PERDES NO 2 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes T.A 2020

1. KEPALA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CLAPAR,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan
Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

2. 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

3. 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Acara Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2018 Nomor 67;
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Nomor 61);
18. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2016
Nomor 4).
19. Peraturan Desa Clapar Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Berita Desa
Tahun 2020 Nomor 5);
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA CLAPAR TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.
Pasal 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan
rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Rp. 1.644.312.500,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 412.542.500,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 731.227.900,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 6.560.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 0,-
e. Bidang Tidak Terduga Rp. 477.425.000,-
Jumlah Belanja Rp. 1.627.755.400,-
Surplus/ ( Defisit ) Rp. 16.557.100,-

4. 3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 4.925.400,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) ( Rp. 15.074.600,- )
Silpa/ Silpa Tahun Berjalan ( Surprus/ ( Defisit ) +
Selisih Pembiayaan Rp. 1.482.500,-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Laporan
Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020, Laporan Program
Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2020,
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran
VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Desa ini.
Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala
Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Clapar.
Ditetapkan di Clapar
Pada Tanggal 29 Januari 2021
KEPALA DESA CLAPAR,
MURTINI
Diundangkan di Desa Clapar
Pada Tanggal 29 Januari 2021
SEKRETARIS DESA CLAPAR
SARYONO
LEMBARAN DESA CLAPAR TAHUN 2021 NOMOR 1

6. LAMPIRAN II
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2020
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
KODE URAIAN
TAHUN N
( Tahun Periode
Sebelumnya )
TAHUN N-1
( Tahun
Sebelumnya )
1. 1. ASET DESA
1.1 A. ASET LANCAR
1.1.1. 1. Kas Desa
1.1.1.01. a. Uang Kas di Bendahara Desa
1.1.1.02. b. Rekening Kas Desa 2.158.400
1.1.2. 2. Piutang
1.1.2.01. a. Piutang Sewa Tanah
1.1.2.02. b. Piutang Sewa Gedung
1.1.2.03. c. Piutang Sewa Peralatan
1.1.2.07. d. Piutang Panjar Kegiatan
1.1.2.08. e. Piutang Lain-lain
1.1.3. 3. Persediaan
1.1.3.01.
a. Persediaan Benda Pos dan
Material
1.1.3.02. b. Persediaan Alat Tulis Kantor
1.1.3.04.
c. Persediaan Alat-alat Listrik/
Lampu/ Batterai
1.1.3.07.
d. Persediaan Bibit Hewan/
Tanaman
1.2. B. INVESTASI
1.2.1. 1. Penyertaan Modal Pemdes
1.2.1.01. a. Penyertaan Modal Pemdes 60.000.000 20.000.000
1.3. C. ASET TETAP
1.3.1. 1. Tanah
1.3.1.01. a. Tanah Bangunan Kantor 34.500.000
1.3.1.02. b. Tanah Rumah Dinas
1.3.1.03. c. Tanah Pertanian ( Bengkok ) 1.620.000.000
1.3.1.04. d. Tanah Sarana Kesehatan 9.000.000
1.3.1.05. e. Tanah Sarana Pendidikan 198.000.000
1.3.1.06. f. Tanah Sarana Umum 88.800.000
1.3.1.07. g. Tanah Sarana Jalan 730.000.000
1.3.1.08. h. Tanah Lainnya 360.000.000

