAR
1. Ketua/ Anggota : Teguh Riyanto ( ............................ )
2. Wakil Ketua/ Anggota : Budiyanta ( ............................ )
3. Sekretaris/ Anggota : Naeniharti ( ............................ )
4. Anggota : Sumedi ( ............................ )
5. Anggota : Saidah ( ............................ )
6. Anggota : Kadiman ( ............................ )
7. Anggota : Tarso ( ............................ )
DAFTAR HADIR
ACARA : Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan,
Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
TEMPAT : Balai Desa Clapar
HARI, TANGGAL : Senin, 11 Januari 2021
NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ..................
2 2. …..………...
3 3. ……………..
4 4. .…………….
5 5. ……………..
6 6. .………….…
7 7. ……………..
8 8. …..….………
9 9. ………………
10 10. ..……………
11 11. …………….
12 12. .………….…
13 13. …………….
14 14. .…….………
15 15. …………….
16 16. ..……………
17 17. …………….
18 18. .…….………
19 19. ……………..
20 20. ..……………
21 21. ..................
22 22. ……………..
23 23. ……………..
24 24. ..……………
25 25. .…………….
DAFTAR HADIR
ACARA : Musyawarah Penetapan Peraturan Desa tentang Besaran
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
TEMPAT : Balai Desa Clapar
HARI, TANGGAL : Selasa, 19 Januari 2021
NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ...................
2 2. ……………...
3 3. .……………..
4 4. ……..……….
5 5. ………….…..
6 6. ..………….…
7 7. ………………
8 8. …..….………
9 9. ………………
10 10. ..……………
11 11. ..……………
12 12…………….…
13 13. ……………..
14 14. .…….………
15 15. ……………..
16 16. ..……………
17 17. ……………..
18 18. .…….………
19 19. ……………..
20 20...……………
21 21. ..................
22 22. .…………...
23 23. ……………..
24 24. …………….
25 25. .…………….
NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
26 26. ..………….…
27 27. …………….
28 28. …..….………
29 29. …………….
30 30. ………………
31 31. …………….
32 32. ……..…….…
33 33. …………….
34 34. .…….………
35 35. …………….
36 36. ..……………
37 37. …………….
38 38. .…….………
39 39. …………….
40 40. ..……………
41 41. …………….
42 42. .…….………
43 43. …………….
44 44. ..……………
45 45. …………….
KEPALA DESA CLAPAR
MURTINI
LAMPIRAN III
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR
BERITA ACARA
PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Desa tentang Besaran
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang
Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan
Karanggayam Kabupaten Kebumen pada :
Hari dan Tanggal : Selasa, 19 Januari 2021
Jam : 09.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Pertemuan Desa Clapar
Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Pencermatan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain
yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan
Karanggayam, oleh BPD pada tanggal 11 Januari 2021 meliputi :
1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab tugas pokok serta
dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa,
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari
Tanah Bengkok dan /atau APB Desa, disesuaikan dengan jabatan dan
tanggungjawab sesuai dengan kemampuan keuangan desa,
3. Sumber lain yang sah sebagai pendapatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa diberikan berkaitan dengan kegiatan yang di tugaskan.
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : SARYONO dari Pemerintah Desa
Notulen : Marniatun dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. MURTINI Kepala Desa Clapar
2. TEGUH RIYANTO Ketua BPD Desa Clapar
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan Peraturan
Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, antara lain;
1. Menyepakati Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab tugas pokok serta
dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa,
2. Menyepakati Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
bersumber dari Tanah Bengkok dan/ atau APB Dea, disesuaikan dengan
jabatan dan tanggungjawab sesuai dengan kemampuan Desa,
3. Menyepakati Penerimaan Lain yang sah sebagai pendapatan Kepala Desa
dan Perangkat Desa diberikan berkaitan dengan kegiatan yang di
tugaskan,
4. Menyepakati Rangcangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa
tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
5. Penandatanganan berita acara penyusunan peraturan desa tentang besaran
penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang
sah bagi kepala desa dan perangkat desa.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.
Clapar, 11 Januari 2021
Kepala Desa Clapar Ketua BPD Desa Clapar
MURTINI TEGUH RIYANTO
Wakil Kelompok Masyarakat
KADIMAN
YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI :
NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN DARI UNSUR
1 Teguh Riyanto
Sudikampir,
Rt. 08/01
Ketua BPD
2 Murtini
Tegong,
Rt. 07/ 02
Kepala Desa
3 Saryono
Karansempu,
Rt. 01/ 01
Sekretaris Desa
4 Parmin
Sudikampir,
Rt. 08/ 01
Perangkat Desa
5 Saidah
Alian,
Rt. 05/02
Anggota BPD
6 Sumarni
Karangsempu,
Rt. 02/01
Kader KPM
7 Naeniharti
Gama,
Rt. 05/ 01
Wakil Perempuan
LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
NOMOR : 1/ DS./I/ 2021
NOMOR : 1/ BPD./I/ 2021
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM
Pada hari ini senin tanggal sebelas bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu
kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. MURTINI : Kepala Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Desa Clapar, Selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
2. TEGUH RIYANTO : Ketua/ Anggota BPD Desa Clapar, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Clapar, Selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa
Clapar Kecamatan Karanggayam dan perubahan sebagaimana tertuang pada
cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan
Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan
Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam sebagaimana tertuang pada
cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan
Desa tentang Kedudukan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan
Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam selaras dengan penyesuaian
dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam
Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah
tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
MURTINI TEGUH RIYANTO

Recomendados

Perdes No. 6 Tahun 2021 por
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021NoerCholies1
109 vistas23 diapositivas
RKP Desa Tahun 2022 por
RKP Desa Tahun 2022RKP Desa Tahun 2022
RKP Desa Tahun 2022NoerCholies1
119 vistas23 diapositivas
PERKADES No. 7 Tahun 2021 por
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021NoerCholies1
58 vistas6 diapositivas
Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa por
Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desaPeraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desaPemdes Wonoyoso
74 vistas19 diapositivas
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022 por
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
173 vistas40 diapositivas
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022 por
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
77 vistas40 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

RPJM Desa por
RPJM DesaRPJM Desa
RPJM Desaudhi purnomo
5.8K vistas61 diapositivas
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D... por
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...AaEkoPrasetyo
168 vistas24 diapositivas
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015 por
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Teguh Supriyadi
2.5K vistas122 diapositivas
PERDES NO 7 Tahun 2020 por
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 NoerCholies1
13 vistas17 diapositivas
Perdes no 6 pungutan desa 2017 por
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Pemdes Seboro Sadang
18.2K vistas15 diapositivas
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017 por
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017Teguh Supriyadi
1.4K vistas23 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D... por AaEkoPrasetyo
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
AaEkoPrasetyo168 vistas
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015 por Teguh Supriyadi
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Teguh Supriyadi2.5K vistas
PERDES NO 7 Tahun 2020 por NoerCholies1
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020
NoerCholies113 vistas
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017 por Teguh Supriyadi
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Teguh Supriyadi1.4K vistas
PERDES No 4 Tahun 2021 por NoerCholies1
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021
NoerCholies121 vistas
APBDES PERUBAHAN por sanghiang
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHAN
sanghiang24.6K vistas
KEPUTUSAN KEPALA DESA por udhi purnomo
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
udhi purnomo8.6K vistas
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA por udhi purnomo
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
udhi purnomo5.4K vistas
Permendagri no.113 th_2014 por HENDRO
Permendagri no.113 th_2014Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014
HENDRO418 vistas

Similar a PERDES NO 1 Tahun 2021

Peraturan bupati kebumen nomor 61 tahun 2019 tentang besaran penghasilan... por
Peraturan bupati kebumen nomor   61   tahun  2019 tentang besaran penghasilan...Peraturan bupati kebumen nomor   61   tahun  2019 tentang besaran penghasilan...
Peraturan bupati kebumen nomor 61 tahun 2019 tentang besaran penghasilan...Pemdes Wonoyoso
108 vistas10 diapositivas
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdf por
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdfPeraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdfDerymirandasaputra1
29 vistas16 diapositivas
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa por
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat DesaPerdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat DesaDesa Gandusari
3.4K vistas7 diapositivas
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes por
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesKang Margino
3.7K vistas12 diapositivas
Bd add 2018 por
Bd add 2018Bd add 2018
Bd add 2018Munawir Na
1.4K vistas29 diapositivas
Draf perdes apb des 2015 mal sel por
Draf perdes apb des 2015 mal selDraf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal selAhmad Aulia Maulana
787 vistas19 diapositivas

Similar a PERDES NO 1 Tahun 2021(20)

Peraturan bupati kebumen nomor 61 tahun 2019 tentang besaran penghasilan... por Pemdes Wonoyoso
Peraturan bupati kebumen nomor   61   tahun  2019 tentang besaran penghasilan...Peraturan bupati kebumen nomor   61   tahun  2019 tentang besaran penghasilan...
Peraturan bupati kebumen nomor 61 tahun 2019 tentang besaran penghasilan...
Pemdes Wonoyoso108 vistas
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdf por Derymirandasaputra1
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdfPeraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdf
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa por Desa Gandusari
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat DesaPerdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Perdes Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Desa Gandusari3.4K vistas
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes por Kang Margino
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Kang Margino3.7K vistas
Bd add 2018 por Munawir Na
Bd add 2018Bd add 2018
Bd add 2018
Munawir Na1.4K vistas
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD por Pemdes Wonoyoso
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPDPERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPD
Pemdes Wonoyoso21 vistas
Draf perdes apb desa rahong tahun anggaran 2015 por M Saepullah
Draf perdes apb desa rahong tahun anggaran 2015Draf perdes apb desa rahong tahun anggaran 2015
Draf perdes apb desa rahong tahun anggaran 2015
M Saepullah509 vistas
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015 por M Saepullah
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015
M Saepullah578 vistas
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015 por M Saepullah
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015
Draf Perdes APBDesa Rahong Tahun Anggaran 2015
M Saepullah444 vistas
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa por Formasi Org
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Formasi Org3.6K vistas
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang... por Formasi Org
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Formasi Org19K vistas
Permendes_8_2022 Prioritas DD 2023.pdf por VitaSari42
Permendes_8_2022 Prioritas DD 2023.pdfPermendes_8_2022 Prioritas DD 2023.pdf
Permendes_8_2022 Prioritas DD 2023.pdf
VitaSari423 vistas
Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdf por YandryAbun1
Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdfPermendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdf
Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdf
YandryAbun128 vistas
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018 por Strobillus Found
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
Strobillus Found17.4K vistas
PERDES NO 5 Tahun 2021 por NoerCholies1
PERDES NO 5 Tahun 2021PERDES NO 5 Tahun 2021
PERDES NO 5 Tahun 2021
NoerCholies176 vistas
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021 por udhi purnomo
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
udhi purnomo1.2K vistas

Más de NoerCholies1

Perkades No. 1 Tahun 2023 por
Perkades No. 1 Tahun 2023Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023NoerCholies1
6 vistas11 diapositivas
Perdes No. 5 Tahun 2023 por
Perdes No. 5 Tahun 2023Perdes No. 5 Tahun 2023
Perdes No. 5 Tahun 2023NoerCholies1
3 vistas40 diapositivas
Perdes No. 4 Tahun 2023 por
Perdes No. 4 Tahun 2023Perdes No. 4 Tahun 2023
Perdes No. 4 Tahun 2023NoerCholies1
4 vistas40 diapositivas
Perdes No. 3 Tahun 2023 por
Perdes No. 3 Tahun 2023Perdes No. 3 Tahun 2023
Perdes No. 3 Tahun 2023NoerCholies1
12 vistas43 diapositivas
Perdes No. 2 Tahun 2023 por
Perdes No. 2 Tahun 2023Perdes No. 2 Tahun 2023
Perdes No. 2 Tahun 2023NoerCholies1
4 vistas27 diapositivas
Perkades No 3 Tahun 2023 por
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023NoerCholies1
7 vistas6 diapositivas

Más de NoerCholies1(16)

PERDES NO 1 Tahun 2021

  • 1. KEPALA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CLAPAR, Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  • 2. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  • 3. 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 No 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen No. 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138); 17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 ); 18. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67; 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61); 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 1035); 21. Peraturan Desa Clapar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Clapar Tahun 2020 Nomor 7). Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR Dan KEPALA DESA CLAPAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : Peraturan Desa Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
  • 4. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa. 5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa. 11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa. 12. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. 13. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa. 14. Tambahan Penghasilan Tetap adalah tambahan pendapatan diluar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari tanah bengkok atau sebutan lainya. 15. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tambahan Penghasilan Tetap. 16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang diditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  • 5. 17. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 18. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan. 19. Bengkok adalah Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam. Pasal 3 Tujuan pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa; dan c. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat desa. BAB III SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP Pasal 4 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dar ADD. Pasal 5 Pengalokasian ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut : a. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a; b. Besaran Penghasilan Tetap Sekretais Desa paling sedikit Rp. 2.224.420.00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a; c. Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp. 2.022.200.00 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a; Pasal 6 (1) Dalam hal ADD tidak menculupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
  • 6. (2) Sumber Lain dalam APB Desa selain Dana Desa sebagaimana ayat (1) antara lain Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Pasal 7 Alokasi besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BAB IV SUMBER, JENIS DAN BESARAN TUNJANGAN Pasal 8 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa. Pasal 9 Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain : a. Tunjangan Jabatan; b. Tunjangan Suami/ Istri; c. Tunjangan Anak; d. Tunjangan Kesehatan; e. Tunjangan Ketenagakerjaan; f. Tunjangan Hari Raya; dan g. Tunjangan Purna Tugas. Pasal 10 (1) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan antara lain : a. Tunjangan Jabatan diberikan paling banyak sebesar sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan tetap perbulan; b. Tunjangan Suami/ Istri diberikan paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari penghasilan tetap perbulan; c. Tunjangan Anak diberikan paling banyak sebesar 2.5% (dua koma lima per seratus) dari penghasilan tetap untuk tiap-tiap anak (paling banyak 3 anak termasuk anak angkat) sampai dengan mencapai usia 21 tahun apabila belum pernah kawin dan tidak memiliki penghasilan sendiri, dan dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih sekolah; d. Tunjangan Kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk suami/ Istri dan anak (paling banyak 3 anak); e. Tunjangan Ketenagakerjaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Tunjangan Hari Raya diberikan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap perbulan; g. Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa tanah bengkok seluas 20% dari luas keseluruhan selama 6 (enam) tahun. (2) Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, dan ketentuan mengenai besaran tunjangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  • 7. BAB V SUMBER DAN BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN Pasal 11 (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tambahan Tunjangan yang bersumber dari Tanah Bengkok dengan besaran sebagai berikut : a. Tambahan Tunjangan Kepala Desa paling banyak sebesar sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan tetap per tahun; b. Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa paling banyak sebesar sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap per tahun; c. Tambahan Tunjangan Perangkat Desa paling banyak sebesar sebesar 15% (lima belas per seratus) dari penghasilan tetap per tahun. (2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BAB VI SUMBER, JENIS DAN BESARAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH Pasal 12 Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa dan sumber dana lain yang sah. Pasal 13 Jenis penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah adalah sebagai berikut : a. Honor Pengelola Keuangan Desa; b. Honor Pelaksana Kegiatan; c. Honor Rapat/ Sidang; d. Honor Lembur, dan e. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi biaya umum kegiatan, honorarium, harga pengadaan barang/ jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen. BAB VII SISTEM PENGALOKASIAN Pasal 15 Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantiknya sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Pasal 16 Penghasil Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan berdasarkan Jabatan dimasing-masing Desa sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
  • 8. Pasal 17 Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia diberikan penghasilan tetap sampai dengan 4 (empat) bulan terhitung sejak diberhentikan. BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 18 Pertanggungjawaban penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa. Pasal 19 Pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi : a) Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa; dan b) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai dibayarkan pada bulan januari tahun 2021. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Clapar Pada Tanggal 19 Januari 2021 KEPALA DESA CLAPAR MURTINI Diundangkan di Desa Clapar Pada Tanggal 19 Januari 2021 SEKRETARIS DESA CLAPAR SARYONO LEMBARAN DESA CLAPAR TAHUN 2021 NOMOR 1.
  • 9. LAMPIRAN I PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR, Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa perlu membuat rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibahas dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  • 10. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  • 11. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 No 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen No. 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138); 16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 ); 17. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67; 18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61); 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 1035); 20. Peraturan Desa Clapar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Clapar Tahun 2020 Nomor 7). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam;
  • 12. KEDUA : Menyetujui Rincian dan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen; KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Clapar Pada Tanggal 11 Januari 2021 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR TEGUH RIYANTO
  • 13. LAMPIRAN II PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR Pada hari ini senin tanggal sebelas bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Pertemuan Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam; Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : 1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2021 di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam, dengan rincian sebagai berikut : a) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a; b) Besaran Penghasilan Tetap Sekretais Desa paling sedikit Rp. 2.224.420.00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a; c) Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp. 2.022.200.00 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/ a; 2. Menyepakati besaran tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut : a) Tunjangan Jabatan diberikan paling banyak sebesar sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan tetap perbulan; b) Tunjangan Suami/ Istri diberikan paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari penghasilan tetap perbulan; c) Tunjangan Anak diberikan paling bangyak sebesar 2.5% (dua koma lima per seratus) dari penghasilan tetap untuk tiap-tiap anak (paling banyak 3 anak
  • 14. termasuk anak angkat) sampai dengan mencapai usia 21 tahun apabila belum pernah kawin dan tidak memiliki penghasilan sendiri, dan dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih sekolah; d) Tunjangan Kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk suami/ Istri dan anak (paling banyak 3 anak); e) Tunjangan Ketenagakerjaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Tunjangan Hari Raya diberikan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap perbulan; g) Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa tanah bengkok seluas 20% dari luas keseluruhan selama 6 (enam) tahun. 3. Menyepakati besaran tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Tanah Bengkok dengan rincian sebagai berikut : a) Tambahan Tunjangan Kepala Desa paling banyak sebesar sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan tetap per tahun; b) Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa paling banyak sebesar sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap per tahun; c) Tambahan Tunjangan Perangkat Desa paling banyak sebesar sebesar 15% (lima belas per seratus) dari penghasilan tetap per tahun. 4. Menyepakati besaran Jenis Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut : a) Honor Pengelola Keuangan Desa; b) Honor Pelaksana Kegiatan; c) Honor Rapat/ Sidang; d) Honor Lembur, dan e) Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam, setelah menyelesaikan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana cacatan berikut : 1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab tugas pokok serta dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa; 2. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa Tanah Bengkok disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab sesuai dengan kemampuan keuangan desa; 3. Sumber lain yang sah sebagai pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan berkaitan dengan kegiatan yang di tugaskan.
  • 15. Demikian Berita Acara Rapat Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CLAPAR 1. Ketua/ Anggota : Teguh Riyanto ( ............................ ) 2. Wakil Ketua/ Anggota : Budiyanta ( ............................ ) 3. Sekretaris/ Anggota : Naeniharti ( ............................ ) 4. Anggota : Sumedi ( ............................ ) 5. Anggota : Saidah ( ............................ ) 6. Anggota : Kadiman ( ............................ ) 7. Anggota : Tarso ( ............................ )
  • 16. DAFTAR HADIR ACARA : Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa. TEMPAT : Balai Desa Clapar HARI, TANGGAL : Senin, 11 Januari 2021 NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 1 1. .................. 2 2. …..………... 3 3. …………….. 4 4. .……………. 5 5. …………….. 6 6. .………….… 7 7. …………….. 8 8. …..….……… 9 9. ……………… 10 10. ..…………… 11 11. ……………. 12 12. .………….… 13 13. ……………. 14 14. .…….……… 15 15. ……………. 16 16. ..…………… 17 17. ……………. 18 18. .…….……… 19 19. …………….. 20 20. ..…………… 21 21. .................. 22 22. …………….. 23 23. …………….. 24 24. ..…………… 25 25. .…………….
  • 17. DAFTAR HADIR ACARA : Musyawarah Penetapan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa. TEMPAT : Balai Desa Clapar HARI, TANGGAL : Selasa, 19 Januari 2021 NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 1 1. ................... 2 2. ……………... 3 3. .…………….. 4 4. ……..………. 5 5. ………….….. 6 6. ..………….… 7 7. ……………… 8 8. …..….……… 9 9. ……………… 10 10. ..…………… 11 11. ..…………… 12 12…………….… 13 13. …………….. 14 14. .…….……… 15 15. …………….. 16 16. ..…………… 17 17. …………….. 18 18. .…….……… 19 19. …………….. 20 20...…………… 21 21. .................. 22 22. .…………... 23 23. …………….. 24 24. ……………. 25 25. .…………….
  • 18. NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 26 26. ..………….… 27 27. ……………. 28 28. …..….……… 29 29. ……………. 30 30. ……………… 31 31. ……………. 32 32. ……..…….… 33 33. ……………. 34 34. .…….……… 35 35. ……………. 36 36. ..…………… 37 37. ……………. 38 38. .…….……… 39 39. ……………. 40 40. ..…………… 41 41. ……………. 42 42. .…….……… 43 43. ……………. 44 44. ..…………… 45 45. ……………. KEPALA DESA CLAPAR MURTINI
  • 19. LAMPIRAN III PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR BERITA ACARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen pada : Hari dan Tanggal : Selasa, 19 Januari 2021 Jam : 09.30 WIB s/d Selesai Tempat : Balai Pertemuan Desa Clapar Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi Pencermatan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam, oleh BPD pada tanggal 11 Januari 2021 meliputi : 1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab tugas pokok serta dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, 2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Tanah Bengkok dan /atau APB Desa, disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab sesuai dengan kemampuan keuangan desa, 3. Sumber lain yang sah sebagai pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan berkaitan dengan kegiatan yang di tugaskan. B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pemimpin Musyawarah : SARYONO dari Pemerintah Desa Notulen : Marniatun dari Perangkat Desa Narasumber : 1. MURTINI Kepala Desa Clapar 2. TEGUH RIYANTO Ketua BPD Desa Clapar Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
  • 20. kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, antara lain; 1. Menyepakati Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab tugas pokok serta dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, 2. Menyepakati Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Tanah Bengkok dan/ atau APB Dea, disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab sesuai dengan kemampuan Desa, 3. Menyepakati Penerimaan Lain yang sah sebagai pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan berkaitan dengan kegiatan yang di tugaskan, 4. Menyepakati Rangcangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, 5. Penandatanganan berita acara penyusunan peraturan desa tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab. Clapar, 11 Januari 2021 Kepala Desa Clapar Ketua BPD Desa Clapar MURTINI TEGUH RIYANTO Wakil Kelompok Masyarakat KADIMAN YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI : NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN DARI UNSUR 1 Teguh Riyanto Sudikampir, Rt. 08/01 Ketua BPD 2 Murtini Tegong, Rt. 07/ 02 Kepala Desa 3 Saryono Karansempu, Rt. 01/ 01 Sekretaris Desa 4 Parmin Sudikampir, Rt. 08/ 01 Perangkat Desa 5 Saidah Alian, Rt. 05/02 Anggota BPD 6 Sumarni Karangsempu, Rt. 02/01 Kader KPM 7 Naeniharti Gama, Rt. 05/ 01 Wakil Perempuan
  • 21. LAMPIRAN IV PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD NOMOR : 1/ DS./I/ 2021 NOMOR : 1/ BPD./I/ 2021 KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD TENTANG PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM Pada hari ini senin tanggal sebelas bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. MURTINI : Kepala Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Clapar, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. TEGUH RIYANTO : Ketua/ Anggota BPD Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Clapar, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Menyatakan bahwa : 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini. 2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini. 3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa tentang Kedudukan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
  • 22. 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA MURTINI TEGUH RIYANTO