PERDES NO 2 Tahun 2021

1. KEPALA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CLAPAR, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

3. 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 16. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67; 17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61); 18. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2016 Nomor 4). 19. Peraturan Desa Clapar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 5); Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA CLAPAR TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020. Pasal 1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 1.644.312.500,- 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 412.542.500,- b. Bidang Pembangunan Rp. 731.227.900,- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 6.560.000,- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 0,- e. Bidang Tidak Terduga Rp. 477.425.000,- Jumlah Belanja Rp. 1.627.755.400,- Surplus/ ( Defisit ) Rp. 16.557.100,-

4. 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 4.925.400,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,- Selisih Pembiayaan ( a – b ) ( Rp. 15.074.600,- ) Silpa/ Silpa Tahun Berjalan ( Surprus/ ( Defisit ) + Selisih Pembiayaan Rp. 1.482.500,- Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran 2020, Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2020, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 3 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Clapar. Ditetapkan di Clapar Pada Tanggal 29 Januari 2021 KEPALA DESA CLAPAR, MURTINI Diundangkan di Desa Clapar Pada Tanggal 29 Januari 2021 SEKRETARIS DESA CLAPAR SARYONO LEMBARAN DESA CLAPAR TAHUN 2021 NOMOR 1

6. LAMPIRAN II PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2020 LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 KODE URAIAN TAHUN N ( Tahun Periode Sebelumnya ) TAHUN N-1 ( Tahun Sebelumnya ) 1. 1. ASET DESA 1.1 A. ASET LANCAR 1.1.1. 1. Kas Desa 1.1.1.01. a. Uang Kas di Bendahara Desa 1.1.1.02. b. Rekening Kas Desa 2.158.400 1.1.2. 2. Piutang 1.1.2.01. a. Piutang Sewa Tanah 1.1.2.02. b. Piutang Sewa Gedung 1.1.2.03. c. Piutang Sewa Peralatan 1.1.2.07. d. Piutang Panjar Kegiatan 1.1.2.08. e. Piutang Lain-lain 1.1.3. 3. Persediaan 1.1.3.01. a. Persediaan Benda Pos dan Material 1.1.3.02. b. Persediaan Alat Tulis Kantor 1.1.3.04. c. Persediaan Alat-alat Listrik/ Lampu/ Batterai 1.1.3.07. d. Persediaan Bibit Hewan/ Tanaman 1.2. B. INVESTASI 1.2.1. 1. Penyertaan Modal Pemdes 1.2.1.01. a. Penyertaan Modal Pemdes 60.000.000 20.000.000 1.3. C. ASET TETAP 1.3.1. 1. Tanah 1.3.1.01. a. Tanah Bangunan Kantor 34.500.000 1.3.1.02. b. Tanah Rumah Dinas 1.3.1.03. c. Tanah Pertanian ( Bengkok ) 1.620.000.000 1.3.1.04. d. Tanah Sarana Kesehatan 9.000.000 1.3.1.05. e. Tanah Sarana Pendidikan 198.000.000 1.3.1.06. f. Tanah Sarana Umum 88.800.000 1.3.1.07. g. Tanah Sarana Jalan 730.000.000 1.3.1.08. h. Tanah Lainnya 360.000.000

7. KODE URAIAN TAHUN N ( Tahun Periode Sebelumnya ) TAHUN N-1 ( Tahun Sebelumnya ) 1.3.2. 2. Peralatandan Mesin 1.3.2.01. a. Alat – alat Berat 1.3.2.04. b. Alat – alat Ukur 5.593.500 1.3.2.05. c. Alat-alat Pengolah Pertanian 24.000.000 1.3.2.06. d. Peralatan Kantor 19.710.000 12.693.400 1.3.2.07. e. Alat – alat Rumah Tangga 15.300.000 1.3.2.08. f. Peralatan Komputer 31.100.000 14.874.000 1.3.2.09. g. Alat – alat Studio/ Audio 13.190.000 1.3.2.10. h. Alat – alat Komunikasi 1.3.2.11. i. Peralatandan Mesin Lainnya 47.000.000 24.175.000 1.3.3. 3. Gedung dan Bangunan 1.3.3.01. a. Gedung Kantor 100.000.000 1.3.3.04. b. Bangunan Bersejarah 80.000.000 1.3.3.07. c. Bangunan Gedung Paud 200.000.000 1.3.3.07. d. Bangunan Masjid 150.000.000 1.3.3.07. e. Bangunan Lainnya 1.3.4. 4. Jalan, Jaringandan Instalasi 1.3.4.01. a. Jalan Desa 2.164.000.000 588.342.500 1.3.4.02. b. Jembatan Desa 750.000000 1.3.4.03. c. Jaringan Air/ Drainase 200.000.000 23.561.700 1.3.4.06. d. Instalasi Pengolahan Sampah 7.500.000 1.3.4.07. e. Saluran Limbah / SPAL 197.000.000 1.3.4.08. f. MCK Komunal 60.292.000 45.000.000 1.3.5. 5. Aset TetapLainnya 1.3.5.01. a. Buku dan Kepustakaan 1.3.5.02. b. Barang Bercorak Kesenian 150.000.000 1.3.5.03. c. Hewan dan Ternak 1.3.5.04. d. Tanaman 1.4. D. DANA CADANGAN 1.4.1. Dana Cadangan 1.5. E. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 1.5.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 1.5.1.03. - Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergilir 1.5.5. Aset Lain-lain 1.5.5.01. Aset Rusak Berat 1.5.5.02. Aset TetapRenovasi 1.5.5.03. Aset Lain-lain Lainnya

8. JUMLAH ASET ( A + B + C + D + E ) 7.903.092.000 715.073.500 KODE URAIAN TAHUN N ( Tahun Periode Sebelumnya ) TAHUN N-1 ( Tahun Sebelumnya ) 2. 2. KEWAJIBAN 2.1. A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2.1.1. 1. Hutang Piutang Pihak Ketiga 2.1.1.01 Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan 2.1.1.02 Hutang PFK Lainnya 2.1.2. 2. Hutang Bunga 2.1.2.01 Hutang Bunga Kepada Bank 2.1.2.02 Hutang Bunga Kepada Lembaga Bukan Bank 2.1.3. 3. Hutang Pajak 2.1.3.01. Pajak Pertambahan Nilai 2.1.3.02. Pajak PenghasilanPPh 21 2.1.3.05. Hutang Pajak Lainnya 2.1.4. 4. Pendapatan Diterima Dimuka 2.1.4.01. Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka 2.1.4.02. Uang Muka Penjualan Aset Desa 2.1.4.03. Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa 2.1.4.04. Uang Muka Bagian Laba BUMDesa 2.1.5. 5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 2.1.5.01 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 2.1.6. 6. Hutang Jangka Pendek Lainnya 2.1.6.01. Hutang Belanja Pegawai 2.1.6.03. Hutang Belanja Air Minum 2.1.6.04. Hutang Belanja Listrik 2.1.6.05. Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.1.6.06. Pengadaan Barang/ Jasa JUMLAH KEKAYAAN BERSIH ( 1 + 2 ) 7.903.092.000 715.073.500 Clapar, 31 Desember 2020 Mengetahui, Kepala Desa Clapar MURTINI

9. LAMPIRAN III PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2020 PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA Desa : Clapar Kecamatan : Karanggayam Kabupaten : Kebumen Provinsi : Jawa Tengah No Program Kegiatan Anggaran Jenis Lokasi Volume Satuan Jumlah Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Sarana Prasarana Infrastruktur Perdesaan RT 04, 05/ I Ds Clapar 400 M 200.000.000 Banprop 2 Sarana Prasarana Infrastruktur Perdesaan RT 01, 02, 03, 07/ RW 02 Desa Clapar 350 Zak 17.500.000 Bantuan Kabupaten 3 Sarana Prasarana Perajang Mbako POKTAN Ngudi Rahayu 1 Unit 15.000.000 APBD Propinsi 4 Ketahanan Pangan Jagung POKTAN Ngudi Rahayu 3 Kw 15.000.000 Distapang 5 Ketahanan Pangan Padi POKTAN Ngudi Rahayu 7 Kw 10.500.000 Distapang 6 Ketahanan Pangan Manggis POKTAN Ngudi Rahayu 1000 Btg 10.000.000 Distapang Clapar, Tgl. 31 Desember 2020 Kepala Desa Clapar MURTINI

10. LAMPIRAN IV PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA CLAPAR TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa Clapar menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Clapar Tahun Anggaran 2020 yang diajukan oleh Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Clapar Tahun Anggaran 2020. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 14. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67; 15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61); 16. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2016 Nomor 4). 17. Peraturan Desa Clapar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 5); 18. Peraturan Desa Clapar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) Tahun Anggaran 2020, Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. KEDUA : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 1.644.312.500,- 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 412.542.500,- b. Bidang Pembangunan Rp. 731.227.900,- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 6.560.000,- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 0,- e. Bidang Tidak Terduga Rp. 477.425.000,- Jumlah Belanja Rp. 1.627.755.400,- Surplus/ ( defisit ) Rp. 16.557.100,-

13. 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 4.925.400,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,- Selisih Pembiayaan ( a – b ) ( Rp. 15.074.600,- ) Silpa/ Silpa Tahun Berjalan ( Surprus/ ( Defisit ) + Selisih Pembiayaan Rp. 1.482.500,- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Clapar Pada Tanggal 20 Januari 2021 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR, TEGUH RIYANTO

14. LAMPIRAN VI PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD NOMOR : 1/ DS.I/ 2021 NOMOR : 2/ BPD.I/ 2021 KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 Pada hari ini rabu tanggal dua puluh bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. MURTINI : Kepala Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Clapar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. TEGUH RIYANTO : Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota BPD Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Clapar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Menyatakan bahwa : 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini. 2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini. 3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

15. 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA MURTINI TEGUH RIYANTO

16. LAMPIRAN V PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020. BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD TENTANG PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 Pada hari ini rabu tanggal dua puluh bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dalam rangka membahas Draf Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, dan pokok-pokok materi musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : A. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, c) Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, e) Penyediaan Tunjangan BPD, f) Penyediaan Operasional BPD, g) Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW, h) Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran/ Pemerintahan, i) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif, j) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDesa/RKPDesa, k) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa, l) Sertifikasi Tanah Kas Desa. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : a. Penyelenggaraan Pos PAUD dan TPQ, b. Dukungan Penyelenggaraan POS PAUD ( APE, Sarana PAUD), c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB),

17. d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (FKD), e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana (Posyandu, Polindes, PKD), f. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/ Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, Pembinaan Terpadu dan Penanganan Stunting, g. Operasional Kader Pembangunan Manusia ( KPM ), h. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Desa, i. Pembangunan/ Peningkatan Talud Pengaman Tebing/ Energi Baru dan Terbarukan, j. Pemeliharaan Jembatan Desa, k. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni, l. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman, m. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitasi Jamban Umum/ MCK Umum. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : a. Penyediaan Operasional untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. b. Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : - 5. Bidang Tak Terduga : a. Sharing Dana Pamsimas, b. Penanggulangan Virus Corona, c. Pembangunan Tebing Longsor, d. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak corona. B. Menyepakati laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 setelah menyelesaikan koreksi, penyesuaian dan perubahan, sebagaimana cacatan berikut : 1. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disesuaikan dengan laporan semester I dan II pada masing-masing sumber dana dan ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2020, 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud disosialisasikan kepada masyarakat dan sistem informasi desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan dana, serta sebagai evaluasi kegiatan dan perencanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2021.

18. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CLAPAR 1. Ketua/ Anggota : Teguh Riyanto ( ........................... ) 2. Wakil Ketua/ Anggota : Budiyanta ( ........................... ) 3. Sekretaris/ Anggota : Naeniharti ( ........................... ) 4. Anggota : Sumedi ( ........................... ) 5. Anggota : Saidah ( ........................... ) 6. Anggota : Kadiman ( ........................... ) 7. Anggota : Tarso ( ........................... )

19. DAFTAR HADIR Acara : Musyawarah Pembahasan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2020 Desa : Clapar Kecamatan : Karanggayam Kabupaten Kebumen Hari/ Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021 NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 1 1. ................... 2 2. ..….………... 3 3. ...…………… 4 4. ..……………. 5 5. ……………… 6 6. ..………….… 7 7. ……………… 8 8. .….….……… 9 9. ..……………. 10 10. ..…………… 11 11. ..…………… 12 12. .………….… 13 13. ..…………… 14 14. .…….……… 15 15. .……………. 16 16. ..…………… 17 17. ..…………… 18 18. .…….……… 19 19. .……………. 20 20. ..……………

20. DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA Acara : Musyawarah Desa Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2020 Desa : Clapar Kecamatan : Karanggayam Kabupaten : Kebumen Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021 NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 1 1. ................... 2 2. ..….………... 3 3. ...…………… 4 4. ..……………. 5 5. ……………… 6 6. ..………….… 7 7. ……………… 8 8. .….….……… 9 9. ..……………. 10 10. ...…………… 11 11. ..…………… 12 12. .………….… 13 13. ..…………… 14 14. .…….……… 15 15. .……………. 16 16. ..…………… 17 17. ..…………… 18 18. .…….……… 19 19. .……………. 20 20. ..……………

21. NO NAMA ALAMAT JABATAN TANDA TANGAN 1 2 3 4 5 21 21. ................... 22 22. ……………... 23 23. ……………… 24 24. ..……………. 25 25. ……………… 26 26. ..………….… 27 27. ……………… 28 28. .….….……… 29 29. ..……………. 30 30. ……………… 31 31. ……………… 32 32. .…….…….… 33 33. ..….………… 34 34. ……………… 35 35. .……….……. 36 36. ..………….… 37 37. ……………… 38 38. ..…….……… 39 39. ..……………. 40 40. ……………… 41 41. ……………… 42 42. ..…….……… 43 43. …..…………. 44 44. ..….………… 45 45. ……………… KEPALA DESA CLAPAR MURTINI

22. LAMPIRAN VII PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 BERITA ACARA PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Desa Clapar tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020, Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada : Hari dan Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021 Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai Tempat : Balai Pertemuan Desa Clapar Telah diadakan acara musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi Pencermatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020. Kriteria dan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020, meliputi : 1. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa disesuaikan dengan laporan semester I dan II pada masing-masing sumber dana dan Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020, 2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud disosialisasikan kepada masyarakat dan syste m informasi desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan trasparansi penggunaan dana. B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pemimpin Musyawarah : SARYONO dari Pemerintah Desa Notulen : NURKHOLIS dari Perangkat Desa Narasumber : 1. MURTINI Kepala Desa Clapar 2. TEGUH RIYANTO Ketua BPD Desa Clapar Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan Laporan

23. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020, antara lain ; 1. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, 2. Evaluasi kegiatan sebagai acuan perencanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2021. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab. Clapar, 30 Maret 2021 Kepala Desa Clapar Ketua BPD Desa Clapar ( MURTINI ) ( TEGUH RIYANTO ) NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN DARI UNSUR 1 Teguh Riyanto Sudikampir, Rt. 08/ Rw. I Ketua BPD 2 Murtini Tegong, Rt. 07/ Rw. II Kepala Desa 3 Saryono Karangsempu, Rt. 01/ Rw. I Sekretaris Desa 4 Sumotaruno Gunungsari, Rt. 08/ Rw. II Koordinator KPMD 5 Maiman Sudikampir, Rt. 07/ Rw. I Tokoh Masyarakat 6 Saidah Alian, Rt. 05/ Rw. II Anggota BPD 7 Kasirah Pundutan, Rt. 04/ Rw. I Wakil Perempuan 8 Adi Subari Gilar, Rt. 02/ Rw. II Ketua RT Wakil Kelompok Masyarakat ( MURYONO ) YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

PERDES NO 2 Tahun 2021

PERDES NO 2 Tahun 2021

PERDES NO 2 Tahun 2021

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente(20)

Similar a PERDES NO 2 Tahun 2021

Similar a PERDES NO 2 Tahun 2021(20)

Más de NoerCholies1

Más de NoerCholies1(9)

PERDES NO 2 Tahun 2021