7. KODE
URAIAN
TAHUN N
( Tahun Periode
Sebelumnya )
TAHUN N-1
( Tahun
Sebelumnya )
1.3.2. 2. Peralatandan Mesin
1.3.2.01. a. Alat – alat Berat
1.3.2.04. b. Alat – alat Ukur 5.593.500
1.3.2.05. c. Alat-alat Pengolah Pertanian 24.000.000
1.3.2.06. d. Peralatan Kantor 19.710.000 12.693.400
1.3.2.07. e. Alat – alat Rumah Tangga 15.300.000
1.3.2.08. f. Peralatan Komputer 31.100.000 14.874.000
1.3.2.09. g. Alat – alat Studio/ Audio 13.190.000
1.3.2.10. h. Alat – alat Komunikasi
1.3.2.11. i. Peralatandan Mesin Lainnya 47.000.000 24.175.000
1.3.3. 3. Gedung dan Bangunan
1.3.3.01. a. Gedung Kantor 100.000.000
1.3.3.04. b. Bangunan Bersejarah 80.000.000
1.3.3.07. c. Bangunan Gedung Paud 200.000.000
1.3.3.07. d. Bangunan Masjid 150.000.000
1.3.3.07. e. Bangunan Lainnya
1.3.4. 4. Jalan, Jaringandan Instalasi
1.3.4.01. a. Jalan Desa 2.164.000.000 588.342.500
1.3.4.02. b. Jembatan Desa 750.000000
1.3.4.03. c. Jaringan Air/ Drainase 200.000.000 23.561.700
1.3.4.06. d. Instalasi Pengolahan Sampah 7.500.000
1.3.4.07. e. Saluran Limbah / SPAL 197.000.000
1.3.4.08. f. MCK Komunal 60.292.000 45.000.000
1.3.5. 5. Aset TetapLainnya
1.3.5.01. a. Buku dan Kepustakaan
1.3.5.02. b. Barang Bercorak Kesenian 150.000.000
1.3.5.03. c. Hewan dan Ternak
1.3.5.04. d. Tanaman
1.4. D. DANA CADANGAN
1.4.1. Dana Cadangan
1.5. E. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA
1.5.1.
Tagihan Piutang Penjualan
Angsuran
1.5.1.03.
- Tagihan Piutang Angsuran
Dana Bergilir
1.5.5. Aset Lain-lain
1.5.5.01. Aset Rusak Berat
1.5.5.02. Aset TetapRenovasi
1.5.5.03. Aset Lain-lain Lainnya

8. JUMLAH ASET ( A + B + C + D + E ) 7.903.092.000 715.073.500
KODE URAIAN
TAHUN N
( Tahun Periode
Sebelumnya )
TAHUN N-1
( Tahun
Sebelumnya )
2. 2. KEWAJIBAN
2.1. A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1. 1. Hutang Piutang Pihak Ketiga
2.1.1.01
Hutang Jaminan Pelaksanaan
Pekerjaan
2.1.1.02 Hutang PFK Lainnya
2.1.2. 2. Hutang Bunga
2.1.2.01 Hutang Bunga Kepada Bank
2.1.2.02
Hutang Bunga Kepada Lembaga
Bukan Bank
2.1.3. 3. Hutang Pajak
2.1.3.01. Pajak Pertambahan Nilai
2.1.3.02. Pajak PenghasilanPPh 21
2.1.3.05. Hutang Pajak Lainnya
2.1.4. 4. Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.4.01.
Pajak dan Retribusi Diterima
Dimuka
2.1.4.02.
Uang Muka Penjualan Aset
Desa
2.1.4.03.
Uang Muka Lelang Penjualan
Aset Desa
2.1.4.04.
Uang Muka Bagian Laba
BUMDesa
2.1.5. 5.
Bagian Lancar Hutang Jangka
Panjang
2.1.5.01
Bagian Lancar Hutang Jangka
Panjang
2.1.6. 6. Hutang Jangka Pendek Lainnya
2.1.6.01. Hutang Belanja Pegawai
2.1.6.03. Hutang Belanja Air Minum
2.1.6.04. Hutang Belanja Listrik
2.1.6.05.
Hutang Pengadaan Bahan
Habis Pakai
2.1.6.06. Pengadaan Barang/ Jasa
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH ( 1 + 2 ) 7.903.092.000 715.073.500
Clapar, 31 Desember 2020
Mengetahui,
Kepala Desa Clapar
MURTINI

9. LAMPIRAN III
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2020
PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH DAN PROGRAM LAINNYA
YANG MASUK KE DESA
Desa : Clapar
Kecamatan : Karanggayam
Kabupaten : Kebumen
Provinsi : Jawa Tengah
No Program
Kegiatan Anggaran
Jenis Lokasi Volume Satuan Jumlah
Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Sarana
Prasarana
Infrastruktur
Perdesaan
RT 04, 05/ I
Ds Clapar
400 M 200.000.000 Banprop
2
Sarana
Prasarana
Infrastruktur
Perdesaan
RT 01, 02, 03,
07/ RW 02
Desa Clapar
350 Zak 17.500.000
Bantuan
Kabupaten
3
Sarana
Prasarana
Perajang
Mbako
POKTAN
Ngudi Rahayu
1 Unit 15.000.000
APBD
Propinsi
4
Ketahanan
Pangan
Jagung
POKTAN
Ngudi Rahayu
3 Kw 15.000.000 Distapang
5
Ketahanan
Pangan
Padi
POKTAN
Ngudi Rahayu
7 Kw 10.500.000 Distapang
6
Ketahanan
Pangan
Manggis
POKTAN
Ngudi Rahayu
1000 Btg 10.000.000 Distapang
Clapar, Tgl. 31 Desember 2020
Kepala Desa Clapar
MURTINI

10. LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA CLAPAR TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa Clapar menyetujui
Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Clapar Tahun Anggaran 2020
yang diajukan oleh Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Clapar Tahun Anggaran 2020.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

11. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2018 Nomor 67;
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Nomor 61);
16. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2016
Nomor 4).
17. Peraturan Desa Clapar Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Berita Desa
Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Clapar Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) Tahun Anggaran
2020, Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten
Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Rp. 1.644.312.500,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp. 412.542.500,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 731.227.900,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 6.560.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 0,-
e. Bidang Tidak Terduga Rp. 477.425.000,-
Jumlah Belanja Rp. 1.627.755.400,-
Surplus/ ( defisit ) Rp. 16.557.100,-

13. 3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 4.925.400,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) ( Rp. 15.074.600,- )
Silpa/ Silpa Tahun Berjalan ( Surprus/
( Defisit ) + Selisih Pembiayaan Rp. 1.482.500,-
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Clapar
Pada Tanggal 20 Januari 2021
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CLAPAR,
TEGUH RIYANTO

14. LAMPIRAN VI
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020.
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
NOMOR : 1/ DS.I/ 2021
NOMOR : 2/ BPD.I/ 2021
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA CLAPAR
KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
Pada hari ini rabu tanggal dua puluh bulan januari tahun dua ribu dua puluh
satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. MURTINI : Kepala Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Desa Clapar, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
2. TEGUH RIYANTO : Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota BPD Desa Clapar, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Clapar, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020
yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam
Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020
selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada
cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3
(tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

15. 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
MURTINI TEGUH RIYANTO

16. LAMPIRAN V
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020.
BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD
TENTANG PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
Pada hari ini rabu tanggal dua puluh bulan januari tahun dua ribu
dua puluh satu, bertempat di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam
Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan
Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dalam rangka membahas Draf
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, dan pokok-pokok materi
musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
A. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun
Anggaran 2020, sebagai berikut :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa,
c) Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa,
d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa,
e) Penyediaan Tunjangan BPD,
f) Penyediaan Operasional BPD,
g) Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW,
h) Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran/ Pemerintahan,
i) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif,
j) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDesa/RKPDesa,
k) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa,
l) Sertifikasi Tanah Kas Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :
a. Penyelenggaraan Pos PAUD dan TPQ,
b. Dukungan Penyelenggaraan POS PAUD ( APE, Sarana PAUD),
c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat,
Insentif, KB),

17. d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (FKD),
e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana
(Posyandu, Polindes, PKD),
f. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/ Gerakan Hidup Bersih dan
Sehat, Pembinaan Terpadu dan Penanganan Stunting,
g. Operasional Kader Pembangunan Manusia ( KPM ),
h. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Desa,
i. Pembangunan/ Peningkatan Talud Pengaman Tebing/ Energi
Baru dan Terbarukan,
j. Pemeliharaan Jembatan Desa,
k. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah
Tidak Layak Huni,
l. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman,
m. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitasi Jamban
Umum/ MCK Umum.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
a. Penyediaan Operasional untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa.
b. Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
-
5. Bidang Tak Terduga :
a. Sharing Dana Pamsimas,
b. Penanggulangan Virus Corona,
c. Pembangunan Tebing Longsor,
d. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat miskin
terdampak corona.
B. Menyepakati laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 setelah
menyelesaikan koreksi, penyesuaian dan perubahan, sebagaimana
cacatan berikut :
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disesuaikan dengan
laporan semester I dan II pada masing-masing sumber dana dan
ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB
Desa tahun anggaran 2020,
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sebagaimana
dimaksud disosialisasikan kepada masyarakat dan sistem informasi
desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi
penggunaan dana, serta sebagai evaluasi kegiatan dan perencanaan
program kegiatan Tahun Anggaran 2021.

18. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CLAPAR
1. Ketua/ Anggota : Teguh Riyanto ( ........................... )
2. Wakil Ketua/ Anggota : Budiyanta ( ........................... )
3. Sekretaris/ Anggota : Naeniharti ( ........................... )
4. Anggota : Sumedi ( ........................... )
5. Anggota : Saidah ( ........................... )
6. Anggota : Kadiman ( ........................... )
7. Anggota : Tarso ( ........................... )

19. DAFTAR HADIR
Acara : Musyawarah Pembahasan Rancangan Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun
Anggaran 2020
Desa : Clapar
Kecamatan : Karanggayam
Kabupaten Kebumen
Hari/ Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021
NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ...................
2 2. ..….………...
3 3. ...……………
4 4. ..…………….
5 5. ………………
6 6. ..………….…
7 7. ………………
8 8. .….….………
9 9. ..…………….
10 10. ..……………
11 11. ..……………
12 12. .………….…
13 13. ..……………
14 14. .…….………
15 15. .…………….
16 16. ..……………
17 17. ..……………
18 18. .…….………
19 19. .…………….
20 20. ..……………

20. DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
Acara : Musyawarah Desa Penetapan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2020
Desa : Clapar
Kecamatan : Karanggayam
Kabupaten : Kebumen
Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021
NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ...................
2 2. ..….………...
3 3. ...……………
4 4. ..…………….
5 5. ………………
6 6. ..………….…
7 7. ………………
8 8. .….….………
9 9. ..…………….
10 10. ...……………
11 11. ..……………
12 12. .………….…
13 13. ..……………
14 14. .…….………
15 15. .…………….
16 16. ..……………
17 17. ..……………
18 18. .…….………
19 19. .…………….
20 20. ..……………

21. NO NAMA ALAMAT JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
21 21. ...................
22 22. ……………...
23 23. ………………
24 24. ..…………….
25 25. ………………
26 26. ..………….…
27 27. ………………
28 28. .….….………
29 29. ..…………….
30 30. ………………
31 31. ………………
32 32. .…….…….…
33 33. ..….…………
34 34. ………………
35 35. .……….…….
36 36. ..………….…
37 37. ………………
38 38. ..…….………
39 39. ..…………….
40 40. ………………
41 41. ………………
42 42. ..…….………
43 43. …..………….
44 44. ..….…………
45 45. ………………
KEPALA DESA CLAPAR
MURTINI

22. LAMPIRAN VII
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG :
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
BERITA ACARA
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APB DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Desa Clapar tentang Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020, Desa Clapar
Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :
Hari dan Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Pertemuan Desa Clapar
Telah diadakan acara musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Pencermatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran 2020.
Kriteria dan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB
Desa Tahun Anggaran 2020, meliputi :
1. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa
disesuaikan dengan laporan semester I dan II pada masing-masing
sumber dana dan Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020,
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa sebagaimana
dimaksud disosialisasikan kepada masyarakat dan syste m informasi
desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan trasparansi penggunaan
dana.
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : SARYONO dari Pemerintah Desa
Notulen : NURKHOLIS dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. MURTINI Kepala Desa Clapar
2. TEGUH RIYANTO Ketua BPD Desa Clapar
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan Laporan

23. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020,
antara lain ;
1. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020,
2. Evaluasi kegiatan sebagai acuan perencanaan program kegiatan Tahun
Anggaran 2021.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab.
Clapar, 30 Maret 2021
Kepala Desa Clapar Ketua BPD Desa Clapar
( MURTINI ) ( TEGUH RIYANTO )
NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN DARI UNSUR
1 Teguh Riyanto
Sudikampir,
Rt. 08/ Rw. I
Ketua BPD
2 Murtini
Tegong,
Rt. 07/ Rw. II
Kepala Desa
3 Saryono
Karangsempu,
Rt. 01/ Rw. I
Sekretaris Desa
4 Sumotaruno
Gunungsari,
Rt. 08/ Rw. II
Koordinator KPMD
5 Maiman
Sudikampir,
Rt. 07/ Rw. I
Tokoh Masyarakat
6 Saidah
Alian,
Rt. 05/ Rw. II
Anggota BPD
7 Kasirah
Pundutan,
Rt. 04/ Rw. I
Wakil Perempuan
8 Adi Subari
Gilar,
Rt. 02/ Rw. II
Ketua RT
Wakil Kelompok Masyarakat
( MURYONO )
YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI